Main Homework for Pertamina boss : Keeping Compactness

There is a large project that awaits the new managing director of Pertamina, the oil refinery

When there are no obstacles, the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) will officially announce the President Director of PT Pertamina today (16/3). The announcement coincides with the General Meeting of Shareholders (AGM), which is one of the agenda was the decision about the determination of Pertamina's new helmsman.

Well, whoever is elected, the boss of the largest oil company in Indonesia is carrying a very heavy task. According to Deputy Energy, Logistics, Regions and Tourism at the same Pertamina Commissioner Edwin Hidayat Abdullah, one of the first tasks to be carried Pertamina brand-new leadership is to make a compact enterprise management through consolidation measures.

Understandably, one of the issues that make Dwi Sucipto frozen out of the number one seat this company is no harmonious relationship with other Pertamina directors, especially the Deputy Director of which was held by Ahmad Bambang. 

     Director of the new Pertamina will have to be able to create harmony in the leadership and management. If the management board is compact and can be united capital. Related names of candidates for the number one in Pertamina, Edwin reluctant to openly, because it has not held the AGM. "Look decision (GMS)," said Edwin.

Some of the names that was appearing March 9, 2017, are: Elisa Masa Manik, Elia Massa Manik, CEO PTPN Holding, Rachmad Hardadi, Director of Mega Project Processing and Petrochemicals, Syamsu Alam Pertamina Upstream Director and Acting (Acting) President Director of Pertamina Yenni Andayani ,

Saving Base Earnings

With the new boss, at least, Pertamina performance achieved last year can at least be maintained. "We have a tough task ahead, namely to build a refinery," said Edwin Wednesday (15/3).

Based on the unaudited financial report Pertamina, the state's petroleum revenues gained Us $ 35.45 billion last year. Down compared to 2015 amounted to US $ 41.76 billion. However, operating profit rose and 2015 of US $ 3.92 billion to US $ 6.17 billion in 2016. Net income also increased from US $ 1.42 billion to $ 3.14 billion.

One key to success is the saving of Pertamina's performance. SOE Minister Rini M Soemarno said, last year, Pertamina generate savings (savings) to Rp 26 trillion. This is not out of 2,661 innovation Pertamina 2016. He hoped that the existing patented innovations.

Acting Director of Pertamina Yenny Andayani claims, innovation and technology have become part of Pertamina. He hopes this move will continue, of course with the new management.

IN INDONESIAN

Pekerjaan Rumah Utama Bos Pertamina Menjaga Kekompakan  

Ada proyek besar yang menanti direktur utama Pertamina baru, yakni kilang minyak

Bila tidak ada hambatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengumumkan secara resmi Direktur Utama PT Pertamina pada hari ini (16/3). Pengumuman bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang salah satu agendanya adalah keputusan soal penentuan nahkoda Pertamina yang baru.

Nah, siapapun yang terpilih, bos perusahaan minyak terbesar di Indonesia ini membopong tugas yang sangat berat. Menurut Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata sekaligus Komisaris Pertamina Edwin Hidayat Abdullah, salah satu tugas pertama yang akan diemban pimpinan anyar Pertamina ini adalah membuat kompak manajemen perusahaan lewat langkah konsolidasi.

Maklum, salah satu isu yang membuat Dwi Sucipto terdepak dari kursi nomor satu perusahaan ini adalah tidak ada hubungan harmonis dengan direksi Pertamina lain, khususnya Wakil Direktur Utama yang saat itu dijabat oleh Ahmad Bambang. 

     Direktur Utama Pertamina yang baru nanti harus bisa menciptakan keharmonisan di jajaran pimpinan dan manajemen. Bila jajaran manajemen kompak dan bersatu ini bisa menjadi modal. Terkait nama-nama calon orang nomor satu di Pertamina itu, Edwin enggan buka-bukaan, karena belum menggelar RUPS. "Lihat saja keputusan (RUPS)," jelas Edwin. 

Beberapa nama yang sempat yang muncul 9 Maret 2017, adalah: Elisa Masa Manik, Elia Massa Manik, CEO PTPN Holding, Rachmad Hardadi, Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia, Syamsu Alam Direktur Hulu Pertamina dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani. 

Hemat Pangkal Laba 

Dengan bos baru, paling tidak, kinerja Pertamina yang diraih tahun lalu minimal bisa dipertahankan. "Kami mempunyai tugas berat ke depan, yakni membangun kilang, " kata Edwin Rabu (15/3).

Berdasarkan laporan kinerja keuangan Pertamina unaudited, BUMN perminyakan ini memperoleh Pendapatan Us$ 35,45 miliar tahun lalu. Turun dibanding 2015 sebesar US$ 41,76 miliar. Namun laba operasi naik dan 2015 US$ 3,92 miliar menjadi US$ 6,17 miliar di 2016. Laba bersih juga meningkat dari US$ 1,42 miliar menjadi US$ 3,14 miliar.

     Salah satu kunci Sukses kinerja Pertamina adalah penghematan. Menteri BUMN Rini M Soemarno bilang, tahun lalu, Pertamina menghasilkan saving (penghematan) hingga Rp 26 triliun. Ini tidak lepas dari 2.661 inovasi Pertamina 2016. Ia berharap, inovasi tersebut ada yang dipatenkan.

Plt Direktur Utama Pertamina Yenny Andayani mengklaim, inovasi dan teknologi sudah jadi bagian Pertamina. Ia berharap langkah ini akan terus berlanjut, tentu dengan manajemen baru.

Kontan, Page-14, Thursday, March, 16, 2017

Sharing in the Six Block Oil and Gas Evaluated

Scheme of the oil and gas based on the gross production in six blocks evaluated. Six oil and gas blocks out of contract in 2018 that the government handed over to PT Pertamina Hulu Energi, a subsidiary of PT Pertamina to manage.

All six blocks the custody of the Pertamina Hulu Energi is Block South East Sumatra, East Kalimantan Block, Central Block in East Kalimantan, North Sumatra Block Offshore, Ogan Ogan JOB Block in South Sumatra, and Block JOB Tuban in East Java.

"Against all the six blocks were submitted to our management, we were given time to evaluate related gross split, (oil and gas revenue sharing based on gross production). Then we will submit the proposal contains advice to the government related to the implementation of gross split against all six blocks, "said President Director of Pertamina Hulu Energi Mount Sardjono Hadi in Jakarta, Wednesday (15/3).

According to Mount, in essence, it does not mind a split gross scheme applied throughout the economic value of the project are met and remain attractive in terms of investment. If based on the evaluation of the scheme compared to the concept of gross revenue share split with a component of cost recovery (recoverable operating costs) there are still shortcomings, it would apply for an additional incentive to the government.

"Before the first half of this year has been the evaluation results should we submit to the government," said Gunung.

The government has issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 8 of 2017 concerning the Production Sharing Contract Gross Split. This concept applies to new oil and gas contracts and contracts that have been terminated. As for the oil and gas contract extension result, contractors have two options, using the gross split or cost recovery.

Renewable energy

Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Indonesia supports the government's efforts to reduce dependence on fossil fuels. Moreover, the potential for the development of new and renewable energy in Indonesia is great. However, Kadin rate, there are various issues that complicate the development of new and renewable energy in Indonesia.

"In addition to financial problems, there are a variety of other challenges," said Chairman of the Indonesian Chamber of the Standing Committee for Environment and Waste Management Donny Yoesgiantoro event and Biogas, Waste to Energy Indonesia Forum 2017 in Jakarta, Wednesday.

Other key issues include difficulty providing and preparing the land, the licensing process, and the overlap region. Director-General of New and Renewable Energy and Energy Conservation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Rida Mulyana said the government is committed to develop and take advantage of new and renewable energy.

IN INDONESIAN

Bagi Hasil di Enam Blok Migas Dievaluasi

Skema bagi hasil minyak dan gas berdasarkan produksi bruto di enam blok dievaluasi. Enam blok migas yang habis masa kontraknya pada 2018 itu diserahkan pemerintah kepada PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina untuk dikelola.

Ke-enam blok yang pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina Hulu Energi itu adalah Blok South East Sumatera, Blok East Kalimantan, Blok Tengah di Kalimantan Timur, Blok North Sumatera Offshore, Blok Ogan Komering JOB di Sumatera Selatan, dan Blok Tuban JOB di Jawa Timur.

”Terhadap ke-enam blok yang diserahkan kepada kami pengelolaannya itu, kami diberi waktu mengevaluasi terkait gross split, (pembagian hasil minyak dan gas berdasarkan produksi bruto). Lalu kami akan mengajukan proposal berisi masukan kepada pemerintah terkait pemberlakuan gross split terhadap ke-enam blok itu,” ujar Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi di Jakarta, Rabu (15/3).

Menurut Gunung, pada intinya pihaknya tidak keberatan skema gross split diberlakukan sepanjang nilai keekonomian proyek terpenuhi dan tetap menarik dari sisi investasi. Apabila berdasarkan evaluasi skema gross split dibandingkan konsep bagi hasil dengan komponen cost recovery (biaya operasi yang bisa dipulihkan) masih ada kekurangan, pihaknya akan mengajukan penambahan insentif kepada pemerintah.

”Sebelum semester I tahun ini hasil evaluasi sudah harus kami serahkan kepada pemerintah,” kata Gunung.

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Konsep ini berlaku bagi kontrak migas baru dan kontrak yang sudah diterminasi. Adapun untuk kontrak migas hasil perpanjangan, kontraktor mempunyai dua pilihan, menggunakan gross split atau cost recovery.

Energi terbarukan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Apalagi, potensi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia besar. Namun, Kadin menilai, ada berbagai masalah yang menyulitkan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.

”Selain masalah finansial, ada berbagai tantangan lain,” kata Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Donny Yoesgiantoro dalam acara Biogas and, Waste to Energy Indonesia Forum 2017 di Jakarta, Rabu.

Masalah itu antara lain kesulitan menyediakan dan menyiapkan lahan, proses perizinan, dan tumpang tindih Wilayah. Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan serta Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah berkomitmen mengembangkan dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan.

Kompas, Page-18, Thursday, March, 16, 2017

Pertamina Crop Activity in Mahakam

DRILLING OIL AND GAS WELLS

PT Pertamina Hulu Mahakam, a subsidiary of PT Pertamina plans to cut drilling new wells in the Mahakam block into eight wells of 19 wells previously for reasons all the field economy. Pertamina Upstream Director Syamsu Alam estimates, execution of drilling new wells in the Mahakam block will not be in accordance with the work plan and budget 2017 have been set at last year's 19 wells. According to him, factors such as taxation create a company to recalculate the activities to be conducted in the Mahakam block.

He targeted, the number of new wells drilled this year only eight wells or down to 50%. Pertamina Hulu Mahakam as the new operator of the Mahakam issued a budget of US $ 180 million. Syamsu not mention in detail the regulations that led to the economic value of the project in the Mahakam block down. To keep the oil and gas production, the government will issue regulations to keep the cost of investment in the transitional period covered by the new contractor.

Conditions were assessed will decrease the economic field because it is a burden to the new contractor. Pertamina is the operator of oil and gas blocks located in East Kalimantan that began January 1, 2018.

"At the beginning there were about 19 wells that we could execute, but on the way, no regulation, no taxes and all kinds-all manner so most likely we can do a maximum of eight," he said after attending the Awards APQ 2017, Wednesday (15/3 ).

Since the signing of a joint agreement with Total and Inpex on Monday (13/3), Pertamina has a 60-90 day deadline for the start of activities for the work executed and funded by Total is already completed at the end of last week.

Syamsu projected reduction activities will also reduce the funds allocated US $ 180 million. He said that the reduced number of wells to be drilled this year will not affect the production of oil and gas in the block. Because the drilling in this new year that affect the production next year.

Average gas production in the Mahakam block around 1,635 million cubic feet per day (MMSCFD) and 63,000 barrels of oil per day (bpd). The Mahakam block is the first production in 1974. Production comes from the Mahakam block gas field Peciko, Tunu, Tambora, Sisi Nubi, and South Mahakam.

Meanwhile, President Director of PT Pertamina Hulu Energi Mount Sardjono Hadi said, this year the company only focus on activities in the working area which has got an extension of certainty as the Offshore North West Java and West Madura Offshore Block.

According to him, such as activities in other blocks in the North Sumatra Offshore (NSO), Aceh; Block B, Aceh; Block Siak, Riau; Block Kampar, Riau; Joint Operating Body East Java, East Java; and Joint Operating Entity Bumi Siak Pusako, Riau which reduced because of low oil prices.

"So for some blocks were about to run out, we did not do a great activity for related depreciation," he said. He said, PHE net profit target this year of US $ 151 million, down from the achievements of 2016 by $ 191 million.

According to him, the target reduction in net income was due to no fees to be paid this year. Special earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, and the company's revenue is targeted to increase.

IN INDONESIAN

Pengeboran Sumur Migas

Pertamina Pangkas Kegiatan dimahakam

PT Pertamina Hulu Mahakam, anak usaha PT Pertamina memangkas rencana pengeboran sumur baru di Blok Mahakam menjadi delapan sumur dari sebelumnya 19 sumur karena alasan ke-ekonomian lapangan. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam memperkirakan, eksekusi kegiatan pengeboran sumur baru di Blok Mahakam tidak akan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran 2017 yang telah ditetapkan pada tahun lalu yakni 19 sumur. Menurutnya, faktor-faktor seperti perpajakan membuat perseroan menghitung ulang kegiatan yang akan dilakukan di Blok Mahakam.

Dia menargetkan, jumlah sumur baru yang dibor pada tahun ini hanya delapan sumur atau turun hingga 50%. Pertamina Hulu Mahakam sebagai operator baru Mahakam mengeluarkan anggaran US$ 180 juta. Syamsu tidak menyebutkan secara detail regulasi yang menyebabkan nilai keekonomian proyek di Blok Mahakam turun. Untuk menjaga produksi migas, pemerintah akan mengeluarkan regulasi agar biaya investasi pada masa peralihan ditanggung oleh kontraktor baru. 

Ketentuan itu dinilai akan menurunkan keekonomian lapangan karena menjadi beban bagi kontraktor baru. Pertamina menjadi operator blok minyak dan gas bumi yang berlokasi di Kalimantan Timur itu mulai 1 Januari 2018.

“Pada awal ada sekitar 19 sumur yang bisa kami eksekusi, tapi dalam perjalanan, ada peraturan, ada perpajakan dan segala macam-segala macam sehingga paling mungkin kami bisa lakukan maksimal delapan,” ujarnya usai menghadiri acara APQ Awards 2017, Rabu (15/3).

Sejak penandatanganan kesepakatan bersama dengan Total dan Inpex pada Senin (13/3), Pertamina memiliki tenggat 60-90 hari untuk memulai kegiatan karena pekerjaan yang dieksekusi dan didanai oleh Total sudah selesai pada akhir pekan lalu.

Syamsu memproyeksikan, pengurangan kegiatan itu juga akan mengurangi dana yang dialokasikan US$ 180 juta. Dia menuturkan, berkurangnya jumlah sumur yang akan dibor pada tahun ini tidak akan berpengaruh terhadap produksi migas di blok tersebut. Pasalnya, kegiatan pengeboran pada tahun ini baru berpengaruh terhadap produksi tahun depan.

Rerata produksi gas di Blok Mahakam sekitar 1.635 juta kaki kubik per hari (MMscfd) dan minyak bumi 63.000 barel per hari (bph) . Blok Mahakam berproduksi pertama kali pada 1974. Produksi Blok Mahakam berasal dari lapangan gas Peciko, Tunu, Tambora, Sisi Nubi, dan South Mahakam.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, pada tahun ini perseroan hanya fokus pada kegiatan di Wilayah kerja yang telah mendapat kepastian perpanjangan seperti Blok Offshore North West Java dan Blok West Madura Offshore.

Menurutnya, kegiatan di blok lainnya seperti di North Sumatera Offshore (NSO), Aceh; Blok B, Aceh; Blok Siak, Riau; Blok Kampar, Riau; Joint Operating Body East Java, Jawa Timur; dan Badan Operasi Bersama Bumi Siak Pusako, Riau terpaksa dikurangi karena faktor harga minyak yang rendah.

“Jadi untuk beberapa blok yang mau habis, kami tidak lakukan kegiatan besar karena terkait depresiasi,” katanya. Dia menuturkan, target laba bersih PHE tahun ini US$ 151 juta atau turun dari capaian 2016 sebanyak US$ 191 juta.

     Menurutnya, penurunan target laba bersih itu disebabkan ada biaya yang harus dibayarkan pada tahun ini. Khusus pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi dan pendapatan perseroan ditargetkan naik.

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, March, 16, 2017

Gas Firms hope for more incentives

State-owned firms Pertamina and PT Perusahaan Gas Negara (PGN) have called for more incentives, including higher gas prices, as the government plans to require all gas stations to build gas infrastructure. Under a new ministerial decree, set to be issued by the end of the month, gas stations will be required to have at least one dis penser of compressed natural gas (CNG) or liquefied gas for vehicle (LGV). 

This aims to help make CNG, widely recognized as cleaner than other fossil fuels, more accessible and encourage consumers to reduce the use of gasoline or diesel. However, the two gas giants recognize that the installation of gas dispensers in 5,000 gas stations nationwide will be not be economically feasible with the current prices and Internal Rate of Return (IRR). Pertamina City Gas and CNG manager Ryrien Marisa said on Tuesday that it would be difficult for the government to force gas station operators to set up gas dispensers without incentives. “We need prices that will help us compensate for our investment. 

For example, we need to be assured that the current IRR of 16 percent will be easily maintained,” she told reporters, adding that consumers might also want incentives to encourage them to install converter kits worth Rp 20 million (US$ 1,495) in their vehicles. The government has long been trying to convert consumers to gas with only little result. While gas is sold for half the price of subsidized gasoline, its consumption by vehicles is still not massive, partly due to the small number of CNG and LVG stations (SPBG) available across the country. 

Pertamina will start operating 53 SPBG by the end of the year, adding to the 34 units already in operation, including seven Mobile Refueling Units (MRU). Meanwhile, PGN operates 10 SPBG and five MRU. Most of the SPBG are located in Greater Jakarta, with several located in Palembang in South Sumatra, Semarang in Central Java and Balikpapan in East Kalimantan.For comparison, India, where CNG has been available since 1993, operates 1,010 CNG stations serving around 25,500 vehicles that can use dual fuel. China, meanwhile, supplies CNG to 1.5 to 2 million vehicles. 

Official data from Pertamina shows that consumption of gas fuel declined to 2.8 million standard cubic feet per day (mmscfd) in thefrst two months this year, from 3.8 mmscfd last year, because of the move by Transjakarta that allows its buses to use die- sel instead of CNG. Although Pertamina and PGN are supportive of the newly prepared ministerial decree, both have asked that the government increase the price of CNG. 

PGN commerce director Danny Praditya said ideally CNG would be sold at around Rp 4,600 per liter equal to gasoline instead of the current price of Rp 3,100. Pertamina’s Ryrien shared a similar view on the price level, but acknowledged that raising the price might deter consumers from converting to gas. “That is why Pertamina is waiting for this new policy as we would like to see whether the price will be increased or if there will be some sort of special subsidy to maintain the gap [with gasoline],” she said. 

However, Pertamina and PGN might and their expectations unanswered as Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan stands firm, holding that CNG prices must remain lower than gasoline or diesel to entice more consumers. “If the price is higher than Premium [subsidized gasoline], a RON 88 fuel, then it is unlikely anyone will be interested. There must be a significant gap of around 30 to 40 percent,” he said.

Jakarta Post, Page-13, Wednesday, March, 15, 2017

Pertamina to Work on Mahakam in Q2

State-owned oil and gas giant Pertamina will start drilling wells at the gas-rich Mahakam block next quarter to maintain production before taking over its operations from France’s Total E&P Indonesie (TEPI) next January. Pertamina offcially signed Mahakam bridging and funding agreements with current shareholders TEPI and Japan’s Inpex on Monday evening that would allow it to start drilling activities during the transition phase this year. 

It is committed to drilling 19 wells with an investment of US$1.5 billion this year, according to its work plan and budget submitted to the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKK Migas). With such a move, it hopes to sightly deter any production drop next year. The new agreements also entail that Pertamina’s subsidiary, PT Pertamina Hulu Mahakam, will open a joint account with Total E&P Indonesie (TEPI)  to conduct these activities. “Mahakam block’s operatorship transfer to Pertamina Hulu Mahakam will help maintain production continuity,” Pertamina spokes person Wianda Pusponegoro said. 

Vice President Pertamina

Wianda Pusponegoro

Mahakam, acknowledged as the backbone of national gas production, is currently operated by Total E&P Indonesie (TEPI)  with a 50 percent share, while the remaining half is held by Inpex. Located in East Kalimantan, it is currently the country’s biggest gas producing block. The block generated 1,722 million standard cubic feet of gas per day (mmscfd) and 64,288 barrels of oil per day (bopd) last year. Total E&P Indonesie (TEPI)  expects to produce 1,430 mmscfd and 53,000 bopd this year. 

The oil and gas sector has been rocked by low crude oil prices in the past few years, causing weak exploration and production. Although gas production has remained fairly on target, the government has kept the production goal for this year similar to last year’s 1.15 million barrels of oil equivalent per day (boepd) owing to a lack of new discovery in the past couple of years. 

This has led to concerns that the block takeover by Pertamina will lead to a drop in production. Total E&P Indonesie (TEPI)  it self drilled 100 wells and conducted maintenance on 8,500 aging wells at Mahakam last year to maintain production. Even so, SKK Migas remains optimistic that Pertamina’s drilling activities will start on time this year to ensure production does not drop drastically. “TEPl’s activities are scheduled to be concluded by the end of the first quarter, while Pertaimina’s [activities] are expected to start in the second quarter,” SKK-Migas deputy head Zikrullah said. “Ideally, everything will start according to the program.” 

Although Pertamina is slated to control a 100 percent share of the block, it must divest 10 percent to the local administration and it is allowed to divest up to 30 percent of its ownership to partners. The government has recently hinted that Pertamina will be allowed to add 9 percent more shares on its offers to Total E&P Indonesie (TEPI)  and Inpex through business-to—business negotiations. 

The energy and mineral resources ministe expert staff for media relations, Hadi M. Djuraid, said even if Total E&P Indonesie (TEPI) and Inpex took the higher offer, Pertamina would remain operator of the block. Both Total E&P Indonesie (TEPI)  and Inpex have remained tight-lipped on the contractor share issue. Inpex’s vice president for corporate services, Nico Muhyiddin, said it would stick to any decision Total E&P Indonesie (TEPI)  made about its potential shares.

Jakarta Post, Page-13, Wednesday, March, 15, 2017

Elia Massa Manik Reportedly to be Pertamina President

Elia Massa Manik rumored to be a director of PT Pertamina. the appointment of director of PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, it became the number one in the state Oil and Gas rumored to be made to coincide with the implementation of the General Meeting of Shareholders (AGM). According to sources Investor Daily on Tuesday (14/3), that Elijah Massa Manik on Tuesday afternoon already obtained approval from the Palace to occupy the number one position in, replacing Soetjipto were dismissed by the Minister of State Enterprises on Friday (3/2) via SK No: SK-26 / MBU / 02/2017, along with Ahmad Bambang and chairs vice president.

Elijah before sitting down as president of PTPN III has also served as president of PT Elnusa the period June 2011 to May 2014. According to observers oil Sofyano Zakaria, he also had heard that Elijah Manik Massa will become president of Pertamina. "If yesterday's inauguration, I have not heard, but Elijah Manik who've been, I've heard," said Sofyano to Investor Daily. According to him, Pertamina as the company's president of energy basically require a reliable and proven control of oil and gas business.

At the price of oil plummeted, Pertamina requires skippers that innovate can make a profit growing Pertamina, on earnings in 2016. "Putting people to Pertamina president should not try, because Pertamina is a company related to the livelihood of the people directly. In addition, Pertamina president must also receive the full support of all the employees of Pertamina, "said Sofyano.

Sofyano asserted, if this turns out in 2017 Pertamina profit decreased compared to 2016, then that will be the public eye is the Government and the President. "It will hurt the public's confidence in the President in addition influenced the state's income from dividends contributed by Pertamina," he said. He acknowledged that the employees of Pertamina still overwhelmed trauma on their 'twin sun' in the body of Pertamina.

Therefore Sofyano hope this does not happen again in the future "bottom ranking in world oil prices must inevitably be covered by Pertamina and other business innovation that can be done by Pertamina. It means business this innovation should receive full support from Pertamina workers, "said Sofyano. Besides Elia Manik, President Director of Krakatau Steel name also had gained as a candidate for president of Pertamina.

According to the Federation of Trade Unions Chairman BUMN Bersatu Arief Poyuono, Pertamina president director position may only be filled by people outside Pertamina, as long as they have a strong leadership, able to motivate all employees to work hard together, were able to unite the existing directors. Besides proven reliable in running the existing state-owned enterprises, are able to make business innovation that could make pertamina generate big profits without relying on the world oil prices slumped today.

IN INDONESIAN

Elia Massa Manik Dikabarkan Menjadi Dirut Pertamina

Elia Massa Manik dikabarkan akan menjadi direktur utama PT Pertamina. pengangkatan direktur utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, ini menjadi orang nomor satu di BUMN Migas dikabarkan akan dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut sumber Investor Daily, Selasa (14/ 3), bahwa Elia Massa Manik pada Selasa sore sudah mendapatkan persetujuan dari Istana untuk menduduki posisi orang nomor satu di Pertamina, menggantikan Dwi Soetjipto yang diberhentikan oleh Menteri BUMN pada Jumat (3/2) melalui SK No : SK-26/MBU/ 02/2017, bersamaan dengan Ahmad Bambang dan kursi wakil dirut. 

Elia sebelum duduk sebagai dirut PTPN III juga pernah menjabat sebagai dirut PT Elnusa Tbk periode Juni 2011 hingga Mei 2014. Menurut pengamat migas Sofyano Zakaria, dirinya juga sudah mendengar kabar bahwa Elia Massa Manik akan menjadi dirut Pertamina. “jika kemarin pelantikan, saya belum mendengar, tapi Elia Manik yang sudah dipilih, saya sudah dengar,” kata Sofyano kepada Investor Daily. Menurut dia, Pertamina sebagai perusahaan energi pada dasarnya memerlukan dirut yang andal dan sudah terbukti menguasai bisnis migas. 

Pada harga minyak yang anjlok, Pertamina membutuhkan nakhoda yang mampu melakukan inovasi yang bisa membuat laba Pertamina semakin membesar, di atas laba tahun 2016. “Menempatkan orang untuk dirut Pertamina tidak boleh coba-coba, karena Pertamina sebuah perusahaan yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat secara langsung. Selain itu dirut Pertamina harus pula mendapat support penuh dari seluruh pekerja Pertamina,” kata Sofyano. 

Sofyano menegaskan, jika ternyata pada tahun 2017 ini laba Pertamina menurun dibanding tahun 2016, maka yang akan jadi sorotan masyarakat adalah Pemerintah dan Presiden. “Ini akan mencederai kepercayaan publik terhadap Presiden disamping berpengaruh pula terhadap penerimaan negara dari dividen yang disumbang oleh Pertamina,” tegasnya. Dia mengakui bahwa karyawan Pertamina masih diliputi trauma atas adanya ‘matahari kembar’ di tubuh Pertamina. 

Karenanya Sofyano berharap hal ini tidak terulang kembali di masa mendatang “Terpuruknya harga minyak dunia mau tidak mau harus ditutupi oleh Pertamina dengan inovasi bisnis lain yang bisa dikerjakan Pertamina. Artinya bisnis inovasi ini harus mendapat dukungan penuh dari pekerja Pertamina,” kata Sofyano. Selain Elia Manik, nama Dirut Krakatau Steel juga sempat menguat sebagai calon dirut Pertamina.

Menurut Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, posisi dirut Pertamina boleh saja diisi oleh orang luar Pertamina, sepanjang orang tersebut punya leadership yang kuat, mampu memotivasi seluruh pekerja untuk bisa bekerja keras bersama sama, mampu mempersatukan direksi yang ada. Selain itu terbukti andal dalam menjalankan BUMN yang ada, mampu membuat inovasi bisnis yang bisa membuat pertamina menghasilkan laba besar tanpa mengandalkan kepada harga minyak dunia yang terpuruk saat ini. 

Investor Daily, Page-9, Wednesday, March, 15, 2017

Related Holding, Government Must Give Explanation to Parliament

Government asked to explain openly to the House of Representatives (DPR), in this case specifically the Commission VI, about the planned establishment of state-owned holding in the oil and gas sector. It is necessary to avoid negative perceptions and allegations regarding the plan.

"We hope that soon SOE Minister explain to Parliament as representatives of the people. It is not yet been submitted. In fact, if the SOE Minister explained openly, I am sure everyone can run well, given that the concept itself is also holding well, "said a member of House Commission VI Sidik Pangarso Bowo.

According to him, should the government be more pro-actively explain to the House. In addition, the government must also explain to the public more transparent. Not to make people guess that there are special agenda behind the formation of the holding, eg related to state-owned assets. 

    In this case Bowo pointed out that holding himself has done, including cement and fertilizer holding holding. And as a result, formation of a holding is indeed very positive. For that Bowo asserted, that the House of Representatives Commission VI in principle does not reject the establishment of state-owned holding, including Government Regulation 72 in 2016.

Parliament was to support the government, especially the holding is intended for the benefit of the nation. For this reason, the House would like to hear the explanation openly. Communication problems, according Bowo is very important. Especially developed at this time is, a concern if the holding is formed, then the House's monitoring function is lost. 

     Bowo himself argued, that the monitoring of the holding will not be lost. Because Parliament could still ask the holding concerned. Including, when it will sell the shares, which must be done with the approval of Parliament. We can accept the explanation of the Minister of Finance.

"But the explanation must also be delivered 'SOE Minister to Parliament. From there, we could swatch solution if there are obstacles, it's just the truth, "said Bowo. Bowo said Commission VI can understand, relevant SOE Holding urgency formation of oil and gas. Including that the holding could support the conversion of fossil fuels to gas, and efficiency through the establishment of a holding itself. 

     Previously, SOE Ministry explained that the establishment of state-owned holding Migas able to give effect does little to increase state revenues.

According to Edwin Hidayat Abdullah, Deputy for Energy, Logistics, Metro and Tourism Ministry of SOEs, the most significant multiplier effect and the formation of the Oil and Gas Holding creates value creation that directly affect the income tax and dividend increase state. Industry revenue increase and will impact on tax revenue, Edwin said during a working meeting with Commission VI of the House some time ago.

IN INDONESIAN

Terkait Holding, Pemerintah Harus Beri Penjelasan ke DPR

Pemerintah diminta segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam hal ini khususnya Komisi VI, mengenai rencana pembentukan holding BUMN di sektor migas. Hal ini diperlukan untuk menghindari persepsi dan dugaan negatif mengenai rencana tersebut.

“Harapan kami, Menteri BUMN segera menjelaskan kepada DPR sebagai wakil rakyat. Ini yang belum pernah disampaikan. Padahal, jika Menteri BUMN menjelaskan dengan terbuka, saya yakin semua bisa berjalan baik, mengingat konsep holding sendiri juga baik,” kata anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Menurut dia, harusnya, pemerintah bisa lebih pro aktif menjelaskan kepada DPR. Selain itu, pemerintah juga harus lebih transparan menjelaskan kepada publik. Jangan sampai membuat masyarakat menduga-duga bahwa ada agenda-agenda khusus di balik pembentukan holding, misal terkait aset BUMN. 

    Dalam hal ini Bowo mencontohkan bahwa holding sendiri pernah dilakukan, termasuk holding semen dan holding pupuk. Dan hasilnya, pembentukan holding tersebut memang sangat positif. Untuk itulah Bowo menegaskan, bahwa Komisi VI DPR pada prinsipnya tidak menolak pembentukan holding BUMN, termasuk Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016. 

DPR justru mendukung pemerintah, terlebih holding memang ditujukan untuk kepentingan bangsa. Untuk itulah, maka DPR ingin mendengar penjelasan tersebut secara terbuka. Persoalan komunikasi, menurut Bowo memang sangat penting. Apalagi yang berkembang saat ini adalah, kekhawatiran jika holding dibentuk, maka fungsi pengawasan DPR menjadi hilang. 

    Bowo sendiri berpendapat, bahwa pengawasan terhadap holding tidak akan hilang. Karena DPR masih bisa bertanya kepada holding bersangkutan. Termasuk diantaranya, ketika akan menjual saham, yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR. Kami bisa menerima penjelasan Menteri Keuangan. 

“Namun penjelasan itu juga harus disampaikan’ Menteri BUMN kepada DPR. Dari sana, kami bisa carikan solusi jika terdapat kendala, hanya itu sebenarnya,“ lanjut Bowo. Bowo mengatakan, Komisi VI bisa memahami, terkait urgensi pembentukan Holding BUMN migas. Termasuk diantaranya bahwa holding bisa mendukung upaya konversi bahan bakar fosil ke gas, serta efisiensi melalui pembentukan holding itu sendiri. 

   Sebelumnya, Kementerian BUMN menjelaskan bahwa pembentukan holding BUMN Migas mampu memberikan efek tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan negara. 

Menurut Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, multiplier effect paling signifikan dan pembentukan Holding Migas adalah dapat menciptakan value creation yang langsung berpengaruh meningkatkan pendapatan pajak dan deviden negara. Pendapatan industri meningkat dan akan berimbas pada penerimaan pajak, kata Edwin saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, March, 15, 2017

Oil and Gas Company Still undecided to Applying Gross Split

PT Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java (ONWJ) plans to file an amendment to the contract for the result of gross split in ONWJ. This time for the results obtained using the scheme gross Pertamina split is 57.5% for oil, and 62.5% of gas.

The Government will get a share of 42.5% of the oil, and 37.5% of gas. Although the results have been greater, PHE ONWJ still feel less economical. For that PHE ONWJ want the government to add more splitnya. Just so you know, in ONWJ Pertamina gets contract extension from January 2017-January 2038.

The contract extension was changing from a production sharing contract (PSC) PSC gross cost recovery be split. Pertamina Upstream Director Syamsu Alam said it was still trying to evaluate the possibility of the implementation of efficiency programs. If there are still opportunities without reducing production efficiency in ONWJ, that Pertamina ONWJ not need additional split. "If there is no more chance of efficiency, but the economics did not make sure we will propose the addition of a split," he said.

President Director of PT Pertamina Hulu Energi (PHE) R. Mount Sardjono Hadi said, PHE ONWJ currently evaluating the economic value of the project ONWJ. The results of this evaluation will determine the pace PHE ONWJ to propose amendments to the contract in the field of oil and gas. The evaluation results are expected to go fast. Therefore, PHE ONWJ could soon submit a proposal to the government to improve the economic ONWJ. All depends on the final results of the evaluation, "said Mount.

In the evaluation, the PHE ONWJ is trying to compare between models of PSC cost recovery with gross split. Pertamina expects the economics of contract scheme for these results could be the same. "We hope to turn into gross split, the economics have not changed," said Mount.

Meanwhile, Director of Upstream Oil and Gas Ministry of Energy, Tunggal said the government  open if Pertamina wants to amend a contract which was signed on January 18, 2017. At that time, Pertamina agreed to split the gross scheme for the results differ by wearing PSC cost recovery. "It says not economical, yes, already submitted first (proposal), he said.

Pri Agung, Energy Observer, said figure gross revenue share split issued by the government was indeed most of the forward will not be economical. "Could not be determined in advance". He considered reasonable if PHE ONWJ called for the amendment, because the Minister Regulation No. 8/2017 was not true. "That is a matter of economy, the basis of the figures in the regulation is still questionable," he said. He suggested, that regulation was revised and put the transitional provisions, for PHE ONWJ already invested a contract basis PSC cost recovery, but suddenly in January 2017 were asked to wear cost recovery. "It should still be put on cost recovery a few years." Pri Agung advice.

IN INDONESIAN

Perusahaan Migas Bimbang Menerapkan Gross Split

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) berencana mengajukan amendemen kontrak bagi hasil gross split di Blok ONWJ. Saat ini bagi hasil yang diperoleh Pertamina dengan memakai skema gross split adalah 57,5% untuk minyak, dan 62,5% dari gas. 

Pemerintah akan mendapatkan bagian 42,5% dari minyak, dan 37,5% dari gas. Meski bagi hasil sudah lebih besar, PHE ONWJ masih merasa kurang ekonomis. Untuk itu PHE ONWJ ingin pemerintah menambah lagi splitnya. Asal tahu saja, di Blok ONWJ Pertamina mendapat perpanjangan kontrak dari Januari 2017-Januari 2038. 

Kontrak perpanjangan itu mengubah dari kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery menjadi PSC gross split. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, pihaknya masih mencoba melakukan evaluasi kemungkinan penerapan program-program efisiensi. Jika masih ada peluang efisiensi tanpa mengurangi produksi di ONWJ, kemungkinan Pertamina ONWJ tidak perlu tambahan split. "Kalau sudah tidak ada lagi peluang efisiensi, tapi keekonomiannya tidak masuk tentu kami akan mengajukan usulan penambahan split," ungkap dia. 

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) R. Gunung Sardjono Hadi mengatakan, PHE ONWJ sedang mengevaluasi nilai keekonomian proyek ONWJ. Hasil evaluasi ini akan menentukan langkah PHE ONWJ untuk mengajukan amandemen kontrak di bidang migas. Hasil evaluasi diharapkan selesai cepat. Oleh karena itu, PHE ONWJ bisa segera mengajukan proposal ke pemerintah untuk memperbaiki keekonomian ONWJ. Semua tergantung hasil akhir evaluasi," kata Gunung. 

Dalam evaluasi itu, PHE ONWJ sedang mencoba membandingkan antara model PSC cost recovery dengan gross split. Pertamina mengharapkan keekonomian kedua skema kontrak bagi hasil tersebut bisa sama. "Kami berharap dengan berubah menjadi gross split, keekonomiannya tidak berubah," kata Gunung. 

Sementara itu, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Tunggal mengatakan pemerintah terbuka jika Pertamina ingin melakukan amandemen kontrak yang sudah diteken pada 18 Januari 2017. Saat itu Pertamina setuju menggunakan skema gross split yang bagi hasilnya berbeda dengan memakai PSC cost recovery. "Dikatakan tidak ekonomis, ya, sudah ajukan dulu (proposalnya), katanya.

Pri Agung, Pengamat Energi, mengatakan, angka bagi hasil gross split yang dikeluarkan pemerintah itu memang hampir sebagian besar ke depan pasti tidak menjadi ekonomis. "Tidak bisa ditentukan di depan". Dia menilai wajar jika PHE ONWJ meminta amandemen, karena Peraturan Menteri ESDM No 8/2017 itu tidak benar. "Maksudnya dalam hitungan ekonomis itu, dasar angka-angka di Peraturan Menteri itu masih dipertanyakan," kata dia. 

     Dia menyarankan, agar Peraturan Menteri itu direvisi dan memasukkan ketentuan peralihan, sebab PHE ONWJ sudah melakukan investasi dengan dasar kontrak PSC COst Recovery, namun tiba-tiba pada Januari 2017 diminta memakai cost recovery. "Seharusnya masih tetap boleh memakai cost recovery beberapa tahun." saran Pri Agung. 

Kontan, Page-14, Wednesday, March, 15, 2017

Pertamina and Total Agrees Transitional Mahakam Block

Together SKK Migas Pertamina, Total E & P Indonesie and Inpex Corportion has agreed Mahakam Bridging Agreement (BA) and funding agreement (FA). The deal was done in order to maintain continuity of production after the end of the Mahakam block contract with Total.

"The agreement further strengthens the commitment of the parties to make the post-2017 transition of operatorship to Total Pertamina Hulu Mahakam (PHM) can run smoothly," said VP of Corporate Communications of Pertamina, Wianda Pusponegoro, in a written statement yesterday.

CMF began to enter the Mahakam block in 2017 with BA and FA. In bridging the provisions of the agreement is set of the operations carried Total, as operator that already exist in 2017 for the benefit of PHM. Funding agreement PHM arrange financing mechanisms on operations undertaken Total E & P Indonesie according to BA.

Wianda explain the approval of SKK Migas signed March 3, 2017, after the final draft of BA and PA sent on February 21, 2017. The draft was discussed PHM, Total and Inpex since mid-2016.

"The transition to the Mahakam block operatorship PHM will sustain production," he said. With the BA Total will conduct exploitation activities in 2017 for the benefit of CMF with the principle of no gain no loss with funding from the CMF. Meanwhile, funding from the CMF to the Total is set in PA, with PHM and Total will open a joint account in the name of joint.

On the other hand, Pertamina expects the Iranian government could decide the assignment of the management of two oil and gas blocks in Iran in 2017. By doing so, companies can operate quickly on Iranian territory this year.

Pertamina Upstream Director Syamsu Alam explained that the company has already submitted a proposal to the government of Iran in order to manage the two oil and gas blocks. At present, the management is awaiting a decision on the proposal is being submitted.

"I've sent a letter. We can not force. We wait. Explicitly, said Syamsu Alam, there had been a strong signal of the oil and gas blocks awarded to Pertamina hisa this year.

IN INDONESIAN

Pertamina-Total Sepakati Peralihan Blok Mahakam

VP of Corporate Communication of Pertamina

Wianda Pusponegoro

SKK Migas Bersama Pertamina, Total E&P Indonesie dan Inpex Corportion telah menyepakati Mahakam Bridging Agreement (BA) dan funding agreement (FA). Kesepakatan itu dilakukan demi menjaga kesinambungan produksi Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak dengan Total.

“Persetujuan itu semakin memperkuat komitmen para pihak untuk menjadikan peralihan operatorship pasca-2017 dari Total kepada Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dapat berjalan mulus dan lancar,” kata VP of Corporate Communication of Pertamina, Wianda Pusponegoro, dalam keterangan tertulis kemarin.

PHM mulai masuk Blok Mahakam pada 2017 dengan adanya BA dan FA. Dalam ketentuan bridging agreement tersebut diatur tentang pelaksanaan kegiatan operasi yang dilakukan Total, sebagai operator yang sudah ada pada 2017 untuk kepentingan PHM. Funding agreement mengatur mekanisme pembiayaan PHM atas kegiatan operasi yang dilakukan Total E&P Indonesie  sesuai dengan BA.

Wianda menjelaskan persetujuan dari SKK Migas ditandatangani 3 Maret 2017, setelah final draft BA dan PA dikirim pada 21 Februari 2017. Draf itu telah dibahas PHM, Total, dan Inpex sejak pertengahan 2016.

“Peralihan operatorship Blok Mahakam ke PHM akan menjaga kesinambungan produksi,” katanya. Dengan BA tersebut, Total akan melakukan kegiatan eksploitasi pada 2017 untuk kepentingan PHM dengan prinsip no gain no loss dengan pendanaan dari PHM. Sementara itu, pendanaan dari PHM kepada Total diatur dalam PA, dengan PHM dan Total akan membuka joint account atas nama bersama.

Di sisi lain, Pertamina mengharapkan pemerintah Iran bisa memutuskan penugasan pengelolaan dua blok minyak dan gas yang ada di Iran pada 2017. Dengan begitu, perusahaan bisa beroperasi secara cepat di wilayah Iran pada tahun ini. 

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menerangkan perseroan sudah mengajukan proposal ke pemerintah Iran agar bisa mengelola dua blok migas. Pada saat ini manajemen sedang menunggu keputusan atas proposal yang sedang diajukan.

“Saya sudah kirim surat. Kami tidak bisa memaksa. Kami tunggu. Secara eksplisit, kata Syamsu Alam, memang sudah ada sinyal kuat blok migas tersebut hisa diberikan kepada Pertamina di tahun ini.

Media Indonesia, Page-18, Tuesday, March, 14, 2017

The second quarter, Pertamina Manage Mahakam block

PT Pertamina soon resume drilling in the Mahakam block from the second quarter of this year. This is to ensure that oil and gas production of oil and gas block in East Kalimantan is not dropped dramatically after the switch operator.

Drilling can be carried out after its Bridging signed Agreement (BA) and the Funding Agreement (FA) by Pertamina and operator of the Mahakam block at this time, the Total E & P Indonesie and Inpex Corporation. The agreement has also been approved by the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas).

"The goal started drilling, should begin immediately. Drilling soon, "said Senior Vice President of Business Development Denie Tampubolon Pertamina in Jakarta, Monday (13/3) Pertamina Hulu Mahakam began to enter into the Mahakam block in this year with the BA and FA's. The agreement bridging provisions governing the operations undertaken Total, as operator of the existing 2017 for the benefit of PT Pertamina Hulu Mahakam.

Meanwhile, the funding agreement governing the financing mechanism for the activities of CMF Total operations performed in accordance with BA. Previously, Pertamina plans to drill 19 wells on this Block Mahakarn in 2017.

The investment is estimated at US $ 180 million. With so expected gas production from the Mahakam block can be maintained around 1,200 million standard cubic feet per day / MMSCFD and condensate of about 20 thousand barrels per day (bpd) in 2018 to 2019. However, Denie not ascertain whether the drilling is going according to plan. "The number of wells that will be drilled later we're prepared," said Denie.

Wianda Pusponegoro

Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro explained, approval and SKK Migas signed March 3, 2017, after the final draft of BA and FA sent on February 21, 2017. The draft was discussed by PHM, Total E & P Indonesie and INPEX since mid 2016. "Transition operatorship of Block Mahakam to PHM will sustain production, "he said.

The BA, becomes the basis for Total to conduct mining this year for the benefit of CMF with the principle of "No gain no loss" where the funding from the CMF. As for Total funding from the CMF to set in FA, where FHM and Total will open a joint account in the name of joint.

Deputy Head of Oil and Gas Zikrullah SKK stated that he will continue to oversee the operations of Pertamina done by this total. Because, all activities Total has been completed. Thus, Pertamina must immediately begin to run his program.

However, he understands that the implementation of the program need preparation beforehand. The reason is, there needs to be mobilization of tools and materials. "Ideally direct means in accordance with the program," he said. Earlier, the government has commissioned the Mahakam block Pertamina to work 100%.

In the contract signed at the end of 2015, the company promises a signature bonus of US $ 41 million. In addition, state revenues and production bonuses include a $ 5 million of cumulative production of 500 million barrels of oil equivalent, amounted to US $ 4 million and a cumulative production of 750 million barrels of oil equivalent and US $ 4 million of cumulative production of 1.000 million barrels of oil equivalent.

As for the first three-year investment plan, Pertamina pledged funds amounting to US $ 75.3 million. The details sequentially to US $ 1.3 million, and US $ 33.5 million, and US $ 40.5 million.

IN INDONESIAN

Kuartal II, Pertamina Kelola Blok Mahakam

PT Pertamina segera melanjutkan pemboran sumur di Blok Mahakam mulai kuartal kedua tahun ini. Hal ini untuk menjaga agar produksi migas oli blok migas di Kalimantan Timur ini tidak turun drastis setelah berganti operator.

Pemboran sumur itu dapat dilakukan setelah diteken-nya Bridging Agreement (BA) dan Funding Agreement (FA) oleh Pertamina dan operator Blok Mahakam saat ini, yakni Total E&P Indonesie serta Inpex Corporation. Kesepakatan tersebut juga sudah disetujui oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Tujuannya mulai pengeboran, harus langsung dimulai. Pengeboran segera,” kata Senior Vice President Business Development Pertamina Denie Tampubolon di Jakarta, Senin (13/3) Pertamina Hulu Mahakam mulai masuk ke Blok Mahakam pada tahun ini dengan adanya BA dan FA ini. Ketentuan bridging agreement tersebut mengatur tentang pelaksanaan kegiatan operasi yang dilakukan Total, sebagai operator eksisting pada tahun 2017 untuk kepentingan PT Pertamina Hulu Mahakam.

Adapun, funding agreement mengatur tentang mekanisme pembiayaan PHM atas kegiatan operasi yang dilakukan Total sesuai dengan BA. Sebelumnya, Pertamina berencana membor 19 sumur di Blok Mahakarn pada 2017 ini.

Investasi yang akan ditanamkan diperkirakan sebesar US$ 180 juta. Dengan begitu diharapkan produksi gas bumi dari Blok Mahakam dapat dipertahankan sekitar 1.200 million standard cubic feet per day/ mmscfd dan kondensat sekitar 20 ribu barel per hari (bph) pada 2018-2019. Namun, Denie tidak memastikan apakah pemboran sumur akan sesuai rencana ini. “jumlah sumurnya yang dibor nanti akan kami persiapkan,” kata Denie. 

Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menjelaskan, persetujuan dan SKK Migas ditandatangani 3 Maret 2017, setelah final draft BA dan FA dikirim tanggal 21 Februari 2017. Draft itu telah dibahas oleh PHM, Total E&P Indonesie dan INPEX sejak pertengahan 2016. “Peralihan operatorship Blok Mahakam ke PHM akan menjaga kesinambungan produksi,” kata dia.

BA tersebut, menjadi dasar bagi Total untuk melakukan kegiatan eksploitasi pada tahun ini untuk kepentingan PHM dengan prinsip “No gain no loss” di mana pendanaannya dari PHM. Sementara untuk pendanaan dari PHM kepada Total diatur dalam FA, di mana FHM dan Total akan membuka joint Account atas nama bersama.

Wakil Kepala SKK Migas Zikrullah menuturkan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kegiatan operasi Pertamina yang dilakukan oleh Total ini. Pasalnya, seluruh kegiatan Total sudah selesai dikerjakan. Sehingga, Pertamina harus segera mulai menjalankan program miliknya.

Meski demikian, dia memahami bahwa pelaksanaan program butuh persiapan terlebih dahulu. Pasalnya, perlu ada mobilisasi alat dan materialnya. “ldealnya langsung, maksudnya sesuai dengan programnya,” ujar dia. Sebelumnya, pemerintah telah menugaskan Pertamina untuk menggarap Blok Mahakam 100%. 

Dalam kontrak yang diteken pada akhir 2015, perseroan menjanjikan bonus tanda tangan US$ 41 juta. Selain itu juga penerimaan negara dan bonus produksi meliputi US$ 5 juta dari kumulatif produksi 500 juta barel setara minyak, sebesar US$ 4 juta dan kumulatif produksi 750 juta barel setara minyak, dan US$ 4 juta dari kumulatif produksi 1.000 juta barel setara minyak.

Sementara untuk rencana investasi tiga tahun pertama, Pertamina menjanjikan dana sebesar US$ 75,3 juta. Rinciannya secara berurutan US$ 1,3 juta, kemudian US$ 33,5 juta, dan US$ 40,5 juta.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, March, 14, 2017