Pertamina Oil and Gas Reserves Found in Border Malaysia

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), a subsidiary of PT Pertamina managed to find oil and gas reserves in the structure of Parang, Nunukan Block which is located on the border of Indonesia and Malaysia. President Director of Pertamina Hulu Energi Mount Sardjono Hadi said, monetization Nunukan Block, including quite difficult. Because, in addition located offshore, oil and gas production this block was not exactly great. Therefore, it focuses on immediate monetize this Nunukan Block. "To anticipate, we try to increase reserves by drilling wells Parang-1," he said.

Drilling of wells Parang-1, has acquired additional oil and gas reserves. According to data production flow test (DST), the well was capable of producing about 1,600 barrels of oil. Thus, this finding can increase the production of Nunukan Block, originally planned for 60 million standard cubic feet per day / MMSCFD and 1,800 barrels per day (bpd).

"Parang-1 exploration well is part of Nunukan Block. We will comprehensively evaluated first, "said Gunung. He said he still wanted to make sure whether there should be delineation drilling (appraisal), assessment, and additional 3D seismic.

The plan, the development of Parang structure will be integrated with Badik Field and West Badik existing development plan (plan of development / POD) Nunukan Block which has been approved. However, it could not ascertain whether the POD structure of Parang and Field Badik-West Badik will be one.

"When POD Fields separate Parang, submission (POD) in 2020," said Mount. In POD approved Nunukan Block, Pertamina Hulu Energi said it would develop two fields at once in the block, namely Badik Field and West Badik.

The Company will drill eight wells and building three offshore platforms. In addition, a subsidiary of PT Pertamina will also build underwater pipelines and construction of onshore receiving facility on the island Bunyu. Looking ahead, the Mount has plans to integrate all the oil and gas blocks are managed by the company which is located in North Borneo.

Some oil and gas blocks are Block Simenggaris, Bunyu Block and East Ambalat Block. "To build Kaltara (North Borneo), we will integrate the development of Block Nunukan Block Simenggaris, Bunyu, and East Ambalat. But this is still a long time, "he said.

For Nunukan Block, Pertamina expects to start production (on stream) in 2019. The plan is to chase the target, Pertamina Hulu Energi plan can obtain a final investment decision / FID this year. Further construction engineering, procurement, and construction (engineering, procurement, and construction / EPC) targeted for completion within two years.

IN INDONESIAN

Pertamina Menemukan Cadangan Migas di Perbatasan Malaysia

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina berhasil menemukan cadangan migas di Struktur Parang, Blok Nunukan yang terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, monetisasi Blok Nunukan termasuk cukup sulit. Pasalnya, selain terletak di lepas pantai, produksi migas blok ini juga tidak bisa dibilang besar. Karenanya, pihaknya fokus untuk segera memonetisasi Blok Nunukan ini. “Untuk mensiasati, kami coba menambah cadangan dengan melakukan pemboran Sumur Parang-1,” kata dia.

Dari pemboran Sumur Parang-1, telah diperoleh tambahan cadangan migas. Sesuai data uji alir produksi (DST), sumur ini telah mampu menghasilkan minyak sekitar 1.600 barel. Sehingga, temuan ini dapat menambah produksi Blok Nunukan yang awalnya direncanakan sebesar 60 million standard cubic feet per day/mmscfd dan 1.800 barel per hari (bph).

“Sumur Eksplorasi Parang-1 merupakan bagian dari Blok Nunukan. Kami akan evaluasi dulu secara komprehensif,” kata Gunung. Pihaknya masih ingin memastikan apakah perlu ada pengeboran sumur delineasi (appraisal), kajian, dan tambahan seismik 3 Dimensi. 

Rencananya, pengembangan Struktur Parang ini akan di integrasikan dengan Lapangan Badik dan West Badik yang ada dalam rencana pengembangan (plan of development/ POD) Blok Nunukan yang telah disetujui. Namun, pihaknya tidak dapat memastikan apakah POD Struktur Parang dan Lapangan Badik-West Badik akan jadi satu. 

“Bila POD Lapangan Parang terpisah, submission (POD) di 2020,” kata Gunung. Dalam POD Blok Nunukan yang telah disetujui, Pertamina Hulu Energi menyebutkan akan mengembangkan dua lapangan sekaligus di blok tersebut, yakni Lapangan Badik dan West Badik. 

Perusahaan akan mengebor depalan sumur dan membangun tiga anjungan lepas pantai. Selain itu, anak usaha PT Pertamina itu juga akan membangun pipa bawah laut dan pembangunan fasilitas penerima darat di Pulau Bunyu. Ke depannya, Gunung memiliki rencana untuk mengintegrasikan seluruh blok migas yang dikelola perseroan yang terletak di Kalimantan Utara. 

Beberapa blok migas ini adalah Blok Simenggaris, Blok Bunyu, dan Blok East Ambalat. “Untuk membangun Kaltara (Kalimantan Utara), kami akan integrasikan pengembangan Blok Nunukan dengan Blok Simenggaris, Bunyu, dan East Ambalat. Tetapi ini masih lama,” kata dia.

Untuk Blok Nunukan, Pertamina menargetkan dapat mulai produksi (on stream) pada 2019. Rencananya untuk mengejar target tersebut, Pertamina Hulu Energi merencanakan dapat memperoleh final investment decision/FID pada tahun ini. Selanjutnya pengerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/ EPC) ditargetkan selesai dalam dua tahun.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, March, 21, 2017

Steel Industry charge Industry Gas Prices Down

The increase in the steel industry in the last two years is stable. Every year at least an increase in national consumption is above 10%. That number may increase further if the government wants to lower the price of gas that are components of the steel industry's production costs.

Director PT Kencana Kepuh Arum, Henry Setiawan said, the presence of gas has a big share in the steel industry. During this time a great influence on the energy component of the cost of steel production. "Then the national steel industry is awaiting the government's promise that will lower natural gas prices since last year," said Henry.

He said growth in national steel production continues to grow each year. Needs in the country into one big potential market for the steel industry. It also continues to increase the need for national consumption each year.

The decline in gas prices, it will polish the performance of the steel industry until 2020. Moreover, some time ago the President Joko Widodo (Jokowi) promised to provide incentives for the industry in the form of low gas prices in the range of USD 5 to USD 6 per MMBTU.

Progress steel industry also supported the government's efforts in building infrastructure in various regions. One of them is certain road construction using iron or steel. Furthermore, there is also a development of the port would need some equipment made of steel.

Even the steel industry also benefited from the development of the energy sector that is being promoted by the government. One of them is the construction of power plants with a capacity of up to 35 thousand megawatts (MW). "Not to mention the housing construction project that continues planned by the government. The roof of the house now largely been put on mild steel, "he said.

Henry also emphasized that the number of transition manufacture of lightweight steel roof of the house became extremely boost sales. Therefore, the steel industry Lapis Aluminum Zinc (BjLAS) continued to show an increase in national consumption continues to significantly above 10% more, "We are very optimistic to the future development of the steel industry. So if gas prices fall, this will be a breath of fresh air for us to increase the production of steel," he said.

Commerce Director Danny Praditya PGN said that until now it had to do the distribution of natural gas in Indonesia to 1,652 large industrial and power plants, 1,929 commercial customers, such as hotels, restaurants, hospitals, Setra micro, small and medium enterprises (SMEs).

In fact, the distribution pipe PGN East Java Surabaya already scattered along the 552 kilometer (km), along the 404 km in Sidoarjo and Pasuruan reach 199 km so that a total of 1,156 km over the previous year of about 996.15 km. Industrial customers also gave a positive response in the last year.

"PGN's gas pipeline infrastructure in East Java increased by 16% over the previous year. PGN gas pipelines nationwide total reach of more than 7278 km, this amount is equivalent to 80% of the downstream natural gas pipeline network throughout Indonesia, "he said.

IN INDONESIAN

Industri Baja Tagih Harga Gas Industri Turun

Peningkatan industri baja dalam dua tahun terakhir stabil. Setiap tahun setidaknya terjadi peningkatan konsumsi nasional di atas 10%. Jumlah itu bisa meningkat lagi jika pemerintah mau menurunkan harga gas yang menjadi komponen biaya produksi industri baja.

Direktur PT Kepuh Kencana Arum, Henry Setiawan menuturkan, keberadaan gas memiliki andil besar di industri baja. Selama ini komponen energi berpengaruh besar atas biaya produksi baja. “Maka industri baja nasional sedang menunggu janji pemerintah yang akan menurunkan harga gas bumi sejak tahun lalu," ujar Henry.

la mengatakan, pertumbuhan produksi baja nasional terus tumbuh tiap tahun. Kebutuhan di dalam negeri yang besar menjadi salah satu pasar potensial bagi industri baja. Pihaknya juga terus meningkatkan kebutuhan konsumsi nasional tiap tahunnya.

Penurunan harga gas, tentu akan memoles kinerja industri baja sampai tahun 2020 mendatang. Apalagi beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memberi insentif bagi industri berupa harga gas rendah di kisaran USD 5 sampai USD 6 per MMBTU.

Kemajuan industri baja juga didukung dengan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah. Salah satunya pembangunan jalan yang pasti menggunakan besi atau baja. Selanjutnya juga ada pengembangan pelabuhan tentu perlu beberapa peralatan berbahan baja.

Bahkan industri baja juga diuntungkan oleh pembangunan sektor energi yang sedang digalakkan pemerintah. Salah satunya pembangunan pembangkit listrik berkapasitas hingga 35 ribu megawatt (MW). “Belum lagi proyek pembangunan sejuta rumah yang terus direncanakan oleh pemerintah. Sekarang ini atap rumah sebagian besar sudah memakai baja ringan," katanya.

Henry juga menegaskan, banyaknya peralihan pembuatan atap rumah menjadi baja ringan sangat mendongkrak penjualan. Karena itu, industri Baja Lapis Alumunium Seng (BjLAS) tetap menunjukkan peningkatan konsumsi nasional yang terus signifikan di atas 10% lebih. "Kami sangat optimis ke depan perkembangan industri baja. Maka kalau harga gas turun, ini akan menjadi angin segar bagi kami untuk meningkatkan produksi baja," ungkapnya.

Director Commerce PGN Danny Praditya menuturkan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan sebaran gas bumi di seluruh Indonesia ke 1.652 industri besar dan pembangkit listrik, 1.929 pelanggan komersial, seperti hotel, restoran, rumah sakit, setra usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bahkan, pipa distribusi PGN di Jawa Timur sudah tersebar di Surabaya sepanjang 552 kilometer (km), di Sidoarjo sepanjang 404 km, dan Pasuruan mencapai 199 km sehingga total mencapai 1.156 km dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 996,15 km. Pelanggan industri juga memberikan respons positif dalam setahun terakhir ini.

“Infrastruktur pipa gas PGN di Jawa Timur meningkat 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional pipa gas PGN total mencapai lebih dari 7.278 km, jumlah ini setara dengan 80% jaringan pipa gas bumi hilir di seluruh Indonesia," katanya.

Koran Sindo, Page-9, Tuesday, March, 21, 2017

Parliament already Specify Seven Points Discussion

Revised Oil and Gas Law

Completion of the revision of Law 22 of 2001 on Oil and Gas seems still far from expectations. Although now back in the national legislation program (prolegnas) in 2017, the Parliament still can not ensure the completion of the revision of the draft rules.

According to Satya W Yudha, Vice Chairman of Commission VII of the House of Representatives, the revised draft oil and gas law is still being held up. It had prepared seven points still under discussion with the included Special Enterprises (BUK).

When finished, could easily lead to the Legislative Body (Baleg). Now this process of DPR will be submitted to the Legislative Body. From the Legislation Council for synchronization. "Then the Working Committee (Panja) or Special Committee (Committee). It was decided a new plenary form of legislation by the government," he said after the bill without making sure when this can be done.

The seven points are ready to enter discussions with is, first, related to the upstream sector governance. For example, with regard to the upstream sector implementing agencies, shape, structure, tasks and forms of authority holder of mining rights.

Secondly, with regard to the form of contracts, such as contract type used, the term of the contract, the profit-sharing scheme, the country's sovereignty, as well as clauses that can provide legal certainty.

As for today, has emerged regulation that states should use split gross scheme. "Well, this shall have no translation either as an option or an obligation," he said.

Third, the privilege PT Pertamina and domestic companies in managing oil and gas blocks. Later there will be a format that paved the way for a national company to manage oil and gas blocks. Fourth, privileges for local government.

Fifth, with regard to health, safety and environmental aspects. Sixth, the petroleum fund that already has a deal in the rate of commission VII. "We hope that the petroleum fund could come back as income in the oil and gas sector," he explained.

Seventh, the issue of downstream sector policy, pricing, privatization and market domestic obligations, the Secretary General (Secretary General) of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Teguh Pamudji itself is ready to be consulted to discuss the rule.

"Finally, right of initiative in the House. But that draft were immediately sent to the government for consideration," he said.

IN INDONESIAN

Revisi UU Migas

DPR Sudah Tentukan Tujuh Poin Pembahasan

Penyelesaian revisi Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi nampaknya masih jauh dari harapan. Meski sudah kembali masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) 2017, DPR masih belum bisa memastikan penyelesaian rancangan aturan revisi tersebut.

    Menurut Satya W Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR, draf revisi UU Migas masih terus dibahas. Pihaknya sudah menyiapkan tujuh poin yang masih tahap pembahasan bersama termasuk Badan Usaha Khusus (BUK).

Apabila selesai, bisa berlanjut ke Badan Legislasi (Baleg). Sekarang ini prosesnya dari DPR akan diserahkan ke Badan Legislasi. Dari Badan Legislasi untuk sinkronisasi. "Kemudian dibentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus). Diputuskan paripurna baru berbentuk undang-undang oleh pemerintah," katanya tanpa memastikan kapan RUU Migas ini bisa selesai.

Adapun tujuh poin yang siap masuk pembahasan bersama adalah, pertama, terkait tata kelola sektor hulu. Misalnya, berkaitan dengan institusi pelaksana sektor hulu, bentuk, struktur, tugas dan bentuk kewenangan pemegang kuasa pertambangan.

Kedua, berkaitan dengan bentuk kontrak, misalnya jenis kontrak yang dipakai, jangka waktu kontrak, skema bagi hasil, kedaulatan negara, serta klausul yang dapat memberikan kepastian hukum.

Adapun saat ini, sudah muncul Peraturan Menteri yang menyatakan harus menggunakan skema gross split. "Nah, ini nanti harus ada penjabaran apakah sebagai opsi atau kewajiban,“ katanya.

Ketiga, privilege PT Pertamina dan perusahaan domestik dalam mengelola blok migas. Nanti akan ada satu format yang melancarkan jalan bagi perusahaan nasional mengelola blok migas. Keempat, privilege untuk pemerintah daerah. 

Kelima, berkaitan dengan kesehatan, keselamatan kerja dan aspek lingkungan. Keenam, petroleum fund yang sudah memiliki kesepakatan di tingkat komisi VII DPR. "Kami berharap, petroleum fund bisa kembali menjadi penghasilan di sektor migas," jelasnya.

Ketujuh, soal kebijakan sektor hilir, harga, privatisasi dan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji sendiri sudah siap untuk diajak musyawarah membahas aturan tersebut.

"Terakhir, hak inisiatifnya ada di DPR. Tapi memang draf segera dikirim ke pemerintah untuk dibahas," katanya.

Kontan, Page-14, Tuesday, March, 21, 2017

Revised Law Being Solution

Revision of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas can be a solution when the sector upstream investment in Indonesia was slow. Currently, exploration activities and discoveries minimal lethargy. Regulation is one factor that hampers.

"Why this law needs to be revised? Indonesia has become a net importer of oil. The current situation of the legislation issue is not relevant to current conditions, with a number of oil reserves continue to decline at a time when consumption continues to rise, "said Zamroni Salim, a senior researcher of The Habibie Center, in a discussion titled" Guarding Revised Oil and Gas Law ", Monday (20/3), in Jakarta.

Zamroni compares the Law No. 8/1971 on the Company Mining and Oil and Gas Country by Law No. 22/2001. According to him, the government has a large role in the management of oil and gas sector, while Pertamina when it functions as a regulator. In Law No. 22/2001, Pertamina's role is not much different from other oil and gas companies, namely as oil and gas contractors in Indonesia. "

"Revision-law of oil and gas should be offered an opportunity for SOE or SOE Special that will be formed later to be responsible in the exploration and exploitation of oil and gas fields. In addition, the results of the revision should accommodate non-conventional oil and gas sector (such as the shale oil and gas) and renewable energy as an energy diversification efforts, "said Zamroni.

Other sources, Andang Bachtiar from the National Energy Board, added, oil and gas as non-renewable fossil energy will be needed in the future. Despite the vigorous development of renewable energy, oil and gas still plays an important role in the energy mix.

"Unfortunately, in the past three years a number of work areas of oil and gas offered by the government is very low demand. Rates of return on reserves is small, less than 50 percent. Why? It's certainly something was not right, "said Andang.

According Andang, a number of things, such as convoluted regulations, incentives required investor not being given, as well as systems for results that are not attractive to investors, the cause of discovery of new reserves in Indonesia is very minimal.

In fact, there are oil resources as much as 99.96 billion barrels in 40 basins scattered across Indonesia that could potentially be proven reserves.

"Unfortunately, when they want to develop, for the results given by the government is not economically viable for investors. That has made investors unwilling to develop these resources into proven reserves, "said Andang.

Consequently, these resources are only stored forever in the bowels of the earth and can not be used, In fact, the proven reserves of crude oil in Indonesia about 3 billion barrels remaining to be discharged in the next few years if no new reserves are found

Vice Chairman of Commission VII Satya Widya Yudha, adding, it agreed on the need to improve the Law No. 22/2001 on the current situation in the Indonesian upstream oil and gas are not excited. Moreover, Indonesia is increasingly dependent on imports of oil and gas. Number of articles of the law is no longer appropriate to the current situation

"It is still a law revision by parliament. However, with the present situation, the government should actively prepare draft revisions to advise the House, "says Satya.

Moreover, the improvement of Law No. 22/2001 should be able to describe the climate of investment in upstream oil and gas in Indonesia become more attractive. Ease of doing business in a number of surveys upstream oil and gas sector, Indonesia's position can not be said to be good, even being in the row-down.

"As the complexity of regulations and bureaucratic system causes delays in a number of permits and project decision-making. It is not very good for the interests of national energy security, "says Satya. The stages of the revision of Law No. 22/2001 is still in the discussion of the level of Commission VII and targeted to be completed this year.

IN INDONESIAN

Revisi Undang-undang Menjadi Solusi

Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat menjadi solusi di saat investasi hulu sektor tersebut di Indonesia yang sedang lesu. Saat ini, kegiatan eksplorasi lesu dan penemuan cadangan minim. Regulasi menjadi salah satu faktor yang menghambat.

”Mengapa undang-undang ini perlu direvisi? Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak. Situasi saat undang-undang tersebut terbit sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, dengan angka cadangan minyak yang terus merosot di saat konsumsi yang terus naik,” ujar Zamroni Salim, peneliti senior dari The Habibie Center, dalam diskusi bertajuk ”Mengawal Revisi UU Migas”, Senin (20/3), di Jakarta.

Zamroni membandingkan UU No 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dengan UU No 22/2001. Menurut dia, pemerintah punya peran besar dalam pengelolaan sektor migas, sedangkan Pertamina saat itu lebih berfungsi sebagai regulator. Pada UU No 22/2001, peran Pertamina tidak jauh beda dengan perusahaan migas lain, yaitu sebagai kontraktor migas di Indonesia. ”

”Revisi-UU migas harus bisa memberi kesempatan kepada BUMN atau BUMN Khusus yang akan dibentuk nanti untuk bertanggung jawab dalam eksplorasi dan eksploitasi lapangan migas. Selain itu, hasil revisi tersebut sebaiknya mengakomodasi sektor migas nonkonvensional (seperti minyak dan gas serpih) dan energi terbarukan sebagai sebuah upaya diversifikasi energi,” kata Zamroni.

Narasumber lain, Andang Bachtiar dari Dewan Energi Nasional, menambahkan, migas sebagai energi fosil yang tidak terbarukan tetap akan diperlukan di masa mendatang. Meskipun energi terbarukan gencar dikembangkan, migas tetap berperan penting dalam bauran energi.

”Sayangnya, dalam tiga tahun terakhir sejumlah Wilayah kerja migas yang ditawarkan pemerintah sangat rendah peminatnya. Angka pengembalian cadangan pun kecil, kurang dari 50 persen. Kenapa? Ini pasti ada yang tidak benar,” ujar Andang. 

Menurut Andang, sejumlah hal, seperti regulasi yang berbelit, insentif yang dibutuhkan investor tidak kunjung diberikan, serta sistem bagi hasil yang tidak menarik bagi investor, menjadi penyebab penemuan cadangan baru di Indonesia sangat minim.

    Padahal, ada sumber daya minyak sebanyak 99,96 miliar barrel yang tersebar dalam 40 cekungan di seluruh Indonesia yang berpotensi menjadi cadangan terbukti. 

”Sayangnya, saat hendak dikembangkan, bagi hasil yang diberikan pemerintah tidak bernilai ekonomis bagi investor. Itu yang membuat investor tidak mau mengembangkan sumber daya tersebut menjadi cadangan terbukti,” kata Andang.

    Akibatnya, sumber daya tersebut selamanya hanya tersimpan di perut bumi dan tidak bisa dimanfaatkan, Padahal, cadangan terbukti minyak mentah di Indonesia tersisa sekitar 3 miliar barrel yang akan habis dalam beberapa tahun mendatang jika tidak ditemukan cadangan baru

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, menambahkan, pihaknya sepakat mengenai perlunya perbaikan UU No 22/2001 di saat situasi hulu migas di Indonesia yang tidak bergairah. Apalagi, Indonesia kini semakin bergantung pada impor minyak maupun gas. Sejumlah pasal dalam UU tersebut pun tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini

”Memang revisi UU ini masih menjadi inisiatif DPR. Namun, dengan situasi sekarang, pemerintah sebaiknya terlibat aktif menyusun rancangan-revisi untuk memberi masukan kepada DPR,” ujar Satya.

     Selain itu, perbaikan UU No 22/2001 harus mampu menggambarkan iklim investasi sektor hulu migas di Indonesia menjadi lebih menarik. Dalam sejumlah survei kemudahan berbisnis sektor hulu migas, posisi Indonesia tidak bisa dikatakan baik, bahkan berada di barisan-bawah.

”Begitu kompleksnya peraturan perundangan dan sistem birokrasi menyebabkan tertundanya sejumlah izin maupun pengambilan keputusan proyek. Ini sangat tidak bagus bagi kepentingan ketahanan energi nasional,” ujar Satya. Adapun tahapan revisi UU No 22/2001 saat ini masih dalam pembahasan tingkat Komisi VII dan ditargetkan tahun ini bisa selesai. 

Kompas, Page-18, Tuesday, March, 21, 2017

PHE Find New Oil Reserves

PT Pertamina Hulu Energi has discovered a new oil and gas reserves through exploration drilling in the structure of Parang, Block Nunukan, Kalimantan Utara located on the border of Indonesia and Malaysia. President Director of Pertamina Hulu Energi (PHE) Gunung Sardjono Hadi said, is currently in the test phase three of the seven wells testing. The structure has a production potential of 2,500 barrels of oil per day (bpd). From the findings, it will conduct a comprehensive evaluation beforehand.

"Parang-1 exploration well, part of Nunukan Block. We will be evaluated first in a comprehensive manner, "he said. According to him, the field development plan (POD) need some follow-up activities such as three-dimensional seismic and the drilling of three wells study or wells delineation. Well delineation of the wells drilled to map oil and gas reserves are found in a structure . He calls PoD delivery is expected to be done in 2020. "To Penang still need 3D seismic studies and drilling three appraisal wells."

In accordance with the data of production flow testing (DST), the well was capable of producing about 1,600 barrels of oil. The findings may add Nunukan Block production, originally planned 60 million cubic feet per day (MMSCFD) of gas and 1,800 bpd of oil.

"Later results Parang-1 Field development will be integrated with Badik Field and West Badik," he said. Meanwhile, Vice President of Public and Government Affairs Erwin Maryoto ExxonMobil said it is proposing an extension of the exploration period in Boka, Papua, to the Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

ExxonMobil is partnering with Pertamina conduct a joint study on the working area of ​​the land. Erwin hopes that the application for extension of the exploration period can be given in the near future. "To Boka, we are with our partner, Pertamina is also proposed an extension of the joint study [study together] to [DG] oil and gas," he said.

Data Unit of Special Upstream Oil and Gas (SKK Migas), massive exploration activities in 2016. Realization of drilling exploratory wells in Ialu only 43 units from the 67 units. Of drilling exploratory wells that do, 20 activities have been completed with the results of 7 found oil and gas wells, 7 wells found no reserves, 5 wells have indicated the presence of hydrocarbons, and the first wells are still in the evaluation process.

Some wells producing findings include the Big Bamboo (BBS) 4 (Pertamina EP), Tiung-3 (PetroChina International Jabung Ltd.). Meliwis-1 (Santos [Madura Offshore] Pty Ltd), Lumbian-2 (Seleraya Merangin 2), AAL-4X (Santos Northwest Natuna BV), ABG-3 (Pertamina EP), and Sidayu-4 (Saka Indonesia Pangkah Ltd. )

IN INDONESIAN

PHE Menemukan Cadangan Minyak Baru

PT Pertamina Hulu Energi telah menemukan cadangan migas baru melalui pengeboran eksplorasi di struktur Parang, Blok Nunukan, Kalimantan Utara yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi (PHE) Gunung Sardjono Hadi mengatakan, saat ini dalam tahap uji sumur yang ketiga dari tujuh pengetesan. Struktur tersebut memiliki potensi produksi minyak 2.500 barel per hari (bph). Dari hasil temuan, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu secara komprehensif.

“Sumur eksplorasi Parang-1, bagian dari Blok Nunukan. Kami akan evaluasi dulu secara komprehensif," katanya. Menurutnya, rencana pengembangan lapangan (POD) butuh beberapa kegiatan lanjutan seperti seismik tiga dimensi dan pengeboran tiga sumur kajian atau sumur delineasi. Sumur delineasi merupakan sumur yang dibor untuk memetakan cadangan migas yang ditemukan pada suatu struktur. Dia menyebut penyampaian PoD diperkirakan bisa dilakukan pada 2020. “Untuk Penang masih perlu 3D seismik, studi dan pengeboran tiga sumur appraisal.” 

Sesuai dengan data uji alir produksi (DST), sumur itu telah mampu menghasilkan minyak sekitar 1.600 bph. Temuan itu dapat menambah produksi Blok Nunukan yang awalnya direncanakan 60 juta kaki kubik per hari (MMscfd) untuk gas dan minyak 1.800 bph. 

“Nantinya hasil pengembangan Lapangan Parang-1 akan kami integrasikan dengan Lapangan Badik dan West Badik,” katanya. Sementara itu, Vice President Public and Government Affair ExxonMobil Erwin Maryoto mengatakan, pihaknya sedang mengajukan perpanjangan masa eksplorasi di Boka, Papua kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Surnber Daya Mineral (ESDM).

ExxonMobil yang bermitra dengan Pertamina melakukan studi bersama di wilayah kerja darat itu. Erwin berharap agar permohonan perpanjangan masa eksplorasi bisa diberikan dalam waktu dekat. “Untuk Boka, kami bersama partner kami, Pertamina sedang mengajukan perpanjangan untuk joint study [studi bersama] ke [Ditjen] Migas,” katanya.

Dari data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kegiatan eksplorasi pada 2016 masif.  Realisasi pengeboran sumur eksplorasi pada tahun Ialu hanya 43 unit dari target 67 unit. Dari pengeboran sumur eksplorasi yang dilakukan, 20 kegiatan sudah selesai dilakukan dengan hasil 7 sumur ditemukan migas, 7 sumur tidak ditemukan cadangan, 5 sumur memiliki indikasi adanya hidrokarbon, dan 1 sumur masih dalam proses evaluasi. 

Beberapa sumur yang menghasilkan temuan antara lain Bambu Besar (BBS) 4 (Pertamina EP), Tiung-3 (PetroChina International Jabung Ltd.). Meliwis-1 (Santos [Madura Offshore] Pty Ltd), Lumbian-2 (Seleraya Merangin 2), AAL-4X (Santos Northwest Natuna B.V), ABG-3 (Pertamina EP), dan Sidayu-4 (Saka Indonesia Pangkah Ltd.)

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, March, 21, 2017

Polemics in Muara Tawar

At the time the government upanya maximize electricity power in the country, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and PT PGN polemics about the cost of transporting gas to a power plant Muara Tawar Gas and Steam. Problems arose after the PLN rate this during this time should earn revenues from gas transportation service rental fee (toll fee) in segments along the 7 kilometer pipeline to the Muara Tawar.

Regional Business Director Central Java PT Perusahaan Listrik Negara Nasri Sebayang admitted there are problems associated with gas pipelines to the Muara Tawar gas supplied by PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). According to him, the problem is associated with the gas transportation costs were actually worn by PGN to PLN. However, he declined to specify details of the problem.

There were problems [related to the gas pipeline], but being resolved, "said Nasri. The cost of the bill is estimated to reach Rp 8 trillion, the amount of PLN values ​​that make the management of emotions. Conversely, for PGN, the cost of gas supply through pipelines that drain directly supply gas to the Muara Tawar considered in accordance with the contract.

Commercial Director of PGN, Danny Praditya, said that until now the supply of gas to the Muara Tawar power plant in Bekasi, West Java is still flowing. Installation of the gas pipeline is an integrated pipeline network PGN despite the 7 km long road built by PLN.

He mentioned charging distribution of gas through the pipeline equated with other customers on the same network to restore the pipeline construction investment.

Both companies belong to the government last known signed a joint agreement of gas supply at the beginning of April 2016, after the old contract PGN gas flowing to the Muara Tawar power plant expired on March 31, 2016. Meanwhile, before the contract is signed around 2007, to Muara Tawar gas obtained and the Corridor Block-ConocoPhillips was never offered to PLN.

However, when it was PLN refused because not require a supply of the gas. PGN, said Danny take gas supplies while looking for a new consumer opportunities to absorb the gas. Then, PGN build the pipeline and get new customers, including PLN as a customer.

CONTRACT

PGN also signed a gas sales agreement (GSA) with PLN in force until now. According to Danny, the contract is a generic contract with the charging of gas distribution similar to that of other consumer industries.

"PLN contract with PGN had always PJBG its generic since 2006 or 2007. It was entered in the grid PGN and we do not discriminate transmission or distribution. All rates subject to the same consumer, "he said

Even PLN has secured special rates for the supply of gas to power plants. Supposedly this is no longer open for all the clauses have been approved in gas sales contract.

When PLN is not pleased with the imposition of the fee, according to Danny, it becomes an internal problem PLN. Because the contract has been signed about 10 years ago. PLN and PGN has always maintained an intense communication. However, it did not know if PLN objected to the charging distribution of gas to the plant.

"That contract if you want to be sued, indirectly blaming PLN management are on that decision," said Danny.

Meanwhile, Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja says it has not received a report related to PLN objection against the charging gas supply from PGN. In his meeting with the board of directors PGN Friday (17/3) were also discussed about the issue.

The Director of Gas and Natural Gas Regulatory Agency (BPH Migas) Umi Asngadah said segment of pipe that transports gas to the Muara Tawar power plant is not a transmission pipeline because of that it does not set the cost of the gas distribution.

Executive Director of the Institute Komaidi Reforminer Notonegoro hope the Ministry of Energy and the Ministry of SOEs soon resolve the polemic PLN and PGN. "" The government should find a win-win solution. Both are state-owned enterprises. This problem should be quickly addressed by the government in authority, such as BPH Migas, "he said.

IN INDONESIAN

Polemik di Muara Tawar

Di saat upanya pemerintah memaksimalkan ketenaga listrikan di Tanah Air, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)dan PT PGN berpolemik soal biaya  transportasi gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar. Persoalan muncul setelah pihak PLN menilai selama ini seharusnya memperoleh pendapatan dari jasa biaya sewa transportasi gas (toll fee) di ruas jalur pipa sepanjang 7 kilometer ke PLTGU Muara Tawar.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT Perusahaan Listrik Negara Nasri Sebayang mengaku ada masalah terkait dengan jaringan pipa gas ke PLTGU Muara Tawar yang gasnya dipasok oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Menurutnya, masalah yang terjadi berkaitan dengan biaya transportasi gas yang justru dikenakan oleh PGN kepada PLN. Namun, dia enggan merinci detail persoalannya.

Ada masalah [terkait dengan pipa gas itu], tetapi sedang diselesaikan,” kata Nasri. Tagihan biaya tersebut diperkirakan mencapai Rp 8 triliun, besaran nilai yang membuat manajemen PLN emosi. Sebaliknya, bagi PGN, biaya penyaluran gas melalui pipa yang mengalirkan langsung pasokan gas ke PLTGU Muara Tawar dianggap sesuai dengan kontrak.

Direktur Niaga PGN, Danny Praditya, mengatakan hingga saat ini pasokan gas ke PLTG Muara Tawar di Bekasi, Jawa Barat masih mengalir. Instalasi pipa gas tersebut merupakan jaringan pipa terintegrasi milik PGN meskipun terdapat ruas sepanjang 7 km yang dibangun oleh PLN.

Dia menyebutkan pembebanan biaya penyaluran gas melalui pipa tersebut disamakan dengan konsumen lainnya di jaringan yang sama untuk mengembalikan investasi pembangunan pipa.

Kedua perusahaan milik pemerintah tersebut diketahui terakhir kali meneken kesepakatan bersama penyaluran gas pada awal April 2016, setelah kontrak lama pengaliran gas PGN ke pembangkit listrik Muara Tawar berakhir pada 31 Maret 2016. Adapun, sebelum kontrak diteken sekitar 2007, gas untuk PLTGU Muara Tawar yang didapat dan Blok Corridor-ConocoPhillips itu pernah ditawarkan kepada PLN. 

Namun, saat itu PLN menolak karena belum memerlukan pasokan gas tersebut. PGN, kata Danny mengambil pasokan gas sambil mencari peluang konsumen baru untuk menyerap gas tersebut. Lalu, PGN membangun pipa dan mendapatkan konsumen baru, termasuk PLN sebagai pelanggan.

KONTRAK

PGN pun meneken perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PLN yang berlaku hingga kini. Menurut Danny, kontrak tersebut merupakan kontrak generik dengan pembebanan biaya penyaluran gas yang sama dengan konsumen lainnya yakni industri.

“Kontrak PLN dengan PGN dari dulu memang PJBG-nya generik semenjak 2006 atau 2007 lalu. Itu masuk dalam grid PGN dan kami tidak membeda-bedakan transmisi atau distribusi. Semua konsumen dikenakan tarif yang sama," ujarnya

Bahkan PLN telah mendapatkan harga khusus untuk penyaluran gas ke pembangkit. Seharusnya hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena semua klausul telah setujui dalam kontrak penjualan gas.

Bila PLN tidak berkenan dengan pembebanan biaya tersebut, menurut Danny, hal itu menjadi masalah di internal PLN. Pasalnya, kontrak telah diteken sekitar 10 tahun lalu. PLN dan PGN selalu menjalin komunikasi secara intens. Namun, pihaknya belum mengetahui bila PLN keberatan dengan pembebanan biaya penyaluran gas ke pembangkit.

“Itu kontraknya kalau mau digugat, secara tidak langsung menyalahkan manajemen PLN yang memberikan keputusan itu,” kata Danny.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral IGN Wiratmaja Puja mengatakan pihaknya belum mendapat laporan terkait sikap keberatan PLN terhadap pembebanan biaya penyaluran gas dari PGN. Pada pertemuannya dengan jajaran direksi PGN Jumat(17/3) tidak turut dibahas soal masalah tersebut.

Adapun Direktur Gas Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Umi Asngadah mengatakan ruas pipa yang mengalirkan gas ke PLTG Muara Tawar bukanlah pipa transmisi karena itu pihaknya tidak menetapkan biaya penyaluran gasnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berharap Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN segera menyelesaikan polemik PLN dan PGN tersebut. “ “Pemerintah harus mencari win-win solution. Keduanya sama-sama BUMN. Masalah ini hendaknya bisa cepat diatasi oleh pemerintah yang memiliki otoritas, seperti BPH Migas,” katanya.

Bisnis Indonesia, Page-1, Tuesday, March, 21, 2017

Employees JOB PPEJ to be Teachers one Day

As social caring of people around, oil and gas (Gas) Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) carry out teaching activities in schools around the company (20/3). The teaching activities carried JOB PPEJ team at State Elementary School (SDN) Rahayu Village, District Soko, Tuban with materials related to the activities of the oil and also Occupational Health and Safety (K3).

"This is one form of our social responsibility by providing knowledge, learning and information to citizens about the company, especially with teaching to schools like this," said Nusdhi Septikaputra, Field Manager JOB PPEJ (20/3).

Among the material that is taught in the students is how North can apply the K3, both at school and at home as well. Not only that, the children were asked to maintain cleanliness and maintaining a green environment. "Occupational Health and Safety was not only performed in the company, but the safety was included in the school, on the road and at home," he added.

Besides the K3, the teaching team of JOB PPEJ also explained associated with the drilling process, oil exploration, refining and distribution of oil and gas. The process of oil and gas production is described by a very simple language that can be understood by children elementary school. "We also provide information relating to petroleum, such as how the oil is made from, how to get, and how to drill it," he continued.

JOB PPEJ their program to teach the 279 students of State Elementary School Rahayu very enthusiastic about taking the learning process with the teachers of JOB PPEJ from morning until completion of activities. The reason, they claim to gain experience and new knowledge, whether related to health and the oil world.

"It was nice, had been taught about the selection of nutritious foods," said Novriza Elicha Octavia, second grade student who aspires to be a doctor. Head of State Elementary School, Rahayu Village, District Soko, Sri Rahayu as confirmed said, with the program JOB PPEJ teach so motivation for students of State Elementary School, about corporate upstream oil and gas to have an ideal higher and to stay in school kejenjang higher.

"We are very happy, as this activity can have a positive impact related to children's motivation. Hopefully events like this make children more eager in the pursuit of his ideals," said Sri Rahayu.

IN INDONESIAN

Karyawan JOB PPEJ Menjadi Guru Sehari

Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warga sekitar, perusahaan minyak dan gas (Migas) Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah yang berada di sekitar perusahaan(20/3). Kegiatan mengajar itu dilakukan tim JOB PPEJ di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan materi terkait dengan kegiatan proses perminyakan dan juga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial kita dengan memberikan pengetahuan, pembelajaran dan juga informasi terhadap warga sekitar perusahaan, terutama dengan mengajar ke sekolah-sekolah seperti ini," jelas Nusdhi Septikaputra, Field Manager JOB PPEJ (20/3).

Di antara materi yang diajarkan dalam kepada para siswa adalah bagiamana bisa menerapkan K3, baik di sekolah maupun di rumah secara baik. Tidak hanya itu, anak-anak diajak menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan yang asri. "Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu tidak hanya dilakukan di perusahaan, tapi keselamatan itu termasuk di sekolah, di jalan raya dan di rumah," tambahnya.

Selain tentang K3, tim pengajar dari JOB PPEJ juga menjelaskan terkait dengan proses pengeboran, eksplorasi minyak, penyulingan, dan distribusi migas. Proses produksi migas ini dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana supaya bisa dipahami anak-anak Sekolah Dasar. "Kita juga memberikan informasi terkait dengan perminyakan, seperti bagaimana proses minyak itu terbentuk, bagaimana mendapatkan, dan bagaimana cara mengebornya," sambungnya.

Adanya program JOB PPEJ mengajar itu, 279 siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Rahayu sangat antusias mengikuti proses pembelajaran dengan para guru dari JOB PPEJ sejak pagi sampai kegiatan selesai. Pasalnya, mereka mengaku mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, baik terkait dengan kesehatan dan dunia perminyakan.

"Senang sekali, tadi diajarkan tentang pemilihan makanan yang bergizi," kata Novriza Elicha Octavia, siswi kelas 2 yang bercita-cita ingin jadi dokter. Kepala Sekolah Dasar Negeri, Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Sri Rahayu saat dikonfirmasi mengatakan, dengan adanya program JOB PPEJ mengajar jadi motivasi tersendiri bagi siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri, sekitar korporasi hulu migas untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi dan terus bersekolah kejenjang lebih tinggi.

"Kita sangat senang sekali, karena kegiatan seperti ini bisa memberikan dampak positif terkait motivasi anak-anak. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini menjadikan anak-anak lebih bersemangat dalam mengejar cita-citanya," kata Sri Rahayu.

Bhirawa, Page-6, Tuesday, March, 21, 2017

HCML - SKK Migas Holds Socialization Island Sapudi

To prepare for work in the area of ​​development wells MDA and MBH. PSC Husky - CNOOC Madura Limited (HCML) and SKK Migas, Thursday (16/3), to organize dissemination to hundreds of fishermen in the islands Sapudi Gayam subdistrict and District Nonggunong.

"Not only that, socialization HCML preparations for the development work that was held at the district office Gayam, also attended by high officials of districts as well as representatives of the Navy (AL). Singgih representatives of oil and gas SKK Java, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa) explains, in carrying out their duties. K3S uphold environmental safety.

 "Do not worry, we uphold the safety of the environment, so we as representatives of the government hope to the community to support the upstream oil and gas activities. because until this moment, oil is still the state Budget spines, because it still accounts for about 20 percent, "said the representative SKK oil and gas in the presence of hundreds of fishermen Sapudi.

In the same place, Hamim Tohari as senior head ofrelation HCML asserted, socialization preparation MDA and MBH development wells, only to begin around the beginning of April 2017. So by upholding traditional oriental HCML and his team did to the people gathering on the island Sapudi.

"God willing, this April we will start the development or activity, by installing a platform," he said. Hamim proceed with the preparation of an installation plattform area of ​​20 square meters, it will be no last-lang freighter material. So there will be ships that are in the two wells. Not only that, the work area is at a location HCML also forces training Navy.

"Because HCML will soon conduct, then in the near future there will be a community development program based on the needs not wants," said Hamim. Meanwhile, the same place that also participate in group socialization HCML, namely Paspot Naval Marines batuporon Erdis Suprisancoko confirms Location HCML working area in 3 wells, it is within the Navy exercises. Therefore, he has the task of securing vital objects country.

"Should this working area HCML secret, but because of the location being the exercise we were at the job site gas drilling, it must be informed to the citizens and HCML to jointly safeguard the interests of the country. Once again we reiterate, our presence here is neutral, in addition to securing vital objects nasioanal also safeguard the interest of the people, "he explained.

Responding to the soslialisasi HCML and SKK Migas, one villager Pancor, District Gayam, Haji mustofa said. For the sake of safety of the citizens, we asked fishermen lines secured really good public transport ship and a fishing boat.

We also hope to discover waste later observed, so as not to pollute the sea. particularly the region Gayam, Nong Mountains and the RAAS "he said. Information that work summarized, preparatory development work area HCML are later result oil and gas will be in Tie-in or connected to the pipe Pertamina East Java Gas Pipeline (EJGP) Porong Sidoarjo is approximately 200 Km. the gas produced will be used as meeting the needs of the fertilizer industry in East Java

IN INDONESIAN

HCML - SKK Migas Gelar Sosialisasi di Pulau Sapudi

Untuk mempersiapkan pengembangan kerja di wilayah sumur MDA dan MBH. KKKS Husky - CNOOC Madura Limited (HCML) beserta SKK Migas, Kamis (16/3), mengelar sosialisasi kepada ratusan nelayan yang berada di kepulauan Sapudi Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nonggunong.

“ Tidak hanya itu, sosialisasi persiapan pengembangan kerja HCML yang digelar di kantor Kecamatan Gayam tersebut, juga dihadiri oleh pejabat tinggi kecamatan serta perwakilan dari Angkatan Laut (AL). Singgih perwakilan dari SKK migas Jawa, Bali, Nusa Tengara (Jabanusa) menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya. K3S menjunjung tinggi keselamatan lingkungan.

 “Jangan khawatir, kami menjunjung tinggi keselamatan lingkungan, jadi kami selaku perwakilan dari pemerintah berharap kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan hulu migas. karena sampai detik ini, migas masih menjadi tulang pungung APBN negara, karena masih menyumbang sekitar 20 persen,” kata perwakilan SKK migas di hadapan ratusan nelayan Sapudi.

Di tempat yang sama, Hamim Tohari selaku senior head ofrelation HCML menegaskan, sosialisasi persiapan pengembangan sumur MDA dan MBH ini, baru akan dimulai sekitar awal bulan April 2017 mendatang. Sehingga dengan menjunjung adat ketimuran HCML beserta tim melakukan silaturahmi kepada warga di pulau Sapudi.

“Insya Allah bulan April ini kita akan memulai pengembangan atau kegiatan, dengan memasang platform,” ujarnya. Hamim melanjutkan, dengan persiapan kegiatan pemasangan plattform seluas 20 meter persegi itu, maka akan ada lalu-lang kapal pengangkut bahan. Sehingga akan ada kapal yang berada di dua sumur tersebut. Tidak hanya itu, daerah kerja HCML juga berada pada lokasi latihan pasukan TNI AL.

-“Karena HCML akan segera melakukan kegiatan, maka dalam waktu dekat juga akan ada program pemberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh kebutuhan bukan keinginan,” kata Hamim. Sementara itu, ditempat yang sama yang juga ikut dalam rombongan sosialisasi HCML, yakni Paspot Marinir Pangkalan Angkatan Laut batuporon Erdis Suprisancoko menegaskan Lokasi wilayah kerja HCML di 3 sumur tersebut, ternyata berada dalam wilayah latihan TNI AL. Oleh sebab itu dirinya mempunyai tugas mengamankan obyek vital negara. 

“Seharusnya wilayah kerja HCML ini rahasia, akan tetapi karena lokasi yang menjadi latihan kami berada di lokasi kerja pengeboran gas, maka harus kami beritahukan kepada warga maupun HCML untuk sama-sama menjaga kepentingan negara itu. Sekali lagi kami tegaskan, kehadiran kami di sini netral, selain mengamankan obyek vital nasioanal juga mengamankan kepentingan hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Menangapi adanya soslialisasi HCML dan SKK Migas itu, salah satu warga Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Haji mustofa mengatakan. Demi keselamatan warga, kami minta jalur nelayan betul-betul diamankan baik kapal transportasi umum maupun kapal nelayan.

Kami juga berharap limbah eksplorasi nanti diperhatikan, agar tidak mencemari laut. khususnya wilayah Gayam, Nong Gunung dan Raas" katanya. lnformasi yang berhasil dirangkum, persiapan pengembangan wilayah kerja HCML tersebut nantinya hasil migasnya akan di Tie in atau disambungkan ke pipa Pertamina East Java Gas Pipeline (EJGP)  Porong Sidoarjo yang kurang lebih berjarak 200 Km. Gas yang dihasilkan ini akan dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan industri pupuk di Jawa Timur

Surabaya Pagi, Page-10, Monday, March, 20, 2017

Socialize HCML Field Development MDA MBH

Contractor Cooperation Contract (PSC) Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) held socialization MDA MBH field development on the island Sapudi, Thursday (16/3). Socialization is the preparation for the operation of gas wells in the field MDA MBH. 

     Socialization held at Hall District of Gayam, Sapudi Island. About 100 participants attended the event. Participants consisted of village heads, community leaders, and leaders of fishermen throughout the District Gayam and Nonggunong, Sapudi Island.

In public, the Senior Head of Relations HCML Hamim Tohari hoping for the support and prayers of all parties for the smooth preparation of oil and gas exploitation. "We are preparing the installation of equipment for production. Start the installation of pipes and other technical equipment in the field MDA MBH," he said. 

      Public Relations Staff SKK Migas Jabanusa Singgih P Prime said that his institution is the country representative engaged in the upstream oil and gas. Therefore, about 25 percent of the state budget is supplied from oil and gas revenues.

IN INDONESIAN

HCML Sosialisasikan Pengembangan Lapangan MDA MBH

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) menggelar sosialisasi pengembangan lapangan MDA MBH di Pulau Sapudi , Kamis (16/3). Sosialisasi itu untuk persiapan operasi sumur gas di lapangan MDA MBH. 

     Sosialisasi dilaksanakan di Pendapa Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi. Sekitar 100 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Peserta terdiri dari kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh nelayan se Kecamatan Gayam dan Nonggunong, Pulau Sapudi.

Di hadapan masyarakat, Senior Head of Relations HCML Hamim Tohari berharap dukungan dan doa dari semua pihak untuk kelancaran persiapan eksploitasi migas. "Kami sedang mempersiapkan pemasangan peralatan untuk produksi. Mulai pemasangan pipa dan peralatan teknis lain di lapangan MDA MBH," ujarnya. 

    Staf Humas SKK Migas Jabanusa Singgih P Perdana menyampaikan, instansinya merupakan perwakilan negara yang bergerak di bidang usaha hulu migas. Sebab, sekitar 25 persen APBN dipasok dari pendapatan migas.

"Tentu, dalam setiap kegiatan usaha migas, kami melakukan pengawasan terhadap KKKS secara detail. Standar tinggi untuk keamanan operasi, terutama untuk keselamatan kemanusian dan lingkungan," kata Hamim.

Bila dua hal itu terancam, SKK Migas tidak segan-segan akan melakukan evaluasi. Sebab, kegiatan industri migas tidak lepas dari pengawasan instansinya. Dengan tujuan, kegiatan perusahaan tetap memperhatikan aspek keselamatan.

”Hasil penjualan migas nantinya masuk APBN dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Melalui pembangunan, kesehatan dan program-program kerakyatan lainnya," kata Singgih. Meskipun belum berproduksi, HCML telah melakukan program-program kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan sosial-budaya di Pulau Sapudi dan Pulau Raas sejak 2014.

Radar Madura, Page-30, Monday, March, 20, 2017