Unexpected Masela

The twists and turns of managing the Masela Block off the coast of Maluku, according to Japanese businessmen, really made them never guessed before. What is far beyond expectations is the length of government decisions regarding the gas management model. Discovered since 1998, the Masela Block gas was just decided to be managed on land in 2016.

the Masela Block

That was one of the points delivered by The Jakarta Japan Club (JJC) President Kanji Tojo at a press conference in Jakarta last week. JJC is an association representing the commercial and industrial sectors of Japan. They conveyed a number of recommendations in the economic field to the Government of Indonesia, Masela Block was indeed filled with unexpected things.

The Jakarta Japan Club (JJC) President Kanji Tojo

There is a tug of war between the two camps, the one that believes that gas is more efficiently managed in the high seas (floating refineries in the gas source area) and the one that advocates for gas treatment on land which has lower costs. All were adamant with each other's arguments.

Inpex Corporation

In September 2015, Inpex Corporation and Shell submitted a management plan (POD) for the Masela Block at sea with an investment of 14 billion US dollars or 5 billion US dollars cheaper than the value of development on the land.

Shell

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) also suggested the same thing. Because there are still strong conflicts of interest between land and at sea, the government invites independent consultants to provide input.

SKK Migas

The result is the same, Recommendations that came out at the end of 2015 were gas processed in the high seas. But a surprising thing happened in March 2016. 

The President Joko Widodo

     At a press conference at the airport, President Joko Widodo announced the attitude that the government wanted to develop gas on land so as to demand changes or revisions to the POD. This change certainly requires a new study. The production plan that was originally realized in 2024 was delayed to the fastest in 2027.

The estimated investment will be 19.8 billion US dollars or more expensive than originally proposed. What lessons can be drawn from that? He said the government wanted to attract as much foreign investment as possible by trying to reform the bureaucracy.

Rules that are seen as holding back revoked or canceled. Unfortunately, that has not made Indonesia an attractive country for investment.

The United States trade war with China

Dozens of companies that shifted their industrial locations due to the United States trade war with China did not enter Indonesia. They are more interested in other countries in Southeast Asia.

JJC gave some recommendations. Improving the investment climate in Indonesia is their first recommendation. Some points included in this recommendation are the need for transparency regarding taxation and fiscal. In addition, the business world needs consistency of policies made by the government.

     Further about policy consistency is the statement of a number of different government officials for the same thing. For investors, this is confusing. Which words can he hold? I guess so. Similar to the story of the Masela Block, when relevant ministries and technical institutions recommend the management of gas at sea, the decision in the future is on land.

Indonesia's upstream oil and gas industry is still full of twists and turns. Hundreds of licenses, more than 300 licenses, must be managed by investors, starting with licenses at the central to regional levels.

The accumulation of permits is not accompanied by clarity when it is finished. The government has improved. As many as 56 licenses within the Ministry of Energy and Mineral Resources, for example, were revoked or canceled because they were considered to hamper investment.

SKK Migas recently launched a one-stop service policy that promised to accelerate and simplify the bureaucracy within 3 days. One is needed, consistency over the improvement.

IN INDONESIA

Masela yang Tidak Terduga 

Lika-liku pengelolaan Blok Masela di lepas pantai Maluku, menurut para pengusaha Jepang, betul-betul membuat mereka tak pernah menduga sebelumnya. Hal yang jauh di luar dugaan adalah begitu lamanya keputusan pemerintah menyangkut model pengelolaan gas. Ditemukan sejak 1998, gas Blok Masela baru saja diputuskan untuk dikelola di darat pada 2016.

Demikian salah satu poin yang disampaikan Presiden The Jakarta Japan Club (JJC) Kanji Tojo dalam konferensi pers di Jakarta, pekan lalu. JJC merupakan perkumpulan yang mewakili sektor komersial dan industri dari Jepang. Mereka menyampaikan sejumlah rekomendasi di bidang perekonomian kepada Pemerintah Indonesia Blok Masela memang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak terduga. 

Ada tarik-menarik kuat antara dua kubu, yaitu kubu yang berpendapat bahwa gas lebih efisien dikelola di laut lepas (kilang terapung di area sumber gas) dan kubu yang menganjurkan gas diolah di darat yang beralasan ongkosnya lebih murah. Semua bersikukuh dengan argumen masing-masing.

Pada September 2015, Inpex Corporation dan Shell mengajukan rencana pengelolaan (POD) Blok Masela di laut dengan nilai investasi 14 miliar dollar AS atau 5 miliar dollar AS lebih murah dibandingkan nilai pengembangan di darat. 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga menyarankan hal yang sama. Lantaran adanya konflik kepentingan antara di darat dan di laut masih kuat, pemerintah mengundang konsultan independen untuk memberi masukan.

Hasilnya sama, Rekomendasi yang keluar pada akhir 2015 adalah gas diolah di laut lepas. Namun hal yang mengejutkan terjadi pada Maret 2016. Pada sebuah konferensi pers di bandara, Presiden Joko Widodo mengumumkan sikap bahwa pemerintah ingin pengembangan gas di darat sehingga menuntut perubahan atau revisi POD. Perubahan itu tentu saja memerlukan kajian baru. Rencana produksi yang semula bisa diwujudkan pada 2024 tertunda menjadi paling cepat tahun 2027.

Estimasi investasinya menjadi 19,8 miliar dollar AS atau lebih mahal dari yang diusulkan semula. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hal itu? Katanya, pemerintah ingin menggaet investasi asing sebanyak-banyaknya dengan berusaha mereformasi birokrasi. 

Aturan yang dipandang menghambat dicabut atau dibatalkan. Sayangnya hal itu belum membuat Indonesia menjadi negara yang menarik untuk berinvestasi. 

Puluhan perusahaan yang mengalihkan lokasi industri mereka akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China tidak satu pun yang masuk ke Indonesia. Mereka lebih tertarik dengan negara lain di Asia Tenggara.

JJC memberikan beberapa rekomendasinya. Perbaikan iklim investasi di Indonesia adalah rekomendasi pertama mereka. Beberapa poin yang masuk dalam rekomendasi ini adalah perlunya transparansi tentang perpajakan dan fiskal. Selain itu, dunia usaha membutuhkan konsistensi kebijakan yang dibuat pemerintah. 

Lebih jauh tentang konsistensi kebijakan adalah pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang berbeda-beda untuk hal yang sama. Bagi investor, ini hal membingungkan. Yang mana yang bisa dipegang ucapannya? Begitu kira-kira. Mirip dengan kisah Blok Masela, ketika kementerian dan institusi teknis terkait merekomendasikan pengelolaan gas di laut, keputusan di kemudian hari adalah di darat.

Industri hulu migas Indonesia memang masih penuh liku. Ratusan perizinan, lebih dari 300 izin, harus diurus investor, mulai perizinan di tingkat pusat sampai daerah. 

Bertumpuknya izin itu tidak disertai kejelasan kapan selesainya. Pemerintah memang sudah berbenah. Sebanyak 56 perizinan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, misalnya dicabut atau dibatalkan karena dianggap menghambat investasi. 

SKK Migas beberapa waktu lalu juga meluncurkan kebijakan layanan satu pintu yang menjanjikan percepatan dan penyederhanaan birokrasi dalam waktu 3 hari. Satu yang diperlukan, konsistensi atas pembenahan tersebut.

Kompas, Page-13, Wednesday, Jan 29, 2020

Upstream Oil and Gas Requested Adoption of Technology

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) encourages the implementation of the latest technology to support oil and gas search activities to accelerate the development of 73 basins waiting to be explored.

Dwi Soetjipto

Head of SKK Migas Dwi Soetjipto said the upstream oil and gas industry must be adaptive to technological developments. According to him, SKK Migas has placed technology as one of the pillars in the 5 (five) upstream oil and gas transformations, such as the Integrated Operation Center (IOC). 

    As the capital and technology-intensive industries, oil and gas exploration efforts should be supported by innovation and making new breakthroughs.

"The upstream oil and gas industry must be adaptive to technological developments," he said.

the South East Jambi Block

Innovations to support exploration have also been carried out in the South East Jambi Block. This time Repsol South East Jambi BM in Collaboration with CGG (Company General DuGeophisic) Aviation Indonesia used aircraft specifically designed to carry out aerial surveys. 

  This aircraft will be able to read ground level with the aim of finding new oil and gas reserves in the work area / South East Jambi Block, which is mostly located in Sarolangun Regency, Jambi Province.

Airborne Gravity-Gradiometry (AGG)

Exploration of Airborne Gravity-Gradiometry (AGG) activities in the airspace of Sarolangun Regency for 10 to 20 days, depending on the brightness of the weather every day. Through this method, data can be quickly obtained which will then be evaluated for oil and gas exploration activities, one of which is determining the location of seismic activities.

Head of SKK Migas, South Sumatra Representative Adiyanto Agus Handoyo said that in conducting air surveys using aircraft, Repsol ensured all aspects of safety and the environment and fulfilled the necessary permits as applicable in the upstream oil and gas industry.

Repsol

"Already using the standards of the company by taking into account the safety rules that apply in Indonesia and internationally," he said.

IN INDONESIA

Hulu Minyak dan Gas Diminta Adopsi Teknologi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong implementasi teknologi mutakhir untuk mendukung kegiatan pencarian minyak dan gas bumi guna mempercepat pengembangan 73 cekungan yang menunggu untuk dieksplorasi. 

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu migas harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, SKK Migas telah menempatkan teknologi sebagai salah satu pilar pada 5 (lima) transformasi Hulu Migas, seperti integrated operation center (IOC). 

    Sebagai industri yang padat modal dan padat teknologi upaya eksplorasi migas sebaiknya didukung dengan inovasi dan membuat terobosan baru.

“lndustri hulu migas harus adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Inovasi untuk mendukung eksplorasi juga telah dilakukan di Blok South East Jambi. Kali ini Repsol South East Jambi BM bekerjasama dengan CGG (Company General DuGeophisic) Aviation Indonesia menggunakan pesawat udara yang didesain khusus untuk melaksanakan survei udara. 

    Pesawat ini nantinya mampu membaca permukaan tanah dengan tujuan penemuan cadangan baru minyak dan gas bumi di wilayah kerja/Blok South East Jambi yang sebagian besar berlokasi di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Eksplorasi kegiatan Airborne Gravity-Gradiometry (AGG) di wilayah udara Kabupaten Sarolangun selama 10 sampai dengan 20 hari, tergantung dari kecerahan cuaca setiap harinya. Melalui metode ini akan dapat dengan cepat diperoleh data-data yang kemudian akan dievaluasi kegiatan eksplorasi migas, salah satunya adalah penentuan lokasi kegiatan seismik.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian selatan Adiyanto Agus Handoyo mengatakan dalam pelaksanaan survey udara menggunakan pesawat, Repsol memastikan semua aspek keselamatan dan lingkungan dan memenuhi izin-izin yang diperlukan sebagaimana yang berlaku di industri hulu migas.

“Sudah menggunakan standar perusahaannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah keselamatan yang berlaku di Indonesia dan Internasional,” katanya.

Bisnis Indonesia, Page-20, Wednesday, Jan 29, 2020

The transition of Managing Block Rokan Efforts Sealed Smoothly

PT Pertamina (Persero) continues to make the transition process for the management of the Rokan Block take place smoothly in order to maintain the level of production when the transfer of management began in August 2021.

Fajriyah Usman

Pertamina Corporate Communication VP Fajriyah Usman explained that in July 2018 Ialu, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) decided to entrust the management of the Rokan Block to Pertamina.

the Rokan Block by Chevron

The management of the Rokan Block by Pertamina after August 2021 was included in the production sharing contract signed by Pertamina's subsidiary, PT Pertamina Hulu Rokan with SKK Migas in May 2019.

We won the Rokan Block auction so that Pertamina has legitimately gained participating interest or management shares as well as being the operator of the Block for the next 20 years, from August 2021 to 2041, "said Fajriyah.

To ensure that production continues well during the transition period, Pertamina has also prepared investments to conduct drilling in 2020. As an initial assumption, Fajriyah said that in order to be able to withstand the decline in natural production, Pertamina is targeting around 20 wells to be drilled this year.

     To realize the drilling program, Pertamina continues to hold intensive discussions with Chevron Pacific Indonesia, as the owner of the current participating interest, as well as communicating with the government.

"We encourage the transition to the management of the Rokan Block to be completed this year," hoped Fajriyah.

IN INDONESIA

Transisi Alih Kelola Blok Rokan Diupayakan Lancar 

PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan proses transisi pengelolaan Blok Rokan berlangsung dengan lancar demi mempertahankan tingkat produksi saat alih kelola yang dimulai pada Agustus 2021. 

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan pada Juli 2018 Ialu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk mempercayakan pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina.

Adapun pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina setelah Agustus 2021 telah dimasukkan dalam kontrak bagi hasil yang ditandatangani oleh anak perusahaan Pertamina yaitu PT Pertamina Hulu Rokan dengan SKK Migas pada Mei 2019. 

Kami memenangkan lelang Blok Rokan sehingga Pertamina telah sah mendapatkan participating interest atau saham pengelolaan sekaligus menjadi operator Blok tersebut selama 20 tahun ke depan, yakni sejak Agustus 2021 sampai 2041 ,“ kata Fajriyah.

Untuk memastikan produksi terus berlangsung baik selama masa transisi, Pertamina pun telah menyiapkan investasi untuk melakukan pemboran di tahun 2020 ini. Sebagai asumsi awal, Fajriyah bilang agar dapat menahan Iaju penurunan produlsi alamiah, Pertamina menargetkan sekitar 20 sumur bisa dibor tahun ini. 

Untuk merealisasikan program pemboran tersebut, Pertamina terus melakukan diskusi intensif dengan Chevron Pacific Indonesia , selaku pemilik participating interest saat ini, sekaligus mengkomunikasikannya dengan pemerintah. 

"Kami mendorong transisi alih kelola Blok Rokan selesai di tahun ini," harap Fajriyah.

Kontan, Page-14, Tuesday, Jan 28, 2020

Mubadala Released 20% of Shares in Andaman

Mubadala Petroleum completed the participating interest / PI sale of 20% in the Andaman I Block and South Andaman to PremierOil on January 21, 2020. After releasing shares in the Andaman I and South Andaman Blocks, the oil and gas company originating from the United Arab Emirates holds each PI amounting to respectively 80% in Andaman I and South Andaman II, while PremierOil has 20% in each of the oil and gas blocks.

Mubadala Petroleum

Mubadala Petroleum has obtained the approval of the Government of Indonesia related to the sale of these shares. The Andaman I Block contract scheme uses Cost Recovery while the South Andaman Block uses a Gross Split Profit Sharing Scheme.

Dr. Bakheet Al Katheeri

Director of Mubadala Petroleum Dr. Bakheet Al Katheeri said the release of shares in the two oil and gas blocks was an important step for the company.

"The sale of these shares is an important step for the company and for the exploration of the Andaman Block off the coast of Aceh, and supports a growth strategy Mubadala in Indonesia, "he said in a statement posted on the official website of the Mubadala company.

the Andaman Block in Aceh

In addition to the two oil and gas blocks, Mubadala also holds a 30% PI in the Andaman II Block operated by Premier Oil. In this way, Mubadala holds ownership in three oil and gas blocks off the coast of Aceh and holds the largest oil and gas area in this region.

Meanwhile, Wisnu Prabawa Taher, Head of the SKK Migas Program and Communication Division, claimed that he could not comment much, ensuring the PI release process first. "I'll check first," he said.

IN INDONESIA

Mubadala Lepas 20% Saham di Andaman

Mubadala Petroleum menyelesaikan penjualan participating interest/PI sebesar 20% di Blok Andaman I dau South Andaman ke PremierOil pada 21 Januari 2020. Setelah melepas saham di Blok Andaman I dan South Andaman, perusahan migas yabg berasal Uni Emirat Arab ini memegang PI masing-masing sebesar 80% di Andaman I dan South Andaman II, sedangkan PremierOil memiliki 20% di masing-masing blok migas tersebut. 

Mubadala Petroleum telah memperoleh persetujuan Pemerintah Indonesia terkait penjualan saham ini. Skema kontrak Blok Andaman I menggunakan Cost Recovery sementara Blok South Andaman menggunakan Skema bagi hasil kotor atau Gross Split.

Direktur Utama Mubadala Petroleum Dr. Bakheet Al Katheeri mengatakan pelepasan saham di kedua blok migas ini merupakan langkah penting bagi perusahaan.

“Penjualan saham ini adalah langkah penting bagi perusahaan dan untuk eksplorasi Blok Andaman di lepas pantai Aceh, dan mendukung strategi pertumbuhan Mubadala di Indonesia,” katanya dalam keterangan yang diunggah di situs resmi perusahaan Mubadala.

Selain di dua blok migas tersebut, Mubadala juga memegang PI 30% di Blok Andaman II yang dioperatori oleh Premier Oil. Dengan begitu, Mubadala memegang kepemilikan saham di tiga blok migas di lepas pantai Aceh dan menjadi pemegang area migas terluas di vvilayah ini. 

Sementara itu, Wisnu Prabawa Taher Kepala Divlsi Program dan Komunikasi SKK Migas mengaku belum bisa berkomentar banyak akan memastikan proses pelepasan PI itu terlebih dahulu. “Saya cek dulu,” katanya.

Bisnis Indonesia, Page-20, Friday, Jan 24, 2020

This Week, Kepodang Gas's fate is discussed

The plan to halt the gas distribution of Kepodang Field since September 23, 2019, will be determined this week. Deputy Operations of the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Julius Wiratno said that he and Petronas Carigali Muriah Ltd and Saka Energi will hold a meeting to finalize the fate of the field in the Muriah Block.

"(Talks) business to business is still not finished, the deadline on Friday [1/24] finalized. Hopefully, it will flow quickly and add productively, he said.

Julius explained that the discussion between the two parties was still constrained regarding obligations after the operation. In addition, the remaining reserve potential is estimated to be small. 

    Even though the amount is not detailed, SKK Migas said that the potential is still possible for exploration. SKK Migas also expects Saka Energi's commitment to developing Kepodang Field in the future, "he said.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), the parent company of Saka Energi in the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), had stated that in December last year there was an agreement with SKK Migas to continue the gas distribution from Kepodang Field. 

Kepodang Field Petronas

    PGAS Commercial Director Dilo Seno Widagdo said, his party indeed hoped it could still continue the gas distribution. "Saka Energi hopes that it can continue distribution while Petronas does not. We expect distribution in January or next month [February]," he said.

Efforts to resume gas distribution in the Muriah WK are in line with the planned improvement of the Saka Energi portfolio through the development of exploration and exploration around the Muriah Block. "If it can be opened again it could be more because the pressure has risen so that it can be more than 26 mmscfd," Dilo said.

PGAS Managing Director Gigih Prakoso said efforts to improve the Saka portfolio were the main programs this year.

"Some portfolios are not productive so that they can have a negative impact on Saka's overall performance," he said.

IN INDONESIA

Pekan ini, Nasib Gas Kepodang Dibahas 

Rencana penyaluran kembali gas Lapangan Kepodang yang terhenti sejak sejak 23 September 2019 akan ditentukan pekan ini. 

    Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan, pihaknya bersama Petronas Carigali Muriah Ltd dan Saka Energi akan menggelar pertemuan umuk Finalisasi nasib lapangan di Blok Muriah ini.

“(Pembicaraan) business to business masih belum selesai, tenggat waktu Jumat [24/1] difinalisasi. Semoga segera cepat mengalir dan menambah produlsif kata dia.

Julius menjelaskan, diskusi kedua pihak masih terkendala perihal kewajiban setelah operasional. Selain itu potensi cadangan tersisa diperkirakan hanya sedikit. Meski tidak memerinci jumlahnya, SKK Migas menyebutkan potensi yang ada masih mungkin untuk eksplorasi. SKK Migas juga mengharapkan komitmen Saka Energi untuk pengembangan Lapangan Kepodang ke depannya,” Kata dia.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), induk usaha Saka Energi dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sempat menyatakan jika Desember tahun lalu telah ada kesepakatan dengan SKK Migas umnuk meneruskan penyaluran gas dari Lapangan Kepodang.

   Direktur Komersial PGAS Dilo Seno Widagdo menuturkan, pihaknya memang berharap masih dapat melanjutkan penyaluran gas. Saka Energi berharap masih bisa melanjutkan penyaluran sementara Petronas tidak Kami memperkirakan penyaluran pada Januari atau bulan depan [Februari],” katanya.

Upaya meneruskan kembali penyaluran gas di WK Muriah selaras dengan rencana perbaikan portofolio Saka Energi melalui pengembangan elsplorasi dan eksplokasi di sekitar Blok Muriah “Pada waktu ditutup [penghentian penyaluran] volume akhir 26 mmscfd. Jika dbuka lagi bisa lebih, karena tekanan sudah naik sehingga bisa lebih dari 26 mmscfd," ujar Dilo.

Direktur Utama PGAS Gigih Prakoso bilang upaya memperbaiki portofolio Saka adalah program utama di tahun ini. 

”Beberapa portofolio tidak produktif sehingga bisa memberikan dampak negatif terhadap kinerja Saka secara keseluruhan,” sebut dia.

Kontan, Page-14, Friday, Jan 24, 2020

Mubadala Released 20% Participation Rights in 2 Oil and Gas Blocks

Mubadala Petroleum officially relinquished the participation rights or participating interest (PI) of 20% in Andaman I and South Andaman II block to Premiere Oil. Mubadala announced on Tuesday (01/21/2020) that the process of relinquishing the participation rights of the two blocks using the gross split production sharing contract had been approved by the Indonesian government.

Mubadala Petroleum

After the sale of Pl, Mubadala Petroleum holds 80% participating shares in Andaman I and South Andaman II, respectively. While Premiere Oil owns 20% in each of the oil and gas blocks.

Dr. Bakheet Al Katheeri

Director of Mubadala Petroleum Bakheet Al Katheeri said the release of participation rights in the two oil and gas blocks was an important step for them. The completion of the sale of shares was an important step for the company and for the exploration of the Andaman Block off the coast of Aceh and supported Mubadala Petroleum's growth strategy in Indonesia, said Katheeri in his official statement on Thursday (1/23/2020).

the Andaman Block Aceh

In addition to the two blocks, Mubadala has a 30% PI in the Andaman II Block managed by Premiere Oil. Thus, Mubadala holds ownership in three oil and gas blocks off the coast of Aceh.

This makes Mubadala the largest holder of oil and gas in the region. Mubadala holds an area that has not yet been explored, but has proven reserves in the North Sumatra basin for future exploration growth, Katheeri said.

The Andaman I Block cooperation contract was signed in April 2018. The investment commitment for this block is the US $ 2.1 million to carry out G & G activities and the acquisition of 3D seismic data of 500 square kilometers (km) and a signature bonus of US $ 750,000.

IN INDONESIA

Mubadala Lepas 20% Hak Partisipasi di 2 Blok Migas 

Mubadala Petroleum resmi melepas hak partisipasi atawa participating interest (PI) masing-masing sebesar 20% di Blok Andaman I dan South Andaman II kepada Premiere Oil. Mubadala mengumumkan pada Selasa (21/1/2020) lalu, proses pelepasan hak partisipasi dua blok yang menggunakan kontrak bagi hasil gross split ini telah mendapatkan persetujuan pemerintah Indonesia.

Setelah penjualan Pl, Mubadala Petroleum memegang saham partisipasi masing- masing sebesar 80% di Andaman I dan South Andaman II. Sementara Premiere Oil memiliki 20% di masing-masing blok migas tersebut. 

Direktur Utama Mubadala Petroleum Bakheet Al Katheeri mengatakan, pelepasan hak partisipasi di kedua blok migas merupakan langkah penting bagi mereka.Penyelesaian penjualan saham ini adalah langkah penting bagi perusahaan dan untuk eksplorasi Blok Andaman di lepas pantai Aceh dan mendukung strategi pertumbuhan Mubadala Petroleum di Indonesia, ujar Katheeri dalam keterangan resminya, Kamis (23/1/2020).

Selain kedua blok itu, Mubadala memiliki 30% PI di Blok Andaman II yang dikelola Premiere Oil. Sehingga, Mubadala memegang kepemilikan saham di tiga blok migas di lepas pantai Aceh. 

Hal ini menjadikan Mubadala sebagai pemegang area terluas migas di wilayah tersebut. Mubadala memegang wilayah yang masih belum dieksplorasi, tetapi memiliki cadangan terbukti di basin Sumatra Utara untuk pertumbuhan eksplorasi di masa depan, terang Katheeri. 

Kontrak kerja sama Blok Andaman I ditandatangani pada April 2018. Adapun komitmen investasi pada blok ini sebesar US$ 2,1 juta untuk melaksanakan kegiatan G & G dan akuisisi data seismik 3D 500 kilometer persegi (km) dan bonus tanda tangan sebesar US$ 750.000.

Kontan, Page-14, Friday, Jan 24, 2020

Mubadala Sold 20% of Shares in the Andaman I and South Andaman Blocks

Mubadala Petroleum has completed the sale of participating interest / PI shares by 20% in the Andaman I and South Andaman Blocks to Premiere Oil. Mubadala Petroleum has obtained the approval of the Government of Indonesia related to the sale of these shares.

Mubadala Petroleum

The oil and gas company from the United Arab Emirates released 20% ownership in the Andaman I and South Andaman blocks. After the sale of this PI, Mubadala Petroleum holds 80% participating shares in Andaman I and South Andaman II, while Premiere Oil owns 20% in each of the oil and gas blocks.

the Andaman Block Aceh

Director of Mubadala Petroleum Bakheet Al Katheeri said the release of shares in the two oil and gas blocks was an important step for the company.

Dr. Bakheet Al Katheeri

"The completion of the sale of shares is an important step for the company and for the exploration of the Andaman Block off the coast of Aceh, and supports Mubadala Petroleum's growth strategy in Indonesia," he said.

Mubadala Petroleum signed the Andaman I Block production sharing contract (PSC) in April 2018. At this time, Mubadala promised an investment commitment of US $ 2.15 million to carry out G & G activities and the acquisition of 500-kilometer (km2) 3D seismic data.

While the signature bonus paid the US $ 750 thousand. While the South Andaman Block contract was signed in February last year. The investment commitment promised by Mubadala Petroleum is US $ 2.15 million in the form of 500 km2 G & G and seismic activities. Furthermore, the signature bonus paid the US $ 2 million. The 3,548.69 km2 block has 1,243.37 billion cubic feet of gas reserves and 218.92 million barrels of oil.

On the other hand, still referring to Mubadala's official statement, the UAE oil and gas company also holds a 30% PI in the Andaman II Block operated by PremierOil. Thus, Mubadala holds ownership in three oil and gas blocks off the coast of Aceh. Mubadala is the largest oil and gas holder in the region.

"Thus, Mubadala holds an area that has not yet been explored but has proven reserves in the North Sumatra basin for future exploration growth," the official statement said.

In the past year, Mubadala has completed the 3D seismic acquisition in Andaman I, Andaman II, and South Andaman. Initial analysis of the 3D seismic data is still in progress. The Andaman II Block was won by the Consortium of Premiere Oil Far East Ltd, Kris Energy (Andaman II) BV, and Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd in 2017.

Furthermore, this block PSC was only signed last year with a gross profit-sharing scheme (gross split). The ownership of shares in this oil and gas block is Premiere Oil 40%, Mubadala Petroleum 30%, and KrisEnergy 30%.

The consortium of Premier Oil Far East Ltd, KrisEnergy (Andaman II) BV, and Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd promise a definite commitment for the first three years of G & G and 3D seismic activities covering an area of ​​1,850 square kilometers (km2) worth the US $ 7.55 million. While the signature bonus given is the US $ 1 million. The Andaman II Block has the potential to store gas reserves of 844.14 billion cubic feet and oil 196.53 million barrels.

In the official statement of Premiere Oil on its website, the oil and gas company has completed the 3D seismic acquisition in several oil and gas blocks, one of which is Andaman II. 

      This data will be used to finalize the identification of prospects on 2D seismic data, which shows a direct indication of hydrocarbons. Drilling is planned to be carried out in 2021. These assets in the Andaman Sea have the potential to supply gas in sufficient quantities to the range of trillions of cubic feet.

IN INDONESIA

Mubadala Jual 20% Saham di Blok Andaman I dan South Andaman

Mubadala Petroleum telah merampungkan penjualan saham participating interest/PI sebesar 20% di Blok Andaman I dan South Andaman ke Premiere Oil. Mubadala Petroleum telah memperoleh persetujuan Pemerintah Indonesia terkait penjualan saham ini. 

Perusahan minyak dan gas berasal dari Uni Emirat Arab tersebut melepas kepemilikan masing­masing 20% di Blok Andaman I dan South Andaman. Pasca penjualan PI ini, Mubadala Petroleum memegang saham partisipasi masing­masing sebesar 80% di Andaman I dan South Andaman II, sementara Premiere Oil memiliki 20% di masing­masing blok migas tersebut.

Direktur Utama Mubadala Petroleum Bakheet Al Katheeri mengatakan, pelepasan saham di kedua blok migas ini merupakan langkah penting bagi perusahaan. 

“Penyelesaian penjualan saham ini adalah langkah penting bagi perusahaan dan untuk eksplorasi Blok Andaman di lepas pantai Aceh, dan mendukung strategi pertumbuhan Mubadala Petroleum di Indonesia,” kata dia.

Mubadala Petroleum menandatangani kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) Blok Andaman I pada April 2018 lalu. Pada saat ini, Mubadala menjanjikan komitmen investasi sebesar US$ 2,15 juta untuk melaksanakan kegiatan G & G dan akuisisi data seismik 3D 500 kilometer perseri (km2). 

Sementara bonus tanda tangan yang dibayarkan US$ 750 ribu. Sementara kontrak Blok South Andaman diteken pada Februari tahun lalu. Komitmen investasi yang dijanjikan oleh Mubadala Petroleum sebesar US$ 2,15 juta berupa pelaksanaan kegiatan G & G dan seismik 3D 500 km2. Selanjutnya, bonus tanda tangan yang dibayarkan US$ 2 juta. Blok seluas 3.548,69 km2 ini memiliki cadangan gas 1.243,37 miliar kaki kubik dan minyak 218,92 juta barel.

Sebaliknya, masih mengacu keterangan resmi Mubadala, perusahaan migas UAE itu juga memegang PI 30% di Blok Andaman II yang dioperatori oleh PremierOil. Sehingga, Mubadala memegang kepemilikan saham di tiga blok migas di lepas pantai Aceh. Mubadala menjadi pemegang area migas terluas di wilayah ini.

“Sehingga, Mubadala memegang wilayah yang masih belum dieksplorasi tetapi memiliki cadangan terbukti di basin Sumatra Utara untuk pertumbuhan eksplorasi di masa depan,” demikian tertulis dalam keterangan resmi tersebut.

Pada tahun lalu, Mubadala telah merampungkan akuisisi seismik 3D di Andaman I, Andaman II, dan South Andaman. Analisa awal data­data seismik 3D tersebut masih dalam pengerjaan. Blok Andaman II dimenangkan oleh Konsorsium PremierOil Far East Ltd, Kris Energy (Andaman II) BV, dan Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd pada 2017 lalu. 

Selanjutnya, PSC blok ini baru diteken pada tahun lalu dengan skema bagi hasil kotor (gross split). Kepemilikan saham di blok migas ini yakni Premiere Oil

40%, Mubadala Petroleum 30%, dan KrisEnergy 30%. 

Konsorsium PremierOil Far East Ltd, KrisEnergy (Andaman II) BV, dan Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd menjanjikan komitmen pasti tiga tahun pertama berupa kegiatan G & G dan seismik 3D seluas 1.850 kilometer persegi (km2) senilai US$ 7,55 juta. 

    Sementara bonus tanda tangan yang diberikan US$ 1 juta. Blok Andaman II berpotensi menyimpan cadagan gas sebesar 844,14 miliar kaki kubik dan minyak 196,53 juta barel.

Dalam keterangan resmi Premiere Oil di lamannya, perusahaan migas tersebut telah merampungkan akuisisi seismik 3D di beberapa blok migasnya, salah satunya Andaman II. Data ini akan digunakan untuk memfinalisasi identifikasi prospek pada data seismik 2D, yang menunjukkan indikasi langsung hidrokarbon. 

    Pengeboran direncanakan akan dilakukan pada 2021. Aset di Laut Andaman ini memiliki potensi untuk memasok gas dalam jumlah cukup besar hingga kisaran triliun kaki kubik.

Investor Daily, Page-9, Friday, Jan 24, 2020

The Phase II IDD Project is Underway

PT Chevron Pacific Indonesia plans to work on an underwater oil and gas project or Indonesia Deepwater Development (IDD) phase II. However, the project has not yet been implemented because Chevron has not yet got a business partner.

Corporate Communication Manager of PT Chevron Pacific Indonesia Sonitha Poernomo said that his party through Chevron Rapak Ltd had already worked on the first phase of IDD in the form of developing the Bangka Field. The oil and gas field has been producing since August 2016. 

Indonesia Deepwater Development (IDD) phase II Chevron

    For the Phase II IDD project located in Gehem and Gendalo Field, the work was hampered because Chevron was still looking for strategic partners. Because there is a potential risk if the project is not economical. This means that the existence of these business partners to share risks.

The Phase II IDD project cannot compete for capital in the Chevron portfolio globally, "Sonitha said.

Unfortunately, Sonitha could not name the prospective partners who would collaborate with Chevron to work on the Phase II IDD project. But certainly, Chevron Rapak Ltd has obtained permission from the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) to open data in order to facilitate discussions regarding the identification of potential partners who are able to manage IDD projects.

"At the moment there is no final decision regarding the discussion," said Sonitha.

ENI Italy

SKK Migas Deputy for Operations Julius Wiratno said. Chevron has actually partnered with Eni, Tip Top, Pertamina Hulu Energi (PHE) and Mitra Muara Bakau in the Phase II IDD project. Since the Phase II IDD project schedule is always backward, there is a possibility that the economic value of this project will decrease.

So it's only natural that Chevron considers it. Not to mention the project is limited by termination in 2026/2027, "Maybe Chevron wants to share down to partners taking into account the economics of the project," said Julius.

Initially, SKK Migas projected that the Phase II IDD project could start production in 2024, before finally withdrawing to 2025. Chevron is still looking for strategic partners to share risks.

IN INDONESIA

Proyek IDD Tahap II Terancam Molor

PT Chevron Pacific Indonesia berencana menggarap proyek minyak dan gas bawah laut atau Indonesia Deepwater Development (IDD) tahap ll. Namun proyek tersebut belum juga terlaksana karena Chevron belum mendapatkan mitra bisnis. 

Manager Corporate Communication PT Chevron Pacific Indonesia Sonitha Poernomo mengatakan, pihaknya melalui Chevron Rapak Ltd sudah mengerjakan tahap pertama IDD berupa pengembangan Lapangan Bangka. Lapangan migas tersebut telah berproduksi sejak Agustus 2016 siIam. Untuk proyek IDD tahap II yang berada di Lapangan Gehem dan Gendalo, pengerjaannya terhambat karena Chevron masih mencari mitra kerja strategis. Pasalnya, ada potensi risiko jika proyek tersebut tidak ekonomis. Artinya keberadaan mitra bisnis ini untuk berbagi risiko.

Proyek IDD tahap II tidak dapat bersaing untuk mendapatkan modal dalam portofolio Chevron secara global,” kata Sonitha.

Sayangnya Sonitha belum bisa menyebutkan nama calon mitra yang akan bekerjasama dengan Chevron untuk mengerjakan proyek IDD tahap II. Namun yang pasti, Chevron Rapak Ltd sudah memperoleh izin dari Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) untuk membuka data dalam rangka memfasilitasi diskusi terkait identifikasi mitra potensial yang mampu mengelola proyek IDD.

”Pada saat ini tidak ada keputusan akhir mengenai diskusi tersebut,” kata Sonitha.

Deputi Operasional SKK Migas Julius Wiratno bilang. sebenarnya Chevron sudah bermitra dengan Eni, Tip Top, Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Mitra Muara Bakau dalam proyek IDD tahap II. Berhubung jadwal proyek IDD tahap II selalu mundur, ada kemungkinan nilai keekonomian proyek ini semakin berkurang.

Jadi wajar apabila Chevron mempertimbangkannya. Belum lagi proyek tersebut dibatasi oleh terminasi pada tahun 2026/2027, ”Mungkin Chevron ingin share down ke mitra dengan memperhitungkan keekonomian proyek." ujar Julius. 

Awalnya, SKK Migas memproyeksikan proyek IDD tahap II bisa berproduksi pada 2024, sebelum akhirnya mundur menjadi tahun 2025. Chevron masih mencari mitra kerja strategis untuk berbagi risiko.

Kontan, Page-14, Thursday, Jan 23, 2020