Refinery Project
Businessman not interested in building a private oil refinery in Indonesia, so there is no entry permit since the government issued a regulation by the private sector to build a refinery in November 2016. The Ministry of Energy and Mineral Resources Minister of Energy and Mineral Resources issued Regulation No. 35/2016 on the Development of the Private Oil Refinery.
Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Wiratmaja Puja IGN said of the 24 licenses issued, only one refinery built. In fact, through such a regulation, businesses get common commercial license to build public refueling stations (gas stations) and distribute the product. In addition, the product export permit also allowed when the domestic needs have been met.
Since a regulation on the construction of the refinery by the private sector was published, there has been no business operators who expressed interest in formally with the permits. "No one has asked for permission. No real Belun asked for permission to build an oil refinery, ".
According to him, until now the government is still in communication with private investors to build refineries. Similarly, the PT Kreasindo Resources Indonesia will build a refinery with a capacity of 300,000 barrels per han (bpd) in Situbondo, East Java.
The refinery is expected to start supplying crude oil from Iran, not yet apply for permission to the government. In fact, the developer of the refinery was also present in the entourage of the Coordinating Minister for Economic Affairs Nasution and Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar during a visit to Iran in late February 2017.
IN INDONESIAN
Proyek Kilang Minyak
Swasta Tidak Tertarik
Pengusaha belum tertarik membangun kilang minyak swasta di Indonesia, sehingga belum ada izin yang masuk sejak pemerintah mengeluarkan beleid pembangunan kilang oleh swasta pada November 2016. Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 35/2016 tentang Pembangunan Kilang Minyak oleh Swasta.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan, dari 24 izin yang dikeluarkan, hanya satu kilang yang dibangun. Padahal, melalui beleid tersebut, pelaku usaha mendapat izin niaga umum untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan mendistribusikan produk yang dihasilkan. Selain itu, izin ekspor produk juga diperkenankan bila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.
Sejak beleid tentang pembangunan kilang oleh swasta itu terbit, belum ada pelaku usaha yang menyatakan minat secara resmi dengan mengurus izin. “Belum ada yang minta izin. Belun ada yang riil minta izin membangun kilang minyak,” .
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih melakukan komunikasi dengan investor swasta untuk membangun kilang. Begitu pula dengan PT Kreasindo Resources Indonesia yang akan membangun kilang berkapasitas 300.000 barel per han (bph) di Situbondo, Jawa Timur.
Kilang yang akan mendapat pasokan minyak mentah dari Iran itu, belum mengajukan izin ke pemerintah. Padahal, pengembang kilang itu turut hadir bersama rombongan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat berkunjung ke Iran pada akhir Februari 2017.
Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, March, 6, 2017