Oil and Gas Supporting Industries Take Opportunity

The petroleum and natural gas supporting industries will take advantage of the new policy in oil and gas sharing contracts, the gross split sharing scheme. The government imposes a gross profit-sharing scheme-since the beginning of this year through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 8/2017 on the gross split-sharing contract. The regulation was subsequently revised into Ministerial Regulation No. 52/2017.

The gross split scheme that replaces the net profit sharing (cost recovery) applies only to new contracts. Chairman of the Indonesian Oil and Gas Facility Experts Association (IAFMI) Rudianto Rimbono said that in every policy change there must be some inconvenience, including what happened in the gross split scheme. However, IAFMI members will focus on finding opportunities from the new scheme.

"Every time there is a change, there must be some discomfort, whatever the change is. It's a necessity that exists in all sectors, "he said Friday (20/10).

He asserted that from the beginning it has appealed to the oil and gas industry not to see gross split as negative, but should focus on finding opportunities from the new policy.

According to him, with gross split, there is no longer strict rules that must be followed in the procurement process of oil and gas goods and services. Therefore, the implementation of the gross profit sharing can reduce the bureaucratic chain so that it can accelerate the time of commercialization that is expected to attract investors.

He hoped that the gross profit sharing scheme could be an innovation to improve the investment climate in the upstream oil and gas sector which is still quite depressed with oil prices in the range of US $ 50 per barrel.

In addition, the gross split policy is also expected to reduce business risk and reduce the budget from cost recovery cost so that the state of the oil and gas industry can increase.

In relation to the application of this gross split, the supply chain management is fully left to the contractor of the cooperation contract (KKKS).

INCENTIVE TKDN

Although the gloss split contract does not require limiting the level of domestic components (TKDN) in the procurement of goods and services, the high local content value becomes an incentive for increasing the profit sharing for KKKS.

In terms of EPC contractors and material suppliers, the problems that arise are how to create innovations in response to declining oil and gas project situations in order to survive and compete in a free-market business climate with imported materials and more competitive and cost-competitive foreign labor.

In response to this situation, IAFMI as an entity in the lndonesian oil and gas production facility will host the CEO Talk event with the theme of Opportunities and Challenges of the National Industry of Oil and Gas Supporting the Implementation of the Gross Split Scheme in November 2017.

"This Talk-IAFMI CEO Program is expected to invite oil and gas stakeholders in the country to support and provide inputs so that the implementation can provide real contribution for stakeholders," said Rudianto.

IAFMI Executive Director Edwin Badrusomad said that the dynamics of the procurement process from the standpoint of KKKS and contractors will be discussed in more detail in CEO Talk to explore the opportunities and synergies that stakeholders, such as governments, KKKS, EPC contractors, and vendors, can generate.

Currently, the government is finalizing the government regulations on taxation in the scheme for gross split. In the draft Peratruan Pemerintah, contractors who use the gross profit-sharing contract will get incentives in the form of tax facilities until the work area to achieve production according to field development plan.

Vice Minister of Finance Mardiasmo previously said that for contractors using gross split contracts, there may be fiscal incentives, for imposition of indirect taxes, such as value added tax (VAT) and income tax (PPh), will consider the stages in the management of oil and gas working areas. Deputy Minister of EMR, Arcandra Tahar, said that the gross split scheme will cut the bureaucratic chain.

IN INDONESIA

lndustri Penunjang Migas Ambil Peluang

lndustri penunjang minyak dan gas bumi akan mengambil peluang dari kebijakan baru dalam kontrak bagi hasil migas, yaitu skema bagi hasil kotor atau gross split. Pemerintah memberlakukan skema bagi hasil kotor-sejak awal tahun ini melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil gross split. Regulasi itu kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 52/2017.

Skema gross split yang menggantikan bagi hasil bersih (cost recovery) hanya berlaku bagi kontrak baru. Ketua lkatan Ahli Fasilitas Minyak dan Gas Indonesia (IAFMI) Rudianto Rimbono mengatakan bahwa dalam setiap perubahan kebijakan pasti ada ketidaknyamanan, termasuk yang terjadi dalam skema gross split.  Namun, anggota IAFMI akan fokus untuk mencari peluang dari skema baru tersebut.

“Setiap kali ada perubahan, pasti ada ketidaknyamanan, apa pun bentuk perubahan itu. ltu sebuah keniscayaan yang ada di semua sektor," katanya Jumat (20/10).

Dia menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah mengimbau agar industri migas tidak melihat gross split sebagai hal yang negatif, tetapi sebaiknya fokus mencari peluang dari kebijakan baru tersebut.

Menurutnya, dengan gross split, tidak ada lagi aturan ketat yang harus diikuti dalam proses pengadaan barang dan jasa migas. Oleh karena itu, penerapan bagi hasil kotor dapat mengurangi rantai birokrasi sehingga dapat mempercepat waktu komersialisasi yang diharapkan dapat menarik minat investor.

Dia berharap agar skema bagi hasil kotor dapat menjadi inovasi untuk memperbaiki iklim investasi di sektor hulu migas yang saat ini masih cukup tertekan dengan harga minyak di kisaran US$ 50 per barel.

Selain itu, kebijakan gross split juga diharapkan mampu mengurangi risiko bisnis serta menekan anggaran dari biaya cost recovery sehingga bagian negara dari industri migas dapat meningkat.

Dalam kaitannya dengan penerapan gross split ini, pengelolaan rantai suplai sepenuhnya tetap diserahkan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). 

lNSENTIF TKDN

Walaupun kontrak gloss split tidak mempersyaratkan pembatasan tingkat komponen dalam negeri (TKDN] dalam pengadaan barang dan jasa, nilai kandungan lokal yang tinggi menjadi insentif penambah besaran bagi hasil untuk KKKS.

Dari sisi kontraktor EPC dan penyuplai material, permasalahan yang muncul adalah bagaimana menciptakan inovasi-inovasi dalam merespons situasi proyek migas yang menurun untuk dapat bertahan dan bersaing dalam iklim usaha pasar bebas dengan material impor dan tenaga kerja asing yang lebih kompetitif dan segi harga.

Untuk merespons situasi ini, IAFMI sebagai entitas dalam fasilitas produksi migas lndonesia akan menggelar acara CEO Talk dengan tema Peluang dan Tantangan lndustri Nasional Penunjang Migas dalam Penerapan Skema Gross Split pada November 2017.

“Program CEO Talk-IAFMI kali ini diharapkan dapat mengajak para stakeholder migas di Tanah Air untuk dapat mendukung dan memberikan masukan agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi riil bagi stakeholder terkait," ujar Rudianto.

Direktur Eksekutif IAFMI Edwin Badrusomad mengatakan bahwa dinamika proses pengadaan dari sudut pandang KKKS dan kontraktor akan dibahas secara lebih rinci dalam CEO Talk untuk menggali peluang-peluang dan sinergi yang dapat dimunculkan oleh para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, KKKS, kontraktor EPC, dan vendor.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan finalisasi peraturan pemerintah soal perpajakan dalam skema bagi hasil gross split. Dalam draf Peratruan Pemerintah itu, kontraktor yang menggunakan kontrak bagi hasil kotor akan mendapatkan insentif berupa fasilitas perpajakan hingga wilayah kerja mencapai produksi sesuai rencana pengembangan lapangan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebelumnya mengatakan bahwa untuk kontraktor yang menggunakan kontrak gross split dimungkinkan adanya insentif fiskal, untuk pengenaan pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), akan mempertimbangkan tahapan pada pengelolaan wilayah kerja migas. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menilai skema gross split akan memotong rantai birokrasi.

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, October 23, 2017

Appointment of Inpex Contract Renewal Only Orally

Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Ignatius Jonan confirmed that the extension of Inpex Corporation's contract in Abadi Square, Masela Block until 2055 is not yet official. Jonan explained, meeting himself with Inpex officials in Japan last week only verbally agreed on a contract extension.

As is known, Jonan said last week Inpex will get an additional 27-year contract from the previous contract which will end 2028.

"Yes it is extended next year, this is just an oral agreement," said Jonan after doing groundbreaking and inauguration of PLTGU in Lombok, Friday (20/10).

He disclosed that the verbal contract agreement considers the timing of construction. Construction of the Masela Block development is about 7 years time. Meanwhile, the contract will expire in 2028.

"If not renewed how? Because the remaining ten years, build it alone seven years," he explained.

About the location of the land refinery, Jonan says, he will follow the desire lnpex. Currently, the Masela project is planning stage.

IN INDONESIA

Janji Perpanjangan Kontrak Inpex hanya Secara Lisan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan bahwa perpanjangan kontrak Inpex Corporation di Lapangan Abadi, Blok Masela sampai 2055 belum resmi. Jonan menjelaskan, pertemuan dirinya dengan petinggi Inpex di Jepang pekan lalu hanya secara lisan menyepakati perpanjangan kontrak.

Seperti diketahui, Jonan pekan lalu menyatakan Inpex akan mendapat tambahan kontrak 27 tahun dari kontrak sebelumnya yang akan berakhir 2028. 

"Iya diperpanjangnya memang tahun depan, ini cuma kesepakatan lisan saja," kata Jonan usai melakukan groundbreaking dan peresmian PLTGU di Lombok, Jumat (20/10).

Masela Block - Owner By Inoex Japan

Ia membeberkan, kesepakatan kontrak secara lisan itu mempertimbangkan waktu konstruksi. Konstruksi pengembangan Blok Masela tersebut memburuhkan waktu sekitar 7 tahun. Sementara, kontrak akan habis pada 2028. 

"Kalau tidak diperpanjang bagaimana? karena sisa sepuluh tahun, membangunnya saja tujuh tahun," jelas dia. 

Soal lokasi kilang darat, Jonan bilang, dirinya akan mengikuti keinginan lnpex. Saat ini, proyek Masela tahap perencanaan.

Kontan, Page-14, Monday, October 23, 2017

Irony of Gas Producer Region

Natuna, Kepulauan Riau is an area rich in oil and natural gas resources. There are about 16 oil and gas blocks comprising 5 blocks already in production and 11 in the exploitation stage. But unfortunately the gas produced it has not been able to illuminate the islands in Natuna. Because the electricity in Natuna comes from diesel power plants (PLTD).

Natuna Deputy Regent Ngesti Yuni Suprapti said gas from Natuna Block wells has been exported to Malaysia and Singapore. It has tried to ask for gas rations. But the effort has not produced results.

"We always asked for one, but only one pipe to Singapore and Malaysia. 2016, when President Jokowi here, I convey, I met the Coordinating Minister of Maritime Luhut, also and convey this, "Yuni said in Natuna, Friday (20/10).

Yuni said the President has given direction related to Natuna area development starting from fishery sector, tourism to security defense. For the fishery sector he said Lampa Strait will be a maritime and fishery center. There is already a cooling room and preparations (cold storage) with a capacity of 200 tons. Later there will also place a fish auction.

Then for the tourism sector, Yuni said Natuna is rich in diversity of fish and has a tourist location under the sea. He mentioned that there are 22 locations of shipwrecks from China that are sinking in Natuna waters. The wreck became the best spot for diving. Yuni had already set the island of Senoa as a pilot island tourist area.

But Yuni said, there are few obstacles in the development of tourism because it collided with the defense and security sector. Do not let tourism activities disrupt the security of state borders and vice versa.

"We are coordinating this on Spatial and territory," she said.

He said the entire development in the Natuna region is certainly to be supported with the availability of electricity supplies. The main thing that is often asked by the developers is about electricity. Yuni appreciates PLN's continued efforts trying to meet the electricity needs in the islands of Natuna.

"Of the 154 islands only 27 islands are inhabited," she said.

Meanwhile, Human Resources Manager (SDM) and General PLN Riau and Riau Islands Dwi Suryo Abdullah said the gas supply from Natuna can be used for power plant. He said one Million Metric British Thermal Unit (MMBTU) gas capable of generating electricity equivalent to 5 megawatts (MW).

"If Natuna can be 5 MMBTU it can be 25 MW So we can turn off all the diesel," he said.

Dwi said if Natuna get the gas quota then it must be converted into compressed natural gas (CNG) which is then stored into the tube. Later the gas cylinders will be distributed to PLN plants spread across the islands of Natuna. He said with the gas supply, the diesel engine will be replaced by a gas engine.

"PLN's subsidiary, PLN Batam has been able to produce gas engines," he said.

He said PLN is committed to support the development of Natuna area through the provision of 27 islands power will be illuminated with 84 PLTD until the end of this year. Dwi hope many business growing in Natuna so that electricity can be fully absorbed.

IN INDONESIA

Ironi Daerah Penghasil Gas

Natuna, Kepulauan Riau merupakan daerah dengan kaya akan sumber minyak bumi dan gas alam. Terdapat sekitar 16 blok migas yang terdiri 5 blok sudah berproduksi dan 11 dalam tahap eksploitasi. Namun sayangnya gas yang dihasilkan itu belum mampu menerangi pulau-pulau di Natuna. Pasalnya listrik yang ada di Natuna berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan gas dari sumur-sumur Blok Natuna selama ini diekspor ke Malaysia maupun Singapura. Pihaknya sudah berusaha meminta jatah gas. Namun usaha itu belum membuahkan hasil. 

“Dari dulu kami minta, tapi pipanya cuma satu ke Singapura dan Malaysia. 2016 ketika Presiden Jokowi kesini, saya sampaikan, saya ketemu Menteri Koordinator Maritim Luhut, juga dan sampaikan ini," kata Yuni di Natuna, Jumat (20/10) .

Yuni menuturkan Presiden sudah memberi arahan terkait pengembangan kawasan Natuna mulai dari sektor perikanan, pariwisata hingga pertahanan keamanan. Untuk sektor perikanan dia bilang Selat Lampa akan menjadi sentra kelautan dan perikanan. Sudah terdapat ruang pendingan dan olahan (cold storage) dengan kapasitas 200 ton. Nantinya akan terdapat pula tempat pelelangan ikan.

Kemudian untuk sektor pariwisata, Yuni mengungkapkan Natuna kaya akan keberagaman ikan serta memiliki lokasi wisata bawah laut. Dia menyebut ada 22 titik lokasi kapal asal Tiongkok yang karam di Perairan Natuna. Bangkai kapal itu menjadi spot terbaik untuk Wisata menyelam (diving). Yuni pun sudah menetapkan Pulau Senoa sebagai pulau percontohan kawasan wisata.

Namun Yuni mengatakan, ada sedikit kendala dalam pengembangan wisata lantaran berbenturan dengan sektor pertahanan keamanan. Jangan sampai kegiatan pariwisata mengganggu pengamanan perbatasan negara dan begitu pula sebaliknya. 

“Kami sedang koordinasikan ini mengenai Tata ruang dan wilayah,” ujarnya.

Dikatakannya seluruh pengembangan di Wilayah Natuna ini tentunya harus didukung dengan ketersediaan pasokan listrik. Hal utama yang sering ditanyakan para pengembang tersebut yakni mengenai listrik. Yuni mengapresiasi upaya PLN yang terus berusaha mencukupi kebutuhan listrik di pulau-pulau Natuna. 

“Dari 154 pulau hanya 27 pulau yang berpenghuni,” ujarnya.

Sementara itu Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Dwi Suryo Abdullah mengatakan pasokan gas dari Natuna itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Dia bilang satu Million Metric British Thermal Unit (MMBTU) gas mampu menghasilkan listrik setara dengan 5 megawatt (MW). 

“Kalau Natuna dapat 5 MMBTU saja sudah dapat 25 MW Maka bisa kami matikan semua PLTD,” ujarnya.

Dwi menuturkan bila Natuna memperoleh jatah gas maka itu harus diubah menjadi compressed natural gas (CNG) yang kemudian disimpan ke dalam tabung. Nantinya tabung gas tersebut akan didistribusikan PLN ke pembangkit yang tersebar di pulau-pulau Natuna. Dia bilang dengan adanya pasokan gas itu maka mesin PLTD akan diganti oleh mesin gas.

“Anak usaha PLN yakni PLN Batam sudah mampu memproduksi mesin gas,” tuturnya.

Dikatakannya PLN berkomitmen menyokong pengembangan kawasan Natuna melalui penyediaan listrik 27 pulau akan diterangi dengan 84 PLTD hingga akhir tahun ini. Dwi berharap banyak usaha yang semakin tumbuh di Natuna sehingga listrik dapat terserap sepenuhnya.

Investor Daily, Page-9, Saturday, October 21, 2017

Inpex Gets Contract Extension

Inpex Corporation Ltd received a contract extension to operate the Masela Block. The extension of the contract was awarded by Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan when he met Inpex Corp CEO Toshiaki Kitamura in Tokyo, Japan earlier this week.

Inpex pocketed a 27-year contract extension after the operating contract expires in 2028. This means that Inpex will operate in the Masela Block until 2055. Jonan said the extension of Inpex's operations contract in Masela Block consists of a 20-year contract extension agreement and seven years of transition compensation from offshore gas development into offshore refineries onshore)

"The extension of this contract as compensation for changes in the scheme of refinery development," said Jonan, Karnis (19/10).

In addition to the agreement on contract extension, the government and Inpex also agreed on the selection of the location of the refinery.

"The government has given Inpex the opportunity to choose the location of an LNG plant on land," he said.

Long discussions related to the discussion of the Masela Block contract have been ongoing since the beginning of 2017. The plan to make the downstream industry of Masela Block was enlivened by involving three downstream gas industries to absorb gas production.

Pre-FEED will be an important step to formulate revised field development plan (POD). As previously known, the PoD revision was made to increase LNG production capacity while still using the floating refinery scheme. The government agreed on preFEED with one option of production capacity and one island. The LNG plant capacity is set at 9.5 million tons per year (MTPA) and pipe gas production reaches 150 million cubic feet per day (MMSCFD).

The Masela Block, signed in 1998, is managed by Inpex as operator with 65 percent ownership and Shell Upstream Overseas Services 35 percent. The Indonesian government hopes that Inpex will immediately start the Masela project. While in Japan, Jonan also met LNG Japan Corporation on Monday (16/10), to convey the policy of Indonesia gas purchases longer term contract with fixed volume.

"The main policy of Indonesian gas is prioritized for domestic smuggling, after which the rest is exported," said Head of Information Communication and Cooperation Bureau of Ministry of Energy and Mineral Resources Dadan Kusdiana.

When meeting LNG Japan, Jonan also requested that a more detailed discussion with SKK Migas to reduce the cost of the Tangguh LNG project. Similarly, Benoa LNG, Jonan said, the shipping price is very expensive, so efforts to reduce prices need to be done immediately.

Meanwhile, Jonan met Tokyo Gas on Tuesday (17/10), requested the support of the Government of Indonesia for the LNG study in Sulawesi. Including support for legislation in Indonesia to encourage gas business. 

     Currently, Tokyo Gas is being study on LNG development in Sulawesi and committed to accelerate the completion of its studies. He explained that Tokyo Gas plans to build LNG in Indonesia and is studying in Sulawesi. Tokyo Gas with Pertamina is also running Bojanegara LNG development project, Banten.

"At a meeting with Tokyo Gas, ESDM Minister Ignatius Jonan again stressed the importance of efficiency" he said.

IN INDONESIA

Inpex Kantongi Perpanjangan Kontrak

Inpex Corporation Ltd mendapat perpanjangan kontrak untuk mengoperasikan Blok Masela. Perpanjangan kontrak tersebut diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat menemui CEO Inpex Corp Toshiaki Kitamura di Tokyo, Jepang, awal pekan ini.

Inpex mengantongi perpanjangan kontrak selama 27 tahun setelah kontrak operasi habis pada 2028 mendatang. Artinya, Inpex akan beroperasi di Blok Masela hingga 2055. Jonan mengatakan, perpanjangan kontrak operasi Inpex di Blok Masela terdiri atas kesepakatan 20 tahun perpanjangan kontrak dan tujuh tahun kompensasi masa peralihan dari pengembangan gas alam cair di lepas pantai (offshore) menjadi di kilang darat (onshore)

"Perpanjangan kontrak ini sebagai kompensasi adanya perubahan skema pengembangan kilang," kata Jonan, Karnis (19/10).

Selain kesepakatan soal perpanjangan kontrak, pemerintah dan Inpex juga menyepakati soal pemilihan lokasi kilang. 

"Pemerintah memberikan keleluasaan Inpex memilih lokasi kilang LNG di darat," katanya.

Diskusi panjang terkait pembahasan kontrak Blok Masela sudah berlangsung sejak awal 2017. Rencana untuk bisa membuat industri hilir Blok Masela ini pun sempat tercuat dengan melibatkan tiga industri hilir gas untuk bisa menyerap produksi gas.

Pra-FEED akan menjadi tahapan penting untuk memformulasikan revisi rencana pengembangan lapangan (POD). Seperti diketahui, sebelumnya revisi PoD dilakukan untuk menambah kapasitas produksi LNG ketika masih menggunakan skema kilang terapung. Pemerintah menyepakati preFEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau. Kapasitas kilang LNG ditetapkan 9,5 juta ton per tahun (MTPA) dan produksi gas pipa mencapai 150 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Blok Masela yang ditandatangani pada 1998 dikelola Inpex sebagai operator dengan kepemilikan 65 persen dan Shell Upstream Overseas Services 35 persen. Pemerintah Indonesia berharap Inpex segera memulai proyek Masela. Selama di Jepang, Jonan juga bertemu pihak LNG Japan Corporation pada Senin (16/10), untuk menyampaikan kebijakan pembelian gas Indonesia berjangka waktu kontrak lebih lama dengan volume tetap.

"Kebijakan utama gas Indonesia itu diutamakan untuk permenuhan dalam negeri, setelah itu sisanya diekspor," kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.

Saat bertemu LNG Japan, Jonan juga meminta agar dilakukan diskusi lebih detail dengan SKK Migas untuk menurunkan biaya proyek LNG Tangguh. Demikian pula dengan LNG Benoa, Jonan mengemukakan, harga pengapalannya sangat mahal, sehingga usaha-usaha penurunan harga perlu segera dilakukan.

Sedangkan, Jonan saat bertemu pihak Tokyo Gas, Selasa (17/ 10), diminta dukungan Pemerintah Indonesia atas studi LNG di Sulawesi. Termasuk dukungan agar peraturan perundangan di Indonesia dapat mendorong bisnis gas. 

     Saat ini, Tokyo Gas sedang studi pembangunan LNG di Sulawesi dan berkomitmen mempercepat penyelesaian studinya. Dia menjelaskan, Tokyo Gas rencananya akan membangun LNG di Indonesia dan sedang Studi di Sulawesi. Tokyo Gas bersama Pertamina juga sedang menjalankan proyek pembangunan LNG Bojanegara, Banten. 

"Pada pertemuan dengan Tokyo Gas, Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali menekankan pentingnya efisiensi" ujarnya.

Republika, Page-16, Friday, October 20, 2017

Contract Renewal Masela Crash With Regulation

PT Pertamina is interested in managing the Masela Block, Arafuru Sea, Maluku

Hopefully this promise is not just sweet in the mouth. Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan promised to get an additional contract for 27-year-old Masela Block to Inpex Corp.

Masela Block-Owner by Inpex Corporation Ltd. Japan

The promise Jonan said when to Japan 16-18 October 2017; This means that Inpex, whose contract expires in 2028, can manage the Masela Block until 2055. Met with Inpex Corp CEO Toshiaki Kitamura, in Tokyo, Japan Tuesday (17/10), there are three decisions related to Masela Block.

First, the government still asks Inpex to develop LNG onshore in accordance with President Jokowi's instructions.

Secondly, the Government will grant a 20-year extension to Inpex plus 7 years as compensation for changes in the development of an LNG plant from a floating scheme to a land.

Third, the government gives the Inpex the flexibility to choose the location of the landfill for the LNG plant.

"This Inpex-related decree will extend the 20-year extension due to the expiry of its contract period, plus 7 years as compensation to change the floating refinery scheme to become a land refinery," said Jonan in a written statement on Thursday (19/10).

Only the additional appointment of Ignatius Jonan's contract was hampered by the rules. In the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 15/2015 which was subsequently amended to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 30/2016 on the Management of Oil and Gas Working Areas to End the Contract of Work, states that the extension of the contract can only be made 10 years before the contract expires.

That is, Inpex can only submit additional proposals contracts in 2018. Contract renewal should also refer to two conditions. First, Article 15 states that if Pertamina does not propose to participate in the management of the Masela Block, the Director General of Oil and Gas can continue the proposal for the extension of the Inpex contract.

Secondly, Article 17 states that the government will process the Inpex proposal by no later than one year before the Inpex contract expires or it can be decided in 2027. Or it could be decided in 2018.

Dadan Kusdiana ESDM Ministry spokesman added, the proposed extension before the 10-year contract expires can be done if the contractor is bound by the purchase agreement of natural gas.

"We are waiting for the process of formality in the near future," he said.

The formal follow-up of the decision is processed by Letter or proposal for extension of contract by Inpex. Moch N. Kurniawan, Senior Media Specialist, Inpex Corporation revealed that it knows the extension of the Masela block contract from the media. However lnpex will continue to discuss the matter with the government over contract renewal.

Upstream Director of PT Pertamina Syamsu Alam said that Pertamina once sent a Letter to Inpex regarding interest in Masela Block.

"But until now there has been no answer from the letter or further discussion," he said. At that time Pertamina is even ready to buy 10% stake in Masela Block.

IN INDONESIA

Perpanjangan Kontrak Masela Terbentur Aturan

PT Pertamina berminat kelola Blok Masela, Laut Arafuru, Maluku

Semoga janji ini tidak sekadar manis di mulut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berjanji mendapatkan tambahan kontrak bagi Blok Masela 27 tahun kepada Inpex Corp.

Janji tersebut Jonan ucapkan saat ke Jepang 16-18 Oktober 2017; Ini artinya, Inpex yang kontraknya habis 2028 bisa mengelola Blok Masela hingga 2055. Bertemu dengan CEO Inpex Corp Toshiaki Kitamura, di Tokyo, Jepang Selasa (17/10), ada tiga keputusan terkait Blok Masela.

Pertama, pemerintah tetap minta Inpex untuk mengembangkan LNG di darat sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. 

Kedua, Pemerintah akan memberikan perpanjangan 20 tahun ke Inpex ditambah dengan 7 tahun sebagai kompensasi atas perubahan pengembangan kilang LNG dari skema terapung menjadi darat. 

Ketiga, pemerintah memberikan keleluasaan kepada Inpex untuk memilih sendiri lokasi tempat pembangunan kilang LNG darat tersebut.

"Keputusan terkait Inpex ini, akan memberikan perpanjangan 20 tahun karena sudah hampir habis masa kontraknya. Ditambah 7 tahun sebagai kompensasi mengubah skema pengembangan kilang terapung menjadi kilang darat," kata Jonan dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/ 10).

Hanya janji tambahan kontrak Ignasius Jonan itu terhambat aturan. Dalam Peraturan Menteri ESDM No 15/2015 yang kemudian diperbaharui ke Peraturan Menteri ESDM Nomor 30/2016 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, menyatakan pengajuaan perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan 10 tahun sebelum masa kontrak habis.

Artinya, Inpex hanya bisa mengajukan proposal tambahan kontrak pada 2018. Perpanjangan kontrak juga harus mengacu dua syarat. Pertama, pada pasal 15 disebutkan, bahwa jika Pertamina tidak mengusulkan ikut dalam pengelolaan Blok Masela, Dirjen Migas bisa meneruskan proposal perpanjangan kontrak Inpex.

Kedua, pada pasal 17 menyebutkan, pemerintah akan memproses proposal Inpex selambatnya satu tahun sebelum masa kontrak Inpex berakhir atau bisa memutuskan pada 2027. Atau bisa saja langsung memutuskan pada 2018.

Dadan Kusdiana Juru Bicara Kementerian ESDM menambahkan, pengajuan perpanjangan sebelum 10 tahun kontrak berakhir bisa saja dilakukan apabila kontraktor terikat dengan kesepakatan jual beli gas bumi.

"Kita tunggu proses formalitas dalam waktu dekat," kata dia.

Tindak lanjut formil dari keputusan tersebut diproses berdasarkan Surat atau proposal permohonan perpanjangan kontrak oleh Inpex. Moch N. Kurniawan, Senior Specialist Media Relations, Inpex Corporation mengungkapkan, pihaknya mengetahui perpanjangan kontrak blok Masela itu dari media. Namun lnpex masih akan terus mendiskusikan soal itu dengan pemerintah atas perpanjangan kontrak.

Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam bilang Pertamina pernah mengirim Surat ke lnpex tentang ketertarikan di Blok Masela. 

"Tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari surat tersebut maupun pembicaraan lebih lanjut," ujarnya. Saat itu Pertamina bahkan siap membeli 10% saham Blok Masela.

Kontan, Page-14, Friday, October 20, 2017

Until October, Oil and Gas Production Below Target

In the implementation of upstream oil and gas (oil and gas) business activities, production achievement until mid-October is still below the target of the State Budget (APBN) 2017. The government itself targets oil production in APBN 2017 of 815,000 barrels per day (bpd) and natural gas production of 7,821 million standard cubic feet per day (mmscfd).

Head of Program and Communications Division of Upstream Oil and Gas Upstream Business Unit (SKK) Migas Wisnu Prabawa Taher explained that oil production as of October 12, 2017 is 805,000 barrels per day (BOPD) and gas production is 7599 mmscfd.

"Total oil and gas production reached 2.16 million barrels oll equivalent per day (BOEPD)," said Wisnu. Unfortunately, he did not specify how much oil and gas production this October.

According to him, the achievement of oil and gas production in mid-October is only 98% of the target. Wisnu did not mention the cause of the unfulfilled oil and gas production target. Wisnu just said SKK Migas is optimistic that oil and gas production target in APBN 2017 can be achieved.

"Year to date for oil and gas production is still relatively stable, achieving about 98% of the target, Insha Allah end of year oil and gas production can reach the target," he added.

IN INDONESIA

Hingga Oktober, Produksi Migas di Bawah Target

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas), pencapaian produksi sampai pertengahan Oktober ini masih di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Pemerintah sendiri menargetkan, produksi minyak dalam APBN 2017 sebesar 815.000 barel per hari (bph) dan produksi gas bumi sebesar 7.821 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas Wisnu Prabawa Taher menjelaskan, produksi minyak per 12 Oktober 2017 sebanyak 805.000 barel per hari (BOPD) dan produksi gas sebesar 7599 mmscfd.  

"Total produksi migas mencapai 2,16 juta barrel oll equivalent per day (BOEPD)," terang Wisnu. Sayangnya, ia tidak merinci berapa produksi minyak dan gas hingga Oktober ini.

Menurutnya, pencapaian produksi migas di pertengahan Oktober ini hanya 98% dari target. Wisnu tidak menyebut penyebab tidak tercapainya target produksi migas. Wisnu hanya bilang SKK Migas optimistis target produksi migas dalam APBN 2017 bisa tercapai.  

"Year to date untuk produksi migas masih relatif stabil, pencapaian sekitar 98% terhadap target. Insya Allah akhir tahun produksi migas bisa mencapai target," imbuhnya.

Kontan, Page-14, Friday, October 20, 2017

Inpex contract in Masela Block is extended to 27 years

Inpex Coorporation Ltd obtained a contract extension to operate the Masela Block from the Indonesian government after a visit by Minister of Energy and Mineral Resources, lgnating Jonan to Japan on Monday (16/10).

Inpex gets a contract extension for 27 years after the operating contract runs out in 2028. This means that Inpex will operate in Masela Block until 2055.

ESDM Minister Ignatius Jonan said the extension of Inpex's operations contract in Masela Block consisted of a 20-year contract extension agreement and seven years of transition compensation from offshore or offshore refinery to onshore or onshore refineries.

"This Inpex-related decree will give Inpex a 20-year extension due to its contract termination, plus seven years as compensation to change the floating refinery scheme to a land refinery," said Jonan, Thursday (19/10).

The long discussions related to the discussion of the Masela Block contract have been carried out by the government since the beginning of 2017. The plan to make the downstream industry of Masela Block was also emerging by involving three downstream gas industries to absorb gas production of Masela Block.

With the acquisition of an Inpex permit to operate the Masela Block, at least the Masela Block will produce 150 mmscfd of pipe gas. While the LNG plant capacity is 9.5 mtpa. Currently, Inpex is obliged to complete the pre-project finalization or pre-FEED pre-FEED from the coast to become a land refinery. Pre-FEED will be an important step to formulate revised field development plan (POD).

IN INDONESIA

Kontrak Inpex di Blok Masela Diperpanjang Hingga 27 Tahun

Inpex Coorporation Ltd mendapatkan perpanjangan kontrak untuk mengoperasikan Blok Masela dari pemerintah Indonesia usai lawatan Menteri ESDM, lgnasius Jonan ke Jepang, Senin (16/10).

Inpex mendapatkan perpanjangan kontrak selama 27 tahun setelah kontrak operasi habis pada 2028 mendatang. Artinya, Inpex akan beroperasi di Blok Masela hingga tahun 2055 mendatang. 

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan perpanjangan kontrak operasi Inpex di Blok Masela ini terdiri dari kesepakatan 20 tahun perpanjangan kontrak dan tujuh tahun kompensasi masa peralihan dari offshore atau kilang lepas pantai ke onshore atau kilang darat.

"Keputusan terkait Inpex ini, akan memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex karena sudah hampir habis masa kontraknya. Ditambah dengan tujuh tahun sebagai kompensasi mengubah skema pengembangan kilang terapung menjadi kilang darat," ujar Jonan, Kamis (19/10).

Diskusi yang panjang terkait pembahasan kontrak Blok Masela ini setidaknya sudah dilakukan pemerintah sejak awal 2017. Rencana untuk bisa membuat industri hilir Blok Masela ini pun sempat muncul dengan melibatkan tiga industri hilir gas untuk bisa menyerap produksi gas Blok Masela.

Dengan diperolehnya perpanjangan izin Inpex untuk mengoperasikan Blok Masela ini, maka setidaknya Blok Masela akan memproduksi gas pipa sebesar 150 mmscfd. Sedangkan kapasitas kilang LNG sebesar 9,5 mtpa. Saat ini pihak Inpex berkewajiban untuk bisa menyelesaikan prapendefinisian proyek atau pre front end engineering design (pre-FEED) yang semula lepas pantai menjadi kilang darat. Pra-FEED akan menjadi tahapan penting untuk memformulasikan revisi rencana pengembangan lapangan (POD).

Harian Bangsa, Page-4, Friday, October 20, 2017

Fishermen from Six Villages Demonstration at Offshore Oil and Gas Drilling Sites

Hundreds of fishermen representatives of 6 Villages Camplong Village, Sampang District conducted a demonstration on the high seas near the location of drilling activities of Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). They are demanding the status of 6 villages, which until now have not been determined affected areas, Thursday (19/10).

According to Taufik, Camplong District Head-Sampang when met at his office, he justified the demonstration in the middle of the sea where HCML activity. The demonstration was conducted by the representatives of 6 villages, namely Dharma Camplong Village, Taddan Village, Banjar Talela Village, Tambaan Village, Tanjung Village and Sejati Village, Canplong District. Based on the notification letter that goes to Sampang Police, mass action amounted to 6000 people.

"Indeed before the demonstration, we as Head of Camplong Subdistrict once asked for signature only limited to know, related protest letter from fishermen representatives in the name of 6 villages, they demanded to the HCML for their Village entered as the affected area, the letter is sent directly to the HCML and a copy of the letter to the Regent of Sampang, in principle conveying that aspiration may be okay, which is important not anarchic, Taufik said.

While in a separate place, Ali One of the HCML staff at Sampang when confirmed, he said the demands of the 6 villages were for their village to be put in the affected area. Whereas the provisions are regulated in the Environmental Impact Assessment (AMDAL) document, Document compiled by the Consultant Team, not by the SKK Migas, let alone HCML.

Based on data collected, HCML activity is offshore Sampang District. The peak production of BD field is 100 million standard cubic feet per day (MMSCFD) and 7,000 barrels of condensate per day.

Gas distribution to PT PGN began on July 26, 2017. The gas by PGN is utilized to support industrial activities in East Java. Currently gas absorption ranges from 80-40 MMSCFD and condensate at 3,000 barrels per day.

IN INDONESIA

Nelayan Enam Desa Demo Lokasi Pengeboran Migas Lepas Pantai

Ratusan nelayan perwakilan 6 Desa Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang melakukan aksi demo di laut lepas dekat lokasi aktifitas pengeboran Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Mereka menuntut status 6 Desa yang hingga saat ini belum ditetapkan daerah terdampak, Kamis (19/10). 

Menurut Taufik, Camat Camplong-Kabupaten Sampang saat ditemui di kantornya, ia membenarkan adanya aksi demo di tengah laut tempat aktifitas HCML. Demo dilakukan oleh perwakilan nelayan 6 desa yakni Desa Dharma Camplong, Desa Taddan, Desa Banjar Talela, Desa Tambaan, Desa Tanjung dan Desa Sejati, Kecamatan Canplong. Berdasarkan Surat pemberitahuan yang masuk ke Polres Sampang , massa aksi berjumlah 6000 orang.

"Memang sebelum melakukan aksi demo, kami selaku Camat Camplong pernah dimintai tanda tangan hanya sebatas mengetahui, terkait Surat protes dari perwakilan nelayan yang mengatasnamakan 6 desa, mereka menuntut pada pihak HCML agar Desa mereka dimasukkan sebagai daerah terdampak, Surat tersebut dikirimkan langsung pada pihak HCML dan salinan surat ke Bupati Sampang, pada prinsipnya menyampaikan aspirasi itu boleh boleh saja, yang penting tidak anarkis, kata Taufik.

Sementara di tempat terpisah, Ali Salah satu staf HCML di Sampang saat dikonfirmasi, ia mengatakan tuntutan 6 desa tersebut agar desa mereka dimasukkan ke dalam area terdampak. Padahal ketentuan itu diatur dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen yang disusun oleh Tim Konsultan, bukan oleh SKK Migas apalagi HCML.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, aktifitas HCML berada dilepas pantai Kabupaten Sampang. Produksi puncak lapangan BD sebesar 100 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 7.000 barel kondensat per hari.

Penyaluran gas ke PT PGN dimulai pada tanggal 26 Juli 2017. Gas tersebut oleh PGN dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan industri di Jawa Timur. Saat ini penyerapan gas berkisar 80-40 MMSCFD dan kondensat sebesar 3.000 barel per hari.

Bhirawa, Page-8, Friday, October 20, 2017

Japan Spends US $ 10 Billion on LNG

The Government of Japan is committed to spend US $ 10 billion to develop the liquefied natural gas (LNG) market in Asia.

Japan is currently one of the largest LNG consumers in the world. The assistance from Japan is also for the development of human resources related to the LNG market. Japanese Minister of Energy, Trade and Industry Himshige Seko said

that aid is disbursed through the government and the private sector.

"The investment support is to finance the development and production of liquefied natural gas [LNG] from upstream to downstream," he said at the opening of the 2017 LNG Producer-Consumer Conference in Tokyo on Wednesday (18/10).

According to him, the funds spent are allocated for the development of LNG terminals, gas-fired power plants and visiting facilities to boost energy demand in Asia. This effort has been augmented by efforts to provide capacity building for human resources if needed by countries in need. In this regard, Japan is committed to training 500 experts for LNG development projects for 5 years.

Seko said the offer came to light after the discovery between Seko and US Energy Secretary Rick Perry in June. In the meeting it was agreed that the two countries would work together to expand the LNG market in Asia. The expansion of LNG markets in Asia will certainly create demand for LNG supplies from the United States.

"Globally the LNG needs are increasing dramatically and the development trend will continue, especially in Asia," he said.

Seko revealed, currently the main issue for LNG consumers is the price. The Japanese government's attention to the issue began after the devastating earthquake and tsunami on the east coast of Tohoku in 2011. The natural disaster caused the import of LNG to the country of the Sunrise to rise dramatically as all nuclear reactors that had been supplying energy were turned off. US Undersecretary of Energy and Brouillette said Japan's plan to provide investment assistance to build LNG facilities is fantastic.

"I am grateful that Seko Minister himself announced that we see Japan not only as a regular customer as well as partners and investors for infrastructure development," he said.

According to him, many areas in Asia Pacific which are the source of growth of LNG market still lack of terminal facilities and infrastructure to increase LNG import. Fatih Birol, Executive Director of International Energy Agency, revealed that within the next 5 years, 40% of gas production comes from Uncle Sam's country.

He said over the past 10 years the trend of LNG consumption is increasing. This is marked by the increasing number of countries importing these commodities.

"In 2005 only five countries imported. Now, exactly last year, it increased to 39 countries. Predicted in 2022 will be 48 countries, "he said.

This increase will make efforts to secure supply of concerns by exporting countries and LNG producing countries.

EAST INDONESIA

Meanwhile, in the presence of LNG Producer-Consumer Conference 2017, ESDM Minister Ignasius Jonan said in his presentation, it is important to develop LNG infrastructure in eastern Indonesia is not a big producer in LNG, but we become one of the players in the LNG market, "he said .

Jonan added that the government's commitment to provide domestic gas supplies has not changed.

"President [Joko Widodo] has instructed that domestic gas can be more efficient."

Related to the efficiency, Jonan gives an example that PLN management is allowed to import gas as long as it is at a competitive price.

IN INDONESIA

Jepang Mengeluarkan Dana US$ 10 Miliar untuk LNG

Pemerintah Jepang berkomitmen untuk mengeluarkan dana US$ 10 miliar untuk mengembangkan pasar gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Asia.

Jepang saat ini menjadi salah satu konsumen LNG terbesar di dunia. Bantuan dari Jepang itu juga untuk pengembangan sumber daya manusia terkait dengan pasar LNG. Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Jepang Himshige Seko menuturkan bahwa bantuan itu dikucurkan melalui pemerintah dan sektor swasta.

“Bantuan inveslasi tersebut untuk membiayai pengembangan dan produksi liquefied natural gas [LNG] mulai dari hulu hingga ke hilir," tuturnya dalam pembukaan LNG Producer-Consumer Conference 2017 di Tokyo, Rabu (18/10).

Menurutnya, dana yang dikeluarkan tersebut dialokasikan untuk pengembangan terminal LNG, pembangkit listrik berbahan bakar gas, dan fasilitas penunjung guna mendongkrak kebutuhan energi di Asia. Upaya ini masih ditambah dengan upaya untuk memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia jika diperlukan oleh negara-negara yang membutuhkan. Dalam hal ini, Jepang berkomitmen untuk melatih 500 tenaga ahli untuk proyek pengembangan LNG selama 5 tahun.

Seko mengatakan, tawaran tersebut mengemuka setelah penemuan antara Seko dan Menteri Energi Amerika Serikat Rick Perry pada Juni lalu. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa kedua negara akan bekerja sama untuk memperluas pasar LNG di Asia. Ekspansi pasar LNG di Asia dapat dipastikan akan menciptakan permintaan untuk pasokan LNG dari Amerika Serikat.

"Secara global kebutuhan LNG meningkat drastis dan tren pengembangan akan terus berlanjut, utamanya di Asia,” katanya.

      Seko mengungkapkan, saat ini yang menjadi isu utama bagi konsumen LNG adalah harga. Perhatian pemerintah Jepang terhadap isu itu dimulai setelah bencana gempa bumi dan tsunami di pantai timur Tohoku pada 2011. Bencana alam tersebut membuat impor LNG negeri Matahari Terbit ini naik drastis karena seluruh reaktor nuklir yang selama ini memasok energi dimatikan.

      Wakil Menteri Energi Amerika Serikat Dan Brouillette menyampaikan bahwa rencana Jepang untuk memberikan bantuan investasi untuk membangun fasilitas LNG sangat fantastis.

"Saya bersyukur bahwa Menteri Seko sendiri yang mengumumkan hal itu. Kami melihat Jepang tidak hanya sebagai konsumen tetap juga mitra dan investor untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.

   Menurutnya, banyak daerah di Asia Pasifik yang menjadi sumber pertumbuhan pasar LNG masih kekurangan kurang fasilitas terminal dan infrastrukur untuk meningkatkan impor LNG. Fatih Birol, Executive Director International Energy Agency, mengungkapkan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, 40% produksi gas datang dari Negeri Paman Sam itu.

    Dia mengatakan selama 10 tahun ini tren konsumsi LNG yang semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah negara pengimpor komoditas ini.

“Pada 2005 hanya lima negara yang melakukan impor. Sekarang, tepatnya pada tahun lalu, meningkat menjadi 39 negara. Dipredikasikan pada 2022 akan menjadi 48 negara,” ujarnya.

     Peningkatan ini akan membuat upaya untuk mengamankan pasokan menjadi perhatian oleh negara-negara pengespor dan negara produsen LNG.

TIMUR INDONESIA

     Sementara itu, di hadapan para peserta LNG Producer-Consumer Conference 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam presentasinya mengatakan, penting untuk mengembangkan infrastruktur LNG di kawasan timur Indonesia  memang bukan produsen besar di LNG, tetapi kami menjadi salah satu pemain dalam pasar LNG," tuturnya.

     Jonan menambahkan bahwa komitmen pemerintah untuk menyediakan pasokan gas dalam negeri tidak berubah.

"Presiden [Joko Widodo] menginstruksikan agar gas domestik dapat lebih efisien.”

     Terkait dengan efisiensi, Jonan memberikan contoh bahwa manajemen PLN diizinkan untuk impor gas asalkan dengan harga yang kompetitif.

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, October 19, 2017