Smooth Transfer Sought in Mahakam Block Operation

Stakeholders of the Mahakam block in East Kalimantan have pledged their commitment to ensuring a smooth transition in the operation ofthe gas-rich block, given its. vital role in maintaining the country’s energy security. The commitment was reiterated as the goverment on Tuesday gave its approval for the revision of Mahakam’s production sharing contract (PSC) that will enable state-owned oil and gas giant Pertamina to conduct early investment in the block next year.

The early investment is needed as a legal base before Pertamina officially takes over Mahakam’s operations on Jan. 1, 2018 from the current operator French oil and gas giant Total E&P Indonesie, Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan said. Total has a PSC that will end in late 2017. Under the contract, it holds a 50 percent stake in the block, while its Japanese partner Inpex controls the other 50 percent. Following the contract’s expiration, Pertamina will own a 100 percent stake in the block.

Jonan said the early investment was intended to prevent any sudden Pertamina secure green light to make early investment in Manakam Total still undecided about future investment in gasw rich block drops in oil production during the operator-transition period, as Mahakam remains the backbone of national gas production. Jonan said the contract revision would regard Pertamina’s investment in the block as part of the state’s cost recovery after the effective due date in 2018. Mahakam is currently the biggest gas producing block in the country, it first started operations in 1967.

The block produced 1.7 bcfd of natural gas in the first quarter of the year, significantly higher than its 1.5 bcfd target of 2016. Furthermore, oil production is in line with the target of' 65,000 bopd. Last year, Pertamina signed a PSC for the block after 2017. The Mahakam PSC will be operated under Pertamina’s newly established arm, Pertamina Hulu Mahakam, starting on Jan. 1, 2018. Pertamina will operate Mahakam for 20 years until 2038. Deputy Energy and Mineral Resources Minister Arcandra Tahar said Pertamina’s work program and budget (W`P&B) for the block would be carried out from Nov. 24 to 25 as all parties had already wrapped up a number of transition processes before the government gave its approval.

Pertamina plans to invest US$ 180 million for drilling activities in 19 wells in the block before Jan. 1, 2018 with thc help of Total as the current operator. With Pertamina’s early investment, Mahakam’s gas production should be maintained at about 1.2 billion standard cubic feet per day (bscfd), with condensate at 20,000 bcpd in the period of 2018 to 2019. Total will also conduct drilling activities in the block’s six wells before the effective due date ofthe new management on Jan. 1, 2018'as part of the efforts to ease declining production. As of June 16, Mahakam’s gas production stood at 1,747 mmscfd, while its oil and condensate reached 69,186 boepd, the ministry’s data show Pertamina president director Dwi Soetjipto said the company would use its internal cash to invest in the block.

It will alsowork together with Total in the transition process in order to cushion the declining production rate. “With our early investment, we’re doing our best so that the decline won’t be too sharp in 2018,” he said. Total president director Hardy Pramono said Mahakam’s production next year was expected to hover around 1.4 to 1.5 tcf, a decrease from 1.7 tcf targeted this year, as a result of the rapidly declining production rate. However, he declined to discuss the talks on whether Total would continue participating in the new Mahakam contract. Although Pertamina is set to have a 100 percent share of the block, it is allowed to divest up to 30 percent of its ownership to partners.

Jakarta Post, Halaman : 14, Kamis, 27 Okt 2016

Produksi Migas Pertamina Lampaui Target

PT Pertamina membukukan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 670 ribu boepd sampai September lalu. Angka ini telah melebibi target produksi tahun ini yang ditetapkan 661 ribu boepd. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro merinci, produksi minyak perseroan tercatat sebesar 322,84 ribu bph sampai September lalu, naik 16% dari realisasi periode yang sama tahun lalu 276,77 ribu bph. Sementara produksi gas naik 15,8% dari 1.730 mmscfd menjadi 2.000 mmscfd.

Jika dibandingkan target tahun ini, realisasi produksi migas 670 ribu boepd telah melebihi target 1,36%. Selanjutnya realisasi produksi minyak sudah 4,81% di atas target 308 ribu bph dan gas 2,5196 dari target 1.951 mmscfd. Sehingga, realisasi produksi minyak dan gas telah melampaui target tahun ini. Wianda menjelaskan, tingginya realisasi produksi migas ini didorong oleh peningkatkan produksi baik di lapangan migas di dalam negeri maupun luar negeri. Kontribusi produksi migas dari blok dalam negeri masih dominan, yakni sekitar 80% atau sekitar 550 ribu boepd. Pasalnya, produksi migas dari luar negeri baru sekitar 120 ribu boepd.

Dari dalam negeri, produksi terbesar masih dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang sudah mencapai 160 ribu bph, kemudian dari Blok West Madura Offshore (WMO) yang dikelola Pertamina Hulu Energi. Wianda menegaskan, kebijakan perseroan adalah produksi migas tidak boleh turun. Karenanya, meski harga minyak mentah masih cukup rendah, Pertamina terus memacu produksi migasnya melalui pertumbuhan organik maupun anorganik (akuisisi). Tak hanya itu, peningkatan produksi ini juga dibarengi dengan penurunan biaya operasi produksi di hulu. Pertamina di sisi upstream (hulu), sudah efisiensi sampai 30%. Bahkan, jika dibandingkan dari 2013 sampai September 2016 ini, Pertamina sudah bisa menurunkan biaya produksi sampai 11%.

Caranya, tambah Wianda, perseroan fokus pada pengerjaan proyek hulu yang bisa dengan cepat memberikan hasil. Selanjutnya, perseroan juga melakukan optimalisasi dengan penggunaan fasilitas bersama (integrated) antar anak usaha di hulu. Terakhir, perseroan menaikkan tingkat kandungan dalam negeri (T KDN) dalam pengerjaan proyek. Menurut Wianda, sesuai roadmap Aspirasi Pertamina 2025, produksi migas perseroan ditargetkan terus naik. Pada tahun depan, produksi migas perseroan ditargetkan naik menjadi 863 ribu boepd, di mana sebanyak 688 ribu boepd dari aset eksisting dan 175 ribu boepd dari akuisisi blok baru dan ambil alih blok habis kontrak.

Rincinya, produksi minyak 2017 ditargetkan naik 36% menjadi 438 ribu bph, di mana kontribusi aset eksisting sebesar 335 ribu bph dan aset baru 103 ribu bph. Kemudian untuk gas produksi naik 13% menjadi 2.278 mmscfd, dengan porsi aset eksisting 1.858 mmscfd dan aset baru 450 mmscfd. Wianda mengakui, kontribusi terbesar kenaikan produksi berasal dari akuisisi aset baru di luar negeri. Untuk produksi minyak luar negeri misalnya, target 2017 sebesar 103 ribu bph itu naik dua kali lipat dari tahun ini yang sekitar 60 ribu bph.

Kemudian, hasil akuisisi saham Maurel&Prom beberapa waktu lalu belum dapat dicatatkan dalam perolehan produksi migas 2016. Berdasarkan kerja sama dengan Rosneft Oil Company, Pertamina ditawari dua blok di Rusia, yakni Northern Tip of Chayvo Field dan Russkoye Field. Dari Rusia, Pertamina menargetkan bisa mendapat minyak 35 ribu bph dan cadangan migas 200 juta barel setara minyak. Di Iran, berdasarkan nota kesepahaman bersama National Iranian Oil Company (NIOC) ada dua blok yang dikaji Pertamina, yakni Ab Teymour dan Mansouri. Pertamina menargetkan dapat menggenjot produksi migasnya menjadi 1,9 juta barel setara minyak per hari pada 2025.

Untuk itu, Pertamina harus menggenjot produksi migasnya agar naik setidaknya 8% per tahun. Salah satu tambahan produksi migas ini diharapkan dengan akuisisi blok migas di negara lain.

Investor Daily, Halaman : 11, Kamis, 27 Okt 2016

Exxon Mobil Bocor, Warga Mojodelik Keracunan

Sejumlah warga yang bertempat tinggal di sekitar sumur minyak dan gas bumi di Dusun Dawung Desa Mojodelik Kecamatan Gayam, mengalami keracunan, Rabu (26/lo). Mereka mual-mual dan pusing akibat mencium aroma menyengatyang diduga dari kebocoran gas dari sumur yang di sebut Flare Banyuurip yang dioperatori EMCL (ExxonMobil Cepu Limeted). Lokasi kebocoron itu tepatnya di perempatan dusun setempat. Munculnya gas itu tidak tidak diketahui tanda tandanya, dikarenakan tidak diawali dengan ledakan. Akibat kejadian tersebut, meski tak ada korban jiwa, namun ada warga khususnya wanita dan anak-anak dilarikan ke puskesmas setempat.

Hingga kini kebocoran gas yang disebut-sebut sering mengganggu Warga itu belum ada penanganan dari operator. Kebocoran gas tidak hanya sekali terjadi, namun dalam beberapa pekan terakhir. Warga dusun yang tinggal di sekitar area pertambangan sumur migas Banyuurip, merasa cemas dan gelisah. Dikarenakan, mereka selalu dihantui oleh kebocoran gas dari sumur migas yang dikenal dengan Lapangan Banyuurip. Sebelumnya Pemkab Bojonegoro melalui Dinas ESDM telah memberi peringatan pada pihak operator, agar memperhatikan masalah kebocoran gas yang berulangkali terjadi pada medio tahun ini. Bahkan dalam seringkali, laporan mengenai kebocoran gas yang berdampak pada ketenangan hidup Warga dusun setempat.

Seperti yang terjadi pada awal pekan ini, diperoleh informasi dari Warga sekitar sumur, bahwa sempat terjadi kegelisahan, akibat bau menyengat yang berasal dari stunur tersebut. Atas kejadian kebocoran gas di sana, warga setempat mengaku merasa keracunan setelah mencium bau tak sedap menyerupai gas. Ketua Karang Taruna Mojodelik Ady Yusuf menerangkan, Dusun Dawung yang berada di sekitar Balai Desa Mojodelik itu, saat kejadian terjadi ada acara dari Pertamina.

Dari data, ada sekitar 8 warga dusun yang mengalami muntah-muntah, mual dan pusing-pusing. Delapan Warga yang mengalami kejadian tersebut ditawat di Puskesmas Gayam dan ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu. Pimpinan Hmnas EMCL Rexy Mawardijaya mengatakan EMCL saat ini masih dalam tahap start up dan commissioning. Pihaknya juga akan terus berusaha keras mengurangi bau yang dapat mnncul secara sementara selama tahap start up dan commissioning berlangsung.

Memorandum, Halaman : 6, Kamis, 27 Okt 2016

ESDM lzinkan Swasta Biayai Hak Partisipasi Pemda

Kementerian ESDM melunak terhadap pemerintah daerah yang mendapatkan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 10% di blok migas. Sebelumnya Kementerian ESDM dengan tegas menolak pihak swasta dalam BUMD yang mendapatkan hak partisipasi di blok migas. Di era menteri baru, lgnasius Jonan, pihak swasta bisa terlibat sebagai pemberi dana atau sponsor utama dari BUMD. Jonan menyebutkan, hak partisipasi sebesar 10% memang harus dimiliki oleh pemda. Pemerintah pusat menyadari pemda tidak memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi di blok migas sebagai kewajiban dari pemegang hak partisipasi sebesar 10%.

Paling ideal adalah membiayai major sponsornya, sponsor utamanya. Jadi diutangin dulu untuk sahamnya. Jika pemda harus meminjam uang dari bank untuk pendanaan investasi di blok migas kurang ideal. Kalau pemda tidak bisa membayar pinjaman, hak partisipasi pemda bisa disita oleh pihak bank. Jonan menyebutkan, pemerintah membuat Wacana ini agar hak partisipasi yang diberikan kepada pemda bisa digunakan untuk masyarakat. Teguh Dwi Paryono, Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik wacana opsi pendanaan dari pihak swasta. Peran swasta dibutuhkan untuk mengurangi risiko kerugian atau tidak tercapainya target bagi pemegang hak partisipasi 10%.

Kontan, Halaman : 14, Kamis, 27 Okt 2016

Waspadalah, Harga Minyak Bisa Merosot

Langkah produsen minyak memangkas produksi tampaknya tidak akan berjalan mulus. Sejumlah negara, seperti Rusia, Irak, Nigeria dan Aljazair, enggan mengikuti kesepakatan pemangkasan produksi minyak. Alhasil, harga minyak kembali melorot kembali US$ 50 per barel. Mengutip Bloomberg, pada Rabu (26/10) pukul 17.25 WIB, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak pengiriman Desember 2016 melorot 1,38% ko US$ 49,138 per barel. Dalam sepekan, minyak sudah anjlok 4,90 %. Analis SoeGee Futures Nizar Hilmy menyebut, harga minyak terkoreksi karena Irak menolak bergabung dalam upaya pemangkasan produksi.

Pasalnya, negara pengekspor terbesar kedua setelah Arab Saudi ini sedang butuh dana besar dari peniualan minyak untuk biaya perang. Penolakan Irak menambah panjang dailar anggola organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) yang dikecualikan dalam perjanjian Aljazair. Perwakilan Rusia di OPEC, Vladimir Voronkov, menyatakan, pemangkasan produksi bukan pilihan yang baik untuk negaranya. Rusia lebih memilih untuk tidak menaikkan produksi melewati level Saat ini dari pada harus mengurangi produksi. Direktur Garuda Berjangka Nizar menambahkan, data stok minyak dari Amerika Serikat (AS) juga kurang menguntungkan bagi harga minyak.

American Petroleum Institute (API) melansir, stok minyak AS naik nlenjadi 4,75 juta barel minggu lalu. Ditambah lagi, Energy Information Administration AS merilis cadangan minyak Rabu (26/10) malam waktu Indonesia. Prediksinya, stok minyak AS naik 700.000 barel di pekan ketiga Oktober. Pekan sebelumnya, stok minyak AS turun 5,2 juta barel. Ke depan, pertemuan resmi OPEC pada 30 November di Wina, Austria, akan jadi penentu arah harga minyak. Secara teknikal, Nizar melihat harga minyak bergerak berada di alas moving average (MA) 10 mendekati area MA 25, mengindikasikan harga benrislz. MACD berada di area positif, namun histogramnya terlihat menurun.

Sedangkan relative strength index di level 51, dan stochastic turun dari level 44 ke 25. Nizar memprediksi harga minyak hari ini melemah dan bergerak di kisaran US$ 49,00-US$ 51,00 per barel. Sepekan ke depan, harga akan bergelak di kisaran US$ 48,00-US$ 51,00 per barel. Sobaliknya, Ibrahim menilai harga minyak bisa menguat terbatas di kisaran US$ 49,80-US$ 51,40 hlari ini dan di US$ 49,2(LUS$ 51,75 per barel sepekan ke depan.

Kontan, Halaman : 7, Kamis, 27 Okt 2016

Kontraktor Diminta Bantu Pendanaan BUMD

Pemerintah mengimbau para kontraktor minyak dan gas bumi untuk menalangi proses kepemilikan saham partisipasi terhadap wilayah kerja yang akan dikuasai oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, KKKS yang akan menawarkan saham partisipasi (participating interest/PI) kepada BUMD harus mempermudah akses kepemilikan. Jonan menuturkan, skema yang ideal yaitu KKKS yang memiliki saham mayoritas menalangi terlebih dahulu kepada BUMD.

Setelah wilayah kerja menghasilkan migas, BUMD akan mengganti dana tersebut. Menurutnya, skema itu lebih memungkinkan daripada membiarkan BUMD bekerja sama dengan pihak swasta lain yang dikhawatirkan justru mengambil peran lebih banyak. Dia mencontohkan, saham partisipasi blok migas di Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menunjuk BUMD Riau untuk terlibat. Pemerintah masih memiliki pilihan apakah menerbitkan peraturan menteri atau peraturan presiden.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono mengatakan, anak perusahaan PT Pertamina itu telah mengirimkan surat kepada SKK Migas pada 4 Mei 2016 untuk memberikan 10% saham Blok Nunukan kepada BUMD. Penawaran saham 10% Blok Nunukan, katanya, siap dilakukan sesuai dengan pasal 16 kontrak bagi produksi (production sharing contract/PSC) Nunukan. Pada blok tersebut PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC) menguasai saham 64,5 % dan bertindak sebagai operator, sisanya dikuasai Videocon 23% serta BPRL Ventures Ind ‘BV 12,5%. Menurutnya, surat yang dikirimkan masih belum mendapat respons dari SKK Migas.

Para pemegang PI di Blok Nunukan sudah siap untuk menawarkan 10% PI di Blok Nunukan sesuai Pasal 16 PSC Nunukan. Untuk Blok Kampar, katanya, PHE Kampar telah mendapat kabar dari SKK Migas bahwa hingga saat ini belum ada BUMD yang ditunjuk Pemprov Riau untuk menerima tawaran PI atas Blok Kampar. PHE Kampar, masih menunggu pembentahuan lebih lanjut dari SKK Migas. Sampai saat ini, belum ada BUMD yang ditunjuk oleh Pemprov Riau. Ketua Umum Bidang ESDM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sammy Hamzah mengatakan, penawaran saham partisipasi kepada BUMD akan menjaga investasi di lokasi proyek berjalan dengan lancar.

Sammy menuturkan, pengelolaan BUMD belum profesional. Oleh karena itu, masalah finansial untuk mendapatkan saham partisipasi belum terselesaikan. Salah satu solusi yang mungkin digunakan, dia menyebut, pembayaran nilai saham bisa dilakukan saat proyek beroperasi. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, penawaran saham 10% atas ,Blok Kampar, Blok Siak, Blok Nunukan, Blok Ketapang hingga Blok East Natuna, dan Blok East Kalimantan bisa dirampungkan pada tahun ini. Hal itu bersamaan dengan penerbitan beleid khusus yang akan mengatur penawaran saham partisipasi tersebut. Draf beleid berupa Peraturan Menteri ESDM, ujar Wirat, telah diselesaikan. Pihaknya mendapatkan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar beleid diterbitkan berupa peraturan pemerintah yang mengacu pada Undang Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Kamis, 27 Okt 2016

Pertamina Kelola Mahakam 2017

Pertamina Kelola AMENDEMEN kontrak hagi hasil (production sharing contract/PSC) sebagai landasan dan kepastian-hukum bagi PT Pertamina (persero) berinvestasi Iebih awal di Blok Mahakam telah disetujui pemerintah. Dengan begitu, tingkat produksi blok yang dulunya dikenal kaya gas itu akan terjaga. Alhamdulilah progres alih kelola Blok Mahakam sudah bisa diselesaikan. Amendemen ini memberikan kepastian hukum pada masa alih operasi Wilayah kerja (WK) Mahakam dari kontraktor existing ke Pertamina.

Masa kontrak lapangan migas dengan operator PT Total E&P Indonesie (TEPI) berakhir pada akhir 2017 mendatang. Setelah itu, tepat 1 Januari 2018, Pertamina resmi mengelola blok tersebut. Namun, dengan alasan menjaga tingkat produksi, BUMN energi itu berniat investasi lebih dulu di 2017. Amendemen PSC Blok Mahakam untuk periode 2018~2038 juga menjadi jalan bagi Pertamina melalui anak usaha Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berkontribusi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (WP&B) 2017, sekaligus memulai kegiatan. Work program and budget yang pembahasannya akan dilaksanakan 24-25 November 2016.

Amendemen ini jadi kepastian bagi Pertamina untuk menyusun WP&B selama masa transisi. Satu hal yang digaris bawahi dalam amendemen kontrak ialah biaya operasi yang dikeluarkan Pertamina akan masuk cost recovery 2019 meski kegiatan operasi dilakukan sebelum tanggal efektif. Pertamina telah menyiapkan investasi US$ 180 juta untuk memuluskan masa transisi di 2017. Setelah amendemen disetujui, kami bisa memulai langkah transisi pengelolaan Mahakam lebih awal, yakni 1 Januari 2017.

Selanjutnya kami akan melakukan pembicaraan detail dengan Total E&P Indonesie sebagai operator existing guna memastikan transisi berjalan baik. PT Pertamina optimistis produksi minyak dan gas terus meningkat dan dapat berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Media Indonesia, Halaman : 18, Rabu, 26 Okt 2016

Harga Gas belum Turun, Industri Mulai Kolaps

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan industri yang banyak menggunakan gas sudah mulai mengurangi keglatan, bahkan kolaps. Hal itu disebahkan belum turunnya harga gas untuk industri hingga saat ini. “Industri baja, sebagian kertas, keramik, dan kaca sayangnya sudah ada beberapa yang herhenti. PT Krakatau Steel pun sudah mengurangi kegiatan pemanasannya liarena butuh gas banyak, sedangkan harga masih mahal. Menurut Airlangga, pihaknya masih akan menyinkronkan penghitungan harga gas dengan Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Airlangga pun menargetlgan sinkronisasi harga gas tersebut bisa kelar bulan depan.Rabu, 26 Okt 2016 Media Indonesia, Halaman : 17, Rabu, 26 Okt 2016

Pemerintah Tolak Penggantian Masa Produksi Blok Masela

Kementerian ESDM menolak usul Inpex untuk mengganti 10 tahun masa produksi Blok Masela. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Tunggal, mengatakan usul tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ada istilah moratorium. Itu pergantian waktu. Kalau memperpanjang sekarang, kan belum 10 tahun. Berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengelolaan Wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya, perpanjangan kontrak disampaikan kontraktor paling cepat 10 tahun dan palling lambat 2 tahun sebelum masanya berakhirnya Sedangkan kontrak Inpex baru akan berakhir pada 2028, sehingga perpanjangan baru bisa diusulkan pada 2018.

Menurut Tunggal, Inpex mengusulkan penggantian karena gas Blok Masela sampai sekarang belum berproduksi. Padahal kontrak produksi sudah diteken sejak 2008. Dengan target rencana pengembangan diteken sebelum 2019, produksi gas diperkirakan baru dilakukan pada 2026. Tenggat ini, yang dianggap Inpex mepet masa daluwarsa kontrak pada 2028. Jika moratorium disetujui, masa produksi Inpex pada 2008-2018 dianggap gugur. Masa texsebut kemudian diganti 10 tahun, sehingga kontrak Inpex diperpanjang sampai 2038. Inpex juga berhak memperpanjang masa produksi berikutnya selama 2 x 10 tahun.

Produksi tertunda karena Inpex merevisi rencana pengembangan (plan of development) untuk menambah rencana produksi gas dari 2,5 juta ton per tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun. Belakangan, Inpex mengusulkan produksi gas menjadi 9,5 juta ton per tahun. Penyedotan gas juga terhambat lantaran pemerintah menolak usul Inpex untuk mengolah gas di kilang terapung. Presiden Joko Widodo ingin gas diproses di kilang darat. Penolakan itu memaksa Inpex membuat POD berbasis kilang darat.

Sikap pemerintah, tertuang dalam surat bernomor 7846/3/13/MEM.M/2016 yang diteken pelaksana tugas Menteri Energi Luhut Binsar Pandjaitan pada 13 Oktober lalu. Surat itu membalas usul Inpex yang diajukan pada 23 Agustus lalu. Selain soal moratorium, pemerintah menyatakan bakal mengkaji usul penambahan produksi Blok Masela. Pemerintah juga berjanji akan menyelesaikan hambatan perizinan Serta memberikan insentif supaya pengembalian investasi Inpex di Blok Masela mencapai 15 persen.

Inpex, punya alternatif untuk mengajukan perpanjangan lebih cepat jika memiliki perjanjian jual-beli gas dengan pembeli. Tujuannya supaya penyerapan gas yang diproduksi lebih pasti. Klausul tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 5 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015. Penggunaan pasal itu ditampik Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I Gusti Nyoman Wiratmaja. Menurut dia, akad jual-beli gas tidak bisa diteken karena revisi PoD belurn rampung. "Perjanjian jual-beli gas nanti kalau sudah PoD. Buyer gas Masela sedang dicari. Nanti terus studi kelayakan.

Juru bicara Inpex, Usman Slamet, menyatakan telah menerima surat pemerintah juga berharap pemerintah segera menyatakan sikap supaya produksi bisa dimulai. Kami berharap segera ada kepastian kondisi agar pengembangan gas segera dimulai. Juga untuk mendapatkan proyek yang layak secara investasi.

Koran Tempo, Halaman : 18, Rabu, 26 Okt 2016

Menyederhanakan Perizinan lndustri Hulu Migas

Perizinan memegang peranan penting di industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Banyak kegiatan eksplorasi maupun produksi yang tertunda pelaksanaannya karena masalah perizinan. Padahal, pemerintah tengah gnenggaungkan pentingnya kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan jurnlah cadangan dan produksi migas nasional; Berdasarkan data SKK Migas, kegiatan eksplorasi dan produksi di hulu migas saat ini harus mengantongi 341 izin.

Proses pengurusan seluruh izin tersebut melibatkan setidaknya 17 instansi/lembaga penelaah, perekomendasi, hingga penerbit izin. Selain banyaknya izin yang harus diurus, proses pengurusan pun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebagai gambaran, pengurusan izin untuk melakukan survei seismik bisa memakan waktu satu tahun, bahkan lebih. Padahal, kegiatan survei seismik yang diperlukan sebelum dilakukan pengeboran eksplorasi hanya makan waktu beberapa bulan saja.

Data pada 2015 menunjukkan, ada 40 kegiatan survei yang realisasinya terkendala perizinan. Realisasi komitmen pengeboran eksplorasi pada 2015 juga menghadapi masalah dengan adanya 41 ke-giatan terkendala izin dan pengadaan lahan. Tidakf berbeda dengan kegiatan eksplorasi, hambatan perizinan untuk kegiatan produksi dan pengembangan terjadi pada 80 kegiatan. Kepala Bagian Huxnas SKKMigas, Taslim Z. Yunus, menyatakan pengurusan izin untuk kegiatan hulu migas perlu dipermudah.

Apalagi untuk kegiatan eksplorasi yang bertujuan rnenemukan cadangan migas baru. Banyaknya iiin yang harus dikantongi akan mengulur-ulur jadwal kegiatan eksplorasi karena pengurusan izin mémakan waktu cukup lama. Padahal, hasil eksplorasi baru bisa dinikmati 10-15 tahnn ke depan. Jika eksplorasi tidak digenjot, keéempatan untuk mernatok peningkatan lifting juga tidak tercapai. Ke depan, pihak yang mengurus semua izin adalah SKK Migas yang nantinya akan langsung diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan persetujuan. “Mudah-mudahan usulan ini bisa menjadi solusi.

Permasalahan perizinan yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas tidak bisa hanya diselesaikan oleh kalangan yang bergelut di dunia migas. Butuh kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak guna mengurai simpul-simpul masalah yang selama ini menghambat kelancaran kegiatan usaha hulu migas. Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik S. Setyadi, mengatakan semua peruangku kepentingan, khususnya aparat negara, perlu memahami bahwa industri hulu migas adalah kegiatan negara. Seluruh lahan yang digunakan untuk kegiatan hulu migas juga tercatat sebagai aset milik negara.

Koran Tempo, Halaman : 3, Rabu, 26 Okt 2016