Oil and Gas Concerts

Why Coldplay is not a gig in Indonesia? In fact, many fans of bands from London, England, it is here. Coldplay prefers Singapore, Hong Kong, the Philippines, or Japan as a concert venue. The interesting illustration above was delivered by Tumbur Parlindungan, the Treasurer of the Indonesian Petroleum Association (IPA), when touched on the condition of oil and gas investment climate in Indonesia.

Coldplay is like an upstream oil and gas investor. Despite the potential Indonesian market, they do not vote for concerts here and prefer concerts in some of Indonesia's neighbors.

It may be that concerted, complex, layered, and long-winded concert permissions make them reluctant, time, energy, and of course the cost of being drained for unnecessary things. Not to mention the lack of security and comfort guarantees during the concert. IPA noted that the upstream oil and gas business in Indonesia is getting more complicated.

Not just about bureaucracy and the like, but also geographical conditions. Oil and gas exploration in Indonesia is now shifting to the deep sea (offshore), not onshore. Most of the potential oil and gas reserves in off shore areas have not been explored.

The challenges of deep sea exploration are much heavier. The cost of drilling one well can reach 80 million-100 million US dollars or about Rp 1 trillion-Rp 1.3 trillion. The success rate of finding a reserve is less than 50 percent. Can you imagine if the well was not producing anything dry aliases, that much money just disappeared.

Upstream oil and gas investment in Indonesia also fell from US $ 15.34 billion in 2015 to 11.15 billion US dollars in 2016. The oil and gas working area also decreased significantly from 233 regions in 2012 to 199 by 2016. Again, - the eyes of bureaucratic affairs, the world oil price factor that has declined since the end of 2014 has a big contribution. Now, the price of oil in the range of 50 dollars per barrel or dropped about 50 percent compared with three years ago that reached more than 100 US dollars per barrel.

IPA President Christina Verchere

IPA President Christina Verchere said, a number of factors are increasingly burdensome upstream oil and gas business in Indonesia Factors that include legal uncertainty, licensing, and fluctuating oil prices. According to Christina, has given some input to the government. On the contrary, the government has tried hard to improve the upstream oil and gas investment climate in Indonesia through the issuance of new rules or improvements to the old rules.

  

In the gloomy upstream oil and gas business in Indonesia, hard work and efficiency are key to surviving. As Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan once pointed out, if the commodity price is determined by the market, not by the producer, the company with the most efficient production cost that can win the competition.

IPA held the 41st convention and exhibition in Jakarta. The theme of the year is "Accelerating Reform to Re-attract Investment to Meet the Economic Growth Target". A number of seminars are held by presenting all stakeholders in the upstream oil and gas sector, both direct and indirect.

As always, IPA will submit recommendations to the government based on the results of the convention. In accordance with the theme taken, the hope is how to recall upstream oil and gas investment in Indonesia to encourage economic growth in accordance with the set targets. In the coming years, Indonesia should be a top choice for upstream oil and gas investors for the concert.

IN INDONESIAN

Konser Minyak dan Gas

Mengapa Coldplay tidak manggung di Indonesia? Padahal, banyak penggemar grup band asal London, Inggris, itu ada di sini. Coldplay lebih memilih Singapura, Hongkong, Filipina, atau Jepang sebagai tempat konser. Ilustrasi menarik di atas disampaikan Tumbur Parlindungan, Bendahara Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA), saat menyinggung kondisi iklim investasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. 

Coldplay ibarat investor hulu migas, Kendati pasar Indonesia berpotensi, mereka tidak memilihnya untuk konser di sini dan lebih menyukai konser di sejumlah negara tetangga Indonesia.

Bisa jadi, perizinan konser yang berbelit, kompleks, berlapis, dan bertele-tele membuat mereka enggan, waktu, energi, dan tentu biaya terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Belum lagi soal tiadanya jaminan keamanan dan kenyamanan selama konser. IPA mencatat bahwa berbisnis hulu migas di Indonesia semakin rumit. 

Bukan hanay semata soal birokrasi dan sejenisnya, melainkan juga kondisi geografisnya. Eksplorasi migas di Indonesia kini bergeser ke laut dalam (offshore), bukan lagi di daratan (onshore). Sebagian besar potensi cadangan migas di wilayah off shore belum dieksplorasi.

Tantangan eksplorasi di laut dalam jauh lebih berat. Biaya pengeboran satu sumur bisa mencapai 80 juta-100 juta dollar AS atau sekitar Rp 1 triliun-Rp 1,3 triliun. Tingkat keberhasilan menemukan cadangan pun kurang dari 50 persen. Bisa dibayangkan jika sumur ternyata tidak menghasilkan apa-apa alias kering, uang sebanyak itu lenyap begitu saja.

Investasi hulu migas di Indonesia juga turun dari 15,34 miliar dollar AS pada tahun 2015 menjadi 11,15 miliar dollar AS pada 2016. Wilayah kerja migas juga berkurang signifikan dari 233 wilayah pada tahun 2012 menjadi 199 wilayah pada 2016. Sekali lagi, bukan semata-mata urusan birokrasi, faktor harga minyak dunia yang merosot sejak akhir 2014 punya kontribusi besar. Kini, harga minyak di kisaran 50 dollar AS per barrel atau anjlok sekitar 50 persen dibandingkan dengan tiga tahun lalu yang mencapai lebih dari 100 dollar AS per barrel. 

Presiden IPA Christina Verchere menyebutkan, sejumlah faktor yang semakin memberatkan bisnis hulu migas di Indonesia Paktor itu antara lain ketidakpastian hukum, perizinan, dan harga minyak yang fluktuatif. Menurut Christina, sudah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Sebaliknya, pemerintah sudah berusaha keras memperbaiki iklim investasi hulu migas di Indonesia lewat penerbitan aturan-aturan baru ataupun perbaikan aturan lama.

  

Di saat suramnya bisnis hulu migas di Indonesia, kerja keras dan efisiensi menjadi kunci penting untuk dapat bertahan. Seperti yang pernah dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, jika harga komoditas ditentukan pasar, bukan oleh produsen, perusahaan dengan ongkos produksi paling efisien yang dapat memenangkan persaingan.

IPA menyelenggarakan konvensi dan pameran ke-41 di Jakarta. Tema yang diambil tahun  adalah ”Accelerating Reform to Re-attract Investment to Meet the Economic Growth Target”. Sejumlah seminar diselenggarakan dengan menghadirkan semua pemangku kepentingan di sektor hulu migas, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. 

Seperti yang sudah-sudah, IPA akan menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah berdasarkan hasil penyelenggaraan konvensi tersebut. Sesuai dengan tema yang diambil, harapannya adalah bagaimana menarik kembali investasi hulu migas di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun-tahun mendatang, Indonesia harus bisa menjadi pilihan utama investor hulu migas untuk konser.

Kompas, Page-17, Saturday, May, 13, 2017

Pertamina EP Workover KWG Well - P24

To meet the needs of oil and gas production in the operational working area, Pertamina EP assets of 4 Cepu implemented a Workover of KWG-P24 well in Kawengan District on Thursday (11/5).

Before the workshop was completed KWG-P 24, 15 Pertamina EP together with residents held cerebrate and compensation of 100 orphans around the operational working environment include Kawengan Wonocolo Village, Bojonegoro District, and Banyuurip Wonosari Sub-distric Senori, Tuban District.

Field Manager of Pertamina EP, Agus Amperianto revealed that in order to optimize oil and gas production, the workover was done by Pertamina E1 at KWG-P 24 well by drilling or deepening the location of the well. Meanwhile, the well since 2013 and has not been produced alias standby.

"After this joint prayer event, we will start the process immediately," said Agus. Agus added, the previous KWG P24 wells depth of 1,500 meters and now will be added 1,600 meters. Reprocessing by drilling into the ground surface of 100 meters.

Pertamina hopes with a depth of 1,600 meters of production will be found oil and gas reserves of approximately 150 barrels of oil per day (BMPH). Meanwhile, the workover implementation is targeted to be completed within 30 days. The drilling will be done by Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) team or crew member of Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI). Hopefully, one month is over.

IN INDONESIAN

Pertamina EP Workover Sumur KWG - P24

Untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak gas (migas) di wilayah kerja operasional, Pertamina EP aset 4 Cepu melaksanakan kerja ulang (Workover) sumur KWG - P24 di Distrik Kawengan, Kamis (11/5).

Sebelum pelaksanaan workover disumur KWG-P 24, 15 Pertamina EP bersama warga menggelar tasyakuran serta santunan 100 anak yatim di sekitar lingkungan operasional kerja meliputi Desa Kawengan Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro, dan Banyuurip Wonosari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Field Manager Pertamina EP, Agus Amperianto mengungkapkan sebagai upaya optimalisasi produksi migas, workover dilakukan pertamina E1 di sumur KWG-P 24 dengan cara mengebor atau memperdalam dilokasi sumuran. Sedangkan, sumur tersebut sejak 2013 lalu sudah tidak diproduksikan alias standby.

"Setelah acara doa bersama ini, langsung akan kita mulai pengerjaannya," kata Agus. Agus menambahkan, sumur KWG P24 sebelumnya berkedalaman 1.500 meter dan sekarang akan ditambah 1.600 meter. Pengkerjaan ulang dengan cara mengebor kedalam permukaan tanah 100 meter.

Pertamina berharap dengan kedalaman - 1.600 meter produksinya akan ditemukan cadangan Migas sekitar 150 Barel Minyak per hari (BMPH). Sedangkan, pelaksanaan pengerjaan workover ditargetkan selesai dalam jangka waktu 30 hari. Pengeboran akan dikerjakan oleh tim atau kru Reg LTO 750 Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) milik Pertamina. Semoga satu bulan sudah selesai.

Harian Bangsa, Page-9, Saturday, May, 13, 2017

Inpex Soon Continue Gas Masela Project

The construction of the Masela project is estimated to run in 2022

After more than a year of wrangling, the Ministry of Energy and Mineral Resources finally asked Inpex, manager of the Masela Block in the Arafura Sea, to continue the project to the gas processing review stage. Inpex spokesman Usman Slamet said the review is still in the process of preparation.

"Our desire to be able to immediately start the development of the Abadi gas field," said Usman. This study will use technical and economic references for several options. The first option, gas is sucked up and then sold in liquid (liquid natural gas) form at the refinery with a capacity of 7.5 metric tons per year (MTPA). The remaining 474 million standard cubic feet per day (MMSCFD) or equivalent to 3 million MTPA, is channeled through pipes / CNG (compressed natural gas).

Alternatively, gas pipeline development has shrunk by around 150 MMSCFD (1 MTPA). Instead, production is directed mostly to LNG of 9.5 MTPA. Inpex also studied the Ministry of Energy's proposal regarding the location of the refinery in the Aru Islands, Maluku, 600 kilometers from the gas field. While the location selected Inpex for offshore liquid natural gas (OLNG) is located in the Tanimbar Islands, West Southeast Maluku. Considerations, according to Usman, the location is only about 183 kilometers from the location of the gas suction.

Location factors are important because President Joko Widodo rejects Inpex's desire to process gas at a floating LNG plant. There are some things that still need to be discussed with the government, Usman said. Approval was given by Energy Minister Ignatius Jonan last week. Jonan threatened to withdraw from the contract, if Inpex did not start the study immediately. While Inpex quibbles when the study has not started because of waiting for the green light from the government.

Jonan said, the study will take place in two stages. First, Inpex examines all gas development options. When the review is completed, the contractor is required to continue the Pre-front end engineering design (pre-FEED).

The result of the study will be the provision to revise the development plan (plan of development) phase II. Under the Inpex plan, project construction can begin in 2022. While the gas will be sucked in 2026, or back four years from the original plan. "PreFEED first. The first stage will be determined which one. "

Jonan also plans to discuss the future of Masela's project with Inpex Chief Executive, Toshiaki Kitamura, early next week, on the sidelines of Jonan's visit to Japan.

Inpex also requested the extension of operations after the contract expired in 2028. The contractor had proposed a replacement of production for 10 years because the Masela Block gas has not been aspirated yet. But the request was rejected. Deputy Minister of Energy, Arcandra Tahar, said it could only approve the replacement of the production period for seven years. Thus, the company gets a contract period of up to 2035.

IN INDONESIAN

Inpex Segera Lanjutkan Proyek Gas Masela

Konstruksi proyek Masela diperkirakan berjalan pada 2022

Setelah terkatung-katung lebih dari setahun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya meminta Inpex, pengelola Blok Masela di Laut Arafura, melanjutkan proyek ini ke tahap kajian pengolahan gas. Juru bicara Inpex, Usman Slamet mengatakan kajian tersebut masih dalam proses persiapan.

“Keinginan kami untuk dapat segera memulai pengembangan lapangan gas Abadi,” kata Usman. Studi ini akan memakai acuan teknis dan keekonomian untuk beberapa pilihan. Pilihan pertama, gas disedot lalu dijual dalam bentuk cair (liquid natural gas) di kilang berkapasitas 7,5 metrik ton per tahun (MTPA). Sisanya, sebesar 474 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 3 juta MTPA, disalurkan melalui pipa/ CNG (compressed natural gas). 

Opsi alternatifnya, pengembangan gas pipa menciut sekitar 150 MMSCFD (1 MTPA). Sebagai gantinya, produksi diarahkan sebaglan besar ke LNG sebesar 9,5 MTPA. Inpex juga mempelajari usul Kementerian Energi mengenai lokasi kilang yang berada di Kepulauan Aru, Maluku, berjarak 600 kilometer dari lapangan gas. Sedangkan lokasi yang dipilih Inpex untuk kilang darat (offshore liquid natural gas/OLNG) berada di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Pertimbangannya, menurut Usman, lokasi tersebut hanya berjarak sekitar 183 kilometer dari lokasi penyedotan gas.

Faktor lokasi menjadi penting karena Presiden Joko Widodo menolak keinginan Inpex mengolah gas di kilang terapung (floating LNG). Ada beberapa hal yang masih harus dibicarakan dengan pemerintah, kata Usman. Persetujuan diberikan Menteri Energi Ignasius Jonan pada pekan lalu. Jonan sempat mengancam akan mundur dari kontrak, jika Inpex tidak segera memulai studi. Sedangkan Inpex berdalih saat itu kajian belum dimulai karena menunggu lampu hijau dari pemerintah.

Jonan menuturkan, kajian bakal berlangsung dalam dua tahap. Pertama, Inpex mengkaji seluruh opsi pengembangan gas. Jika kajian selesai, kontraktor diminta melanjutkan Studi lanjutan untuk konstruksi proyek (pre-front end engineering design/pre-FEED). 

Hasil Studi akan menjadi bekal untuk merevisi rencana pengembangan (plan of development) tahap II. Berdasarkan rencana Inpex, konstruksi proyek bisa dimulai pada 2022. Sedangkan gas akan disedot pada 2026, atau mundur empat tahun dari rencana semula. “PreFEED dulu saja. Tahap pertama, nanti ditentukan maunya yang mana.” 

Jonan juga berencana membicarakan masa depan proyek Masela dengan Kepala Eksekutif Inpex, Toshiaki Kitamura, pada awal pekan depan, di sela-sela kunjungan Jonan ke Jepang.

Inpex juga menagih kepastian perpanjangan operasi setelah kontrak kedaluwarsa pada 2028. Kontraktor ini sempat mengusulkan penggantian masa produksi selama 10 tahun karena gas Blok Masela sampai sekarang belum disedot. Tapi permintaan tersebut ditolak. Wakil Menteri Energi, Arcandra Tahar, mengatakan hanya bisa menyetujui penggantian masa produksi selama tujuh tahun. Dengan demikian, perusahaan mendapat masa kontrak hingga 2035.

Koran Tempo, Page-22, Friday, May, 12, 2017

2016, Oil and Gas Investment Down

The government will offer 10 new blocks this May.

The Indonesian Petroleum Association (IPA) noted that upstream oil and gas investment during the year 1a1u fell 27 percent compared to the previous year. The value of upstream oil and gas investment in 2016 is only US $ 11.15 billion, well below the acquisition in 2015 which reached US $ 15.34 billion. IPA Director Marjolijn Wajong said the decline in investment had a significant effect on exploration activities to find new oil and gas reserves. The number of exploration areas is shrinking, Wajong said.

The investment value for exploration is only US $ 0.1 billion in 2016. That number dropped compared to 2014 which reached US $ 1.4 billion. In 2013, the exploration work area reached 238 areas. The number shrank to 199 by 2016. A total of 37 of these areas is in the process of terminating the contract.

Now we are in crisis. Wajong said that upstream oil and gas sector investors are not interested in Indonesia anymore. With such conditions, according to Wajong, oil and gas reserves are threatened because there is no new well discovery. In early February, spokesman for the Upstream Oil and Gas Business Unit (Task Force) Migrant Workers' Unit Taslim Yunus said the government needs to change the investment cost rules to attract investors.

According to him, exploration slumped due to decline of investors in upstream oil and gas. Unlike the IPA, according to SKK Migas, the investment value of upstream oil and gas sector only decreased to US $ 12.01 billion. According to Taslim, total oil and gas demand in 2025 is 3.5 million barrels of oil equivalent (BOE).

Currently, oil and gas production capability is only about 2 million BOE. With very little exploration and drilling, production capability will decrease.

The Ministry of Energy and Mineral Resources is preparing auction documents for 10 new oil and gas working areas. The Offer will begin this May. At the end of March, Director of Upstream Oil and Gas Business Development, Tunggal, said the Ministry of Energy will use a joint study scheme in seven blocks. The rest will be offered through regular auctions. The government is also reviewing the supply of other oil and gas blocks outside the 10 working areas.

Currently the Ministry of Energy faces the problem of unfavorable 15 of the 17 oil and gas working areas offered. Seven of the 17 blocks were offered through an open auction scheme, namely South CPP in Riau, Suremana I in Makassar Strait, South East Mandar in South Sulawesi, North Arguni in West Papua, Kasuri II in West Papua, Mamuju Manukra in Makassar Strait and Oti in East Kalimantan.

     Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy, I Gusti Nyoman Wiratmaja, said that the demand for crude oil is weak.

IN INDONESIAN

2016, Investasi Migas Menurun

Pemerintah akan menawarkan 10 blok baru pada Mei ini.

Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Association/IPA) mencatat investasi sektor hulu minyak dan gas bumi sepanjang tahun 1a1u turun 27 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai investasi hulu migas pada 2016 hanya US$ 11,15 miliar, jauh di bawah perolehan pada 2015 yang mencapai US$ 15,34 miliar. Direktur IPA Marjolijn Wajong mengatakan penurunan investasi itu berpengaruh signifikan terhadap kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan migas baru. Jumlah wilayah eksplorasi menyusut, kata Wajong.

Nilai investasi untuk eksplorasi tercatat hanya US$ 0,1 miliar pada 2016. Jumlah itu anjlok dibanding tahun 2014 yang mencapai US$ 1,4 miliar. Pada 2013 Wilayah kerja eksplorasi mencapai 238 wilayah. Jumlah itu menyusut hingga 199 wilayah pada 2016. Sebanyak 37 wilayah di antaranya sedang dalam proses pengakhiran kontrak. 

     Sekarang kami sedang krisis. Wajong mengatakan investor sektor hulu migas sudah tidak tertarik Iagi pada Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, menurut Wajong, cadangan migas pun terancam karena tidak ada penemuan sumur baru. Awal Februari lalu, juru bicara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Taslim Yunus, mengatakan pemerintah perlu mengubah aturan biaya investasi untuk menarik minat investor. 

Menurut dia, eksplorasi merosot karena terjadi penurunan investor di hulu migas. Namun berbeda dengan catatan IPA, menurut SKK Migas, nilai investasi sektor hulu migas hanya turun menjadi US$ 12,01 miliar. Menurut Taslim, total kebutuhan migas pada 2025 sebesar 3,5 juta barrel of oil equivalent (BOE). 

Saat ini, kemampuan produksi migas hanya sekitar 2 juta BOE. Dengan eksplorasi dan drilling yang sangat sedikit, kemampuan produksi akan semakin menurun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyiapkan dokumen lelang 10 wilayah kerja baru minyak dan gas bumi. Penawaran akan dimulai pada Mei ini. Akhir Maret lalu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Tunggal, mengatakan Kementerian Energi akan menggunakan skema studi bersama di tujuh blok.  Sisanya akan ditawarkan melalui lelang reguler. Pemerintah juga sedang merewiew penawaran blok migas lain di luar 10 Wilayah kerja tersebut.

Saat ini Kementerian Energi menghadapi masalah belum diminatinya 15 dari 17 wilayah kerja migas yang ditawarkan. Tujuh dari 17 blok itu ditawarkan melalui skema lelang terbuka, yakni South CPP di Riau, Suremana I di Selat Makassar, South East Mandar di Sulawesi Selatan, North Arguni di Papua Barat, Kasuri II di Papua Barat, Manakarra Mamuju di Selat Makassar dan Oti di Kalimantan Timur. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi, I Gusti Nyoman Wiratmaja, mengatakan sepinya peminat karena harga minyak mentah melemah.

Koran Tempo, Page-20, Friday, May, 12, 2017

Reserves Fall, Upstream Oil and Gas Business Down

Indonesia's upstream oil and gas industry is facing a crisis and the investment value of this sector is declining. The upstream oil and gas crisis is domino effect of decreasing oil and gas reserves and low world oil price. Data from the Special Operations Executing Unit (SKK Migas) showed that investment in Indonesia's upstream oil and gas sector in 2016 declined 27 percent compared to 2015, from US $ 15.34 billion to US $ 11.15 billion. That is, Indonesia lost investment of US $ 4.19 billion or Rp 55 triIiun (assuming the exchange rate of USD 13300) from upstream oil and gas last year.

One of the causes of low investment due to depletion of oil and gas reserves. Executive Director of Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong said Indonesia's oil reserves are declining from 3.7 billion barrels in 2012 to 3.3 billion barrels in 2016. The decline in reserves also occurs in gas, although not as much as oil .

According to Marjolijn, with the decline of these investments, automatically activity in the upstream sector of oil and gas decreased mainly exploration. In 2013, exploration investment reached US $ 1.4 billion while in 2016 only US $ 100 million or 1% of total investment last year. Only 1% in exploration whereas we have to add reserves for the long term, "said Marjolijn.

Unavoidable, the lack of investment in upstream oil and gas causes slowing economic growth around mining working areas. Based on IPA data, areas such as Rokan Hilir-Riau, Tanjung Jabung Timur-Jambi, Musi Banyuasin, Kutai Kartanegara, Natuna, Kampar, Penajam Paser Utara and Sorong experienced economic slowdown.

Only Siak and Bengkalis areas are still showing economic growth. "Only two areas did not go down, others went down all the way, obviously the regional economy is slowing down," Marjolijn sighed.

In fact, according to CEO of Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan, upstream oil and gas industry not only contributes revenue to the country, but creates added value for the economy. Each US $ 1 million investment brings US $ 1.6 million added value, additional US $ 700 million of bruto domestic product (GDP), and employment creation of 100 people.

"If the oil and gas investment is large, then the effect to economic growth is also greater," said Tumbur, who is also Director of IPA.

Even Marjolijn states, the upstream oil and gas sector in Indonesia in a crisis condition during the slump in oil prices. Unfortunately, the oil and gas investment climate in the country is less attractive to investors, although the potential is quite large.

IPA President Christina Verchere added that the cash flow of oil and gas companies, both on a global and local scale, is very limited. Thus, only projects with good opportunities can get funding.

IN INDONESIAN

Cadangan Anjlok, Bisnis Hulu Migas Turun

Industri hulu minyak dan gas Indonesia menghadapi krisis dan nilai investasi sektor ini terus turun. Krisis hulu migas ini efek domino cadangan migas yang semakin menipis dan rendahnya harga minyak dunia. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha (SKK Migas) menunjukkan, investasi di sektor hulu migas Indonesia pada tahnn 2016 menurun 27% dibanding 2015, dari US$ 15,34 miliar menjadi US$ 11,15 miliar. Artinya, Indonesia kehilangan investasi US$ 4,19 miliar atau Rp 55 triIiun (dengan asumsi kurs dollar Rp 13300) dari hulu migas pada tahun lalu.

Salah satu penyebab rendahnya investasi karena menipisnya cadangan migas. Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menyebutkan, cadangan minyak Indonesia semakin menurun, dari 3,7 miliar barrel pada tahun 2012, menjadi tinggal 3,3 miliar barel di tahun 2016. Penurunan cadangan juga terjadi pada gas, meski tidak sebanyak minyak.

Menuru Marjolijn, dengan penurunan investasi tersebut, secara otomatis aktivitas di sektor hulu migas menurun terutama eksplorasi. Pada 2013, investasi eksplorasi mencapai US$ 1,4 miliar sedangkan di 2016 hanya US$ 100 juta atau 1% dari total investasi tahun lalu. Hanya 1% di eksplorasi padahal kita harus menambah cadangan untuk jangka panjang," kata Marjolijn.

Tidak dapat dihindari, minimnya investasi di hulu migas menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi disekitar wilayah kerja pertambangan. Berdasarkan data IPA, wilayah seperti Rokan Hilir-Riau, Tanjung Jabung Timur-Jambi, Musi Banyuasin, Kutai Kartanegara, Natuna, Kampar, Penajam Paser Utara, dan Sorong mengalami pelambatan ekonomi. 

Hanya daerah Siak dan Bengkalis yang masih menunjukan pertumbuhan ekonomi. "Hanya dua daerah yang tidak turun, yang lain turun semua. Terlihat jelas ekonomi daerah melambat," keluh Marjolijn.

Padahal, menurut CEO Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan, industri hulu migas tidak hanya menyumbang pendapatan bagi negara, tapi menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Setiap investasi US$ 1 juta mendatangkan nilai tambah US$ 1,6 juta, tambahan produk domestik bruto (PDB) US$ 700 juta, dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 100 orang.

"Kalau investasi migas banyak, maka efek ke pertumbuhan ekonomi juga Iebih besar," kata Tumbur, yang juga Direktur IPA.

Bahkan Marjolijn menyatakan, sektor hulu migas Indonesia dalam kondisi krisis di saat lesunya harga minyak. Celakanya, iklim investasi migas di dalam negeri kurang menarik bagi investor, meski potensinya cukup besar. 

Presiden IPA Christina Verchere menambahkan cash flow perusahaan migas, baik skala global dan lokal sangat terbatas. Sehingga, hanya proyek yang memiliki peluang bagus bisa mendapat pendanaan.

Kontan, Page-14, Friday, May, 12, 2017

East Natuna Still in the Hands of the Old Consortium

PTT Exploration and Production Pcl delayed new investment in Indonesia

PTT Exploration and Production Pcl (PTT EP) reportedly suspended oil and gas investment plans in Indonesia. This is after the Government of Indonesia filed a claim of compensation of US $ 2 billion to the energy company from Thailand.

The compensation is related to pollution by PT Exploration and Production due to the Montara Oil field spill in the Timor Sea in 2009, Only, the suspension of the investment plan applies to the new project. However, for the existing projects, PTT EP will continue, namely East Natuna Block.

Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam said that Pertamina is still not aware of any plans to suspend the company's investment in Indonesia. Syamsu ensure the company from the land of the White Elephant is still participating in the East Natuna project.

"I have not heard if PTT EP will suspend investment in Indonesia until now still (in East Natuna Block consortium)," he said.

The Indonesian government is not yet aware of the suspension of the energy company's investment plan. Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) IGN Wiratmaja Puja stated that until now the government has not received any formal notification regarding the plan of PTT Exploration and Production PCL is ready to leave the East Natuna project. "We will see after there is a formal notice," said Wiratmaja

So far, the government has given full authority to Pertamina to manage the East Natuna block. That is, the state-owned company is also free to determine partners alias partners in the block.

So far, PTT EP with ExxonMobil is a partner of Pertamina consortium in East Natuna Block. Even so, the share division of alias participating interest in the block has not been decided. This is because the production sharing contract aka profit sharing contract has not yet been signed.

Pertamina and its consortium partners are still in the stage of completing the review of the market and technology alias technology and market review in order to immediately sign a production sharing contract next year. Understandably, the consortium has already agreed. To sign the contract after review of technology and market review is completed.

Pertamina and the consortium members have already targeted the market review and the block's technology has been completed next year. Later, Pertamina will see the value to the economy of the East Natuna project.

For information, East Natuna Block has gas reserves up to 46 trillion cubic feet (tcf). But unfortunately, this block contains CO2 is too high, up to 72%. PTT EP itself is still committed to investment. The company is preparing up to US $ 4 billion for expansion in energy fields in Southeast Asia.

The energy company from Siam originally still has assets in Indonesia, the energy project Natuna Sea A. The project has generated and contributed revenue for PTT EP, although only 1%.

IN INDONESIAN

East Natuna Masih di Tangan Konsorsium Lama

PTT Exploration and Production Pcl menunda investasi baru di Indonesia

PTT Exploration and Production Pcl (PTT EP) dikabarkan menangguhkan rencana investasi migas di lndonesia. Hal ini setelah Pemerintah Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar US$ 2 miliar ke perusahaan energi asal Thailand tersebut.

Ganti rugi itu terkait pencemaran yang dilakukan PT Exploration and Production akibat tumpahan minyak Lapangan Minyak Montara di Laut Timor pada 2009, Hanya, penangguhan rencana investasi berlaku untuk proyek baru. Namun khusus proyek yang sudah ada, PTT EP akan terus melanjutkan, yaitu Blok East Natuna. 

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menyebut Pertamina hingga kini masih belum mengetahui adanya rencana penangguhan investasi perusahaan tersebut di Indonesia. Syamsu memastikan perusahaan asal negeri Gajah Putih tersebut hingga kini masih turut serta di proyek East Natuna.

"Saya belum mendengar bila PTT EP akan menangguhkan investasi di Indonesia. Sampai saat ini masih (di konsorsium Blok East. Natuna)," katanya.

Pemerintah Indonesia juga belum mengetahui penangguhan rencana investasi perusahaan energi negara tetangga tersebut. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja menyatakan, hingga kini pemerintah belum mendapatkan pemberitahuan formal terkait rencana PTT Exploration and Production PCL siap hengkang dari proyek East Natuna. "Kami akan lihat setelah ada pemberitahuan formal," tegas Wiratmaja

Sejauh ini, pemerintah sudah memberikan wewenang penuh ke Pertamina mengelola blok East Natuna. Artinya, perusahaan milik negara ini juga bebas menentukan mitra kerja alias partner di blok tersebut.

Sejauh ini, PTT EP bersama ExxonMobil merupakan mitra konsorsium Pertamina di Blok East Natuna. Meski begitu, pembagian saham alias participating interest di blok tersebut belum ada keputusan. Ini karena production sharing contract alias kontrak bagi hasil belum juga ditandatangani.

Pertamina bersama mitra konsorsium hingga kini masih dalam tahap menyelesaikan review pasar dan teknologi alias technology and market review supaya bisa segera meneken kontrak bagi hasil pada tahun depan. Maklum, konsorsium tersebut sudah sepakat. untuk meneken kontrak tersebut setelah review technology and market review selesai.

Pertamina dan anggota konsorsium sebenarnya sudah menargetkan review pasar dan teknologi blok tersebut sudah tuntas tahun depan. Nantinya, Pertamina akan melihat nilai ke ekonomian dari proyek East Natuna tersebut. 

Sebagai informasi, Blok East Natuna memiliki cadangan gas hingga 46 triliun kaki kubik (tcf). Tapi sayang, blok ini  mengandung CO2 yang terlalu  tinggi, hingga mencapai 72%.  PTT EP sendiri sejatinya masih berkomitmen investasi. Perusahaan ini menyiapkan dana hingga US$ 4 miliar untuk ekspansi di lapangan energi yang ada di Asia Tenggara.

Mengutip Reuters, perusahaan energi asal Siam ini sejatinya masih memiliki aset di Indonesia, yakni proyek energi Natuna Sea A. Proyek tersebut sudah menghasilkan dan memberi kontribusi pendapatan bagi PTT EP, meski baru hanya sebesar 1%.

Kontan, Page-14, Friday, May, 12, 2017

Indonesia Must Get Out of Crisis

Indonesia must get out of the energy crisis as oil and gas reserves are depleted and production continues to decline. In addition, oil prices that have fallen sharply in the past two years have not been accompanied by improved investment climate in the country.

Upstream oil and gas investment in Indonesia has slumped from 15.34 billion US dollars, in 2015 to 11.15 billion US dollars in 2016, or down about 27 percent. Upstream oil and gas working areas are also reduced from 233 working areas in 2012 to 199 working areas by 2016.

"Indonesia's crude oil reserves are down from 3.7 billion barrels in 2012 and now 3.3 billion barrels, and natural gas reserves have also declined from 103 trillion cubic feet to 101 trillion cubic feet," I said. Marjolijn Elisabeth Wajong, Executive Director of the Indonesian Petroleum Association (IPA) in a press conference ahead of the 41st IPA Convention and Exhibition on Wednesday (10/5) in Jakarta.

Marjolijn added that downward investment in oil and gas, which is accompanied by falling oil prices, impact on the economy of oil and gas producing regions in Indonesia. Oil and gas producing areas are dependent on upstream oil and gas business. Regional economic growth becomes disrupted due to reduced regional revenue.

CEO of PT Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan added that upstream oil and gas investment in Indonesia is important for the economy, both locally and nationally. Every upstream investment of oil and gas worth US $ 1 million creates an additional value of 1.6 million US dollars. That number is equivalent to the addition of gross domestic product (GDP) of 0.7 million US dollars and the absorption of 100 workers.

"Upstream oil and gas contribution to national GDP in 2016 amounted to 23.7 billion US dollars or 3.3 percent to GDP. The double effect of this sector is quite large in terms of utilization of local products or transactions in the national banking, "said Tumbur.

President of IPA as well as Regional President of BP Asia Pacific, 

Christina Verchere

President of IPA as well as Regional President of BP Asia Pacific, Christina Verchere, added that upstream oil and gas investment has recently become more challenging amid falling world oil prices since late 2014. He mentioned that there are various factors influencing the slowdown of upstream oil and gas investment in Indonesia, between Other uncertain legal and bureaucratic uncertainties.

"As an important player in the oil and gas industry, we are optimistic this year as the year of oil and gas investment revival in Indonesia. Hard work, consolidation with all stakeholders, and efficiency strategies are critical and key to surviving in the future, "Christina said.

Chairman of the 41st IPA Convention and Exhibition Organizer Michael Putra said all stakeholders in the oil and gas sector will be involved in discussions and seminars that have been held on 17-19 May 2017. 

IN INDONESIAN

Indonesia Harus Keluar dari Krisis

Indonesia harus segera keluar dari krisis energi seiring dengan cadangan minyak dan gas bumi yang kian menipis serta produksi yang terus merosot. Di samping itu, harga minyak yang merosot tajam dalam dua tahun terakhir belum dibarengi perbaikan iklim investasi di dalam negeri.

Investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia merosot dari 15,34 miliar dollar AS,pada 2015 menjadi 11,15 miliar dollar AS pada 2016 atau turun sekitar 27 persen. Wilayah kerja hulu migas juga berkurang dari 233 wilayah kerja pada 2012 menjadi 199 Wilayah kerja pada 2016. 

"Cadangan minyak mentah Indonesia berkurang dari 3,7 miliar barrel pada 2012 dan sekarang menjadi 3,3 miliar barrel. Cadangan gas bumi juga menurun dari 103 triliun kaki kubik menjadi 101 triliun kaki kubik. Kondisi tersebut yang saya sebut sebagai situasi krisis,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Association/IPA) Marjolijn Elisabeth Wajong dalam konferensi pers menjelang Konvensi dan Pameran IPA Ke-41, Rabu (10/5), di Jakarta.

Marjolijn menambahkan, investasi hulu migas yang merosot, yang dibarengi dengan harga minyak yang anjlok, berimbas pada perekonomian daerah penghasil migas di Indonesia. Daerah-daerah penghasil migas menggantungkan pendapatan pada bisnis hulu migas. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terganggu akibat penerimaan daerah berkurang.

CEO PT Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan menambahkan, investasi hulu migas di Indonesia berkontribusi penting bagi perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Setiap investasi hulu migas senilai 1 juta dollar AS menciptakan nilai tambah 1,6 juta dollar AS. Angka itu setara dengan penambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,7 juta dollar AS dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 100 orang.

”Kontribusi hulu migas terhadap PDB nasional pada 2016 sebesar 23,7 miliar dollar AS atau 3,3 persen terhadap PDB. Efek ganda sektor ini cukup besar dalam hal pemanfaatan produk lokal ataupun transaksi di perbankan nasional,” kata Tumbur.

Presiden IPA yang sekaligus Regional President of BP Asia Pacific Christina Verchere menambahkan, investasi hulu migas akhir-akhir ini semakin menantang di tengah harga minyak dunia yang merosot sejak akhir 2014. Ia menyebutkan, ada berbagai faktor yang memengaruhi pelambatan investasi hulu migas di Indonesia, antara lain ketidakpastian hukum dan birokrasi yang kompleks.

”Sebagai pemain penting dalam industri migas, kami optimistis tahun ini sebagai tahun kebangkitan investasi migas di Indonesia. Kerja keras, konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan, serta strategi efisiensi sangat penting dan menjadi kunci untuk bertahan pada masa mendatang,” ujar Christina. 

Ketua Penyelenggara Konvensi dan Pameran IPA Ke-41 Michael Putra mengatakan, semua pemangku kepentingan di sektor migas akan terlibat dalam diskusi dan seminar yang sudah digelar pada 17-19 Mei 2017.

Kompas, Page-18, Friday, May, 12, 2017

Upstream Oil and Gas Industry and Time Changes

Every year, usually in May, the upstream industry players routinely hold events packaged in forums that they refer to as conventions and exhibitions.

One of the agenda, usually the stakeholders, especially the perpetrators and elements of government discuss the issues that exist and how to overcome them. This year too. The event, called the 41st Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2017, was held on May 17-19, raising the theme of less how to accelerate reform efforts undertaken to recoup investments to meet economic growth targets.

The purpose and purpose of organizing such forums is certainly good. However, in order not to be impressed to be a routine ceremony every year, it is better for the upstream oil and gas industry players in Indonesia to take the time to look more at the signs of changing the times. Likewise, the government should be more recalling what its intentions, objectives and positions are in carrying out government affairs related to upstream oil and gas business activities.

Other first, now, conditions and circumstances now have much different than when the beginning of the national upstream oil and gas industry began intensively worked on in the early 1970s. At that time, with all the dynamics of the volatility of oil prices, up to 1984/1985 the share of state revenues from upstream oil and gas ranged 50-60 percent of total state revenues.

Very easy to understand if the upstream oil and gas industry at that time as in children emaskan. Now, the portion of upstream oil and gas revenues is only in the range of 3-5 percent of the total state revenue in the state budget. Although not necessarily true, it is understandable if the current government does not pay much attention to the upstream oil and gas sector.

The period before 1997/1998 was colored by a political environment and a government system that tended to be authoritarian and centralistic. As a result, when there is an order or national policy line to secure the implementation of upstream oil and gas projects, all elements of the government-both central and regional governments will follow and succeed.

Post-reform 1997/1998 and the implementation of regional autonomy in 1999, power is no longer centered on one axis. There is a distribution of authority and power, both at the central and regional levels. The legislature no longer serves only as a stamper for executive policies and programs but has more real authority in granting program and budget approval.

Regional autonomy makes the region has its own authority in various aspects so that it can no longer fully be regulated by the center. Regional demands for managing, participating, and getting more oil and gas outcomes are also getting bigger. With such changes, the decision-making process becomes time consuming and program implementation is not as simple and simple as it used to be.

In the same period, upstream oil and gas itself experienced a significant change. The Act (UU) governing it, Law No. 8/1971 on Pertamina, has been replaced by Law No. 22/2001 on Oil and Gas. Pertamina's Law applies the principle of lex specialis in upstream oil and gas taxation, while the Oil and Gas Law discloses itself in taxation to comply with prevailing taxation regulations.

The implementation model of upstream oil and gas business is no longer run by business to business (B to B) mechanism between Pertamina and its contractor, but has changed into government to business (G to B) between BP Migas (now SKK Migas) and contractor.

The system used primarily remains a business contract, namely a production sharing contract (PSC), but a run is not a business entity. Culture in the corporation is certainly not the same as in the bureaucracy. If corporations can be more flexible and put forward negotiations, the bureaucracy is bureaucratic because it puts forward the procedure.

If the corporation further emphasizes how the state gains the most profit through an investment deal, the bureaucracy tends to lead to how the state is not harmed and no rules are violated.

Upstream oil and gas business activities, which are business matters, tend to be treated as non-business but administrative. The implications of all that, as repeatedly complained by upstream oil and gas actors in their forests, the upstream oil and gas investment climate is (very) unfavorable. On average less than seven years old, it now takes up to 15 years from the time the oil and gas fields are discovered until the field is in production.

Very inefficient. As a result, investment to find and develop new oil and gas fields continues to decline. Production and oil and gas reserves continue to decline, exports decline and imports grow. If previously Indonesia is the world's largest LNG exporter and a respected member of OPEC, now a nett oil importer and soon will also import gas.

All must change. So, times have indeed changed. Investment climate for upstream oil and gas will never be the same again friendly with the past, because the political-social-economic conditions that surround it is already much different. Although not entirely to blame, rather than continually asking for special treatment to "restore" the expected conditions, it would be better for the upstream oil and gas industry to include all these changes as new country risks for upstream oil and gas business in Indonesia.

Moreover, in the current government, with a vision of energy justice, do not expect special treatment is given. Only if the upstream oil and gas industry is able to prove without such privileges can they produce breakthroughs such as shale oil and shale gas revolutions in the US, so as to significantly increase national oil and gas production and reserves, special attention and treatment will come.

However, it does not mean that the government does not need to clean up. Business processes in the upstream oil and gas industry must be re-treated with a business approach as appropriate, not a bureaucratic and administrative approach. Business and investment is a win-win problem, not a government win. If both do not change, any forum whose name will simply become mere ceremonies.

IN INDONESIAN

Industri Hulu Minyak dan Gas dan Perubahan Jaman

Setiap tahun, biasanya pada bulan Mei, para pelaku industri hulu migas rutin menggelar acara yang dikemas di dalam forum yang disebutnya sebagai konvensi dan ekshibisi.

Salah satu agendanya, biasanya para pemangku kepentingan,  khususnya para pelaku dan unsur pemerintah membicarakan persoalan yang ada dan bagaimana mengatasinya. Tahun ini juga demikian. Acara yang dinamakan the  41st Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2017 sudah digelar pada 17-19 Mei, yang mengangkat tema kurang Iebih bagaimana mempercepat upaya-upaya reformasi yang dilakukan untuk menarik kembali investasi untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi.

Maksud dan tujuan penyelenggaraan forum semacam itu tentu baik. Namun, agar tidak terkesan jadi seremoni rutin setiap tahun, ada baiknya para pelaku industri hulu migas di Indonesia menyempatkan diri untuk lebih mencermati tanda-tanda perubahan Zaman. Demikian juga pemerintah agar lebih mengingat kembali apa sejatinya maksud, tujuan, dan posisinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha hulu migas. 

Lain dulu, Iain sekarang , Kondisi dan keadaan sekarang telah berbeda jauh dibanding saat awal industri hulu migas nasional mulai intensif digarap di awal 1970-an. Saat itu, dengan segala dinamika gejolak harga minyak yang ada, hingga 1984/1985 porsi penerimaan negara dari hulu migas berkisar 50-60 persen terhadap total penerimaan negara.

Sangat mudah dimengerti jika industri hulu migas pada saat itu seperti di anak emaskan. Sekarang, porsi penerimaan hulu migas hanya di kisaran 3-5 persen dari total penerimaan negara di APBN. Meskipun tidak berarti benar, dapat dimengerti jika kemudian pemerintah saat ini tidak terlalu memberikan perhatian pada sektor hulu migas.

Periode sebelum 1997/1998 diwarnai lingkungan politik dan sistem pemerintahan yang cenderung otoritarian dan sentralistik. Alhasil, ketika ada satu perintah atau garis kebijakan nasional untuk mengamankan pelaksanaan proyek-proyek hulu migas, semua elemen penyelenggara pemerintahan-baik di pusat maupun daerah akan mengikuti dan menyukseskannya.

Pasca-reformasi 1997/1998 dan implementasi otonomi daerah tahun 1999, kekuasaan tidak lagi terpusat hanya pada satu poros. Terjadi distribusi kewenangan dan kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Legislatif tidak lagi hanya berfungsi sebagai pemberi stempel bagi kebijakan dan program eksekutif tetapi sudah lebih riil menjalankan kewenangan dalam pemberian persetujuan program dan anggaran. 

Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan sendiri di berbagai aspek sehingga tidak sepenuhnya lagi dapat diatur oleh pusat.  Tuntutan daerah untuk mengelola, berpartisipasi, dan mendapatkan hasil Iebih dari migas juga semakin besar. Dengan perubahan seperti itu, proses pengambilan keputusan menjadi Iebih memakan waktu dan pelaksanaan program kegiatan tidak semudah dan sesederhana dulu.

Pada periode yang sama, di hulu migas sendiri terjadi perubahan yang signifikan. Undang-Undang (UU) yang mengaturnya, UU No 8/1971 tentang Pertamina, digantikan UU No 22/2001 tentang Migas. UU Pertamina menerapkan prinsip lex specialis dalam perpajakan hulu migas, sedangkan UU Migas membuka diri dalam hal perpajakan untuk mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Model pelaksanaan bisnis hulu migas tidak lagi dijalankan dengan mekanisme business to business (B to B) antara Pertamina dan kontraktornya, tetapi berganti menjadi government to business (G to B) antara BP Migas (sekarang SKK Migas) dan kontraktor. 

Sistem yang digunakan utamanya tetap kontrak bisnis, yaitu production sharing contract (PSC), tetapi yang menjalankan bukan entitas bisnis. Budaya di korporasi tentu tidak sama dengan di birokrasi. Jika korporasi dapat Iebih fleksibel dan mengedepankan negosiasi, di birokrasi Iebih birokratis karena mengedepankan prosedur. 

Jika korporasi Iebih mengedepankan bagaimana negara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui kesepakatan investasi, birokrasi cenderung Iebih mengarah pada bagaimana negara tidak dirugikan dan tidak ada peraturan yang dilanggar. 

Kegiatan usaha hulu migas, yang merupakan hal bisnis, cenderung diperlakukan menjadi hal bukan bisnis, tetapi administratif Implikasi dari semua itu, sebagaimana berulang kali dikeluhkan para pelaku hulu migas di dalam forurnnya, iklim investasi hulu migas menjadi (sangat) tidak kondusif Jika sebelumnya diperlukan waktu rata-rata kurang dari tujuh tahun, kini perlu waktu hingga 15 tahun dari sejak lapangan migas ditemukan hingga lapangan tersebut berproduksi.

Sangat tidak efisien. Akibatnya, investasi untuk menemukan dan mengembangkan lapangan migas yang baru terus menurun. Produksi dan cadangan migas terus menurun, ekspor menurun dan impor membesar. Jika sebelumnya Indonesia adalah eksportir LNG terbesar dunia dan anggota OPEC yang disegani, kini menjadi nett oil importer dan sebentar lagi akan juga mengimpor gas.

Semua mesti berubah. Jadi, zaman memang sudah berubah. Iklim investasi untuk hulu migas memang tidak akan pernah sama lagi ramahnya dengan dulu, karena kondisi politik-sosial-ekonomi yang melingkupinya memang sudah jauh berbeda. Meskipun tidak sepenuhnya dapat disalahkan, daripada terus-menerus meminta berbagai perlakuan khusus untuk "mengembalikan” kondisi seperti sediakala yang diharapkan, akan lebih baik kiranya industri hulu migas untuk memasukkan semua perubahan itu sebagai country risks yang baru untuk berbisnis hulu migas di Indonesia.

Apalagi, di pemerintahan saat ini, dengan visi energi berkeadilan, jangan harap perlakuan khusus itu agan diberikan. Hanya jika industri hulu migas mampu membuktikan tanpa keistimewaan itu mereka bisa melahirkan terobosan seperti revolusi shale oil dan shale gas di AS, sehingga bisa meningkatkan produksi dan cadangan migas nasional secara signifikan, perhatian, dan perlakuan khusus itu akan datang.

Meskipun demikian, tidak berarti pemerintah juga tidak perlu berbenah. Proses bisnis di industri hulu migas harus kembali diperlakukan dengan pendekatan bisnis sebagaimana mestinya, bukan pendekatan birokratis dan administratif. Bisnis dan investasi adalah persoalan win-win, bukan government win. Jika keduanya tidak berubah, forum apa pun namanya hanya akan sekadar menjadi seremoni belaka.

Kompas, Page-6, Friday, May, 12, 2017