Tangguh Train-2 stops While

BP Indonesia, operator of liquefied natural gas refinery in Bintuni Bay, West Papua, immediately take care refinery Train-2 April 2017. Head of Country BP Indonesia Dharmawan Samsu said, the current refinery has been operating in accordance with the capacity of 7.6 million tons per year (Mtpa).

The Company will conduct Train-2 treatment plant that does not produce liquefied natural gas / LNG for a while that from the beginning of April until the weekend second in May 2017. The refinery Care Train-1 was conducted in 2016.

Based on data from the work plan and budget (work plan and budget / WP & B), the volume of production ready for sale or lifting the gas from Block Berau, Muturi and Wiriager 1,303 million cubic feet per day (MMSCFD) in 2016

In 2017, gas lifting of the three oil and gas blocks it down to 986 MMSCFD with the maintenance activities of the 155 wells ready to sell gas production decrease was due to the low absorption of the needs of consumers as well as some unplanned shutdowns LNG plant.

"Checks and maintenance routines for LNG Train-2, which will start from the beginning of April until about the second week of May 2017," he said.

Care refinery should be performed every year alternately. Temporary suspension of production activities of the LNG plant, according to him, does not affect the production of, and commitment to the consumer.

Based on data from Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas), the production of LNG in Indonesia this year were 163 278 freight cargo among others came from the Bontang LNG plant and 115 cargoes of LNG Tangguh.

"The process of checking and maintenance is already factored into the production plan Tough 2017 and will not interfere with our commitment to the LNG consumer."

In addition to refinery maintenance activity, the current refinery capacity expansion project goes according to set targets. Before starting the physical construction around the quarter III / 201 7, he said, BP is preparing a location while to disseminate to the surrounding community. With these activities, the project is expected to begin generating the first gas in 2020.

Tangguh LNG Project Train-3 is a phase of development in the form of one additional new LNG process facilities. Through the addition of the LNG processing facilities, there are additional production capacity of 3.8 Mtpa). In total, the refinery capacity to 11.4 Mtpa LNG from Train 1 and Train-2 that has been in operation since 2009. Apart from the addition of one LNG processing facilities, there are an additional 13 new production wells, two offshore platforms and new as LNG loading jetty ,

Darmawan explained, a process that also run concurrently namely drilling activities. Tangguh LNG Project Train-3 which requires an investment of US $ 8 billion, 75% of production of LNG will be sold to PLN.

IN INDONESIAN

Tangguh Train-2 Stop Sementara

BP Indonesia, operator kilang gas alam cair di Teluk Bintuni, Papua Barat, segera melakukan perawatan kilang Train-2 pada April 2017. Head of Country BP Indonesia Dharmawan Samsu mengatakan, saat ini kilang telah beroperasi sesuai dengan kapasitas 7,6 juta ton per tahun (Mtpa).

Perusahaan akan melakukan perawatan kilang Train-2 sehingga tidak menghasilkan gas alam cair/LNG untuk sementara yakni dari awal April hingga pekan kedua Mei 2017. Perawatan kilang Train-1 telah dilakukan pada 2016. 

Berdasarkan data rencana kerja dan anggaran (work plan and budget/WP&B), volume produksi siap jual atau lifting gas yang berasal dari Blok Berau, Muturi, dan Wiriagar 1.303 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 2016

Pada 2017, lifting gas dari ketiga blok migas itu turun menjadi 986 MMscfd dengan kegiatan perawatan terhadap 155 sumur Penurunan produksi gas siap jual itu karena rendahnya penyerapan kebutuhan konsumen serta penghentian operasi terencana beberapa kilang LNG.

“Pengecekan dan perawatan rutin untuk LNG Train-2 yang akan dimulai dari awal April hingga sekitar minggu kedua Mei 2017,” ujarnya.

Perawatan kilang sudah lazim dilakukan setiap tahun secara bergantian. Penghentian sementara kegiatan produksi kilang LNG, menurutnya, tidak berpengaruh terhadap produksi serta komitmen terhadap konsumen. 

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), produksi LNG di Indonesia pada tahun ini 278 kargo yang 163 kargo antara lain berasal dari Kilang LNG Bontang dan 115 kargo dari Kilang LNG Tangguh.

“Proses pengecekan dan perawatan ini sudah diperhitungkan dalam rencana produksi Tangguh tahun 2017 dan tidak akan mengganggu komitmen terhadap konsumen LNG kami.”

    Selain kegiatan perawatan kilang, saat ini proyek penambahan kapasitas kilang berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Sebelum memulai konstruksi fisik di sekitar kuartal III/ 201 7, dia menyebut, BP sedang menyiapkan lokasi sambil melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Dengan kegiatan tersebut, proyek diharapkan mulai menghasilkan gas pertama pada 2020.

Proyek Kilang LNG Tangguh Train-3 merupakan fase pengembangan berupa tambahan satu fasilitas proses LNG baru. Melalui penambahan fasilitas pemroses LNG tersebut, terdapat tambahan kapasitas produksi 3,8 Mtpa). Secara total, kapasitas kilang LNG Tangguh menjadi 11,4 Mtpa dari Train-1 dan Train-2 yang sudah beroperasi sejak 2009. Selain tambahan satu fasilitas pemrosesan LNG, ada tambahan 13 sumur produksi baru, dua anjungan lepas pantai dan dermaga baru sebagai pemuatan LNG.

Dharmawan menjelaskan, proses yang juga berjalan bersamaan yakni kegiatan pengeboran sumur. Proyek Kilang LNG Tangguh Train-3 yang membutuhkan investasi US$8 miliar itu, 75% produksi LNG akan dijual kepada PLN. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, March, 10, 2017

End of Year, Construction Tangguh LNG Train-3 Begins

BP Indonesia will start the construction of liquefied natural gas (liquefied natural gas / LNG) Train-3 in Teluk Bintuni, West Papua at the end of this year. Tangguh Train-3 is targeted to begin operation in 2020.

Head of Country BP Indonesia Darmawan Syamsu said it was working on the preparation of the location (site preparation) This 3-Train project. In addition, it also still to disseminate to the surrounding community. According to the plan, construction of the project began in the third or fourth quarter of 2017.

"We expect all parties are ready, so before the end of the year could be construction. So far socialization too smoothly, "he said.

As reported earlier, contractors who worked on this project which is a consortium of PTT Tripatra Engineering. As for drilling scheduled to begin 2018-2019. Work on refineries and drilling will be integrated so that finished at the same time.

     The development of Tangguh project will add one new LNG process facilities (Train 3) and the additional production capacity of 3.8 million tonnes per year (million tonnes per annum / mtpa), which makes a total capacity of LNG Tangguh to 11.4 mtpa.

This project will also add two offshore platforms, 13 new production wells, new LNG loading docks, and other supporting infrastructure. "First gas (first gas production) in 2020. Our commitment, Train-3 should terdeliver (finished)," Darmawan said.

Related to gas supply for electricity in Papua, it remains committed to channeling amounted to 20 million standard cubic feet per day / MMSCFD. BP also remained committed to supplying gas to fertilizer plants to be built in West Papua. Based on the commitment, gas for the fertilizer must flow in 2019.

"We see there is a possibility that sooner completed in 2019, when the infrastructure is ready, we give gas from existing," he said. Currently, Tangguh is operated with a capacity of 7.6 mtpa. According Darmawan, it plans to do routine maintenance (maintenance) on the existing train. Routine maintenance done once every year; "End of March is our preparation (maintenance), how long depends on the level of difficulty," he said.

The investment value of Tangguh LNG Train-3 to reach US $ 8 billion. BP has obtained a loan of US $ 3.7 billion to cover the needs of this investment. The Tangguh project loan facility made through methods Trustee Borrowing Scheme (TBS) with HSBC (New York) as trustee (Trustee) and HSBC (Jakarta) as a bank account in the country. This funding has received approval from the Foreign Commercial Loan team (PKLN) The Government of Indonesia.

As many as 75% of the production of LNG from Tangguh Train-3 sold to PT PLN. PLN will receive 688 cargoes of LNG Tangguh refinery during 2016-2033, ie as many as 12 cargoes in 2016, 20 cargoes per year during 2017-2019, and 44 cargo in the period 2020-2033. Other LNG buyers the Kansai Electric Power Company of 1 million tonnes per year.

IN INDONESIAN

Akhir Tahun, Konstruksi Kilang LNG Tangguh Train-3 Dimulai

BP Indonesia akan memulai konstruksi kilang gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) Tangguh Train-3 di Teluk Bintuni, Papua Barat pada akhir tahun ini. Kilang LNG Tangguh Train-3 ini ditargetkan mulai operasi pada 2020.

Head of Country BP Indonesia Darmawan Syamsu mengatakan, pihaknya sedang mengerjakan persiapan lokasi (site preparation) proyek Train-3 ini. Selain itu, pihaknya juga masih melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar. Rencananya, konstruksi proyek dimulai pada kuartal ketiga atau keempat 2017.

“Kami harapkan semua pihak siap, jadi sebelum akhir tahun sudah bisa konstruksi. Sejauh ini sosialisasi juga lancar,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, kontraktor yang menggarap proyek ini yakni konsorsium PTT Tripatra Engineering. Sementara untuk pengeboran sumur dijadwalkan dimulai 2018-2019. Pengerjaan kilang dan pengeboran  ini akan diintegrasikan sehingga selesai pada saat bersamaan.

Proyek Pengembangan Kilang Tangguh akan menambahkan satu fasilitas proses LNG baru (Train 3) dan tambahan kapasitas produksi sebesar 3,8 juta ton per tahun (million ton per annum/ mtpa) yang menjadikan kapasitas total kilang LNG Tangguh menjadi 11,4 mtpa. 

Proyek ini juga akan menambahkan dua anjungan lepas pantai, 13 sumur produksi baru, dermaga pemuatan LNG baru, dan infrastruktur pendukung lainnya. “First gas (produksi gas pertama) pada 2020. Komitmen kami, Train-3 ini harus terdeliver (selesai) ,” kata Darmawan.

Terkait pasokan gas untuk kelistrikan di Papua, pihaknya tetap berkomitmen menyalurkan sebesar 20 million standard cubic feet per day/ mmscfd. BP juga tetap berkomitmen akan memasok gas untuk pabrik pupuk yang akan dibangun di Papua Barat. Berdasarkan komitmen, gas untuk pupuk ini harus mengalir pada 2019. 

“Kami melihatnya ada kemungkinan kalau lebih cepat selesai pada 2019, kalau infrastruktur sudah siap, kami beri gas dari eksisting,” katanya. Saat ini, Kilang Tangguh beroperasi dengan kapasitas sebesar 7,6 mtpa. Menurut Darmawan, pihaknya berencana melakukan perawatan rutin (maintenance) pada train eksisting. Perawatan rutin dilakukan satu kali setiap tahunnya; “Akhir Maret ini kami persiapan (maintenance), berapa lamanya tergantung tingkat kesulitan,” ujarnya.

Nilai investasi Kilang LNG Tangguh Train-3 mencapai USS 8 miliar. BP telah memperoleh pinjaman sebesar US$ 3,7 miliar untuk menutup kebutuhan investasi ini. Fasilitas pinjaman Proyek Tangguh dilakukan melalui metode Trustee Borrowing Scheme (TBS) dengan HSBC (New York) sebagai wali amanat (trustee) dan HSBC (Jakarta) sebagai akun bank dalam negeri. Pendanaan ini telah mendapatkan persetujuan dari Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) Pemerintah Indonesia.

Sebanyak 75% produksi LNG dari Kilang Tangguh Train-3 dijual ke PT PLN. PLN nantinya akan menerima 688 kargo dari Kilang LNG Tangguh selama 2016-2033, yakni sebanyak 12 kargo pada 2016, 20 kargo per tahun selama 2017-2019, dan 44 kargo pada periode 2020-2033. Pembeli LNG lainnya yakni Kansai Electric Power Company sebesar 1 juta ton per tahun.

Investor Daily, Page-9, Thursday, March, 9, 2017

Oil, chemical industry integration needed

Business players are calling for the integration of existing and future oil refineries with the petrochemical industry to meet rising domestic demand for raw materials from plastics and textile industries.

Deputy chairman of the Indonesian Olefin, Aromatics and Plastics lndustry Association (INAPlas), Suhat Miyarso, said Indonesia currently imported half of all its ethylene demand, which currently averages around 1.6 million tons each year. At present, local production annually stands around 800,000 tons.

“Chandra Asri Petrochemical currently produces around 860,000 tons, which is around 50 percent of our needs. The rest is imported from Korea, Japan, Singapore and Malaysia,” Suhat said Tuesday, referring to the publicly listed petrochemical giant. 

lNAPlas estimates that petrochemical demand Will rise to more than 2 million tons per year in 2021. The surging demand will be driven primarily by industrial sectors such as plastics and textiles, Suhat said.

National demand for plastics products now reaches 5.2 million tons each year, While annual domestic output currently settles at around 2.4 million tons. Apart from fulfilling the country’s demand, business players believe integrating oil refineries with the petrochemical industry can create added value to derivative materials.

Under current crude oil prices, Suhat estimates that refined fuels made from‘~'crud‘e~‘ oil arelat' present Worth only around US$480 per ton. 

“For example, if crude oil is currently around $500 [per ton], the ethylene produced from it can average $900 to $1,100. When it is further processed to polypropylene, it can be sold at $1,400,” he said.

“Compared to refined fuels, the crude oil can increase its original value threefold if it is turned into polypropylene.”

Meanwhile, state-owned oil and gas giant Pertamina is considering expanding petrochemical facilities at its existing and future refineries. Pertarnina senior Vice president for petrochemical projects Dhani Prasetyawan said the firm would focus on the production of polypropylene and polyethylene in the petrochemical sector as the two products seemed to be the most promising.

Polypropylene is widely used in packaging for consumer products and plastic ‘parts for numerousindustries like automotives and textiles. Meanwhile, polyethylene is primarily deployed to make plastic bags, containers and bottles.

“Now Pertamina only has a small number of petrochemical products because We previously designed them as by-products only. For instance, We only produce around 45,000 tons of poly-propylene at the Plaju refinery every year,” he said. “Based on petrochemical supply and demand, Pertamina is now considering developing the business and building olefine crackers to produce polyethylene and polypropylene.” 

Dhani further added that Pertamina planned to design and produce petrochemical products at its future Tuban refinery in East Java. Separately, the government is discussing a plan to distribute piped gas from the upcoming Masela block in the Arafura Sea in Maluku to nearby petrochemical and fertilizer firms.

Industry Ministry’s upstream chemical industry director Muhammad Khayam said the government was reconsidering the piped gas capacity of 474 million standard cubic feet per day (mmscfd) as Pertamina had shown an interest in obtaining around 200 mmscfd.

Jakarta Post, Page-13, Thursday, March, 9, 2017

Pertamina president in Table President

Race for President Director of Pertamina getting hot. BOC Pertamina already provides three recommendations of the best names of the five internal Pertamina.

Of the three candidates that will have one as the number one Pertamina. '' The names have been submitted and there on the desk of President Joko Widodo, "said Mr. Abeng, Commissioner of Pertamina

Deputy Energy, Logistics, and Tourism Region ministerial SOE also Pertamina Commissioner Edwin Hidayat Abdullah said, actually there are five internal candidates proposed BOC Pertamina Pertamina. Three of them are Rachmad Hardadi, Director of Mega Project Processing and Petrochemicals, Syamsu Alam, Pertamina Upstream Director and Acting (Pit) Director of Pertamina Yenni Andayani. Related to the two candidates again, Edwin reluctant openly.

"The board asked for a five-fifths in the assessment, but there are three best," said Edwin, Wednesday (8/3). He explained that a number of criteria skipper of Pertamina. Among these are the ability to lead and control the business. Pertamina president also able to synergize this state. Edwin also hope, president director of Pertamina has integrity and experience. But he stressed that the main criterion is Zeaidership.

"We're not likely to find that understands all the technical, essential leadership, have a vision, have a good strategy to bring Pertamina up to the vision set forth as a world class energy company," he added.

In addition to the three internal candidates for Pertamina, Edwin also revealed that there will be candidates from the external. But he said he did not know the number of candidates Pertamina chief come from external sources, as well as the names of the candidates.

Outstanding is the name Arcandra Tahar, Elia Massa Manik, PTPN Holding CEO and President Director Sofyan Basir PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Usually candidates SOE president presented to the president consisting of three to five people. The process of appointing the number one Pertamina done tiered.

Minister of SOEs submit names of candidates to the President. The target, in March 2017, the President has chosen the new Pertamina chief.

IN INDONESIAN

Dirut Pertamina di Meja Presiden

Perebutan kursi Direktur Utama Pertamina semakin panas. Dewan Komisaris Pertamina sudah memberikan rekomendasi tiga nama terbaik dari lima orang internal Pertamina.

Dari tiga nama kandidat itulah akan dipilih satu sebagai orang nomor satu Pertamina. "‘Nama-namanya sudah diserahkan dan ada di meja Presiden Joko Widodo," kata Tanri Abeng, Komisaris Utama Pertamina

Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Menetri BUMN yang juga Komisaris Pertamina Edwin Hidayat Abdullah menyebutkan, sejatinya ada lima kandidat internal Pertamina yang diusulkan Dewan Komisaris Pertamina. Tiga di antaranya adalah Rachmad Hardadi, Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia, Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina dan Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani. Terkait dua calon lagi, Edwin enggan buka-bukaan.

"Dewan komisaris meminta lima-limanya di assessment, tapi ada tiga terbaik," jelas Edwin, Rabu (8/3). Ia menjelaskan sejumlah kriteria nakhoda Pertamina. Di antaranya adalah kemampuan memimpin dan menguasai bisnis. Dirut Pertamina juga mampu mensinergikan BUMN ini. Edwin juga berharap, Dirut Pertamina memiliki integritas dan pengalaman. Tapi ia menegaskan, kriteria paling utama itu adalah Zeaidership.

"Kami tidak mungkin mencari yang mengerti semua teknikal, yang penting leadership, punya visi, mempunyai strategi yang jitu membawa Pertamina sampai ke visi yang ditetapkan sebagai world cLass energy company," imbuhnya.

Selain tiga calon internal Pertamina, Edwin juga mengungkapkan, akan ada calon dari eksternal. Namun dia mengaku tidak mengetahui jumlah calon Dirut Pertamina yang berasal dari eksternal, begitu juga dengan nama calon-calon tersebut.

Yang beredar adalah nama Arcandra Tahar, Elia Massa Manik, CEO PTPN Holding, dan Sofyan Basir Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Biasanya nama calon dirut BUMN yang disodorkan kepada presiden berjumlah tiga hingga lima orang. Proses penunjukan orang nomor satu Pertamina dilakukan berjenjang. 

Menteri BUMN menyerahkan nama calon-calon ke Presiden. Targetnya, pada Maret 2017 ini, Presiden sudah memilih Dirut Pertamina yang baru.

Kontan, Page-14, Thursday, March, 9, 2017

Trends in Oil Price Rises

Potential increase in fuel prices should be anticipated

Trends in Indonesia increased petroleum prices since the announcement of OPEC member oil production cuts late last year. The government needs to anticipate the impact of the oil price increase on the price of fuel oil in the country.

In the announcement of Indonesian Oil Price Team at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the Indonesian Crude Price (ICP) in February 2017 rose 0.62 US dollars per barrel compared to January 2017. Thus, compared with the fourth quarter of 2016, the trend of increased ICP, especially if it is associated with the policy of the Organization of Petroleum Exporting countries, or OPEC cut oil production members.

The increase in ICP is in line with the increase in oil prices is also used as a benchmark, namely Brent rose from 55.45 dollars per barrel to 56 dollars per barrel and WTI rose from 52.61 dollars per barrel to 53.46 dollars per barrel , OPEC reference price also rose from 52.4 dollars per barrel to 53.37 dollars per barrel.

Lecturer Trisakti University, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, argues, increases in ICP and other highly influenced benchmark measures the countries that are members of OPEC. If the production reduction policy is not actually applied and an oversupply of production of oil shale (shale oil) from the United States, oil prices could potentially weaken.

"ICP upward trend will not necessarily continue in three months or six months. More likely is the fluctuation of oil prices in the range of 50 dollars to 55 dollars per barrel, "said Pri Agung, Wednesday (8/3), in Jakarta.

Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) noted, the average ICP in 2016 by 39; 15 dollars per barrel. This figure is lower than the 2016 state budget benchmark of 40 dollars per barrel. This year, ICP pegged to 45 dollars per barrel, while oil production targets ready for sale or lifting amounted to 815 000 barrels per day. The government is optimistic that the realization of the lifting in 2017 reached 825,000 barrels per day.

Production Dropped

In the explanation of Oil Price Team Indonesia Ministry of Energy, global oil production period January 2017 fell 1.29 million barrels per day to 95.82 million barrels per day. Contributions decreased production of OPEC members reached 890,000 barrels per day.

Policy of cuts in production came from oil prices plunged below 30 dollars per barrel at the beginning of 2016. For the Asia Pacific region, rising oil prices influenced by demand from India rose 197,000 barrels per day to 4.7 million barrels per day in December 2016. in addition, stocks in China was reduced 400,000 barrels to 362.8 million barrels in December 2016.

"Fundamentally, policy member OPEC production cuts have not been able to prevent oversupply in the market. However, psychologically, the policy impacts to the market, "he said.

Pri Agung added, it should be anticipated by the government with regard to the rising trend in global oil prices is the potential increase in the price of fuel oil (BBM) in the country. If you have to raise fuel prices in line with rising oil prices, the government must balance the state budget and taking into account the accuracy preparing financial impact on PT Pertamina as suppliers and sellers of fuel in Indonesia. "Raising the price of fuel is one option that should be calculated following all the risks," said Pri Agung

On many occasions, Minister Ignatius Jonan ensure, fuel price of subsidized premium and diesel fuel will not go up until the end of March. Currently the premium price of Rp 6,450 per liter and the price of subsidized diesel to Rp 5,150 per liter. The Government will review the price of subsidized gasoline and diesel fuel in March 2017 to determine the price as of 1 April. Government evaluate fuel prices every three months.

Meanwhile, Pertamina raised the price of fuel types pertamax, pertalite, and dexlite as the impact of rising world oil prices. Since the beginning of January 2012 the three types of fuel prices rose Rp 300 per liter. The price increase applies in all regions in Indonesia.

"We abide by the price set by the government for the fuel type of assignment (premium) and subsidized fuel (diesel). However, the movement of world oil prices will continue to be monitored, "said Vice President Corporate Communications Pertamina Wianda Pusponegoro.

IN INDONESIAN

Tren Harga Minyak Meningkat

Vice President Corporate Communication 

Pertamina Wianda Pusponegoro

Tren harga minyak bumi Indonesia meningkat sejak pengumuman pemangkasan produksi minyak anggota OPEC akhir tahun lalu. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak itu terhadap harga jual bahan bakar minyak dalam negeri.

Dalam pengumuman Tim Harga Minyak Indonesia pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga minyak Indonesia (ICP) Februari 2017 naik 0,62 dollar AS per barrel dibandingkan Januari 2017. Maka, dibandingkan dengan triwulan IV-2016, tren ICP meningkat, terutama jika dikaitkan dengan kebijakan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC memangkas produksi minyak anggotanya.

Kenaikan ICP tersebut seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang juga dijadikan patokan, yakni Brent naik dari 55,45 dollar AS per barrel menjadi 56 dollar AS per barrel dan WTI naik dari 52,61 dollar AS per barrel menjadi 53,46 dollar AS per barrel. Harga patokan OPEC juga naik dari 52,4 dollar AS per barrel menjadi 53,37 dollar AS per barrel.

Pengajar Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, berpendapat, kenaikan ICP dan patokan lain sangat dipengaruhi langkah negara-negara yang tergabung dalam OPEC. Jika kebijakan pengurangan produksi tidak benar-benar diterapkan dan terjadi kelebihan pasokan dari produksi minyak serpih (shale oil) dari Amerika Serikat, harga minyak berpotensi kembali melemah.

”Tren kenaikan ICP ini belum tentu berlanjut dalam tiga bulan atau enam bulan ke depan. Yang lebih memungkinkan adalah terjadi fluktuasi harga minyak di kisaran 50 dollar AS sampai 55 dollar AS per barrel,” ujar Pri  Agung, Rabu (8/3), di Jakarta.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, rata-rata ICP tahun 2016 sebesar 39;15 dollar AS per barrel. Angka ini lebih rendah dari patokan APBN 2016 yang sebesar 40 dollar AS per barrel. Tahun ini, ICP dipatok 45 dollar AS per barrel, sementara target produksi minyak siap jual atau lifting sebesar 815.000 barrel per hari. Pemerintah optimistis realisasi lifting 2017 mencapai 825.000 barrel per hari. 

Produksi turun

Dalam penjelasan Tim Harga Minyak Indonesia Kementerian ESDM, produksi minyak dunia periode Januari 2017 turun 1,29 juta barrel per hari menjadi 95,82 juta barrel per hari. Kontribusi penurunan produksi anggota OPEC mencapai 890.000 barrel per hari.

Kebijakan pemangkasan produksi berawal dari harga minyak yang anjlok hingga berada di bawah 30 dollar AS per barrel pada awal 2016. Untuk kawasan Asia Pasifik, kenaikan harga minyak dipengaruhi permintaan dari India yang naik 197.000 barrel per hari menjadi 4,7 juta barrel per hari pada Desember 2016. Selain itu, stok di China berkurang 400.000 barrel menjadi 362,8 juta barrel pada Desember 2016.

”Secara fundamental, kebijakan pemangkasan produksi anggota OPEC belum mampu mencegah kelebihan pasokan di pasar. Namun, secara psikologis, kebijakan tersebut berdampak ke pasar,” katanya.

Pri Agung menambahkan, hal yang harus diantisipasi pemerintah berkaitan dengan tren kenaikan harga minyak dunia adalah potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Jika harus menaikkan harga BBM seiring kenaikan harga minyak, pemerintah harus mengimbangi dengan ketelitian menyusun APBN dan memperhitungkan dampaknya terhadap keuangan PT Pertamina selaku pemasok dan penjual BBM di Indonesia. ”Menaikkan harga BBM termasuk salah satu opsi yang patut dihitung berikut segala resikonya,” ujar Pri Agung

Dalam berbagai kesempatan, Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan, harga BBM jenis premium dan solar bersubsidi tidak akan naik hingga akhir Maret. Saat ini harga premium Rp 6.450 per liter dan harga solar bersubsidi Rp 5.150 per liter. Pemerintah akan mengkaji ulang harga premium dan solar bersubsidi pada Maret 2017 untuk menentukan harga per 1 April. Pemerintah mengevaluasi harga BBM setiap tiga bulan.

Sementara itu, Pertamina menaikkan harga BBM jenis pertamax, pertalite, dan dexlite sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Sejak awal Januari 2012 harga BBM ketiga jenis tersebut naik Rp 300 per liter. Kenaikan harga itu berlaku di seluruh daerah di Indonesia.

”Kami patuh pada harga yang ditentukan pemerintah untuk BBM jenis penugasan (premium) maupun BBM bersubsidi (solar). Namun, pergerakan harga minyak dunia akan terus dipantau,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro. 

Kompas, Page-18, Thursday, March, 9, 2017

Contribute HCML National Gas Production Late 2018

SKK Migas Representative stated Husky Jabanusa-CNOOC Madura Limited (HCML) will contribute to the national gas production through Gas Fields "MDA-MBH" at the end of 2018.

"Alhamdulillah, MDA-MBH Gas Fields managed HCML estimated production in late 2018," said Head of Public Relations Representative Jabanusa SKK Migas, Fatah Mohammad Yasin in Sumenep, East Java, on Wednesday (8/3).

On Wednesday afternoon, Fatah together HCML management representatives are in Sumenep to implement additional socialization Gas Field development plan "MAC" for the Madura Strait Block Island Residents Giliraja, District Giligenting.

"Four wells in MDA-MBH Gas Field is estimated to production by the end of 2018 will produce 110 MMSCFD. This is a great contribution to the national gas production," said Fatah.

He explained, SKK Migas Jabanusa as Deputy State authority is continuing to monitor the activities HCML and cooperation contracts (K3S) others in performing each stage of exploration and exploitation of oil and gas.

MDA-MBH Gas Fields that were located at the southern point of Sapudi and Raas, Sumenep, until Situbondo it will produce gas.

"HCML started doing activities in the gas field since 2012. If gas field production estimates it really happen at the end of 2018 means it can add or offset a decline in gas production in other fields," he said.

Fatah hope the management HCML prepared everything needed to produce MDA-MBH Gas Field it carefully, thoroughly, and carefully.

According to the results of technical studies HCML, four wells in MDA-MBH Gas Field is expected to produce up to around ten years. As for the MAC Gas Fields that were located at the southern point of Giligenting Island and Giliraja Island, Sumenep, HCML will conduct a series of activities for the exploitation phase at the end of 2018 and mid-2019.

IN INDONESIAN

HCML Sumbang Produksi Gas Nasional Akhir 2018

SKK Migas Perwakilan Jabanusa menyatakan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) akan menyumbang produksi gas nasional melalui Lapangan Gas "MDA-MBH" pada akhir 2018.

"Alhamdulillah, Lapangan Gas MDA-MBH yang dikelola HCML diperkirakan berproduksi pada akhir 2018," kata Kepala Urusan Humas SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Moh Fatah Yasin di Sumenep, Jawa Timur, Rabu (8/3). 

Pada Rabu siang, Fatah bersama perwakilan manajemen HCML berada di Sumenep untuk melaksanakan sosialisasi tambahan rencana pengembangan Lapangan Gas "MAC" Blok Madura Strait bagi Warga Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting.

"Empat sumur di Lapangan Gas MDA-MBH yang diperkirakan bisa produksi pada akhir 2018 tersebut akan menghasilkan 110 MMSCFD. Ini sumbangan yang bagus bagi produksi gas nasional," kata Fatah.

Ia menjelaskan, SKK Migas Jabanusa sebagai Wakil kuasa Negara memang terus memonitor kegiatan HCML dan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) lainnya dalam melakukan setiap tahapan eksplorasi dan eksploitasi migas.

Lapangan Gas MDA-MBH yang posisinya berada di sebelah selatan Pulau Sapudi dan Raas, Sumenep, hingga Situbondo itu akan menghasilkan gas.

"HCML mulai melakukan aktivitas di lapangan gas tersebut sejak 2012. Kalau perkiraan produksi lapangan gas itu benar-benar terwujud pada akhir 2018 berarti bisa menambah atau menutupi penurunan produksi gas di lapangan lainnya," ujarnya.

    Fatah berharap manajemen HCML menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi Lapangan Gas MDA-MBH itu secara cermat, teliti, dan hati-hati.

    Sesuai hasil kajian teknis HCML, empat sumur di Lapangan Gas MDA-MBH diperkirakan bisa berproduksi hingga sekitar sepuluh tahun. Sementara untuk Lapangan Gas MAC yang posisinya berada di sebelah selatan Pulau Giligenting dan Giliraja, Sumenep, HCML akan melakukan serangkaian kegiatan untuk tahap eksploitasi pada akhir 2018 hingga pertengahan 2019.

Bhirawa, Page-8, Thursday, March, 9, 2017

Pertamina Get Gas Allocation Masela

Companies are required to develop the petrochemical industry.

The Ministry of Industry is reviewing the company that will absorb compressed natural gas (compressed natural gas / CNG) from Masela amounted to 200 million standard cubic feet per day (MMSCFD). One gets a small gas PT Pertamina.

According to Director of Upstream Chemical Industry Ministry Muhammad Khayam, the government allocated in accordance with the proposed gas company. He hopes to use it to develop Pertamina petrochemical products. Alternatively, the company could process gas into a fuel substitute for LPG (liquefied petroleum gas).

Vice President Petrochemical Project Coordinator Dhani Prasetyawan Pertamina claimed not to know the information. "Maybe at the top level is already decided," he said.

Khayam continue, in addition to Pertamina, there are four companies Iain requesting Masela gas ration with total needs 474 MMSCFD. They are PT Pupuk Indonesia, which asked 214 MMSCFD gas to be processed into methanol, polypropylene, to fertilizer. PT Kaltim Methanol Industry asked for 100 MMSCFD create processed into methanol well as PT Elsoro Multi Pratama asked for 160 MMSCFD to be processed into methanol, propylene, and gasoline. Another potential consumers is Chandra Asri, will also produce methanol.

They plan to build a factory worth a total of US $ 4.5 billion. According Khayam, the four companies will form a joint venture to manage the petrochemical industrial area near Masela gas refineries. Ministry promises, before July 2017, the four companies and Pertamina signed a memorandum of cooperation with Inpex.

If the government approves the proposal Pertamina, Khayam said the allocation of gas to the four investors was reduced to 150 MMSCFD. Then the total use of the proposed gas pipeline later the Ministry of Industry of 350 MMSCFD.

But he is still hoping the government and Inpex agreed volume of 474 MMSCFD gas processing for gas pipelines and 7, 5 million metric tonnes per annum (MTPA) of liquefied natural gas (liquefied natural gas / LNG). Alternatively, the development of gas pipelines shrink by about 150 MMSCFD (1 MTPA). Instead, the production is directed mostly to the 9.5 MTPA LNG.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar tend to choose the first scheme so that the petrochemical industry is likely to grow. Energy Minister Ignatius Jonan expect Inpex immediately resolve the preliminary technical studies this year.

Inpex spokesman, Usman Slamet, said the company is waiting for the government's response. Inpex last letter sent to the Ministry of Energy on January 6, 2017

IN INDONESIAN

Pertamina Mendapat Alokasi Gas Masela

Perusahaan diminta mengembangkan industri petrokimia.

Kementerian Perindustrian sedang mengkaji perusahaan yang akan menyerap gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) dari Blok Masela sebesar 200 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Salah satu yang mendapat jatah gas adalah PT Pertamina.

Menurut Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam, pemerintah mengalokasikan gas sesuai dengan usul perusahaan. Dia berharap Pertamina memanfaatkannya untuk mengembangkan produk petrokimia. Alternatifnya, perseroan bisa mengolah gas menjadi bahan bakar pengganti elpiji (liquefied petroleum gas).

Vice President Petrochemical Project Coordinator Pertamina Dhani Prasetyawan mengaku belum mengetahui informasi tersebut. “Mungkin di level atas yang sudah memutuskan,” ujarnya.

Khayam melanjutkan, selain Pertamina, ada empat perusahaan Iain yang meminta jatah gas Masela dengan kebutuhan total 474 mmscfd. Mereka adalah PT Pupuk Indonesia, yang meminta gas 214 mmscfd untuk diolah menjadi metanol, polypropylene, hingga pupuk. PT Kaltim Metanol Industri meminta 100 mmscfd buat diolah menjadi metanol Serta PT Elsoro Multi Pratama meminta 160, mmscfd untuk diolah menjadi metanol, propylene, dan gasoline.  Calon konsumen lain adalah Chandra Asri, juga akan memproduksi metanol.

Mereka berencana membangun pabrik senilai total US$ 4,5 miliar. Menurut Khayam, keempat perusahaan akan membentuk perusahaan patungan untuk mengelola kawasan industri petrokimia di dekat kilang gas Masela. Kementerian menjanjikan, sebelum Juli 2017, keempat perusahaan dan Pertamina bisa menandatangani nota kerja sama dengan Inpex.

Jika pemerintah menyetujui usul Pertamina, Khayam mengatakan, alokasi gas untuk empat investor itu berkurang sampai 150 mmscfd. Maka total penggunaan gas pipa yang diusulkan Kementerian Perindustrian nantinya sebesar 350 mmscfd.

Namun dia masih berharap pemerintah dan Inpex menyepakati volume pengolahan gas sebesar 474 mmscfd untuk gas pipa dan 7 ,5 juta metrik ton per tahun (MTPA) untuk gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Alternatifnya, pengembangan gas pipa menyusut sekitar 150 mmscfd (1 MTPA). Sebagai gantinya, produksi diarahkan sebagian besar ke LNG sebanyak 9,5 MTPA.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar cenderung memilih pada skema pertama agar industri petrokimia lebih berpeluang tumbuh. Menteri Energi Ignasius Jonan berharap Inpex segera menyelesaikan studi teknis pendahuluan tahun ini.

Juru bicara Inpex, Usman Slamet, mengatakan perusahaan menunggu jawaban pemerintah. Surat terakhir dikirimkan Inpex kepada Kementerian Energi pada 6 Januari 2017

Koran Tempo Page-20, Wednesday, March, 8, 2017

Gas Distribution Tender Papua Opened This Year

PLN is building 12 gas-powered generator.

Ministry of Energy and Resources, Mineral Resources plans to hold an open tender distribution of gas in the province of Papua and West Papua in the second half of this year. The gas will be used for power generation needs.

"Open bid we coordinate with PLN. Hopefully, the second semester began tender, "said Director General of Oil and Gas, I Gusti Nyoman Wiratmaja

Eventually, gas from Tangguh refinery units I and II will be transported by ship LNG mini. Ships deliver gas to a nearby dock, and then supplied to the power plant. Tangguh refinery in Bintuni Bay, West Papua, managed by BP Berau Ltd. Wiratmaja call this scheme as a virtual pipeline.

Earlier, Head of the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas), Amien Sunaryadi, said the allocation of gas from Papua has been approved by 20 million standard cubic feet per day (MMSCFD). BP joint studies have been done since the end of 2015 PLN.

SKK Migas predicts construction could begin in 2018. When the construction phase takes two years, it is estimated that in 2020 the gas plant could begin operating. Papua is the region with the highest electricity deficit figures. PLN recorded more than 60 per cent of Papua has not been electricity.

"Later infrastructure such as docks, roads could be built to use the state budget. Society only pay for the electricity to components of gas tariffs, fees, transportation, and plant depreciation costs. "

The plan, the vessel receiving gas from LNG hub in Fakfak. In that area, PLN will build a floating storage unit (FSU) with a capacity of 18 thousand cubic meters of gas. FSU deliver gas to the LNG ship which then sailed towards mini Sorong, Raja Ampat, Manokwari, Nabire, Jayapura and Biak, then back to Fakfak will sail regularly to the pier every two weeks. TerminaI LNG facility will be built at the receiving dock destination.

Regional Director of PLN East Java and Bali, Amin Subekti, said the terminal was small.

PLN, will use gas as fuel 25 plants. A total of 12 units are being built, the Mobile Power Plant (MPP) Manokwari 20 megawatts (MW), Power Machines. Gas (PLTMG) Manokwari 40 MW PLTMG Biak 15 MW MPP Jayapura 50 MW PLTMG Jayapura Peaker 40 MWPLTG Sorong 30 MW, PLTMG Bintuni 10 MW MPP Nabire 20 MW MPP Fakfak 10 MW MPP Timika 30 MW PLTMG Raja Ampat 10 MW and PLTMG Merauke 20 MW Energy Minister Ignatius Jonan promised to build a variety of plants in Papua with a capacity of 158 MW by 2019 to support 15 thousand new subscribers.

IN INDONESIAN

Tender Distribusi Gas Papua Dibuka Tahun Ini

PLN sedang membangun 12 pembangkit bertenaga gas.

Kementerian Energi dan Sumber, Daya Mineral berencana menggelar tender terbuka pendistribusian gas di Provinsi Papua dan Papua Barat pada paruh kedua tahun ini. Gas akan dipakai untuk kebutuhan pembangkit listrik.

“Open bid kami koordinasikan dengan PLN. Harapannya, semester II nanti mulai tender,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I Gusti Nyoman Wiratmaja

Nantinya, gas dari kilang Tangguh unit I dan II bakal diangkut dengan kapal LNG mini. Kapal mengirim gas ke dermaga terdekat, kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Kilang Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, dikelola oleh BP Berau Ltd. Wiratmaja menyebut skema ini sebagai virtual pipeline.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, mengatakan alokasi gas Papua sudah disetujui sebesar 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Studi sudah dilakukan BP bersama PLN sejak akhir 2015. 

SKK Migas memprediksi pembangunan pembangkit bisa dimulai pada 2018. Bila tahap konstruksi memakan waktu dua tahun, diperkirakan pada 2020 pembangkit gas bisa mulai beroperasi. 

Papua adalah wilayah dengan angka defisit listrik tertinggi. PLN mencatat lebih dari 60 persen wilayah Papua belum teraliri listrik.

“Nanti infrastruktur seperti dermaga, jalan, bisa dibangun pakai APBN. Masyarakat hanya membayar listrik untuk komponen tarif gas, ongkos, transportasi, dan biaya depresiasi pembangkit.”

Rencananya, kapal menerima gas dari LNG hub di Fakfak. Di daerah itu, PLN akan membangun floating storage unit (FSU) berkapasitas 18 ribu meter kubik gas. FSU mengirim gas ke kapal LNG mini  yang kemudian berlayar menuju Sorong, Raja Ampat, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Biak, lalu kembali ke Fakfak Kapal akan berlayar rutin ke dermaga tiap dua pekan. Fasilitas terminaI LNG penerima akan dibangun di dermaga tujuan. 

Direktur PLN Regional Jawa Timur dan Bali, Amin Subekti, mengatakan terminal itu berskala kecil. PLN,akan menggunakan gas sebagai bahan bakar 25 pembangkit. Sebanyak 12 unit di antaranya sedang dibangun, yakni Mobile Power Plant (MPP) Manokwari 20 megawatt (MW), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin. Gas (PLTMG) Manokwari 40 MW PLTMG Biak 15 MW MPP Jayapura 50 MW PLTMG Jayapura Peaker 40 MWPLTG Sorong 30 MW, PLTMG Bintuni 10 MW MPP Nabire 20 MW MPP Fakfak 10 MW MPP Timika 30 MW PLTMG Raja Ampat 10 MW dan PLTMG Merauke 20 MW Menteri Energi Ignasius Jonan berjanji membangun beragam pembangkit di Papua dengan kapasitas 158 MW hingga 2019 untuk menunjang 15 ribu pelanggan baru.

Koran Tempo Page-21, Wednesday, March, 8, 2017

Transition to Gross Split, Government Prepares Minister Regulation

The government plans to issue a ministerial regulation which regulates the depreciation of assets (depreciation) of oil and gas blocks before the contract runs out will switch to the Cooperation Contract (production sharing contract / PSC) for gross proceeds (gross split). Depreciation was mentioned as one of the gross impact of the split.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja say, a regulation about this depreciation primarily to smooth the transition from the gas block contract cost recovery to gross PSC split. It is now intensively discuss the regulation, especially how to depreciation of fixed acquired Contractor Cooperation Contract (PSC) without burdening existing PSC's subsequent work on the block.

"We are very intensively discuss how accelerated depreciation or depreciation can be carried over to the next contractor," he said in Jakarta, Tuesday (7/3).

The discussion included the impact of the adoption of these two options. if the accelerated depreciation, oil and gas contractors may be reluctant to invest in the times ahead of its oil and gas block contract was completed. This could have an impact on the continuity of oil and gas production in the block. Whereas the transitional government wants the oil and gas contractors have not led to a decrease in production.

"Or it's options, is being discussed, the costs in the carry-over to the next contractor. It is being discussed whether it could be done legally, "he explained.

Pertamina Upstream Director Syamsu Alam said, if the depreciation can be accelerated, would help the existing contractor. But if it will be in the carry-over, it is necessary to think about the mechanism of accounting and taxation. "Because of the change of operator or ownership share (shares) in the block," he said.

He said he himself has now started to prepare for the transition to eight oil and gas blocks assigned by the government. This preparation is primarily based on the experience of the operator in the Mahakam block transition from Total E & P Indonesie. Inbetween tilled Mahakam Block operator Pertamina and Total since 2015, two years before the block contract runs out on 31 December 2017. Transitional eight blocks it, had called more complicated because there are changes to the contract of PSC gross cost recovery be split. Thus, it must conduct an evaluation in advance to make sure the whole block is quite economical to deploy.

According to him, Pertamina has a number of options for the transition operatorship so kedepalan production oil and gas block is not in free fall. "There are no talks toward an investment. In principle, we will make efforts so that no interruption of operations that have an impact on oil and gas production, "said Alam.

President Director of Pertamina Hulu Energi Mount Sardjono Hadi had said, a problem that can not be depreciated assets (undepreciated cost) appear in the contract the Offshore North West Java (ONWJ). Undepreciated this cost cut economic value block off the northern coast of Java island. "There is not yet solved the undepreciated cost $ 453 million," he said.

The emergence of undepreciated cost can occur in other oil and gas blocks are terminated and replaced with a split contract gross scheme. It includes eight oil and gas blocks that have been declared assigned to Pertamina. However, he admitted that the amount of undepreciated cost will not be as big as in ONWJ.

Magnitude undepreciated cost in ONWJ quite large initially because this block contract will be extended. However, the government then decided to terminate the management contract and assigned 100% to Pertamina. So the investment should get carried away and replaced during the life of the contract with the scheme cost recovery, can not be obtained by the company when the contract expires January 18 last.

He said he appreciates the efforts of the government are still open at the negotiations if the economics of oil and gas blocks are still lacking. "The government says that things are needed to help economically, you (the oil company) could be proposed," he said. This split additional recognition required oil and gas companies to survive and keep growing.

IN INDONESIAN

Transisi ke Gross Split, Pemerintah Siapkan Peraturan Menteri

Pemerintah berencana menerbitkan peraturan menteri yang mengatur soal penyusutan aset (depresiasi) blok migas menjelang habis kontrak yang akan beralih ke kontrak kerja Sama (production Sharing Contract/PSC) bagi hasil kotor (gross split). Depresiasi sempat disebut sebagai salah satu dampak penerapan gross split. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, beleid soal depresiasi ini utamanya untuk memuluskan masa peralihan blok migas dari kontrak PSC cost recovery ke gross split. Pihaknya kini secara intensif membahas Peraturan Menteri tersebut, utamanya bagaimana agar depresiasi tetap diperoleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) eksisting tanpa membebani KKKS berikutnya yang menggarap blok tersebut.

“Kami intensif sekali membahas bagaimana depresiasi dipercepat atau depresiasi bisa di carry over ke kontraktor berikutnya,” kata dia di Jakarta, Selasa (7/3).

Pembahasan termasuk dampak dari penerapan kedua opsi tersebut. jika depresiasi dipercepat, kontraktor migas bisa menjadi enggan berinvestasi pada masa-masa jelang kontrak blok migasnya selesai. Hal ini bisa berdampak pada kelangsungan produksi migas di blok tersebut. Padahal pemerintah menginginkan peralihan kontraktor blok migas ini tidak menyebabkan penurunan produksi.

“Atau opsinya, ini sedang dibahas, biayanya di-carry over ke next kontraktor. Ini sedang dibahas secara legal apakah bisa dilakukan,” jelasnya.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menuturkan, jika depresiasi bisa dipercepat, akan membantu kontraktor eksisting. Namun jika akan di-carry over, maka perlu dipikirkan mekanisme akunting dan perpajakannya. “Karena terjadi perubahan operator atau kepemilikan share (saham) di blok tersebut,” kata dia.

Pihaknya sendiri kini sudah mulai menyiapkan transisi delapan blok migas yang ditugaskan oleh pemerintah. Persiapan ini utamanya berdasarkan pengalaman transisi operator di Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie. Peralihan operator Blok Mahakam digarap Pertamina dan Total sejak 2015, dua tahun sebelum kontrak blok tersebut habis pada 31 Desember 2017. Transisi delapan blok itu, sempat disebutnya lebih rumit karena ada perubahan kontrak dari PSC cost recovery menjadi gross split. Sehingga, pihaknya harus melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk memastikan seluruh blok ini cukup ekonomis untuk dikembangkan.

Menurutnya, Pertamina telah memiliki sejumlah opsi untuk transisi operatorship sehingga produksi kedepalan blok migas ini tidak terjun bebas. “Belum ada pembicaraan ke arah investasi. Prinsipnya, kami akan melakukan usaha-usaha agar tidak ada gangguan operasi yang berdampak pada produksi migas,” ujar Alam. 

Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi sempat menuturkan, masalah aset yang tidak dapat disusutkan (undepreciated cost) muncul dalam kontrak Blok Offshore North West Java (ONWJ). Undepreciated cost ini memangkas nilai keekonomian blok di lepas pantai utara Pulau Jawa itu. “Ada undepreciated cost yang belum solved US$ 453 juta,” ujarnya.

Timbulnya undepreciated cost ini dapat terjadi pada blok migas lain yang diputus kontraknya dan digantikan dengan kontrak skema gross split. Ini termasuk delapan blok migas yang telah dinyatakan ditugaskan ke Pertamina. Hanya saja, diakuinya besaran undepreciated cost itu tidak akan sebesar di Blok ONWJ. 

Besaran undepreciated cost di Blok ONWJ cukup besar lantaran awalnya kontrak blok ini akan diperpanjang. Namun, pemerintah kemudian memutuskan untuk mengakhiri kontrak dan menugaskan pengelolaannya 100% kepada Pertamina. Sehingga investasi yang seharusnya terbawa dan terganti selama masa kontrak dengan skema cost recovery, belum dapat diperoleh perusahaan saat kontrak berakhir 18 Januari lalu. 

Pihaknya menghargai upaya pemerintah yang masih membuka ruang negosiasi jika keekonomian blok migas masih kurang. “Pemerintah menyatakan bahwa hal-hal yang diperlukan untuk membantu keekonomian, anda (perusahaan migas) bisa mengusulkan,” kata dia. Tambahan split ini diakuinya dibutuhkan perusahaan migas untuk bertahan dan tetap tumbuh.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, March, 8, 2017