Eni Muara Ready Gas Production of Crickets Field

     Eni Muara Bakau B.V ready to produce Field Crickets, Muara Bakau block. As a support, a production facility in the form of a floating production unit (FRU) is also ready to process oil and gas from the deepwater field. 

    Head of SKK Migas  Amien Sunaryadi said the ship FPU Crickets will operate in Muara Bakau block located in the Kutai Basin, offshore of Makassar Strait, about 70 km from the coastline of East Kalimantan. These vessels are capable of processing gas with a capacity of up to 450 million standard cubic feet per day (MMSCFD).

     A total of 10 subsea gas production wells that have been compressed and ready to be produced will be linked with the FPU. Then it will process and distribute gas using subsea pipelines along the 79 km and further to the ground, ie into the network of gas producers in East Kalimantan. And ultimately to users in the country in East Kalimantan and the Bontang LNG plant. "More than 50% of production Cricket Field will be used to meet domestic needs," said Amien.

IN INDONESIAN

Eni Muara Siap Produksi Gas dari Lapangan Jangkrik

Eni Muara Bakau B.V siap memproduksi Lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau. Sebagai penunjang, fasilitas produksi berupa kapal floating production unit (FRU) juga siap mengolah gas dan minyak dari lapangan laut dalam itu.

   Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, kapal FPU Jangkrik akan beroperasi di Blok Muara Bakau yang berlokasi di Cekungan Kutai, lepas pantai Selat Makassar, sekitar 70 km dari garis pantai Kalimantan Timur. Kapal ini mampu mengolah gas dengan kapasitas hingga 450 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).

Sebanyak 10 sumur produksi gas bawah laut yang telah dikompresi dan siap diproduksi akan dihubungkan dengan FPU. Kemudian akan mengolah dan menyalurkan gas menggunakan pipa bawah laut sepanjang 79 km dan selanjutnya ke darat, yaitu ke dalam jaringan produsen gas Kalimantan Timur. Dan pada akhirnya kepada pemakai dalam negeri di Kalimantan Timur dan kilang LNG Bontang. "Lebih dari 50% produksi Lapangan Jangkrik akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik," kata Amien.

Kontan, Page-14, Wednesday, March, 22, 2017

Immediately Cricket Field Produce

Owned gas processing unit floating oil and gas company Eni has been completed and inaugurated. Furthermore, the facility will be drawn into the gas field crickets in the Makassar Strait. In June, this gas field production soon.

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan, Tuesday (21/3), when the ship naming ceremony floating processing unit (Floating Processing Unit / FPU) Crickets in Saipem Karimun Yard, Tanjung Balai, Riau Islands, said the construction of the facility The 12 months ahead of plan. Cost was originally estimated 4.5 billion US dollars could be reduced to 4.2 billion US dollars.

"We expect that in the near future Crickets can produce gas field after the completion of construction of this ship. This field will supply 6-7 per cent of the supply of natural gas, "said Jonan. Naming this vessel marks immediately berproduksinya gas from the field crickets are included in the Muara Bakau block, targeted at mid-2017 This is faster than forecast in the Strategic Plan of the Ministry of Energy and Mineral Resources In 2015-2018, the first production in 2018.

The event was attended among others Basirun Riau Islands Governor Nurdin, Head of SKK Migas Sunaryadi Amien, Director General of Oil and Gas IGN Wiratmaja Puja, and Executive Vice President Asia Pacific Upstream Eni and Iraq Franco Polo. Franco Polo said FPU construction has been completed so that this facility on March 24 will be drawn into the Makassar Strait.

FPU vessel will be operating in the Muara Bakau block located in the Kutai Basin, offshore of Makassar Strait, about 70 kilometers from the coastline of East Kalimantan. Crickets FPU is ship-shape and gas facilities. Before the ship sailed to the Crickets FPU operations place in the Makassar Strait, according maritime traditions for a new ship, the ship naming ceremony was held.

Crickets FPU ship designed for the processing of gas with a capacity of up to 450 million standard cubic feet per day (MMSCFD). A total of 10 subsea gas production wells that have been compressed and ready to be produced will be associated with FPU. Furthermore, the gas is processed and delivered via subsea pipeline along 79 km. Then, flowed into the ground through a network of gas producers in East Kalimantan and to users in the country in East Kalimantan and the Bontang LNG plant.

FPU Crickets also serves as refining and stabilize the condensate. In addition, channel-to-ground through a local distribution network and ended in Senipah condensate refinery.

Muara Bakau block operated ENI (ITALY) Muara Bakau BV since 2002 with a stake of 55 percent and its partners engie E & P 33.3 percent of PT Saka Energi And Muara Bakau 11.7 percent. The first gas discovery in 2009 in line Crickets-1 wells. In the same block, at about 20 km north-east of the field crickets, field crickets North East discovered in 2011. The field development plan approved in 2011 Crickets, crickets while North East approved in 2013.

IN INDONESIAN

Lapangan Jangkrik Segera Berproduksi

Unit pemroses terapung gas milik perusahaan minyak dan gas Eni telah selesai dibangun dan diresmikan. Selanjutnya, fasilitas ini akan ditarik ke lapangan gas Jangkrik di Selat Makassar. Pada Juni mendatang, lapangan gas ini segera berproduksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Selasa (21/3), saat acara penamaan kapal unit pemroses terapung (Floating Processing Unit/FPU) Jangkrik di Saipem Karimun Yard, Tanjung Balai, Kepulauan Riau, mengatakan, pembangunan konstruksi fasilitas ini 12 bulan lebih cepat dari rencana. Biaya yang semula diperkirakan 4,5 miliar dollar AS bisa ditekan menjadi 4,2 miliar dollar AS.

”Kita berharap dalam waktu dekat lapangan gas Jangkrik bisa berproduksi seusai penyelesaian konstruksi kapal ini. Lapangan ini akan memasok 6-7 persen pasokan gas bumi nasional,” kata Jonan. Penamaan kapal ini menandai segera berproduksinya gas dari lapangan Jangkrik yang termasuk dalam Blok Muara Bakau, yang ditargetkan pada pertengahan 2017 Hal ini lebih cepat dari perkiraan dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2018, yaitu produksi pertama pada 2018.

Acara dihadiri antara lain Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja, dan Executive Vice President Eni Hulu Asia Pasifik dan Irak Franco Polo. Franco Polo mengatakan, konstruksi FPU telah selesai sehingga fasilitas ini pada 24 Maret akan ditarik ke Selat Makassar.

Kapal FPU ini akan beroperasi di Blok Muara Bakau yang berlokasi di Cekungan Kutai, lepas pantai Selat Makassar, sekitar 70 kilometer dari garis pantai Kalimantan Timur. FPU Jangkrik merupakan fasilitas migas berbentuk kapal. Sebelum kapal FPU Jangkrik berlayar menuju ke tempat operasinya di Selat Makassar, sesuai tradisi kemaritiman bagi kapal baru, digelar upacara penamaan kapal. 

Kapal FPU Jangkrik dirancang untuk pengolahan gas dengan kapasitas hingga 450 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Sebanyak 10 sumur produksi gas bawah laut yang telah dikompresi dan siap untuk diproduksi akan dihubungkan dengan FPU. Selanjutnya, gas diolah dan disalurkan menggunakan pipa bawah laut sepanjang 79 km. Kemudian, dialirkan ke darat melalui jaringan produsen gas Kalimantan Timur dan kepada pemakai dalam negeri di Kalimantan Timur dan kilang LNG Bontang.

FPU Jangkrik juga berfungsi sebagai penyulingan dan menstabilkan kondensat. Selain itu, menyalurkan ke darat melalui jaringan distribusi setempat dan berakhir di kilang kondensat Senipah.

Blok Muara Bakau dioperasikan ENI (ITALY) Muara Bakau BV sejak 2002 dengan kepemilikan saham 55 persen dan mitranya Engie E&P 33,3 persen Serta PT Saka Energi Muara Bakau 11,7 persen. Penemuan gas pertama pada 2009 di garis sumur Jangkrik-1. Di blok yang sama, pada sekitar 20 km di sebelah timur laut lapangan Jangkrik, ditemukan lapangan Jangkrik North East pada 2011. Rencana pengembangan lapangan Jangkrik disetujui pada 2011, sedangkan Jangkrik North East disetujui pada 2013.

Kompas, Page-18, Wednesday, March, 22, 2017

Pertamina is targeting Asia

Rental Services Oil

PT Pertamina is targeting owners of oil refineries in the Asia Pacific region to participate in the auction of crude oil processing services provider. Senior Vice President Supply Chain Integrated Pertamina Daniel Purba said, the previous contract to process 1 million barrels of crude oil per month in the period from July to December 2016 has ended. The company is seeking opportunities to rake in companies other than Shell has completed crude processing services with a total volume of 6 million barrels per month.

Owners of the refineries in the Asia Pacific region, he said, will be the target in this auction. According to him, the location and the price is a major consideration in the selection of candidates for the cooperation partners of oil processing services. The problem, now refining capacity in the country is not directly proportional to the level of consumption of fuel oil (BBM).

BP Statistical Review also noted a trend of fuel consumption continues to rise. In 2005, fuel consumption was at the level of 1.3 million barrels per day (bpd). Five years later in 2010, the fuel consumption rose to 1.4 million bpd and rise to 1.6 million bpd in 2015.

To reduce the import of oil products, Pertamina innovate by using the service if the oil in refineries abroad. As an illustration, he mentioned that the need for imported Premium 7 million barrels per month. Meanwhile, 1 million barrels of which are filled with crude oil processing agreements. The rest is done by auction with a long-term contract with Integrated Supply Chain (ISC).

Daniel explained that the procurement of fuel oil processing services through a mechanism that is more efficient than importing finished products. However, it does not mean it becomes a fixed reference for the number of bidders who increasingly make deals more competitive opportunities.

IN INDONESIAN

Sewa Jasa Pengolahan Minyak

Pertamina Bidik Asia

PT Pertamina membidik pemilik kilang minyak di Asia Pasifik untuk mengikuti lelang penyedia jasa pengolahan minyak mentah. Senior Vice President lntegrated Supply Chain Pertamina Daniel Purba mengatakan, kontrak sebelumnya untuk mengolah 1 juta barel per bulan minyak mentah pada periode Juli-Desember 2016 telah berakhir. Perseroan mencari peluang dengan menggaet perusahaan lainnya selain Shell yang telah merampungkan jasa pengolahan minyak mentah dengan volume total 6 juta barel per bulan.

Pemilik kilang di Asia Pasifik, menurutnya, akan menjadi incaran dalam lelang kali ini. Menurutnya, lokasi dan harga menjadi pertimbangan utama memilih kandidat mitra dalam kerja sama jasa pengolahan minyak. Pasalnya, kini kapasitas kilang minyak dalam negeri belum berbanding lurus dengan tingkat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

BP Statistical Review pun mencatat tren konsumsi bahan bakar minyak yang terus naik. Pada 2005, konsumsi BBM berada di level 1,3 juta barel per hari (bph). Lima tahun kemudian yakni pada 2010, konsumsi BBM naik ke level 1,4 juta bph dan naik ke 1,6 juta bph pada 2015.

Untuk mengurangi impor produk BBM, Pertamina melakukan inovasi dengan menggunakan jasa olah minyak di kilang luar negeri. Sebagai gambaran, dia menyebut bahwa kebutuhan impor Premium 7 juta barel per bulan. Adapun, 1 juta barel di antaranya dipenuhi melalui kesepakatan pengolahan minyak mentah. Sisanya, dilakukan melalui lelang dengan kontrak jangka panjang melalui Integrated Supply Chain (ISC). 

Daniel menjelaskan, pengadaan BBM melalui mekanisme jasa pengolahan minyak itu lebih efisien daripada mengimpor produk jadi. Namun, tidak berarti hal itu menjadi acuan tetap karena jumlah peserta tender yang semakin banyak membuat peluang penawaran semakin kompetitif. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, March, 22, 2017

Crickets Field Operates Faster

Oil Block Development

Crickets Field development project, Muara Bakau block in the Makassar Strait along with the floating production facility with a total value of US $ 4.2 billion immediately to operate in June 2017. Initially, the project of oil and gas field located offshore East Kalimantan, is targeted to start operating in early 2018, with an estimated cost of US $ 4.5 billion.

EMR Minister Ignatius Jonan appreciate the acceleration of the Cricket Field development, including the construction of floating production facility. Jonan said, the acceleration of the contribution of local governments that simplify the whole licensing process.

"I think it is expected of us, because if licensing slowly, investing too slow," he said at the naming ceremony Boats floating production unit (FPU) Crickets in Saipem Karimun Yard, Riau Islands, on Tuesday (21/3).

Muara Bakau block operated by ENI (Italy) Muara Bakau BV since 2002 with a stake of 55% and its partners engie E & P 33.3%, as well as PT Saka Energi Muara Bakau 11.7%. Field crickets are structures found gas in 2009. After that, about 20 km to the east found Crickets North East in 2011. ITALY ENI as operator approved development plan Iapangan Crickets in 2011 and approval of development Crickets Filed North East in 2013.

These fields will be operated in an integrated manner due to its proximity. Crickets FPU ship is designed with a processing capacity of gas to 450 million cubic feet per day (MMSCFD). Production comes from 10 wells that will drain gas through a subsea pipeline along 79 km. Gas will be brought to the Bontang LNG plant.

Jonan claim gas investment as one of the biggest this year. This year there are 16 other oil and gas production facilities which will also operate with a total volume of 858.2 MMSCFD of gas and 37 280 barrels of oil per day (bpd).

The government is targeting upstream oil and gas investment this year amounted to US $ 13 billion, up 7% compared with last year. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources said IGN Wiratmaja Puja FPU ship will be brought to the project site is located in the Makassar Strait. According to the plan, the ship began to depart this week. The journey from the Riau Islands to the Strait of Makassar, estimated to take 1-2 weeks.

Head of the Special Working Upstream Oil and Gas (SKK Migas) Amien Sunaryadi add about 52% of gas production from Crickets Filed will be sold to Pertamina for the purposes of generating electricity, 38% purchased by ENI Midstream, and 10% are sold to the industry in East Kalimantan.

IN INDONESIAN

PENGEMBANGN BLOK MIGAS

Lapangan Jangkrik Beroperasi Lebih Cepat

Proyek pengembangan Lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau di Selat Makassar beserta fasilitas produksi terapung dengan nilai total US$4,2 miliar segera beroperasi pada Juni 2017. Semula, proyek lapangan minyak dan gas bumi yang berlokasi di lepas pantai Kalimantan Timur itu ditargetkan beroperasi awal 2018, dengan perkiraan biaya US$4,5 miliar.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengapresiasi percepatan proses pengembangan Lapangan Jangkrik, termasuk pembangunan fasilitas produksi terapung. Jonan menyebut, percepatan tersebut terhadap kontribusi pemerintah daerah yang mempermudah seluruh proses perizinan. 

“Saya kira, ini yang diharapkan kita semua, karena kalau perizinan pelan, investasi juga lambat,” ujarnya saat upacara penamaan Kapal floating production unit (FPU) Jangkrik di Saipem Karimun Yard, Kepulauan Riau, Selasa (21/3).

Blok Muara Bakau dioperasikan oleh ENI (Italia) Muara Bakau BV sejak 2002 dengan kepemilikan saham 55% dan mitranya Engie E&P 33,3%, Serta PT Saka Energi Muara Bakau 11,7%. Lapangan Jangkrik merupakan struktur gas yang ditemukan pada 2009. Setelah itu, sekitar 20 km ke arah timur ditemukan Jangkrik North East pada 2011. ENI ITALY sebagai operator mendapatkan persetujuan rencana pengembangan Lapangan Jangkrik pada 2011 dan persetujuan pengembangan Lapangan Jangkrik North East pada 2013.

Kedua lapangan gas tersebut akan dioperasikan secara terintegrasi karena lokasinya yang berdekatan. Kapal FPU Jangkrik dirancang dengan kapasitas pengolahan gas hingga 450 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Produksi berasal dari 10 sumur yang nantinya akan mengalirkan gas melalui pipa bawah laut sepanjang 79 km. Gas akan dibawa ke Kilang LNG Bontang.

Jonan mengklaim investasi gas tersebut sebagai salah satu yang terbesar tahun ini. Pada tahun ini terdapat 16 fasilitas produksi migas lainnya yang juga akan beroperasi dengan volume total 858,2 MMscfd gas dan minyak 37.280 barel per hari (bph).

Pemerintah menargetkan investasi hulu migas pada tahun ini sebesar US$13 miliar atau naik 7% dibandingkan dengan tahun lalu. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan kapal FPU nantinya akan dibawa ke lokasi proyek yang berada di Selat Makassar. Rencananya, kapal mulai diberangkatkan pada pekan ini. Perjalanan dari Kepulauan Riau ke Selat Makassar diperkirakan membutuhkan waktu 1-2 pekan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menambahkan sekitar 52% produksi gas dari Lapangan Jangkrik akan dijual ke Pertamina untuk keperluan pembangkit listrik, 38% dibeli oleh ENI Midstream, dan 10% dijual ke industri di Kalimantan Timur.

Bisnis Indonesia, Page-1, Wednesday, March, 22, 2017

In order Cheap, Commerce Gas Margin will be Trimmed

Plan of the Ministry of Energy cut gas margin to 7% in the protest businessmen

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) continue to enhance Minister Regulation on Gas Sales Price Earth in the Downstream Oil and Gas. One obstacle is the determination of margins player gas trading business. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja, say, the price of gas in the downstream with the price of gas in the upstream has a considerable difference. If the price of gas in the upper reaches of only US $ 6 per mmbtu, then the price of gas at the downstream up to the final consumer reach US $ 14 per mmbtu.

Thus, the government will set the arrangement of the selling price in the downstream through the Ministerial Regulation. The government will restrict gas trading margin of only 7% plus the cost of transportation of gas (toll fee). Whereas, before, the government will only allow gas trading actors get a 5% margin. Wiratmaja asserted, an increase of 2% for gas trading margin simply because the pressure of the gas downstream industry players. "The government should not make a decision because of pressure," he said. To be sure, the government has taken into account the margin of delimitation. "There should be a calculation basis," he said.

Secretary General of Indonesian Natural Gas Trader Association (INGTA) Eddy Asmanto states, barring a margin of 7% is still not in accordance with the request of the offender indnstri. Actually, the gas downstream industry players want the margin higher gas trading. "Based on these studies and information from field conditions, in fact we are asking for 10%, which we think is reasonable, but the government impose 7%," said Eddy

Nevertheless, Eddy hopes, limit trade margins not apply as the upper limit or lower limit. But rather applies to the weighted average price. Thus still allowing businesses to sell gas higher in a specific situation compared with the existing provisions.

However, when calculating the overall, average sales still do not exceed the provisions of the commercial margin of 7%. "If the prescribed 7% was the average price, we may still be able to receive. But if it is the maximum price, perhaps it is still burdensome for businesses," he said.

Margin should not be regulated

Eddy said, if indeed it is a margin of 7% on average, then the enterprises can still cross subsidies. So. they can still do a considerable investment and still be able to deliver gas to the number of consumers who are not too large. For example, with a margin of 7%, the price of gas to consumers amounting to US $ 8 per mmbtu. But apparently the absorption of local consumers is not up to US $ 8 per mmbtu. Then the gas trading businesses they can invest to deliver to consumers by absorption under US $ 8 per mmbtu. What is important on the other side there are industries that want to buy above the price of US $ 8 per mmbtu.

If there are industries that require gas and willing to accept gas prices at above US $ 8 per mmbtu, then the gas trader can still investment. On the other hand, the average margin was not over the limit set by the government. "So if averaged, enterprises not only enjoy a margin of 7%," said Eddy.

Eddy rate, the gas downstream industry players actually do not want to margin trade set-set by the government. For that he hoped that the arrangements made MEMR will not burden the industry. "The most extreme proposal is no need to set, leave it to the market competition. But the government wants no setting. We recommend setting it does not burden us.

IN INDONESIAN

Supaya Murah, Margin Niaga Gas akan Dipangkas

Rencana Kementerian ESDM memangkas margin gas menjadi 7% di protes pebisnis

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menyempurnakan Peraturan Menteri ESDM tentang Harga Jual gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Salah satu  hambatan adalah penentuan margin pemain usaha niaga gas. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, mengatakan, harga gas di hilir dengan harga gas di hulu memiliki perbedaan yang cukup jauh. Jika harga gas di hulu hanya US$ 6 per mmbtu, maka harga gas di hilir hingga sampai ke konsumen akhir mencapai US$ 14 per mmbtu.

Jadi, pemerintah akan mengatur penataan harga jual di hilir migas lewat Peraturan Menteri tersebut. Pemerintah akan membatasi margin niaga gas hanya sebesar 7% ditambah biaya angkut gas (toll fee). Padahal, sebelumnya, pemerintah hanya akan mengizinkan pelaku niaga gas mendapatkan margin 5%. Wiratmaja menegaskan, adanya kenaikan sebesar 2% untuk batas margin niaga gas hanya karena desakan para pemain industri gas hilir. "Pemerintah tidak boleh mengambil keputusan karena desakan," katanya. Yang pasti, pemerintah telah memperhitungkan penetapan batas margin tersebut. "Harus ada dasar perhitungannya," katanya. 

Sekretaris Jenderal Indonesia Natural Gas Trader Association (INGTA) Eddy Asmanto menyebutkan, pembatasan margin sebesar 7% masih belum sesuai dengan permintaan para pelaku indnstri. Sebenarnya, pelaku industri hilir gas menginginkan batas margin niaga gas lebih tinggi. "Berdasarkan kajian dan informasi dari kondisi lapangan, sebenarnya yang kami minta 10%, yang kami anggap wajar, tapi pemerintah memaksakan 7%,"kata Eddy 

Mekipun begitu, Eddy berharap, batas margin niaga tidak berlaku sebagai batas atas atau batas bawah. Melainkan berlaku untuk harga rata-rata tertimbang. Sehingga masih memungkinkan badan usaha untuk menjual gas lebih tinggi pada suatu keadaan tertentu dibandingkan dengan ketentuan yang ada.

Namun jika menghitung secara keseluruhan, penjualan rata-rata masih tidak melebihi dari ketentuan batas margin niaga sebesar 7%. "Kalau yang ditentukan 7% itu harga rata-rata, kami barangkali masih bisa terima. Tetapi kalau itu harga maksimum, barangkali itu masih memberatkan bagi pelaku usaha," katanya.

Margin jangan diatur

Eddy mengungkapkan, jika memang 7% itu merupakan margin rata-rata, maka badan usaha masih bisa melakukan subsidi silang. Sehingga. mereka masih bisa melakukan investasi yang cukup besar dan tetap bisa menyalurkan gas untuk jumlah konsumen yang tidak terlalu besar. Contohnya dengan margin 7%, harga gas ke konsumen sebesar US$ 8 per mmbtu. Namun ternyata daya serap konsumen setempat tidak sampai US$ 8 per mmbtu. Maka pelaku bisnis niaga gas masih bisa berinvestasi untuk menyalurkan ke konsumen dengan daya serap di bawah US$ 8 per mmbtu. Yang penting di sisi lain ada industri yang mau membeli di atas harga US$ 8 per mmbtu.

Jika masih ada industri yang memerlukan gas dan mau menerima harga gas di atas US$ 8 per mmbtu, maka trader gas masih bisa investasi. Di sisi lain, secara rata-rata margin tidak melewati batas yang ditetapkan pemerintah. "Sehingga kalau dirata-ratakan, badan usaha tidak hanya menikmati margin sebesar 7% itu," kata Eddy. 

Eddy menilai, para pelaku industri hilir gas sebenarnya tidak ingin margin niaga diatur-atur oleh pemerintah. Untuk itu dia berharap, pengaturan yang dilakukan Kementerian ESDM nantinya tidak memberatkan pelaku industri. "Usulan paling ekstrim adalah tidak usah diatur, serahkan saja pada kompetisi pasar. Tetapi pemerintah menginginkan ada pengaturan. Sebaiknya pengaturan itu tidak memberatkan kami.

Kontan, Page-14, Wednesday, March, 22, 2017

Pertamina’s Big Projects on Track

Despite recent infighting leading to a change of leadership, state-owned oil and gas giant Pertamina is upbeat its megaprojects both' in the upstream and downstream sectors can stay on track. Last Thursday the government officially appointed restructuring specialist Elia Massa Manik as the company’s new president director after the dismissal of its top executives Dwi Soetjipto and Ahmad Bambang earlier this month because of an escalating rivalry between the two.

Pertamina processing and petrochemical mega-project director Rachmad Hardadi said that under former acting boss Yenni Andayani, the firm managed to run its business as usual amid lingering uncertainties over its future leadership.

“During the one and a half month period, Mrs Yenni was very helpful. She threw out a lot of questions and listened to others carefully to accelerate the development of our mega-projects,” Rachmad recently told reporters. “Hopefully, the appointment of Mr. Massa can pave the way for these mega-projects to be developed at full speed.”

One of Elia’s first tasks after taking over the helm at Pertamina is to ensure the sustainable operation of the gas-rich Mahakam block in East Kalimantan during the transition period this year. Pertamina’s subsidiary PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) is set to take over the whole operation of Indonesia’s biggest gas producing block early next year from French oil and gas giant Total E&P Indonesie (TEPI) and its Japanese partner Inpex.

Under bridging and funding agreements with TEPI and Inpex signed last Wednesday, the current operator will begin more  drilling activities to maintain output within the transition phase before the hand over.

In a change to Pertamina’s previous plan to drill 19 wells at the block, for which it prepared $190 million, TEPI might only work on six to eight wells this year, Pertaminajs upstream director Syamsu Alam said.  “Hopefully, we can drill more in 2018. We should prepare the sites First,” he said.

TEPI expects to generate 1,430 million standard cubic feet of gas per day (mmscfd) and produce 53,000 barrels of oil per day (bopd) from the Mahakam block this year.

Pertamina, on the other hand, aims to produce a total of 690,000 barrels of oil equivalent (BOE) by the end of this year, up from 650,000 BOE last year. Other mega-projects in the pipeline include the upgrading of four existing refineries and the construction of two new facilities in a bid to boost its refined oil production capacity to 2.6 million bopd by 2030. 

This would constitute an increase of more than 200 percent from around 830,000 bopd at present. To fund such massive refinery upgrades and development, it has earmarked around $5 billion to $6 billion in its capital expenditure. Pertamina is slated to begin upgrading its refinery at Balik papan, East Kalimantan, in the first quarter and break ground on similar projects at another two refineries in Cilacap, Central Java, and Tuban, East Java, in the third quarter.

Another project worth $4.2 billion will be carried out at the Dumai refinery, which has a capacity of 175,000 bopd. The upgrade will allow output to increase to 300,000 bopd in 2023.

In addition to the capacity expansion, it is also planning a series of turnaround and maintenance Work at one of its refineries in Kalimantan and another refinery in Tuban, East Java, operated by its subsidiary Trans Pacific Petrochemical Indotama. 

Pertamina started in early March the turnaround and maintenance work at the Balikpapan refinery. The work is scheduled to be completed by mid-April. The company will begin similar work at the Tuban refinery in September.

Jakarta Post, Page-13, Tuesday, March, 21, 2017

Firm tipped to deal with red tape in oil, gas sector

     Lawmakers have proposed the establishment of a new state company to take over the function of  agencies responsible for dealing with the upstream and down- stream oil and gas businesses. Aimed at cutting red tape and facilitating business, the company will take over the roles of the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKK Migas) and the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas).  

     The House of Representatives will include the establishment of the company in the revision of the 2001 Oil and Gas Law, which is expected to be passed this year. The deputy chairman of House Commission VII overseeing energy, Satya W. Yudha, said all 10 political party factions had agreed to include the establishment of the firm after months of heated debate.

“What we are now contemplating at Commission VII is creating a special company for the upstream  and downstream sectors. This is different to the previous ideas whereby there would be only one new special state-owned firm for the upstream sector,” he said.

     Negotiating upstream contracts and monitoring fuel distribution would also be part of the firm’s function, he said. Stakeholders in oil and gas businesses have waited for the revision for more than a decade as the current law is considered to restrict investment and has caused a raft of legal uncertainty.

     As deliberation of the revision, initiated by the House, has seen sluggish progress, the government has tried to patch holes in the law by issuing several new regulations in the hope of forging  confidence and legal certainty after the Constitutional Court dissolved the Upstream Oil and Gas Executive Agency (BP Migas) in 2012.

      SKK Migas was formed through a presidential decree following the court’s ruling to dissolve BP Migas as its existence was deemed unconstitutional. SKK Migas currently oversees oil and gas contractors’ work plans and budgets, which consist of exploitation and exploration activities.

     Satya remained tight-lipped on whether the proposed firm would be an oil and gas holding company that the State- Owned Enterprises (SOES) Ministry was currently trying to create. The holding company will consist of state-owned oil and gas giant PT Pertamina and state owned gas firm PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

“We will see. I have already said that we hope during our discussions that we will be able to come to a mutual agreement, this is all still in progress. Hopefully, it will not clash with state-owned firms,” he said.

     The Habibie Institute said there were several options the House could take to establish a special company for the upstream and downstream sectors. Senior institute researcher Zamroni Salim said it would be inefficient to create a new firm as the upcoming oil and gas holding company could be given more authority to do the same tasks.

"This means that if any international companies want to conduct drilling activities, they must deal with the oil and gas holding company. This also means that all profit-sharing contracts will be with the company” he said. Despite overwhelming optimism that the planned holding company will be given more authority the government is faces several obstacles that has prevented the holding company from being formed.

     The government has already issued Government ‘Regulation (PP) No. 72, which is a revision of a 2005 government regulation that stipulated the mechanism of state capital participation and administration for SOEs. The revision is supposed to act as a legal basis for the transfer of capital among SOES, but the House has since requested the government freeze its implementation as it would have an impact on the state budget.

Jakarta Post, Page-13, Tuesday, March, 21, 2017

PGN Expands Gas Supply to Industrial

PT Perusahaan Gas Negara further expand the supply of gas to various regions. The gas delivery is not only done conventionally, through gas pipelines, but also in the form of compressed natural gas or compressed natural gas (CNG). One consumer who gets the supply PGN is a bread factory in Semarang, Central Java.

"PGN just supply natural gas to PT Nippon Indosari Corporindo. The plant produces bread with Sari Roti brand, "said Area Sales Head Semarang PGN Edy Sukamto through an official statement, yesterday (20/3)

For the initial stage, Nippon Indosari Corporindo PGN will use natural gas to the boiler equipment. Then in the next year gas will be used for equipment for the production of bread oven. "It is estimated that the consumption of natural gas in the bakery for the early stages of about 8,000 cubic meters (m3) per month. The next year because it will be used for natural gas-oven, estimated natural gas-consumption increased by about 30 thousand to 40 thousand m3 per month, "he explained.

Edy added PGN to supply gas to the Nippon Indosari Corporindo in the form of CNG. "They are, Natural Gas CNG, then by PGN transported to Wijaya Kusuma using CNG truck fleet so that industries in Semarang can immediately enjoy," he said.

Vice President Corporate Communications of PGN Atmanto Andri Irwan added, before using PGN natural gas, the plant uses liquefied petroleum gas (LPG) with a consumption of about 7000-10 thousand m3 per month. With fuel switching from LPG to natural gas CNG, Sari Roti bread factory in Semarang can save 50% fuel.

IN INDONESIAN

PGN Perluas Pasokan Gas ke Industri 

    PT Perusahaan Gas Negara semakin memperluas pasokan gas bumi ke berbagai daerah. Penyaluran gas tidak hanya dilakukan secara konvensional, yakni melalui jaringan pipa gas, tetapi juga dalam bentuk gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG). Salah satu konsumen yang mendapat pasokan PGN ialah pabrik roti di Semarang, Jawa Tengah. 

“PGN baru saja memasok gas bumi ke PT Nippon Indosari Corporindo. Pabrik ini memproduksi roti dengan merek Sari Roti,” kata Sales Area Head Semarang PGN Edy Sukamto melalui keterangan resmi, kemarin (20/3)

     Untuk tahap awal, Nippon Indosari Corporindo akan menggunakan gas bumi PGN untuk peralatan boiler. Kemudian di tahun berikutnya gas bumi akan digunakan untuk peralatan oven untuk produksi roti. “Diperkirakan, konsumsi gas bumi di pabrik roti ini untuk tahap awal sekitar 8.000 meter kubik (m3) per bulan. Tahun selanjutnya karena gas buminya akan digunakan untuk oven, diperkirakan konsumsi gas buminya naik sekitar 30 ribu-40 ribu m3 per bulan,” jelasnya. 

     Edy menambahkan PGN memasok gas bumi ke Nippon Indosari Corporindo dalam bentuk CNG. “Gas bumi kami olah menjadi CNG, lalu oleh PGN diangkut ke Wijaya Kusuma menggunakan armada truk CNG sehingga industri-industri di Semarang bisa segera menikmati,” tuturnya.

    Vice President Corporate Communication of PGN Irwan Andri Atmanto menambahkan, sebelum menggunakan gas bumi PGN, pabrik ini memakai liquefied petroleum gas (LPG) dengan konsumsi sekitar 7.000-10 ribu m3 per bulan. Dengan mengganti bahan bakar dari LPG ke gas bumi CNG, pabrik roti Sari Roti di Semarang dapat menghemat pengeluaran bahan bakar 50%. 

 Media Indonesia, Page-18, Tuesday, March, 21, 2017

German Companies Interested in Investing in Smelter and Gas

Two German companies have expressed a desire to invest in Indonesia. One company interested in cooperation with Indonesian state mining company to invest US $ 800 million (Rp 10.4 trillion) in the nickel smelter project. Meanwhile, the other companies in the field of gas sector enterprises not mention the amount of the investment value.

Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Thomas Lembong said it gained during a working visit to several countries in Europe on March 15 to 22 last. Furthermore, Thomas delivered the visit was aimed at promoting Indonesia as one of the attractive investment destination for European companies. Not only that, a visit to Europe is also part of marketing efforts to support the achievement of this year's investment is targeted at the figure of Rp 678.8 trillion.

"The opportunity is utilized working visit to meet with German companies interested in investing in Indonesia," he said in an official statement, yesterday (20/3)

According to Thomas, the work done visit was also used to meet some fund managers and banks in Germany. "Germany is one of the important countries in Europe which is also a major contributor to investment in Indonesia," he explained.

Thomas added the Indonesian economy is relatively stable, coupled with solid macroeconomic fundamentals and supported the flow of foreign direct investment (FDI) is high, the main investment attractiveness for German companies. "Last year, FDI in Indonesia reached US $ 28.9 billion, up 8.4% compared with the previous year. Germany contributed US $ 133 million of the total value of the PDI, "he said.

BKPM also noted investment from Europe in the past five years to Indonesia reached US $ 13.3 billion, or equal to Rp 172.9 trillion. "Five of Europe's major investment into Indonesia is from the Netherlands, Britain, France, Luxembourg, and Germany," said Thomas.

IN INDONESIAN

Perusahaan Jerman Minati Investasi di Smelter dan Gas

Dua perusahaan asal Jerman telah menyatakan keinginan untuk menanamkan modal di Indonesia. Satu perusahaan berminat bekerja sama dengan BUMN pertambangan Indonesia untuk menanamkan modal US$ 800 juta (Rp 10,4 triliun) di proyek smelter nickel. Sementara itu, satu perusahaan lain di bidang usaha sektor gas belum menyebutkan besaran nilai investasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan hal itu diperolehnya saat kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa pada 15-22 Maret lalu. Lebih lanjut, Thomas menyampaikan kunjungan itu bertujuan mempromosikan Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang atraktif bagi perusahaan Eropa. Tidak hanya itu, kunjungan ke Eropa juga merupakan bagian dari upaya pemasaran untuk mendukung pencapaian target investasi tahun ini yang ditargetkan pada angka Rp 678,8 triliun.

“Kesempatan kunjungan kerja tersebut dimanfaatkan untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan Jerman yang berminat menanamkan modal di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, kemarin (20/3)

Menurut Thomas, kunjungan kerja yang dilakukan juga dimanfaatkan untuk bertemu dengan beberapa pengelola dana dan perbankan di Jerman. “Jerman merupakan salah satu negara penting di Eropa yang juga merupakan kontributor utama investasi di Indonesia,” jelasnya.

Thomas menambahkan kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil, ditambah dengan fundamen makro ekonomi yang solid dan didukung arus penanaman modal langsung (FDI) yang tinggi, merupakan daya tarik investasi utama bagi perusahaan Jerman. “Tahun lalu FDI yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 28,9 miliar, naik 8,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jerman menyumbang US$ 133 juta dari total nilai PDI tersebut,” ungkapnya.

BKPM juga mencatat penanaman modal dari Eropa dalam lima tahun terakhir ini ke Indonesia mencapai US$13,3 miliar atau sama dengan Rp 172,9 triliun. “Lima besar investasi dari Eropa yang masuk ke Indonesia ialah dari Belanda, Inggris, Prancis, Luksemburg, dan Jerman,” kata Thomas.

 Media Indonesia, Page-18, Tuesday, March, 21, 2017

KPK Guard megaproject Pertamina

Pertamina president director Elia Massa Manik also asked the Commission to escort the fuel policy of one price in order to run on time and are not abused.

     PT Pertamina holding the Corruption Eradication Commission (KPK) in relation to a number of major project development plans that require a budget of up to US $ 30 billion to $ 40 billion. This was done in order that Pertamina mega project goes according to plan and to avoid abuse of authority and corruption.

"So, we will live in mega project that we will be a lot of consultation with a team from the Commission, as we face many obstacles because such projects require sizeable resources. So, starting from the system, ranging from procurement, "said Recruited PT Pertamina Elia Massa Manik after meeting with leaders of KPK KPK building, Jakarta.

Elijah admitted it discussed at a meeting with the leadership of the Commission as a form of consultation about the new work plan which served as Managing Director of Pertamina. The meeting also aims to ensure measures can work in accordance with the rules and prevent abuse of authority.

"Moreover, we currently have a number of projects with large-scale projects such as the construction of new refineries were not playing games, namely up to US $ 30 billion to US $ 40 billion in the next five years," he added. A number of mega-projects include capacity building Pertamina refinery or refinery development master plan (RDMP) in Cilacap, Balikpapan, Balongan, and Dumai. Each project is estimated to cost US $ 4 billion to US $ 5 billion. Two plans new refinery in Tuban and Bontang each would cost up to US $ 12 billion-US $ 14 billion.

Elijah continued, the Commission also asked to oversee a number of policies. One of them is the price of fuel policy that requires input and oversight to run on time, and prevent irregularities. "Of course, in carrying the program as it should be with good project management and ontime. If we're late, losses could be huge. "

Finally, Elijah asked the Commission escort transparency on all fronts Pertamina. "With transparency, I hope to form a solidity that makes strong teamwork so it does not appear again suspicion."

Often hampered

KPK chairman Agus Rahardjo welcomed the new Pertamina chief visits. It shows good Elia committed to establishing good governance, transparency-building, as well as encouraging the prevention of corruption. "Our promise at the Commission along well intentioned, the goal for many people, it will be our guard," he said.

Agus also promised the Commission would help Pertamina to create professional performance. Admittedly, a number of institutions that have large projects are often hampered by bureaucracy and lack of transparency. "So, it may be worth remembering that the Commission related tasks. One of them, in addition to enforcement, as well as prevention.

If there is a mega project with great value, it's often bureaucratic obstacles, such as the regents if the governor does not want to be called, but if dipangil Commission, regents want to come, "he said.

That is why the Commission will help facilitate the flow of bureaucracy in Pertamina. "We help expedite the process, affairs, and maintain integrity. Hopefully, this assistance can accelerate Pertamina in pushing this nation so prosperous faster.

IN INDONESIAN

KPK Kawal MegaProyek Pertamina

Dirut Pertamina Elia Massa Manik juga meminta KPK mengawal kebijakan BBM satu harga agar berjalan tepat waktu dan tidak disalahgunakan. 

     PT Pertamina menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan sejumlah rencana pembangunan proyek besar yang membutuhkan anggaran hingga US$30 miliar-US$ 40 miliar. Hal itu dilakukan agar megaproyek Pertamina berjalan sesuai dengan rencana dan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

“Jadi, nanti kita dalam menjalani megaproyek itu kita akan banyak berkonsultasi dengan tim dari KPK, saat kita menghadapi banyak hambatan karena proyek seperti itu memerlukan resources yang cukup besar. Jadi, mulai dari sistem, mulai dari pengadaan,” kata Direkrut Utama PT Pertamina Elia Massa Manik seusai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta.

Elia mengakui hal itu dibicarakan pada pertemuan dengan pimpinan KPK sebagai bentuk konsultasi seputar rencana kerjanya yang baru menjabat Dirut Pertamina. Pertemuan juga bertujuan memastikan langkah kerjanya bisa sesuai dengan aturan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Apalagi kami saat ini ada sejumlah proyek dengan skala project besar seperti proyek pembangunan kilang yang tidak main-main, yaitu hingga US$30 miliar-US$40 miliar pada lima tahun ke depan,” tambahnya. Sejumlah megaproyek Pertamina antara lain peningkatan kapasitas kilang atau refinery development master plan (RDMP) di Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Setiap proyek diperkirakan membutuhkan dana US$4 miliar-US$5 miliar. Dua rencana kilang baru di Tuban dan Bontang masing-masing butuh biaya hingga US$ 12 miliar-US$ 14 miliar.

Elia melanjutkan, KPK juga diminta mengawal sejumlah kebijakan. Salah satunya kebijakan BBM satu harga yang membutuhkan masukan dan pengawasan agar berjalan tepat waktu serta mencegah penyimpangan. “Tentunya dalam mengusung program seperti itu harus dengan project management yang baik dan ontime. Kalau kita terlambat, kerugiannya bisa besar.”

Terakhir, Elia meminta KPK mengawal transparansi di semua lini Pertamina. “Dengan transparansi, saya harap bisa membentuk soliditas yang membuat teamwork kuat sehingga tidak muncul lagi kecurigaan.”

Kerap terhambat

Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut baik kunjungan Dirut Pertamina yang baru. Itu menunjukkan Elia memiliki komitmen yang baik untuk menciptakan good governance, membangun transparansi, serta mendorong pencegahan korupsi. “Janji kami di KPK sepanjang tujuannya baik, tujuannya untuk rakyat banyak, itu akan kami kawal,” katanya.

Agus pun berjanji KPK akan membantu Pertamina untuk menciptakan kinerja profesional. Diakuinya, sejumlah lembaga yang memiliki proyek besar memang sering terhambat oleh faktor birokrasi yang berbelit dan tidak transparan. “jadi, mungkin perlu diingat terkait tugas KPK itu. Salah satunya, selain penindakan, juga pencegahan.

Kalau ada megaproyek dengan nilainya besar, sering ada hambatan birokrasi, seperti bupati kalau dipanggil gubernur tidak mau, tapi kalau dipangil KPK, bupati mau datang,” katanya. 

Itu sebabnya, KPK akan membantu memperlancar alur birokrasi di Pertamina. “Kami bantu memperlancar proses, urusan, dan menegakkan integritas. Semoga pendampingan ini bisa mempercepat akselerasi Pertamina dalam mendorong bangsa ini jadi sejahtera lebih cepat.

 Media Indonesia, Page-18, Tuesday, March, 21, 2017