Mandatory Contractor Investment Up Contract Ends

Employers will look at the potential oil and gas is still worth the investment or not

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) claims continues to make investors comfortable infuse money in the oil and gas sector until the end of the contract. One of them is the Minister issued Decree No. 26/2017 on the Mechanism of Investment Refund on the Upstream Oil and Gas.

Publication of the rules it also responded to several oil and gas blocks will be exhausted in 2017 and 2018, were handed over to Pertamina. This submission makes the existing contractor reduced investment in oil and gas block. In fact, according to the Ministry of Energy, the contractor should stay invested.

For example in the Mahakam block, which is predicted to decline, because the production of Total EP and Inpex Corp. cut their investments in this block. While Pertamina as the new contractor could only do drilling 8 wells this year.

Yet each year a minimum of Total EP drill up to 100 wells. Experience is what Deputy Minister Arcandra Tahar, making the institution releasing this policy in order to maintain production of oil and gas.

"We want to increase production, therefore the existing contractor should be investing until the contract expires," he said

In order for the old contractor still want to invest even though the contract expires, the Government requires a new contractor to pay the cost of investment incurred the old contractor. Consequently, the new contractor can directly get the result of the block that are already in production in the first year. "The investment costs are paid before the contract expires," he said.

On the other hand, this rule Minister has discretion in determining the cost of the return on investment. Requirement Ministers will look at the economic field, such as the use of techniques of recovering oil advanced stage alias Enhanced Oil Recovery (EOR).

"Existing Contractor must calculate when using EOR how his return? If it is not economical, not using EOR," he said.

Mount Sardjono Hadi, President Director of Pertamina Hulu Energi expressed support for this rule. "Our understanding will be taken into account in addition to split the new operator. So that each block of the termination process will not decline in production caused by a decrease in investment old contractor," he said.

In response, the Executive Director of the Indonesian Petroleum Association, Marjolijn Wajong said that if a good investment would be good for the old and new contractors contractor and the government.

"Regulation can be used as a legal basis. But if its potential is small, old contractor difficult to invest," he said.

IN INDONESIAN

Kontraktor Wajib Investasi Sampai Kontrak  Berakhir

Pengusaha migas akan melihat potensi migas masih layak untuk investasi atau tidak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku terus berupaya membuat investor nyaman menanamkan duit di sektor migas sampai akhir kontrak. Salah satunya dengan dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

Terbitnya aturan itu juga merespon beberapa blok migas yang akan habis 2017 dan 2018, yang diserahkan ke Pertamina. Penyerahan ini membuat kontraktor eksisting mengurangi investasi di blok migas tersebut. Padahal menurut Kementerian ESDM, harusnya kontraktor tetap berinvestasi.

Misalnya pada Blok Mahakam, yang diprediksi akan mengalami penurunan, produksi lantaran Total EP dan Inpex Corp memangkas investasi mereka di blok ini. Sementara Pertamina sebagai kontraktor baru hanya bisa melakukan pengeboran 8 sumur tahun ini. 

Padahal tiap tahun Total EP mengebor minimal sampai 100 sumur. Pengalaman itulah yang Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, membuat instansinya merilis beleid ini agar bisa mempertahankan produksi minyak dan gas.

"Kami mau menaikkan produksi, karenanya kontraktor eksisting harus investasi sampai kontrak berakhir," katanya

Agar kontraktor lama tetap mau menanamkan investasi meskipun kontraknya akan berakhir, Pemerintah mewajibkan kepada kontraktor baru untuk membayar biaya investasi yang dikeluarkan kontraktor lama itu. Konsekuensinya, kontraktor baru bisa langsung mendapatkan hasil dari blok yang sudah berproduksi di tahun pertama. "Biaya investasi dibayar sebelum kontrak berakhir," katanya.

Di sisi lain, aturan ini Menteri ESDM memiliki diskresi dalam menentukan biaya pengembalian investasi. Syaratnya Menteri akan melihat keekonomian lapangan tersebut, seperti misalnya penggunaan teknik pengurasan minyak tahap lanjut alias Enhanced Oil Recovery (EOR). 

"Kontraktor eksisting harus menghitung kalau menggunakan EOR berapa return-nya? kalau memang tidak ekonomis, jangan menggunakan EOR," katanya.

Gunung Sardjono Hadi, Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi menyatakan dukungan terhadap aturan ini. "Pemahaman kami akan diperhitungkan di penambahan split untuk operator baru. Sehingga tiap proses terminasi blok tidak akan terjadi penurunan produksi yang disebabkan penurunan investasi kontraktor lama," katanya. 

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association, Marjolijn Wajong bilang, kalau investasinya bagus tentu akan baik untuk kontraktor lama maupun kontraktor baru dan pemerintah.

"Peraturan Menteri tersebut bisa dipakai sebagai landasan hukumnya. Tetapi kalau potensinya kecil, kontraktor lama sulit untuk investasi," katanya.

Kontan, Page-14, Tuesday, April, 18, 2017

10 Contractor Not Offer to LGs

About 10 contractors are yet to offer the maximum participation of 10% stake to local governments, the location of the working area of oil and gas. Contractor judge still needs time to realize the policy.

In fact, the Minister of Energy and Mineral Resources has appointed Ignasius Jonan local owned enterprises (enterprises) who are entitled to participation share offer oil and gas blocks. The provision was already contained in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 37/2016 on Terms of Participation Shares Offer 10% On Oil and Gas Working Area. 

     Jonan has appointed enterprises that are entitled to a share offering maximum participation of 10% oil and gas blocks. However, until now the 10 contractors who have not made an offer to enterprises that have been designated.

Based on that rule, since the field development plan will first be produced to be on land or offshore up to 12 nautical miles, the contractor is required to offer 10% stake to local enterprises participation. Enterprises that are entitled to the offer must be owned entirely by the local government or in the form of a limited liability company with 99% owned by the local government.

Status of public enterprises and companies that passed through the local regulations and do not conduct business activities other than the management of oil and gas block participation shares. Ten working area that has not been offered ownership participation to local authorities, namely the Offshore North West Java (Pertamina Hulu Energi ONWJ), Mahakam block (Pertamina Hulu Mahakam), West Madura Offshore Block (Pertamina Hulu Energi WMO East Java, Block Ketapang (Petronas Ketapang Carigali), and Kangean (Kangean Energy Indonesia).

In addition, oil and gas blocks that have not been offered participation shares to local governments, namely Block Rapak (Chevron Rapak), Ganal (Chevron Ganal), Block Muriah (Petronas Carigali Muriah), Block Merangin II (Sele Raya Merangin ll), and Block Simenggaris (JOB Pertamina Medco Simenggaris).

Senior Vice President Upstream Bussiness and development PT Pertamina Denie Tampubolon said that, until now, talks with a number of local governments have done related to the participation share of oil and gas blocks. However, it takes time having to sign a commercial transaction. "The contractor is not willing to make an offer," he said.

He calls the Mahakam block has been discussed with local enterprises East Kalimantan, PT Gas Mandiri Pratama. ROE was requested to immediately access the data space Mahakam block. According Denie, it can not be done at this time because the new contract is not valid.

IN INDONESIAN

10 Kontraktor Belum Tawarkan ke Pemda

Sekitar 10 kontraktor kontrak kerja sama belum menawarkan saham partisipasi maksimum 10% kepada pemerintah daerah yang menjadi lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi. Kontraktor menilai masih butuh waktu untuk direalisasikan kebijakan tersebut.

Padahal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah menunjuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang berhak mendapat penawaran saham partisipasi blok migas. Ketentuan itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Saham Partisipasi 10% Pada Wilayah Kerja Migas. 

    Jonan telah menunjuk BUMD yang berhak mendapat penawaran saham partisipasi maksimum 10% blok migas. Namun, hingga saat ini 10 kontraktor yang belum melakukan penawaran kepada BUMD yang telah ditunjuk.

Berdasarkan aturan itu, sejak rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi berada di daratan atau lepas pantai sampai dengan 12 mil laut, kontraktor wajib menawarkan saham partisipasi 10% kepada BUMD. BUMD yang berhak mendapat tawaran harus dimiliki seluruhnya oleh pemerintah daerah atau berupa perseroan terbatas dengan 99% sahamnya dimiliki pemda.

Status BUMD dan perusahaan itu disahkan melalui peraturan daerah dan tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan saham partisipasi blok migas tersebut. Sepuluh Wilayah kerja yang belum ditawarkan kepemilikan saham partisipasinya kepada pemerintah daerah, yaitu Blok Offshore North West Java (Pertamina Hulu Energi ONWJ), Blok Mahakam (Pertamina Hulu Mahakam), Blok West Madura Offshore (Pertamina Hulu Energi WMO Jawa Timur, Blok Ketapang (Petronas Carigali Ketapang), dan Blok Kangean (Kangean Energy Indonesia).

Selain itu, blok migas yang belum menawarkan saham partisipasi kepada pemerintah daerah lainnya, yaitu Blok Rapak (Chevron Rapak), Ganal (Chevron Ganal), Blok Muriah (Petronas Carigali Muriah), Blok Merangin II (Sele Raya Merangin ll), dan Blok Simenggaris (JOB Pertamina Medco Simenggaris). 

Senior Vice President Upstream Bussiness and development PT Pertamina Denie Tampubolon mengatakan, hingga saat ini, pembicaraan dengan sejumlah pemerintah daerah telah dilakukan terkait saham partisipasi blok migas. Namun, pihaknya membutuhkan waktu bila harus meneken transaksi secara komersial. “Kontraktor itu bukan tidak mau melakukan penawaran,” ujarnya.

Dia menyebut Blok Mahakam sudah dibicarakan dengan BUMD Kalimantan Timur, PT Migas Mandiri Pratama. BUMD itu meminta untuk segera mengakses ruang data Blok Mahakam. Menurut Denie, hal itu tidak bisa dilakukan saat ini karena kontrak yang baru belum berlaku.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, April, 18, 2017

Upstream Oil and Gas Investment Down

Oil and Gas Blocks Out of Contract

Despite upstream investment realization of oil and gas during the first quarter / 2017 fell 32%, the government is still optimistic that this year's investment target of US $ 13.80 billion can be achieved.

Realized investment in upstream oil and gas in the quarter I / 2017 US $ 1.90 billion, down 32% compared with the same period last year of US $ 2.80 billion. In addition, factors that will run out of oil and gas block contracts in 2017 and 2018 is expected to be a pressure factor upstream oil and gas investment.

Because the cooperation contract (PSC) typically reduces production and exploration activities for the contract will expire. Based on data from the Ministry of Energy and Human Resources (ESDM), there are eight working areas of oil and gas that will be out of contract in 2017 and 2018. The eight blocks of oil and gas will run out of the contract, among others, Block Attaka, Tuban Block, Block Ogan Ogan , Sanga-Sanga, Block South East Sumatra, Central Block, Block Offshore North Sumatra and East Kalimantan block.

In addition, there is a block, the contract was completed on 31 December 2017. The Mahakam block is transferred from Total E & P lndonesie to PT Pertamina. Block located in East Kalimantan, it does not use the scheme for gross proceeds (gross split).

Meanwhile, eight blocks that will be out of contract in 2017 and 2018 will use the scheme replacing the split gross profit-sharing scheme operational costs that can be restored (cost recovery).

Secretary of the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) Agustyono Budi said the upstream oil and gas investment target this year has been adjusted to the plan of activities set SKK Migas and cooperation contracts (KKSK) last year.

Thus, the factor of the expiration of the contract period of eight working areas of oil and gas has been used since the establishment of the Work Plan and Budget (Work Plan and Budget / WP & B) 2017. 

       Therefore, if the realization of investment upstream oil and gas by the end of 2017 remains low, it is caused by factors technical not been accounted for. In addition, the change of contract type of cost recovery scheme to split the gross effect on the Offshore North West Java in early 2017 has not shown any change in the activities of the original plan.

Based on data from SKK Migas, the realization of oil and gas upstream activities until the end of February 2017, PSC has been the realization of a production area drill 19 development wells, 119 re-work activities (work-over), and 4,350 wells care (well service).

Meanwhile, exploration PSC has conducted a seismic survey, two non-seismic surveys, drilling five exploratory wells, and the drilling of exploration wells rework. In addition, the realization of upstream oil and gas investment in the January-March 2017 reached US $ 1.90 billion, or 14% of the target of US $ 13.80 billion.

Realized investment in upstream oil and gas is made up of US $ 51.80 billion, of the block and the rest is U $ 100 million of exploration blocks. "Targeted investments this year in accordance with the work plan that was created last year. So due to some work area runs out of the contract will not affect the achievement of this year," he said

Until now, he said, all the activities are still going according to plan. Although the revised WP & B done in June 2017, he called the contractor proposes no changes in informal activities. Therefore, he is optimistic that this year's investment target could be achieved.

"The submission of the revised WP & B usually starts in June and now no one has filed an informal basis," he said. 

    Meanwhile, oil production targets ready for sale (lifting) As of March 31, 2017 reached 787 800 barrels per day (bpd), or 96.7%, and the budget target as many as 815 000 bpd. the lifting suppressor factors include weather conditions and constraints on the transport process.

The problem, in terms of production, the realization of the end of March reached 815.6 thousand barrel per day. On the other hand, the realization of lifting gas until the end of March 2017 reached 6503 million cubic feet per day (MMSCFD) or 101% of the target of 6,440 MMSCFD.

Guaranteed

Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Wiralmaja Puja I Gusti Nyoman said it wants to guarantee a return on investment contractor until the end of the contract as stipulated in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 26/2017 on Investment Cost Recovery Mechanism In the Upstream Oil and Gas.

Before it goes into administration, the costs incurred to maintain production must be calculated. After that, the new contractor calculates the economic field with the addition of such costs. If the field is not good economics, the new contractor can propose additions to the result (split) to the government.

Refers to the Minister of Energy and Mineral No. 8/2017 on Contracts Gross Split, work areas that are not extended its cooperation contract, it automatically switches from gross scheme of cost recovery be split. When the oil and gas fields have low economic scale, the government has the right to increase the revenue share of up to 5% PSC.

"The direction is straight, anyone contractors, such as signature bonus payment must return unrecovered cost to maintain production.

IN INDONESIAN

BLOK MIGAS HABIS KONTRAK

Investasi Hulu Migas Turun

Kendati realisasi investasi hulu minyak dan gas bumi selama kuartal I/2017 turun 32%, pemerintah masih optimistis Target penanaman modal tahun ini US$ 13,80 miliar dapat tercapai.

Realisasi investasi hulu migas pada kuartal l/2017 US$1,90 miliar turun 32% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu US$2,80 miliar. Selain itu, faktor blok migas yang akan habis kontrak pada 2017 dan 2018 diperkirakan menjadi faktor penekan investasi hulu migas.

Pasalnya, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) biasanya mengurangi kegiatan produksi dan eksplorasi karena kontrak akan berakhir. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) , ada delapan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan habis masa kontraknya pada 2017 dan 2018.

     Kedelapan blok migas yang akan habis kontrak itu antara lain yaitu Blok Attaka, Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga, Blok South East Sumatera, Blok Tengah, Blok North Sumatera Offshore, dan Blok East Kalimantan. 

Selain itu, ada Blok Mahakam yang kontraknya selesai pada 31 Desember 2017. Blok Mahakam dialihkan dari Total E&P lndonesie ke PT Pertamina. Blok migas yang berlokasi di Kalimantan Timur itu tidak menggunakan skema bagi hasil kotor (gross split).

Sementara itu, delapan blok yang akan habis kontrak pada 2017 dan 2018 tersebut akan menggunakan skema gross split menggantikan skema bagi hasil biaya operasional yang dapat dikembalikan (cost recovery). 

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Budi Agustyono mengatakan, target investasi hulu migas pada tahun ini telah disesuaikan dengan rencana kegiatan yang ditetapkan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKSK) pada tahun lalu. 

Dengan demikian, faktor berakhirnya masa kontrak delapan wilayah kerja migas tersebut telah diperhitungkan sejak penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (Work Plan and Budget/WP&B) 2017. Oleh karena itu, jika realisasi investasi hulu migas hingga akhir 2017 tetap rendah, hal itu disebabkan oleh faktor teknis yang belum diperhitungkan. 

     Selain itu, pergantian jenis kontrak dari skema cost recovery ke gross split yang berlaku pada Blok Offshore North West Java pada awal 2017 belum menunjukkan adanya perubahan kegiatan dari rencana semula. 

Berdasarkan data SKK Migas, realisasi kegiatan hulu migas hingga akhir Februari 2017, KKKS wilayah produksi sudah merealisasikan pengeboran 19 sumur pengembangan, 119 kegiatan kerja ulang (work over), dan 4.350 perawatan sumur (well service).

Sementara itu, KKKS eksplorasi telah melakukan satu survei seismik, dua survei non-seismik, lima pengeboran sumur eksplorasi, dan satu pengeboran kerja ulang sumur eksplorasi. Selain itu, realisasi investasi hulu migas selama Januari-Maret 2017 baru mencapai US$1,90 miliar atau 14% dari target US$13,80 miliar. 

Realisasi investasi hulu migas itu terdiri dari US$51,80 miliar dari blok produksi dan sisanya U$100 juta dari blok eksplorasi. "Target investasi tahun ini sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat tahun lalu. Jadi terkait beberapa wilayah kerja yang habis kontrak itu tidak akan memengaruhi capaian pada tahun ini,” ujarnya 

Hingga saat ini, katanya, semua kegiatan masih berjalan sesuai rencana. Kendati revisi WP&B dilakukan pada Juni 2017, dia menyebut belum ada kontraktor yang mengusulkan perubahan kegiatan secara informal. Oleh karena itu, dia optimistis target investasi tahun ini bisa tercapai.

“Pengajuan revisi WP&B biasanya dimulai Juni dan sekarang belum ada yang mengajukan secara informal," katanya. Sementara itu, target produksi minyak siap jual (lifting) Hingga 31 Maret 2017 mencapai 787.800 barel per hari (bph) atau 96.7% dan target APBN sebanyak 815.000 bph. Faktor penekan lifting tersebut antara lain kondisi cuaca dan kendala pada proses pengangkutan.

Pasalnya, dari sisi produksi, realisasi sampai akhir Maret sudah mencapai 815.600 bph. Di sisi lain, realisasi lifting gas sampai akhir Maret 2017 mencapai 6.503 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 101% dari target 6.440 MMscfd. 

DI JAMIN

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiralmaja Puja mengatakan pihaknya ingin menjamin pengembalian investasi kontraktor hingga masa akhir kontrak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Sebelum dialihkan pengelolaannya, biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan produksi harus dihitung. Setelah itu, kontraktor yang baru menghitung keekonomian lapangan dengan penambahan biaya tersebut. Bila keekonomian lapangan kurang bagus, kontraktor baru itu dapat mengusulkan penambahan bagi hasil (split) kepada pemerintah. 

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Gross Split, wilayah kerja yang tidak di perpanjang kontrak kerja samanya, secara otomatis beralih dari skema cost recovery menjadi gross split. Bila lapangan migas memiliki skala ekonomi rendah, pemerintah memiliki hak untuk menambah bagi hasil KKKS hingga 5%.

“Arahnya langsung, siapapun kontraktornya, pembayarannya seperti signature bonus harus mengembalikan unrevovered cost untuk menjaga produksi.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, April, 18, 2017

Pertamina Work On Land Clearing

BALIKPAPAN REFINERY

PT Pertamina Refinery Unit V is working on land clearing in the development stage and the Balikpapan refinery in the near future, the main engines will be booked. While completing land leveling, the company is also preparing detailed engineering design so that when the physical construction begins, the design detail engine is ready.

General Manager of Pertamina RU V Yulian Dekri said flattening residential buildings around the area of the refinery will be implemented after all the workers moved to the apartment.

"In May, we targeted the apartment is in the contents. Thus, the housing immediately leveled. The apartments should be ready first, then transferred workers, now the apartment is ready, "he explained, Monday (17/4).

Main engines supporting the expansion of the refinery also began booked, because not all machines can be ordered in the near future. For instance, to order a reactor takes 18 months. Therefore, the main engines of bookings implemented starting this year so that when the refinery had been developed in 2019, the company can meet its target, the refinery is ready to operate.

Furthermore, Yulian said after the land is ready for development, capital works will begin auctioned. According to him, the selection of the contractor based on his skills and the needs of the company. The statement was a response to pressure from a number of local entrepreneurs who want to be involved as a subcontractor in this project, with a reason to push the regional economy.

"No way we can, if skills are not appropriate, for what? It's a big job, if for a regular job, a big contractor must have employed subcontractors, but it can not be arbitrary as well. "

For additional information, project development Balikpapan Pertamina oil refinery is done in two phases with an investment of US $ 4.6 billion.

IN INDONESIAN

Pertamina Garap Land Clearing

PT Pertamina Refinery Unit V sedang mengerjakan land clearing dalam tahapan pengembangan kilang minyak Balikpapan dan dalam waktu dekat, mesin-mesin utama akan dipesan. Sambil menyelesaikan perataan tanah, perseroan juga menyusun detail engineering design sehingga saat pembangunan fisik dimulai, rancangan detail mesin sudah siap.

General Manager Pertamina RU V Yulian Dekri mengatakan perataan bangunan-bangunan perumahan disekitar area kilang akan dilaksanakan setelah semua pekerja dipindahkan ke apartemen.

“ Bulan Mei, kami targetkan apartemen sudah di isi.  Jadi, perumahan segera diratakan. Apartemen harus sudah siap dulu, setelah itu pekerja dipindahkan, sekarang apartemennya sudah siap,” jelasnya, Senin (17/4).

Mesin-mesin utama pendukung perluasan kilang juga mulai dipesan, sebab tidak semua mesin dapat dipesan dalam waktu dekat. Contohnya saja, untuk memesan reaktor dibutuhkan waktu 18 bulan. Oleh karena itu, pemesanan mesin-mesin utama dilaksanakan mulai tahun ini agar saat kilang selesai dikembangkan pada 2019, perseroan dapat memenuhi targetnya, yaitu kilang siap dioperasikan.

Lebih lanjut, Yulian mengatakan setelah lahan siap dibangun, pekerjaan-pekerjaan besar akan mulai dilelang. Menurutnya, pemilihan kontraktor berdasarkan pada keahliannya dan kebutuhan perseroan. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas desakan sejumlah pengusaha lokal yang ingin dilibatkan sebagai sub kontraktor dalam proyek ini, dengan alasan untuk mendorong perekonomian daerah.

“Tidak mungkin kami berikan, kalau keahliannya tidak sesuai, untuk apa? Ini untuk pekerjaan besar, kalau untuk pekerjaan biasa, kontraktor besar pasti memperkerjakan sub kontraktor, tapi itu pun tidak bisa sembarangan juga."

Sebagai informasi tambahan, pengerjaan proyek pengembangan kilang minyak Pertamina Balikpapan dikerjakan dalam dua tahapan dengan investasi senilai US$4,6 miliar.

Bisnis Indonesia, Page-16, Tuesday, April, 18, 2017

Oil imports still dominate

Efforts to achieve national energy security is a challenge that must be addressed and a solution treatment.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said that about 50% of oil kehutuhan on a national scale remains to be imported.

"The need for a national energy than petroleum sector currently reaches 1.6 million barrels per day, while the national production of petroleum Indonesia is only about 800 thousand barrels per day," said Arcandra

Furthermore, he explained, means that there are about 800 thousand barrels or half of Indonesia's oil needs to be provided by the government through import. Therefore, national energy security issues become the focus of the government in efforts to achieve energy independence as set out in the program "Nawa Cita / Nine Hope"

It also briefly touched upon the Deputy Minister while inaugurating the operation of petroleum storage tanks owned by PT Karimun in the Gulf Oil tanking Lekup, District West Meral , Karimun regency, Riau Islands Province.

According to him, efforts to achieve national energy security is a challenge that must be addressed and a solution treatment.

"The availability of energy is our challenge. If the hope of domestic production, it always comes down, "said Arcandra.

According Arcandra, the construction of fuel storage tanks is one effort in improving national energy security.

"With this we expect our energy security can be enhanced in order to meet the domestic demand, especially oil products, fuel, could we meet," he said.

Total oil product needs Indonesia amounting to 68-70 million liters per year. The amount is equal to 250 thousand kiloliters of oil needs in a day. With a total capacity of 730 thousand kiloliters, the operation of the storage tanks Oil-tanking PT Karimun same with the addition of a three-day domestic fuel needs.

"If we divide, we need 68 million kiloliters, we are for 365 days, was about 250 thousand to 300 thousand kiloliters per day. If this is 730 liters divided by 250 kiloliters, about three days we reserve additions throughout Indonesia, "said Arcandra.

Star Energy

Still related to energy needs, a manager of the Energy Star geothermal power plant (the largest PLTBL in Indonesia after the acquisition of two assets that Chevron Corporation of Mount Salak and Darajat geothermal power plant in West Java.

Data from the Ministry of Energy and Mineral quoted in Jakarta, shows Mount Salak geothermal power plant has a capacity of 377 Mw and Darajat geothermal power plant of 270 Mw. Star Energy, company affiliation PT Barito Pacific Tbk, previously managing Wayang Windu geothermal power plants with a capacity of 287 Mw.

Thus, after managing Mount Salak geothermal power plant, Darajat and Wayang Windu, the total capacity of geothermal power plants managed by the company was a 934 Mw or the largest in Indonesia.

To note, the consortium Star Energy on March 31, 2017 has completed the asset purchase of two Chevron Geothermal Power Plant, the Mount Salak and Darajat. Meanwhile, Chevron's geothermal assets in the Philippines later than completion in late 2017.

On December 22, 2016, Star Energy and Chevron consortium signed a share sale and purchase agreement for the two assets in Indonesia and one asset in the Philippines.

IN INDONESIAN

Impor Minyak masih Mendominasi

Upaya mewujudkan ketahanan energi nasional menjadi tantangan yang harus disikapi dan dicarikan  solusi penanganannya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan sekitar 50% kehutuhan minyak untuk skala nasional masih harus impor.

“Kebutuhan energi nasional dari sektor minyak bumi saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi nasional minyak bumi Indonesia hanya sekitar 800 ribu barel per hari,” kata Arcandra

Lebih lanjut ia menjelaskan, artinya ada sekitar 800 ribu barel atau setengah dari kebutuhan minyak Indonesia yang harus disediakan pemerintah melalui jalur impor. Karena itu, isu ketahanan energi nasional menjadi fokus pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian energi seperti yang tertuang dalam program "Nawa Cita/ Sembilan Harapan"

Hal tersebut juga sempat disinggung Wakil Menteri ESDM ketika meresmikan beroperasinya tangki penyimpanan BBM milik PT Oil tanking Karimun di Teluk Lekup, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Menurutnya, upaya mewujudkan ketahanan energi nasional menjadi tantangan yang harus disikapi dan dicarikan solusi penanganannya.

“Ketersediaan energi tantangan kita. Kalau berharap produksi dalam negeri, itu selalu turun,” kata Arcandra. 

Menurut Arcandra, pembangunan tangki penyimpanan BBM merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan energi nasional.

“Dengan ini kita berharap ketahanan energi kita bisa ditingkatkan lagi agar kebutuhan di dalam negeri terutama oil product, BBM, bisa kita penuhi,” ujarnya.   

Jumlah kebutuhan oil product Indonesia sebesar 68-70 juta kiloliter per tahun. Jumlah tersebut sama dengan 250 ribu kiloliter kebutuhan minyak dalam sehari. Dengan kapasitas total sebanyak 730 ribu kiloliter, beroperasinya tangki penyimpanan PT Oil-tanking Karimun sama dengan penambahan tiga hari kebutuhan BBM di dalam negeri.

“Kalau kita bagi, kebutuhan kita 68 juta kiloliter, kita bagi 365 hari, itu sekitar 250 ribu-300 ribu kiloliter per hari. Kalau ini 730 kiloliter dibagi 250 kiloliter, sekitar tiga hari penambahan cadangan kita di seluruh Indonesia,” kata Arcandra.

Star Energy

Masih berkaitan dengan kebutuhan energi, Star Energy menjadi pengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTBL terbesar di Indonesia pasca akuisisi dua aset Chevron Corporation yakni PLTP Gunung Salak dan Darajat di Jawa Barat.

Data Kementerian ESDM yang dikutip di Jakarta, menunjukkan PLTP Gunung Salak memiliki kapasitas 377 Mw dan PLTP Darajat sebesar 270 Mw. Star Energy, perusahaan afilisasi PT Barito Pacific Tbk, sebelumnya sudah mengelola PLTP Wayang Windu dengan kapasitas 287 Mw.

Dengan demikian, setelah mengelola PLTP Gunung Salak, Darajat, dan Wayang Windu, total kapasitas PLTP yang dikelola perusahaan itu menjadi 934 Mw atau terbesar di Indonesia.

Untuk diketahui, konsorsium Star Energy pada 31 Maret 2017 telah menyelesaikan pembelian dua aset PLTP Chevron, yakni Gunung Salak dan Darajat. Sementara itu, untuk aset panas bumi Chevron di Filipina paling lambat selesai pada akhir 2017.

Pada 22 Desember 2016, Konsorsium Star Energy dan Chevron menandatangani share sale and purchase agreement untuk dua aset di Indonesia dan satu aset di Filipina tersebut.

Media Indonesia, Page-18, Monday, April, 17, 2017

50 Percent of the National Oil Supplies In Imports

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said 50 percent of the national scale oil needs to be imported.

"The need for a national energy than petroleum sector currently reaches 1.6 million barrels per day, while the national production of petroleum Indonesia is only about 800 thousand barrels per day," he said.

Therefore, national energy security issues become the focus of the government in efforts to achieve energy independence as set out in the program "Nawacita / Nine Hope"

He revealed the operation of petroleum storage tanks owned by PT Karimun in the Gulf Oil tanking Lekup, District West Meral , Karimun regency, Riau Islands Province, in an effort to energy independence.

According Arcandra, the construction of fuel storage tanks are one of the efforts in enhancing national energy security. "With this we hope that energy security can be enhanced in an effort that the domestic needs, mainly oil products," he said.

Number of Indonesian petroleum products needs amounting to 68-70 million liters per year. This amount is equal to 250 thousand kiloliters of oil needs in a day. With a total capacity of 730 thousand kiloliters, the operation of PT Oiltanking Karimun storage tank is equal to the addition of a three-day domestic fuel needs.

Earlier, Governor of Bank Indonesia Agus Martowardojo said fuel and LPG prices may be adjusted in the second half of 2017.

"We are still discussing whether conditions allow for adjustment," he said. Agus said one thing to consider is the time for adjustment.

The government should ensure the price adjustment does not occur when inflation is high. According to him, the momentum of a deflation of 0.02 percent last month is a good opportunity.

IN INDONESIAN

50 Persen Kebutuhan Minyak Nasional Di Impor

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan 50 persen kebutuhan minyak skala nasional harus di impor.

“Kebutuhan energi nasional dari sektor minyak bumi saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi nasional minyak bumi Indonesia hanya sekitar 800 ribu barel per hari,” katanya.

    Karena itu, isu ketahanan energi nasional menjadi fokus pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian energi seperti yang tertuang dalam program "Nawacita/Sembilan Harapan"

Dia mengungkapkan beroperasinya tangki penyimpanan BBM milik PT Oil tanking Karimun di Teluk Lekup, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai upaya kemandirian energi.

Menurut Arcandra, pembangunan tangki penyimpanan BBM ini adalah salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. “Dengan ini kami berharap supaya ketahanan energi bisa ditingkatkan lagi dalam upaya agar kebutuhan dalam negeri, terutama oil product,” kata dia.

Jumlah kebutuhan produk BBM Indonesia sebesar 68-70 juta kiloliter per tahun. Jumlah ini sama dengan 250 ribu kiloliter kebutuhan minyak dalam sehari. Dengan kapasitas total sebanyak 730 ribu kilo liter, beroperasinya tangki penyimpanan PT Oiltanking Karimun ini sama dengan penambahan tiga hari kebutuhan BBM di dalam negeri.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan harga BBM dan elpiji mungkin akan disesuaikan pada semester II 2017.

“Kami masih diskusi apakah kondisinya memungkinkan untuk penyesuaian,” ujar dia. Agus mengatakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah waktu penyesuaian.

Pemerintah harus memastikan penyesuaian harga tidak terjadi saat tekanan inflasi sedang tinggi. Menurut dia, momentum deflasi sebesar 0,02 persen bulan lalu merupakan kesempatan baik.

Koran Tempo, Page-21, Monday, April, 17, 2017

PI Offer 10% Still Hampered

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) noted that there are 10 oil and gas companies that do not yet offer participation rights (participating interest) 10% to the local government in which they operate. This is because the participation rights deals is not so simple that takes time.

As is known, pursuant to Rule Minister 37/2016, oil and gas companies or cooperation contract (PSC) should offer participation rights of 10% to the area owned enterprises (enterprises). This must be done since the field development plan will first be produced to be on land or offshore up to 12 nautical miles.

Minister of Energy and Mineral Resources has appointed Ignasius Jonan where enterprises are eligible for this offer participation rights. Enterprises that are entitled to the offer must be owned entirely by the local government, or in the form of a limited liability company with 99% owned by the regional government, its status was passed through the local legislation and does not conduct business activities other than the management of the PI for one work area. However, until now, there are 10 KKKS not make offers to enterprises that have been designated.

Ten PSC is namely Pertamina Hulu Energi ONWJ for the Offshore North West Java, West Java, Pertamina Hulu Mahakam for the Mahakam block in East Kalimantan, Pertamina Hulu Energi WMO for West Madura Offshore Block in East Java, Petronas Carigali Ketapang to Block Ketapang in East Java and Kangean Energy Indonesia's Kangean block in East Java.

Furthermore, Chevron Rapak to block Rapak in East Kalimantan, the Chevron Ganal to block Ganal in East Kalimantan, Petronas Carigali Muria for Muriah Block in Central Java, Sele Raya Merangin II to Block Merangin II in South Sumatra, and JOB Pertamina Medco Simenggaris to block Simenggaris in East Kalimantan.

Senior Vice President Upstream Business Development of PT Pertamina Denie Tampubolon said the contractor instead of do not want to offer a 10% participating interest to enterprises. Today too, it also has held talks with the local government. It's just that there are some obstacles that hinder this participation rights deals.

"If we were asked to speak, does not matter. But when it came should not start a signature or anything, I am hard, what are the laws. Pertamina is a state, as long as all clear, why not, "he said.

For the Mahakam block, for example, talks have been conducted with local enterprises. However, enterprises then ask to be able to immediately access relevant data Mahakam block. While Pertamina not have the authority to disclose the data, since the contract came into force on 1 January 2018.

"I am already told friends in the local government, this problem has not become operator Pertamina," he said.

Further to ONWJ, Denie mention deals for changes to the contract has not been made into the scheme of cooperation for gross proceeds (gross split), so it takes time. Offer participation rights have not been taken into account when Pertamina signed a new contract. Meanwhile, if carried out, the company must bear the investment cost of the right of participation to be borne by the local government in advance, without interest.

President Director of PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Mount Sardjono Hadi said to Block West Madura Offshore (PHE-WMO), has been carried out since 2012. However, since 2013 Bangkalan discussion with local enterprises stalled. Next to Block Simenggaris, it was agreed that Medco will offer shares to the public enterprises participation.

Offer must be in

Meanwhile, Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Wiratmaja I Gusti Nyoman said the PSC should immediately offered PI 10% to enterprises that have been appointed Minister. On the other hand, local governments are not proposing enterprises, are also asked to submit a proposal.

However, he added, local governments are not obliged to accept the offer of 10% PI. If that happens, the central government will assign state-owned enterprises to take it. Only, he reminds a lot of benefits that are taken by the PI's 10%.

"It's a great benefit. We expect local shares in oil and gas industry and to learn from it, because it can see the data and how its management, "he said.

Denie added that it is ready to execute deals PI 10%. It also has to meet the Association of Oil and Gas Producing area to discuss this PI deals. However, not all ready to enter the area became part of the PSC are working on oil and gas blocks. Each region has a different understanding and experience of the upstream oil and gas business.

"Although initially proposed by the government, in turn discussed b to b (business to business). Origin rules are more open, "said he. Meanwhile, three PI offers 10% to enterprises recorded already completed. 

     In particular, ExxonMobil Cepu Limited for Cepu, Santos (Madura Offshore) Pty Ltd for the Madura Offshore Block, and PT Medco E & P Rimau to Block Rimau. Then the PSC which has been offering 10% PI, PT Pertamina Hulu Energi Siak for Palmerah Block and PT Medco E & P Indonesia to Block South Sumatra.

IN INDONESIAN

Penawaran PI 10% Masih Terkendala

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat 10 perusahaan migas yang belum menawarkan hak partisipasi (participating interest) 10% kepada pemerintah daerah di mana mereka beroperasi. Hal ini karena penawaran hak partisipasi bukanlah hal sederhana sehingga membutuhkan waktu.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri ESDM 37/ 2016, perusahaan migas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) harus menawarkan hak partisipasinya 10% kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Hal ini wajib dilakukan sejak rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi berada di daratan atau lepas pantai sampai dengan 12 mil laut.

Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menunjuk BUMD mana saja yang berhak menerima penawaran hak partisipasi ini. BUMD yang berhak mendapat tawaran harus dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah, atau berupa perseroan terbatas dengan 99% sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah, statusnya disahkan melalui Peraturan Daerah dan tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI untuk satu wilayah kerja. Namun, sampai sekarang, masih ada 10 KKKS yang belum melakukan penawaran kepada BUMD yang telah ditunjuk.

Sepuluh KKKS ini yakni Pertamina Hulu Energi ONWJ untuk Blok Offshore North West Java di Jawa Barat, Pertamina Hulu Mahakam untuk Blok Mahakam di Kalimantan Timur, Pertamina Hulu Energi WMO untuk Blok West Madura Offshore di Jawa Timur, Petronas Carigali Ketapang untuk Blok Ketapang di Jawa Timur, dan Kangean Energy Indonesia untuk Blok Kangean di Jawa Timur.

Selanjutnya, Chevron Rapak untuk Blok Rapak di Kalimantan Timur, Chevron Ganal untuk Blok Ganal di Kalimantan Timur, Petronas Carigali Muria untuk Blok Muriah di Jawa Tengah, Sele Raya Merangin II untuk Blok Merangin II di Sumatera Selatan, dan JOB Pertamina Medco Simenggaris untuk Blok Simenggaris di Kalimantan Timur.

Senior Vice President Upstream Business Development PT Pertamina  Denie Tampubolon mengungkapkan, kontraktor bukannya tidak mau menawarkan hak partisipasi 10% kepada BUMD. Saat ini pun, pihaknya juga sudah melakukan pembicaraan dengan pemerintah daerah. Hanya saja ada beberapa kendala yang menghambat penawaran hak partisipasi ini.

“Kalau kami diminta untuk bicara, tidak masalah. Tetapi kalau sudah sampai boleh tidak mulai tanda tangan atau apa, ini saya yang susah, bagaimana aturannya. Pertamina ini adalah BUMN, selama semua clear, why not,” kata dia.

Untuk Blok Mahakam misalnya, pembicaraan sudah dilakukan dengan BUMD setempat. Namun, BUMD kemudian meminta untuk dapat segera mengakses data-data terkait Blok Mahakam. Sementara Pertamina belum memiliki kewenangan membuka data, karena kontrak mulai berlaku pada 1 Januari 2018 nanti. 

“Saya sudah bilang kepada teman-teman di daerah, ini masalahnya Pertamina belum menjadi operator,” kata dia. 

Selanjutnya untuk Blok ONWJ, Denie menyebutkan penawaran belum dilakukan karena perubahan kontrak kerja sama menjadi skema bagi hasil kotor (gross split), sehingga membutuhkan waktu. Penawaran hak partisipasi ini belum diperhitungkan ketika Pertamina menandatangani kontrak baru. Sementara jika dilakukan, perseroan harus menanggung biaya investasi sebesar hak partisipasi yang menjadi tanggungan pemerintah daerah terlebih dahulu, tanpa bunga.

Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Gunung Sardjono Hadi mengatakan untuk Blok West Madura Offshore (PHE-WMO), telah dilakukan sejak 2012. Namun, sejak 2013 pembahasan dengan BUMD Kabupaten Bangkalan terhenti. Selanjutnya untuk Blok Simenggaris, telah disepakati bahwa Medco yang akan menawarkan saham partisipasinya kepada BUMD.

Harus di Tawarkan

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, KKKS harus segera menawarkan PI 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk Menteri ESDM. Di sisi lain, pemerintah daerah yang belum mengusulkan BUMD, juga diminta untuk segera mengajukan usulan.

Namun, dia menambahkan, pemerintah daerah tidak wajib menerima penawaran PI 10% tersebut. Jika hal itu terjadi, maka pemerintah pusat akan menugaskan BUMN untuk mengambilnya. Hanya saja, dia mengingatkan banyak manfaat yang diambil dengan adanya PI 10% ini.

“Ini manfaatnya besar. Kami harapkan daerah ikut memiliki industri migas dan belajar dari situ, karena bisa melihat data dan bagaimana pengelolaannya,” kata dia. 

Denie menambahkan pihaknya siap mengeksekusi penawaran PI 10%. Pihaknya juga sudah menemui Asosiasi daerah Penghasil Migas untuk membahas soal penawaran PI ini. Hanya saja, tidak semua daerah siap masuk menjadi bagian dari KKKS yang menggarap blok migas. Setiap daerah memiliki pemahaman dan pengalaman berbeda tentang bisnis hulu migas.

“Meski awalnya usulan dari pemerintah, pada akhirnya dibahas b to b (business to business). Asal peraturannya lebih terbuka saja,” kata dia. Sementara itu, tiga penawaran PI 10% ke BUMD tercatat sudah selesai. 

     Rincinya, ExxonMobil Cepu Limited untuk Blok Cepu, Santos (Madura Offshore) Pty Ltd untuk Blok Madura Offshore, dan PT Medco E&P Rimau untuk Blok Rimau. Kemudian KKKS yang telah menawarkan PI 10% yakni PT Pertamina Hulu Energi Siak untuk Blok Palmerah dan PT Medco E&P Indonesia untuk Blok South Sumatera.

Investor Daily, Page-9, Monday, April, 17, 2017

Bojenegoro decent Geopark Petroleum Receives Certificate

  

Researchers from the University of National Development "Veteran" (UPNV) Bojonegoro Regency Yogyakarta judge worthy certificate "geoheritage petroleum" and "geopark petroleum" from the Minister.

"We hope the Minister issued the certificate geoheritage petroleum and petroleum geopark in October in conjunction with the anniversary of Bojonegoro," said researcher UPNV Yogyakarta, Dr. Jatmika Setiawan.

Currently, the Geological Agency of Bandung still revising and correcting "dosier" or scientific documents geoheritage potential petroleum and petroleum-based geopark proposal UPNV Tim Yogyakarta.

"UPNV proposes 20 geosite / geopark in Bojonegoro entrance geoheritege geopark petroleum and petroleum," he said. He said as many as 20 geosite / geotapark in Bojonegoro, among others, in the village of Maor Kedung Kedungsumber, District Temayang courts of old oil wells in Sub Kedewan, early in the District Solo Padangan. 

    In addition, also in the village Fire Sendangharjo heaven, District Ngasem, and a number of other locations such as the hot water watugandul, in District Gondang.

Moreover, in the local area also found animal fossils of ancient marine fossils also ancient land animals. According to him, with the issuance of a certificate from the relevant Minister geoheritage petroleum and petroleum geopark, means Bojonegoro entrance geological nature reserve national level.

"To be included geoheritage and International level geopark must obtain a vote of Unesco," he said.

     Bojonegoro Regent Suyoto previously explained, when Bojonegoro entrance geological nature reserve, it means the location that is set in geoheritage petroleum should not be disturbed. "It was like cutting down one tree in a location that makes cultural heritage is not allowed," he said.

IN INDONESIAN

Bojenegoro layak Peroleh Sertifikat Geopark Petroleum

  

Peneliti dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPNV) Yogyakarta menilai Kabupaten Bojonegoro layak memperoleh sertifikat “geoheritage petroleum" dan “geopark petroleum” dari Menteri ESDM.

“Kami berharap Menteri ESDM menerbitkan sertifikat geoheritage petroleum dan geopark petroleum pada bulan Oktober bersamaan dengan HUT Bojonegoro,” kata Peneliti UPNV Yogyakarta, Dr Jatmika Setiawan.

Saat ini, Badan Geologi Bandung masih merevisi dan mengoreksi "dosier” atau dokumen ilmiah potensi geoheritage petroleum dan geopark petroleum berdasarkan usulan Tim UPNV Yogyakarta.

“UPNV mengusulkan 20 geosite/geopark di Bojonegoro masuk geoheritege petroleum dan geopark petroleum,” katanya. Ia menyebutkan sebanyak 20 geosite/geotapark di Bojonegoro, antara lain, Kedung Maor di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan, Bengawan Solo purba di Kecamatan Padangan. 

    Selain itu, juga Kahyangan Api di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, dan sejumlah lokasi lainnya seperti air panas watugandul, di Kecamatan Gondang.

Apalagi, di daerah setempat juga banyak ditemukan fosil binatang laut purba juga fosil purba binatang darat. Menurut dia, dengan dikeluarkannya sertifikat dari Menteri ESDM terkait geoheritage petroleum dan geopark petroleum, berarti Bojonegoro masuk cagar alam geologi tingkat Nasional.

“Untuk bisa masuk geoheritage dan geopark tingkat Internasional harus memperoleh penilaian dari Unesco," kata dia. 

Bupati Bojonegoro Suyoto sebelumnya menjelaskan, bila Bojonegoro masuk cagar alam geologi, hal itu berarti lokasi yang sudah ditetapkan dalam geoheritage petroleum tidak boleh di ganggu. “Ibaratnya menebang satu pohon saja di lokasi yang masuk cagar budaya tidak diperbolehkan," katanya.

Koran Sindo,  Page-19, Monday, April, 17, 2017