Pertamina Exxon Agrees on Tiung Biru Price

PT Pertamina and ExxonMobil finally agreed on the fair value of the assets of the Tiung Biru Jambaran field project (JTB). The agreement is a continuation of the acquisition of Participation of Exxon participating interest (PI) by Pertamina EP Cepu.

Only, Pertamina EP Cepu (PEPC) President Director Adriansyah claimed not to know the value of the price acquisition  agreement between Pertamina and Exxonmobil.

"I do not know the exact numbers," Adriansyah said

Vice President of Public and Government Affairs of ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto also still reluctant to say in detail how  the value of the grant of management rights or participating interest (PI) in the JTB project.

What is certain according to Erwin after the two companies agree on the price of valuation, then PI in Jambaran Tiung Biru can  be done immediately.

"Immediately, it is close, the question of numbers is no problem," said Erwin.

Earlier, in mid-August 2017, Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam said EXXOnMobil offered valuation at JTB project  worth US $ 121 million for PI of 45%. Pertamina negotiates the price in order to obtain a more favorable price.

With the approval of 45% PI Exxonmobil valuation in the JTB project, the two oil and gas companies are in the final phase of  the completion of the statement agreement.

"There are still some legal languages," Erwin said.

If this process is completed, then Pertamina and PT PLN can already sign the Gas Sales and Purchase Agreement (PJBG).  Pertamina and PLN have just signed a Head of Agreement (HOA) related to gas supply from JTB Field in August 2017.

"We still have to finalize the final settlement agreement with Exxon, and the sale and purchase agreement is signed after the agreement is  completed," Erwin said.

According to the records, the true Jambaran-Tiung Biru project can be economical if the gas price is sold at US $ 7 million  metric British thermal unit (MMBTU) with an increase or escalation of 2% per year since production.

Although the process is still running, but Pertamina plans to start drilling two wells next year. In details, the first well will be  drilled mid-2018 and another well starting in November 2018.

IN INDONESIA

Pertamina Exxon Sepakati Harga Tiung Biru

PT Pertamina dan ExxonMobil akhirnya menyepakati nilai wajar dari aset proyek lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB).  Kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan dari proses akuisisi hak partisipasi alias participating interest (PI) Exxon oleh Pertamina EP Cepu.

Hanya saja, Direktur Utama Pertamina EP Cepu (PEPC) Adriansyah mengaku belum mengetahui nilai kesepakatan akuisisi harga antara Pertamina dan Exxonmobil tersebut.

"Saya tidak tahu angka pastinya," kata Adriansyah

Vice President Public and Goverment Affairs ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto juga masih enggan mengatakan secara detail  berapa nilai pemberian hak pengelolaan atau participating interest (PI) di proyek JTB itu.

Yang pasti menurut Erwin setelah kedua perusahaan menyepakati harga valuasi, maka PI di Jambaran Tiung Biru dapat  dilakukan segera.

"Secepatnya, sudah dekat. Soal angka sudah tidak ada masalah," kata Erwin.

Sebelumnya, pertengahan Agustus 2017 lalu, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menyebut EXXonMobil menawarkan  valuasi di proyek JTB senilai US$ 121 juta untuk PI sebesar 45%. Pertamina melakukan negosiasi harga agar bisa mendapatkan harga  yang lebih menguntungkan.

Dengan sudah disepakatinya valuasi 45% PI Exxonmobil di proyek JTB, maka kedua perusahaan migas tersebut sedang dalam  tahapan penyelesaian final statement agreement. 

"Masih tersisa bahasa-bahasa hukumnya," ujar Erwin.

Jika proses ini selesai, maka Pertamina dan PT PLN sudah bisa melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).  Pertamina dan PLN baru saja menandatangani Head of Agreement (HOA) terkait pasokan gas dari Lapangan JTB pada Agustus 2017 lalu. 

"Kami masih harus menyelesaikan final settlement agreement dengan Exxon. Perjanjian jual beli ditandatangani setelah agreement  selesai," tegas Erwin.

Menurut catatan, sejatinya proyek Jambaran-Tiung Biru bisa ekonomis bila harga gas yang di jual sebesar US$ 7 million metric  British thermal unit (MMBTU) dengan kenaikan atau eskalasi 2% per tahun sejak produksi.

Biarpun prosesnya masih berjalan, namun Pertamina berencana mulai melakukan pengeboran dua sumur pada tahun depan.  Perinciannya, sumur pertama akan dibor pertengahan tahun 2018 dan satu sumur lainnya dimulai November tahun 2018.

Kontan, Page-18, Tuesday, Sept 12, 2017.

Nusantara Regas Optimize Muara Karang Gas

PT Nusantara Regas conducts ground breaking of Muara Karang Peaker gas meter project in Onshore Receiving Facility (ORF)  area of ​​Muara Karang, Jakarta, Monday (11/9). President Director of PT Nusantara Regas Tammy Meidharma explained, this project is a  part of efforts to meet the needs of national gas, especially for the western part of Java.

Furthermore, he explained, the gas meter was built to optimize the supply of gas to a new power plant PJB Muara Karang  Peaker which has a capacity of 500 MW. Nusantara Regas, according to Tammy, has been supplying gas to the PJ B UP Muara Karang  power plant since five years ago.

"We are continuously working to improve the reliability performance of modified projects to meet national gas needs, among others, by building the Muara Karang Peaker gas meter," he said in a press statement on Monday (11/9).

President Commissioner of PT Nusantara Regas Tanudji Darmasakti added, In addition to supporting the new power plant of  PJB Muara Karang Peaker 500 MW, Muara Karang Peaker gas meter development is also part of Nusantara Regas support to PLN for the  achievement of power plant project with total capacity 35,000 MW.

In addition to supplying gas for Muara Karang power plant, Nusantara Regas since 2013 has also supplied gas for other PLN  needs, namely in Tanjung Priok through State Owned Goods (BMN) facility in the form of Ojfshore Muara Karang-Tanjung Priok pipeline.  Then, in early 2017, Nusantara Regas synergized with PT Pertamina Gas to distribute gas to PLN power plant in Muara Tawar. Currently,  Nusantara Regas is also preparing to add gas supply to Indonesia Power Tanjung Priok Project Block V in 2019

Incentive

Previously, Perusahaan Gas Negara (PGN) acknowledged a weakening of domestic gas consumption as a result of slowing  production activity in the industry. To spur sales, Head of Marketing PGN Adi Munandir said it is trying to create products that can  support customers to produce.

"For example, we give incentives to selected industries to keep them in production," said Adi, in Bogor last week.

In addition, he said, the company is also trying to make the efficiency of production and business development. Among others  are through subsidiary PT Gagas Energi Indonesia with initiative development of compressed natural gas (CNG) distribution, retail  liquefied natural gas (LNG), to supply gas for power plant.

Related to the decline in gas consumption, Adi explained, one of the indicators is seen from the report of electricity demand  growth in the second quarter which showed a negative number. This means the demand for gas missed from the projected in the balance  sheet natural gas.

The decline in domestic gas consumption, previously also reflected in the PGN performance report during the first half of this  year. In the period January-June 2017, PGN reap a profit of 50.29 million US dollars or down 67 percent over the same period last year reached 152.45 million US dollars.

IN INDONESIA

Nusantara Regas Optimalkan Gas Muara Karang

PT Nusantara Regas melakukan ground breaking proyek meter gas Muara Karang Peaker di area Onshore Receiving Facility (ORF) Muara Karang, Jakarta, Senin (11/9). Direktur Utama PT Nusantara Regas Tammy Meidharma menjelaskan, proyek ini merupakan  bagian dari upaya memenuhi kebutuhan gas nasional, khususnya untuk wilayah Jawa bagian barat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, meter gas dibangun untuk mengoptimalkan pasokan gas ke pembangkit baru PJB Muara Karang  Peaker yang memiliki kapasitas 500 MW. Nusantara Regas, menurut Tammy, telah memasok gas ke pembangkit listrik PJB Untuk Pembakit Listrik Muara Karang sejak lima tahun lalu.

"Kami terus berupaya meningkatkan performa kehandalan dari proyek-proyek modifikasi untuk memenuhi kebutuhan gas nasional,  antara lain dengan membangun meter gas Muara Karang Peaker ini," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (11/9).

Komisaris Utama PT Nusantara Regas Tanudji Darmasakti menambahkan, Selain untuk mendukung pembangkit baru PJB  Muara Karang Peaker 500 MW, pembangunan meter gas Muara Karang Peaker juga merupakan bagian dari dukungan Nusantara Regas  kepada PLN untuk pencapaian proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 MW.

Selain menyuplai gas untuk pembangkit listrik Muara Karang, Nusantara Regas sejak 2013 lalu juga telah memasok gas untuk  kebutuhan PLN lainnya, yaitu di Tanjung Priok melalui fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa pipa ojfshore Muara Karang-Tanjung  Priok. 

    Kemudian, pada awal 2017, Nusantara Regas melakukan sinergi dengan PT Pertamina Gas untuk menyalurkan gas ke pembangkit  PLN di Muara Tawar. Saat ini, Nusantara Regas juga sedang menyiapkan diri untuk menambah suplai gas ke Indonesia Power Tanjung  Priok Project Block V pada 2019 nanti

Insentif

Sebelumnya, Perusahaan Gas Negara (PGN) mengakui ada pelemahan konsumsi gas domestik sebagai imbas dari melambatnya  aktivitas produksi di industri. Untuk memacu penjualan, Head of Marketing PGN Adi Munandir mengatakan, pihaknya berusaha  menciptakan produk yang dapat mendukung pelanggan berproduksi.

"Misalnya, kita beri insentif pada industri terpilih supaya mereka tetap produksi," kata Adi, di Bogor pekan lalu.

Selain itu, kata dia, perseroan juga berusaha melakukan efisiensi produksi serta melakukan pengembangan usaha. Di antaranya  melalui anak usaha PT Gagas Energi Indonesia dengan inisiatif pengembangan distribusi compressed natural gas (CNG), liquefied natural  gas (LNG) ritel, hingga memasok gas untuk pembangkit tenaga listrik.

Terkait penurunan konsumsi gas, Adi menjelaskan, salah satu indikatornya terlihat dari laporan pertumbuhan permintaan listrik  pada kuartal II yang menunjukkan angka negatif. Ini berarti permintaan terhadap gas meleset dari yang diproyeksikan dalam neraca gas bumi. 

Menurunnya konsumsi gas domestik, sebelumnya juga tergambar dari laporan kinerja PGN selama semester pertama tahun ini.  Pada periode Januari-Juni 2017, PGN meraup laba 50,29 juta dolar AS atau turun 67 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 152,45 juta dolar AS.

Republika, Page-15, Tuesday, Sept 12, 2017.

Contract PL and Keppel not buying and selling Gas

PT PLN (Persero) and Pavilion-Keppel have signed a heads of agreement (HoA) related to logistics study cooperation and  preparation of small-scale liquefied natural gas (LNG) infrastructure. According to the plan, the study was conducted to support PLTG  development in Tanjung Pinang and Natuna.

"So HoA is not a contract sale and purchase of LNG, but for the study preparation of mini LNG infrastructure with the aim of obtaining the most reliable and efficient logistics solution, "said PLN Director Amir Rosidin at PLN Central Building, Jakarta yesterday.

He explained the signing was done at The Palace of Singapore at a bilateral meeting of state leaders in order Indonesia-Singapore cooperation to 50 years. Hope it is in line with uapaya PLN do efficiency for the sake of helping lower the cost of electricity  production (BPP).

"For that reason, feasibility studies are conducted. One of them through HoA, with an offer in order to take advantage of the location  Singapore LNG terminal as the location of LNG hub considering the location of Singapore adjacent to several generating plant location  fuel gas to be built in Sumatra region, "he explained.

In the spirit of BPP decline, PLN is interested to see the utilization of Singapore LNG terminal to be proposed Pavilion-Keppel  that takes advantage of Singapore's proximity to Sumatra. HOA contains activities and intensive discussions about the preparation of the  study in-depth feasibility of LNG distribution for Tanjung Pinang and Natuna.

"If later from the study results obtained high cost, final study without follow-up implementation," he said.

Previously growing information that the signing of HOA with Keppel is to import LNG from Singapore. It is considered a strange  thing because Singapore is not a gas-producing country. Member of House of Representatives Commission VII Ahmad M Ali regrets that  there will be an LNG import contract with, Keppel Offshore & Marine LNG.

 "If indeed there is a contract to import LNG with Keppel Singapore company, it is unfortunate given the size of the cargo Our LNG does  not sell every year, "Ahmad Ali said.

Ministry of Energy and Mineral Resources data, in 2014 non-purchased cargo reached 22 cargoes. That number rose to 66  cargoes in 2016.

IN INDONESIA

Kontrak PL dan Keppel bukan jual Beli Gas

PT PLN (persero) dan Pavilion-Keppel telah menandatangani heads of agreement (HoA) terkait dengan kerja sama studi logistik  dan  penyiapan infrastruktur suplai gas cair (liquefied natural gas/LNG) skala kecil. Menurut rencana, studi dilakukan untuk menunjang  pembangunan PLTG di Tanjung Pinang dan Natuna.

“Jadi HoA ini bukan kontrak transaksi jual beli LNG, melainkan untuk studi penyiapan infrastruktur mini LNG dengan tujuan mendapatkan  solusi logistik yang paling andal dan efisien,” ujar Direktur PLN Amir Rosidin di Gedung PLN Pusat, Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan penandatanganan dilakukan di The Istana Singapura pada pertemuan bilateral pemimpin negara dalam rangka  kerja sama Indonesia-Singapura yang ke 50 tahun. Harapannya itu sejalan dengan uapaya PLN melakukan efisiensi demi membantu  menurunkan  biaya produksi listrik (BPP).

“Untuk itulah berbagai Studi kelayakan dilakukan. Salah satunya melalui HoA, dengan penawaran agar dapat memanfaatkan lokasi  terminal Singapore LNG sebagai lokasi LNG hub mengingat lokasi Singapura berdekatan dengan beberapa lokasi pembangkit berbahan bakar gas yang akan dibangun di wilayah Sumatra,” paparnya.

Dalam semangat penurunan BPP , PLN tertarik melihat pemanfaatan terminal Singapura LNG yang akan diajukan Pavilion-Keppel yang memanfaatkan kedekatan lokasi Singapura dengan Sumatra. HOA berisi kegiatan dan diskusi intensif soal penyusunan studi  kelayakan mendalam mengenai distribusi LNG untuk Tanjung Pinang dan Natuna.

"Jika nantinya dari hasil Studi diperoleh biaya tinggi, studi akhir tanpa tindak lanjut implementasi,” katanya.

Sebelumnya berkembang informasi bahwa penandatangan HOA dengan Keppel ialah untuk mengimpor LNG dari Singapura.  Hal itu dianggap merupakan hal yang aneh karena Singapura bukan merupakan negara penghasil gas.

Anggota Komisi VII DPR Ahmad M Ali menyesalkan bila ternyata akan ada kontrak impor LNG dengan ,Keppel Offshore &  Marine LNG.

 “Jika memang benar ada kontrak impor LNG dengan Keppel perusahaan Singapura, itu sangat disayangkan mengingat besarnya kargo  LNG kita yang tidak laku setiap tahunnya,” kata Ahmad Ali.

Data Kementerian ESDM menyebutkan, pada 2014 kargo tidak terbeli mencapai 22 kargo. Jumlah itu naik menjadi 66 kargo  pada 2016.

Media Indonesia, Page-17, Tuesday, Sept 12, 2017.

Kepodang Force Majeure, Petronas Carigali Muriah Ltd Must Take Responsibility

The gas depreciation of Kepodang Field in Muriah Block still leaves a question mark. Although Petronas calls gas depreciation as force majeure, energy observers judge the Malaysian government company to be responsible for the conditions.

Fahmi Radi, Energy Observer from Gadjah Mada University, argues that if Petronas is a contractor proposing a plant of development (POD) then they should be responsible for the gas shrinkage claimed by the force.

"So did the parties agree on POD," he said.

Furthermore, Fahmi suspects that there are conspiracy efforts in the establishment of gas reserves in the POD that are not in accordance with gas reserves in the field. The production capacity proposed in the POD of 116 mmscfd is estimated to be exhausted in 2021.  While with the status of that field, gas field Kepodang will run out in 2018.

Jugi Prajogio, a member of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas) Committee, said that the field headquarters of Kepodang kahar field is still a debate between Kalimantan Gas (KJG) and Petronas.

"BPH Migas is trying to work out how to utilize this pipeline in the future," he said.

Blogger Agus Purnomo in Petronas Carigali

Information only, Petronas Carigali Muriah Ltd. is the owner of 80% of Kepodang Field shares. PT Perusahaan Gas Negara Tbk  through PT Saka Energi Indonesia owns 20% of the remaining shares.

IN INDONESIA

Kepodang Kahar, Petronas Carigali Muriah Ltd Harus Bertanggung Jawab

Penyusutan gas Lapangan Kepodang di Blok Muriah masih meninggalkan tanda tanya. Biarpun Petronas menyebut penyusutan  gas sebagai force majeure atau kahar, pengamat energi menilai perusahaan Pemerintah Malaysia itu harus bertanggung jawab atas  kondisi yang terjadi.

Fahmi Radi, Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada berpendapat, kalau Petronas merupakan kontraktor yang  mengajukan plant of development (POD) maka mereka harus bertanggung jawab atas terjadinya penyusutan gas yang diklaimnya kahar  itu. 

"Begitu juga yang pihak menyetujui POD," ujar dia

Lebih dari itu, Fahmi menduga ada upaya konspirasi dalam penetapan cadangan gas dalam POD yang tidak sesuai dengan  cadangan gas yang ada di lapangan. Kapasitas produksi yang diajukan dalam POD sebanyak 116 mmscfd diperkirakan habis tahun 2021.  Sementara dengan status kahar tersebut, gas Lapangan Kepodang bakal habis pada tahun 2018.

Jugi Prajogio, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan kondisi kahar Lapangan  Kepodang kahar masih menjadi perdebatan antara Kalimantan Jawa Gas (KJG) dan Petronas. 

"BPH Migas sedang mencoba upaya bagaimana utilitasi pipa ini ke depan," katanya.

Sebagai informasi saja, Petronas Carigali Muriah Ltd. adalah pemilik 80% saham Lapangan Kepodang. Sementara PT Perusahaan Gas  Negara Tbk melalui PT Saka Energi Indonesia memiliki 20% saham sisanya.

Kontan, Page-18, Tuesday, Sept 12, 2017.

PLN: Not Gas Imports, Mutual Cooperation

Gas imports from Singapore continue to trigger pros and cons. State electricity company PT PLN explained the signing of a  head of agreement (HOA) last week with two State firms, Keppel Offshore and Marine and Pavilion Gas, not for gas imports. However, this  is only limited to the study of the utilization of gas facilities together.

According to PLN, the study aims to utilize the location of the Singapore LNG terminal as the location of the LNG hub.  Singapore was chosen with consideration of the location adjacent to several gas-powered plants on the island of Sumatra, primarily for  power plants in Tanjung Pinang and Natuna.

There are three agreements in the HOA, firstly, an agreement to develop a more in-depth feasibility study on LNG distribution.  Second, the agreement to draft a framework for the distribution of LNG owned by PLN from an existing contract. The sources from  domestic Indonesia are then sent to small-scale power plants. Third, the agreement undertakes a study on the development of small-scale  LNG infrastructure.

PLN believes that the existing cooperation in the HoA is based on the principle of equality and mutual benefit of a validity  period of only six months.

"If it is not efficient, stop cooperation and end without efficiency follow-up," said Amir Rosidin, Director of Central Java Regional Business  of PLN at PLN Head Office on Monday (11/9).

IN INDONESIA

PLN: Bukan Impor Gas, Kerjasama Saling Untung

Impor gas dari Singapura terus memicu pro dan kontra. PT Perusahan Listrik Negara atawa PLN menjelaskan penandatanganan  head of agreement (HOA) pekan lalu dengan dua perusahaan Negeri Singa, yakni Keppel Offshore and Marine dan Pavillion Gas bukan untuk impor gas. Namun, ini hanya sebatas Studi pemanfaatan fasilitas gas secara bersama.

Menurut PLN, kajian tersebut bertujuan untuk memanfaatkan lokasi terminal Singapore LNG sebagai lokasi hub LNG.  Singapura dipilih dengan pertimbangan lokasi yang berdekatan dengan beberapa pembangkit berbahan gas di Pulau Sumatra, utamanya  untuk kebutuhan pembangkit listrik di Tanjung Pinang dan Natuna.

Ada tiga kesepakatan dalam HOA tersebut, pertama, kesepakatan untuk menyusun studi kelayakan yang lebih mendalam  mengenai distribusi LNG. Kedua, kesepakatan pembuatan konsep kerangka kerja untuk mendistribusikan LNG milik PLN dari kontrak yang  sudah ada. Sumbernya dari domestik Indonesia lalu dikirim ke pembangkit listrik skala kecil. Ketiga, kesepakatan melakukan Studi  pengembangan infrastruktur LNG skala kecil.

PLN meyakini kerjasama yang ada dalam HoA berdasarkan atas azas kesetaraan dan saling menguntungkan masa berlakunya  hanya enam bulan. 

"Kalau memang tidak efisien, berhenti kerjasamanya dan berakhir tanpa tindak lanjut efisiensi," kata Amir Rosidin, Direktur Bisnis  Regional Jawa Bagian Tengah PLN di Kantor Pusat PLN, Senin (11/9).

Kontan, Page-18, Tuesday, Sept 12, 2017.

ConocoPhillips Runaway, Pertamina Choose Defense

PT Pertamina will retain ownership of the right to manage oil and gas working areas in Block B South Jambi despite ConocoPhillips South Jambi Limited as the operator plans to restore the working area.

President Director of PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi said that it will not follow ConocoPhillips' move to abandon the block that will expire in 2020. According to him, Pertamina will survive in the oil and gas block located in Jambi because it  still has prospects for the integration of operations with another block, namely Jabung Block.

In Block B South Jambi, ConocoPhillips South Jambi Limited is partnering with PetroChina with 30% stake and 25% for  Pertamina. In addition to its continuing gas production, the development of Block B of South Jambi also faces the challenge of high levels  of carbon dioxide (CO2) and its location in contact with protected forests.

In an area of ​​594 square miles near Jambi, the gas from the oil and gas block whose contract expires in 2020 will supply gas to  Singapore Power via pipeline. Meanwhile, its condensate production was flown to Central Ramba and transported to the Plaju Refinery.

From the data of PHE's 2016 annual report, Bay of Low and Geger Kalong fields in South Jambi Block B no longer produce oil  due to depreciation.

"[ConocoPhillips] returns [Block B South Jambil, but we want to take it. We're still there. If we take it, we want to integrate it with Jabung,  "he said on Monday (9/11).

Meanwhile, Jabung Block is still operated by PetroChina international Jabung Limited until 2025. On the block, PHE has a  participation stake of 14.28%.

Based on data from the Special Unit for Upstream Oil and Gas Business (SKK Migas) as of June 30, 2017, Jabung gas production  reached 256 million cubic feet per day (MMscfd) from the target of 258 MMscfd. Earlier, Deputy of Oil and Gas Operations Migas  Fataryani said that Block B South Jambi had operated in 2004 to 2010 with production of 25 MMscfd. Meanwhile, production comes  from Teluk Besar and Geger Kalong fields.

However, production continued to fall until finally the contractor, ConocoPhillips South Jambi Limited, stopped production  activities since 2015. The working area signed in 1990, Fataryani said, is in the process of being returned to the government.

"In the process of relinguishment by COPI [ConocoPhillips]," he said.

Meanwhile, the government has granted the upstream gas price increase from the Corridor Block (ConocoPhillips Grissik  Limited) to be supplied to PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Batam area 1.

EMR Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said that the government's consideration was to raise  the gas price of Grissik's Hand because of the proposed price adjustment from ConocoPhillips.

IN INDONESIA

ConocoPhillips Hengkang, Pertamina Pilih Bertahan

PT Pertamina akan mempertahankan kepemilikan hak kelola wilayah kerja minyak dan gas bumi di Blok B South Jambi kendati ConocoPhillips South Jambi Limited sebagai operator berencana untuk mengembalikan wilayah kerja tersebut.

Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengikuti langkah  ConocoPhillips untuk meninggalkan blok yang akan habis masa kontraknya pada 2020 itu. Menurutnya, Pertamina justru akan bertahan  di blok migas yang berlokasi di Jambi itu karena masih memiliki prospek untuk pengintegrasian operasi dengan blok lain, yakni Blok  Jabung.

Pada Blok B South Jambi, ConocoPhillips South Jambi Limited bermitra dengan PetroChina yang memiliki saham paitisipasi  30% dan Pertamina 25%. Selain karena produksi gasnya yang terus turun, pengembangan Blok B South Jambi juga menghadapi  tantangan tingginya kandungan karbondioksida (CO2) dan lokasinya yang bersinggungan dengan hutan lindung.

Di wilayah seluas 594 mil persegi dekat Jambi ini, gas dari blok migas yang kontraknya akan berakhir pada 2020 itu memasok  gas ke Singapore Power melalui pipa. Sementara itu, produksi kondensatnya dialirkan ke Central Ramba dan diangkut ke Kilang Plaju.

Dari data laporan tahunan 2016 PHE, Lapangan Teluk Rendah dan Geger Kalong di Blok B South Jambi tidak lagi memproduksi  minyak karena terjadi penyusutan.

“[ConocoPhillips] mengembalikan [Blok B South Jambil, tetapi kita mau ambil. Kita masih ada di situ. Kalau itu kita ambil, kita mau  integrasikan dengan Jabung,” ujarnya, Senin (11/9).

Sementara itu, Blok Jabung saat ini masih beroperasi dioperasikan oleh PetroChina international Jabung Limited hingga 2025.  Pada blok tersebut, PHE memiliki saham partisipasi sebesar 14,28%.

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 30 Juni 2017,  produksi gas Jabung tercapai 256 juta kaki kubik per hari (MMscfd) dari target 258 MMscfd. Sebelumnya, Deputi Operasi SKK Migas  Fataryani mengatakan bahwa Blok B South Jambi pernah dioperasikan pada 2004 hingga 2010 dengan produksi 25 MMscfd. Adapun,  produksi berasal dari lapangan Teluk Rendah dan Geger Kalong.

Namun, produksi terus turun hingga akhirnya kontraktor yakni ConocoPhillips South Jambi Limited menghentikan kegiatan  produksi sejak 2015. Wilayah kerja yang ditandatangani pada 1990 itu, ujar Fataryani, sedang dalam persiapan untuk dikembalikan  kepada pemerintah. 

“Dalam proses relinguishment [pelepasan] oleh COPI [ConocoPhillips],” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah telah mengabulkan penaikan harga gas di hulu yang berasal dari Blok Corridor (ConocoPhillips  Grissik Limited) yang akan dipasok ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk. area Batam 1.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan bahwa pertimbangan pemerintah untuk menaikkan harga gas Iapangan  Grissik karena usulan penyesuaian harga dari ConocoPhillips.

Bisnis Indonesia, Page-28, Tuesday, Sept 12, 2017.

Gas Not Completed

Energy commodity trading system

The complicated complexity of the Indonesian natural gas system is urgently simplified so that abundant local supplies can be  enjoyed by user industries at affordable prices and supported by sustainable supplies.

The fulfillment of local supply at an affordable price can also prevent Indonesia from importing gas, considering that Indonesia  is a big gas producing country. Currently, part of natural gas production in the country is still exported abroad. However, on the other  hand, some industrial gas users, such as in North Sumatra, still get high relative prices.

One of the solutions offered by the government to solve the gas problem is by issuing Regulation of Minister of Energy and  Mineral Resources No.45 / 2017 which allows State Electricity Company and Independent Power Purchase (IPP) to import liquefied  natural gas (LNG), if gas price in domestic high.

This solution is utilized by PLN by holding Singapore-based company Keppel Offshore & Marine Limited (Keppel O & M) and  Pavilion Energy, although PLN has confirmed it will not import LNG from Singapore in the near future.

The Head of Agreement (HOA) PLN and Keppel signed in Singapore contain three points. First, the preparation of a more indepth feasibility study related to the distribution of liquefied natural gas to the areas of Tanjung Pinang and Natuna.

Second, the drafting of a framework for distributing LNG owned by PLN from PLN's existing contracts with Indonesian domestic  sources to small-scale power plants in Tanjung Pinang and Natuna.

Third, the development of small-scale LNG infrastructure for the Tanjung Pinang and Natuna areas adjacent to Singapore. This  cooperation has sparked speculation in Indonesia that PLN will import liquefied natural gas from Singapore, something ironic considering  Indonesia is the producer.

"There is no gas and Singapore imports. This is just cooperation to build gas infrastructure. However, we have not determined the price  and the value because it is still in the feasibility study phase, "said PLN Central Business Director Amir Rosidin, Monday (11/9).

Utilization of location proximity can streamline operational costs so as to reduce the cost of production in Sumatra. 

Nevertheless, Executive Director of the Essential Service Reform Institute (IESR) Fabby Tumiwa said the HOA, which began with the study  or study, could end up buying gas from Singapore.

"I suspect the HOA is a clause to buy gas from Singapore. Although so far no infrastructure has been built, and could have been canceled, "he said.

He explained, Keppel is a specialization company of oil and gas supporting infrastructure developers, such as rigs, LNG boats,  and others. Meanwhile, Pavilion Energy was established to become a trader of liquefied natural gas in Asia.

"Why does Indonesia import gas and Singapore without gas? Please note that the Pavilion is a gas aggregator company that has worked  with oil and gas companies such as Petronas and others. "

According to Fabby, the government should make gas aggregator to meet domestic gas needs, so there is no need to import  from other countries.

In contrast, the Natural Gas User Industry Forum (FIPGB) welcomed the plan to import gas from Singapore because the price of  energy in the country is still expensive.

"It is okay to import gas, the condition should be cheaper compared to the price of this energy in Indonesia. If domestic gas tariff continues to be unfriendly, imports become one way out" said FIPGB Chairman Achmad Safiun.

Secretary of Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Susyanto said until now there has  been no recommendation of LNG import from Singapore to PLN.

IN INDONESIA

Gas Belum Tuntas

Persoalan Tata niaga gas bumi yang rumit di Indonesia mendesak disederhanakan, sehingga pasokan lokal yang melimpah bisa  dinikmati oleh industri pengguna dengan harga terjangkau dan didukung oleh suplai yang berkelanjutan.

Pemenuhan pasokan lokal dengan harga terjangkau juga dapat menghindarkan Indonesia dari importasi gas, mengingat  lndonesia adalah negara penghasil gas yang cukup besar.  Saat ini, sebagian produksi gas bumi di dalam negeri masih diekspor ke luar  negeri. Namun, di sisi lain, beberapa industri pengguna gas, seperti di Sumatra Utara, masih mendapatkan harga yang relalif tinggi.

Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi persoalan gas tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan  Menteri ESDM No.45/2017 yang membolehkan PT Perusahaan Listrik Negara dan pengembang listrik swasta (Independent Power  Purchase/IPP) mengimpor liquefied natural gas/LNG, jika harga gas di dalam negeri tinggi.

Solusi ini dimanfaatkan oleh PLN dengan menggandeng perusahaan asal Singapura, Keppel Offshore & Marine Limited (Keppel  O&M) dan Pavilion Energy, meskipun PLN telah menegaskan pihaknya tidak akan mengimpor LNG dari Singapura dalam waktu dekat.

Head of Agreement (HOA) PLN dan Keppel yang telah ditandatangani di Singapura berisi tiga hal. Pertama, penyusunan studi  kelayakan yang lebih mendalam terkait dengan distribusi gas alam cair untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna.

Kedua, pembuatan konsep kerangka kerja untuk mendistribusikan LNG milik PLN dari kontrak eksis PLN dengan sumber  domestik Indonesia ke pembangkit listrik skala kecil di Tanjung Pinang dan Natuna.

Ketiga, pengembangan infrastruktur LNG skala kecil untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna yang letaknya berdekatan  dengan Singapura. Kerja sama ini sempat menimbulkan spekulasi di Indoesia bahwa PLN akan mengimpor gas alam cair dari Singapura,  sesuatu yang ironis mengingat Indonesia adalah penghasilnya.

“Tidak ada impor gas dan Singapura. Ini hanya kerja sama untuk membangun infrastruktur gas. Namun, kami belum menentukan soal  harga dan nilainya karena ini masih dalam tahap studi kelayakan," tegas Direktur Bisnis PLN Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin, Senin  (11/9).

Pemanfaatan kedekatan lokasi dapat mengefisienkan biaya operasional sehingga dapat menurunkan biaya pokok produksi di  Sumatra. Kendati demikian, Direktur Eksekutif Institute Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan HOA, hal yang diawali  dengan kajian atau studi tersebut, bisa saja berakhir pada pembelian gas dari Singapura.

“Saya menduga HOA ini merupakan klausul untuk membeli gas dari Singapura. Walaupun sejauh ini infrastrukturnya belum dibangun, dan bisa saja dibatalkan,” katanya.

Dia menjelaskan, Keppel merupakan perusahaan spesialisasi pengembang infrastruktur penunjang migas, seperti rig, kapal  LNG, dan Iainnya. Adapun, Pavilion Energy memang didirikan untuk menjadi trader gas alam cair di Asia.

“Mengapa Indonesia justru mengimpor gas dan Singapura yang tidak punya gas? Perlu diketahui bahwa Pavilion itu adalah perusahaan  gas agregator yang telah bekerja sama dengan perusahaan migas seperti Petronas dan lain-lain."

Menurut Fabby, seharusnya pemerintah membuat perusahaan gas agregator untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri,  sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain.

Sebaliknya, Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menyambut positif rencana mengimpor gas dari Singapura karena  harga energi tersebut di Tanah Air masih mahal.

“Boleh saja impor gas, syaratnya harus lebih murah dibandingkan dengan harga energi ini di Indonesia, Jika tarif gas dalam negeri terus  tidak bersahabat, impor menjadi salah satu jalan keluar" kata Ketua Umum FIPGB Achmad Safiun.

Sekretaris Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto mengatakan hingga saat ini belum ada rekomendasi  impor LNG dari Singapura untuk PLN.

Bisnis Indonesia, Page-1, Tuesday, Sept 12, 2017.

Taxation still key ob stacle to gross split

Upstream oil and gas investors are still hesitant to fully embrace the government’s revised gross-split scheme as questions on taxations remain unsettled. The recent amendment to the scheme includes greater incentives for contractors in the division of profit  splitting with the government.

While the new rule - namely Energy and Mineral Resources Ministerial Decree No. 52/2017 stipulates that operational costs disbursed by contractors may contribute to the amount of taxes they must pay, it does not specify taxation methods. With such a flaw,  the Indonesian Petroleum Association (IPA) has called on the government to clarify the matter.

IPA president Christina Verchere said that while investors were extremely pleased with the changes made by the government,  uncertainty over the tax issue prevents them from committing to the scheme.

“The IPA [urges] the government to be cautious over creating more uncertainty as it could counter all the good work done to improve the  gross-split mechanism,” she said. “In the end, gross split and taxation impact investor economics.”

Introduced early this year, the gross-split scheme replaces a cost recovery scheme that requires the government to reimburse exploration and exploitation activities conducted by investors.

In a change to the former arrangement, the new scheme has allowed the investors to obtain a base split of 57 percent and 52  percent for oil production and gas production, respectively, which can be adjusted according to the characteristics of the oil or gas field.

The revision is crucial as Indonesia has been grappling with depleting reserves. Official data shows that proven crude oil  reserves in the country dropped to 3.3 billion barrels last year from 3.69 billion in 2013. Moreover, proven gas reserves only reached 101  trillion cubic feet (tcf) in 2016 from 102 tcf three years prior.

Investment in exploration activities, however, were still insignificant, with last year alone seeing only US$ 800 million, down from $1.3  billion in 2012. Responding to the industry’s concerns, Energy and Mineral Resources deputy minister Arcandra Tahar said his office was  working to settle the concerns regarding taxation.

However, the rule will likely be similar to Government Regulation (PP) No. 27/2017 on taxation under cost recovery which provides the  minister with the authority to determine the gross-split sliding scale in a cooperation contract, scrap domestic market obligations (DMO) for investors with approval from the Finance Minister, as well as fiscal incentives.

Arcandra further said that the government was more than open to suggestions from the IPA, and the Finance Ministry had even invited  the latter to discuss its concerns this week.

"The Finance Ministry has invited the IPA to a dialogue on Tuesday to discuss proposals, ideas and input from the Energy and Mineral  Resources Ministry” he said.

World Bank mining specialist Bryan C. Land commended the changes the government had made, but underlined the issue of implementation, which might be trickier than initially projected.

     Moreover, there was a possibility that contract renegotiations would be necessary after submitting the plan of development (POD)  because of the unique economics of each field.

“What I would stress is that while its fiscal aspects partly change, other non-fiscal aspects are veryimportant [.......] Oil companies have  questions on ‘what-ifs,”’ Land said. "So, the more those can be resolved, the better it will become and it is the same challenge for every country. What-ifs create uncertainty”

Jakarta Post, Page-7, Monday, Sept 11, 2017.

PGN Denies Monopoly Gas Industrial Price in Medan

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk continues to provide explanations to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) concerned alleged PGN monopoly in gas pricing in Medan, North Sumatra.

KPPU is examining the practice of brokering that allegedly made the selling price of industrial gas in Medan area expensive.  PGN is one of the companies examined. Head of Marketing PGN Adi Munandir said, PGN continues to provide explanations and the  company works in accordance with the regulations issued by the government. Gas prices in Medan are all set by the Ministry of ESDM  through a Ministerial Decree. PGN has followed all the rules.

"We are not involved in the practice of monopoly or gas brokering in Medan, and the KPPU also has not found strong evidence," he said  in Cisarua, Bogor.

The price of gas in North Sumatra has reached US $ 12 per mmbtu and many industry players in Medan are complaining. PGN  only requested a tariff of US $ 1.35 per mmbtu for pipeline management of 600 km, while the remaining US $ 11 is a cost component  from upstream such as distribution.

It has followed the Minister of Energy and Mineral Resources decree No. 19 of 2009 and the price component is very  transparent.

"The gas price from PGN is very clear and it is not possible to engage in fraudulent practices," he said.

Based on the latest information obtained by PGN, KPPU has started checking gas traders without infrastructure. KPPU continues to seek information and reports about traders. Previously, the Ministry of Industry (Kemenperin) proposed industrial area can  import gas directly.

Minister of Industry Airlangga Hartarto said direct gas imports were proposed, as industrial estates did not receive special gas  allocations or gas price discounts, as previously requested. Later, the price of gas is left to each industrial area.

"So it will depend on import prices and the managers of each industrial area," said Airlangga.

The Ministry of Industry also assesses that the price of gas for the steel industry is still too expensive, although it has been cut  from US $ 7.35 to US $ 6 per mmbtu. Therefore, the Ministry of Industry proposes that the price of steel industry gas will be cut by 31-47% to US $ 3-4 per mmbtu to increase production.

The high gas price makes PT Krakatau Steel Tbk (KS), the largest national steel producer, has not yet operated its crude iron and  steel (slab and billet) factories. As a result, most domestic slab and billet requirements are obtained from imports.

IN INDONESIA

PGN Bantah Monopoli Harga Gas Industri di Medan

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk terus memberikan penjelasan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan monopoli PGN dalam penetapan harga gas di wilayah Medan, Sumatera Utara.

KPPU sedang memeriksa praktik percaloan yang diduga membuat harga jual gas industri di wilayah Medan mahal. PGN  termasuk salah satu perusahaan yang diperiksa. Head of Marketing PGN Adi Munandir mengatakan, PGN terus memberikan penjelasan  dan perusahaan bekerja sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Harga gas di Medan semuanya ditetapkan  Kementerian ESDM melalui keputusan Menteri. PGN sudah mengikuti semua aturan tersebut.

“Kami tidak terlibat praktik monopoli atau percaloan gas di Medan, dan KPPU juga belum menemukan bukti yang kuat,” ujar dia di  Cisarua, Bogor.

Harga gas di Sumatera Utara pernah mencapai US$ 12 per mmbtu dan pelaku industri di Medan banyak yang mengeluh. PGN  hanya meminta tarif US$ 1,35 per mmbtu untuk pengelolaan pipa sepanjang 600 km, sedangkan sisanya US$ 11 merupakan komponen  biaya dari hulu seperti distribusi.

Pihaknya sudah mengikuti keputusan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2009 dan komponen harganya sangat transparan. 

“Harga gas dari PGN sangat jelas dan tidak mungkin terlibat praktik curang,” ujar dia.

Berdasarkan informasi terbaru yang didapat PGN, KPPU sudah mulai memeriksa trader gas tanpa infrastruktur. KPPU terus  mencari keterangan dan laporan tentang trader. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan kawasan industri dapat mengimpor gas secara langsung. 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, impor gas langsung diusulkan, karena kawasan industri tidak  mendapatkan alokasi gas khusus maupun diskon harga gas, seperti yang diminta sebelumnya. Nantinya, harga gas diserahkan kepada  masing-masing kawasan industri.

“Jadi nanti tergantung harga impornya dan pengelola masing-masing kawasan industri,” kata Airlangga.

Kementerian Perindustrian juga menilai, harga gas untuk industri baja masih terlalu mahal, kendati telah dipangkas dari US$  7,35 menjadi US$ 6 per mmbtu. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan harga gas industri baja dipangkas lagi berkisar 31-47% menjadi US$ 3-4 per mmbtu untuk menaikkan produksi.

Harga gas yang masih tinggi membuat PT Krakatau Steel Tbk (KS), produsen baja terbesar nasioal, belum juga mengoperasikan  pabrik besi dan baja kasar (slab dan billet). Alhasil, kebutuhan slab dan billet domestik mayoritas diperoleh dari impor.

Investor Daily, Page-8, Monday, Sept 11, 2017.